cover
Contact Name
Noni Antika Khairunnisah, S.Pd
Contact Email
lpp.mandala@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lpp.mandala@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
ISSN : 25989944     EISSN : 26566753     DOI : -
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan merupakan kumpulan artikel ilmiah ilmu sosial dan pendidikan berdasarkan hasil penelitian dan hasil kajian pustaka. Jurnal ini menggunakan Bahasa Indonesia. Terbit 3 kali setiap tahun pada bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 2,377 Documents
Juridical Analysis of Extortion that Occurred in the Umbul Ngrancah Tourism Village, Udanwuh Village, Semarang Regency Walidi, Walidi; Priyo Agus Santoso, Aris; Habib, Muhamad
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5715

Abstract

Illegal Levies or also known as extortion is an act of extortion that is prohibited in criminal law. This action is practically carried out in the form of a request for additional fees beyond the mandatory fees that have been specifically determined by a statutory regulation. This study aims to analyze the mechanism of law enforcement carried out against perpetrators of Extortion in the Umbul Ngrancah Tourism area, Udanwuh Village. This research uses a type of empirical juridical research. Extortion itself is often carried out by government officials or employees. The term extortion has become a trend again with Presidential Decree No. 87 concerning the 2016 Extortion Task Force, the Cyber Extortion Task Force was formed
Sultanate Elite Political Dynasty in Local Politics in Bima Regency Dzulfikar, Muhammad
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5511

Abstract

Perubahan ranah politik setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 telah merubah sistem politik, terutama sistem politik aristokrasi menjadi sistem politik yang demokratis, hal itu terjadi di kekuasaan kesultanan Bima pada tingkat politik lokal. Oleh karena itu, elit kesultanan Bima harus ikut pada perubahan itu, dan faktanya pasca perubahan politik itu, baik orde lama, orde baru, dan pasca orde baru ternyata elit kesultanan Bima masih mampu mempertahankan eksistensi politiknya di kabupaten Bima. Tujuan dari penelitian ini, ialah menganalisis eksistensi elit kesultanan Bima dalam politik lokal di kabupaten Bima pasca orde baru yang mengedepankan liberalisasi politik. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Bima provinsi Nusa Tenggara Barat, waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Maret 2023 sampai bulan Mei 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Data primer dalam penelitian ini melalui proses wawancara mendalam dengan informan terkait, dan data sekunder dalam penelitian ini melalui kajian buku, dan sejarah. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan pendekatan sturukturalis konstruktivism, serta konsep teori habitus, modal, dan ranah yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan habitus kekuasaan dan akumulasi sumber daya modal yang dimiliki oleh elit kesultanan Bima dalam ranah politik yang mengedepankan liberalisasi politik, sehingga dalam praktiknya elit kesultanan Bima dalam politik lokal pasca orde baru di kabupaten Bima mampu di raih dan di pertahankan.
Measuring the Reinstatement of the Closed Proportional System in Indonesia Dinaka, Burhan Robith; Bahar, Mohammad Novrizal
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5624

Abstract

Menjelang perhelatan Pemilu 2024 ini, otak-atik dalam pemilihan sistem pemilu di Indonesia kembali mencuat. Perdebatan tersebut setidaknya selalu terjadi dalam setiap perhelatan menjelang pesta demokrasi tersebut. Sistem pemilu adalah sebuah cara untuk menerapkan dan memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya memilih wakil rakyat yang dikehendaki. Sejak pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 lalu, peneliti melihat jika sistem pemilu proporsional adalah sistem yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia, terlepas dari perdebatan model sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Tulisan ini akan mengkaji sebuah pilihan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup yang digunakan di Indonesia pada Pemilu 2024 mendatang. Dengan pendekatan kajian hukum normatif, tulisan ini juga menyuguhkan perbandingan kelebihan dan kekurangan sistem proporsional daftar terbuka atau tertutup.
Implementation of Parhyangan Aspects in Awig-Awig (Traditional Regulations) Subak Anggabaya Yowana, I Made Adiwidya
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5906

Abstract

Subak is often discussed as a large museum, a place where people can learn about the application of a philosophy, whose name is Tri Hita Karana (THK). That is why UNESCO recognizes Subak with the topic: Subak as Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy. That if you want to see how a philosophy called Tri Hita Karana is applied in society, then just look at the activities of the subak system in Bali. The Parhyangan aspect is one of the elements of the Tri Hita Karana which must be regulated in the awig-awig subak. A rule will certainly not be meaningful or useful if it is not implemented. Therefore, it is important to carry out research regarding the implementation of the parhyangan aspect in Awig-awig Subak Anggabaya. Regarding the location, the research was carried out at the Anggabaya subak as one of the sustainable subaks in the city of Denpasar. Based on this background, the problem raised is how to implement the parhyangan aspect in the awig-awig subak Anggabaya. The data is analyzed using qualitative analysis, namely the data and facts found will be described. Next, it will be studied based on existing references or based on logic. From the research results, it can be concluded that the implementation of the parhyangan aspect in the awig-awig subak Anggabaya has generally gone well.
Effectiveness of Legal Protection Service Electronic Land Certificates in the Advancement of Digital Transformation Neilwan, Alvi Azzahra Putri; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5605

Abstract

Digitalisasi layanan pertanahan dengan acuan pada elektronik termasuk sarana kenaikan aspek mudahnya layanan masyarakat dalam masyarakat. Aspek itu dipakai melalui menjalankan optimalisasi pemakaian teknologi informasi serta komunikasi. Kajian ini berfokus dalam kajian kekurangan hukum aturan sertifikat elektronik serta prasyarat pada penerapan sertifikat elektronik. Melalui adanya kekurangan hukum itu, adanya ketidakberfokusan dalam undang-undang pokok-pokok agraria (UUPA) dalam hukum formal sebab tak dijadikan acuan pokok pada aturan sertifikat elektronik, pendaftaran tanah elektroonik, maupun adanya ketidaksesuaian aturan pada UUPA dalam maknanya. Dalam aspek lainnya, aturan terkait mendaftarkan tanah analog (PP No. 24 Tahun 1997) serta mendaftarkan tanah elektronik (PP No. 18 Tahun 2021) mengakibatkan makna adanya dua sistem pendaftaran tanah yakni analog serta elektronik. Secara dasarnya, PP No. 24 Tahun 1997 dilakukan perbaikan tak sebatas melalui penerbitan aturan terbaru dimana adanya opsi tambahan substansi lainnya misalnya kajian terkait hak mengelola, hak atas tanah, serta adanya rumah susun misalnya dimuat melalui PP No. 18 Tahun 2021. Selanjutnya dalam hal ini dalam menjalankan mendaftar sebuah tanah elektronik, peru adanya pemenuhan minimal tiga persyaratan yakni diantaranya memvalidasi data pertanahan, berkas elektronik, serta menjamin keamanan data pertanahan.
The Role of Bandung Police Criminal Investigators in Revealing Criminal Cases of Online Fraud Transaction Zairusi, Zairusi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5800

Abstract

This study aimed to determine the role played by the Criminal Investigation Investigators of the National Police in uncovering cases of criminal acts of fraud through online transactions, especially in the Bandung Police Legal Area. The research method used is descriptive analysis method, namely collecting actual data. The data is compiled, processed and analyzed to get the real picture. The implementation of this research was carried out by observation, interviews, literature study, documentation and researching data on activity reports carried out by the Bandung Police Criminal Investigation Unit. The results of the study show that the handling of cases of criminal acts of fraud through online transactions must be with complaints or reports from someone about the existence of a criminal act of fraud and also those who have been deceived or who have been harmed, only then do investigators know that an action that is suspected of being a criminal act of online fraud has taken place. The supporting and inhibiting factors in uncovering cases of fraud through online transactions, the lack of investigators who have the ability and experience in the field of ITE and limitations ITE tools owned by the Bandung Police. Efforts were made to uncover cases of criminal acts of fraud through online transactions to arrest the perpetrators, make appeals to the public and cooperate with state and private agencies.
Implementation of Mayor Regulation Number 151 of 2021 on the Performance of Non-ASN (State Civil Apparatus) Department of Education and Culture Marwiyah, Siti; Septiandika, Verto; Priyandono, Wawan Eko
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5563

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dan hambatan dari peraturan pemerintah nomor 151 tahun 2021 tentang penghasilan tenaga non ASN di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo sudah terlaksana dengan baik, bahwa tenaga non ASN sudah memiliki kinerja yang baik dengan dukungan pemerintah yang telah membekali pendidikan dan pelatihan berdasarkan keahlian kinerjanya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai non ASN.Adapun hambatan dari pengimplementasian peraturan tersebut yaitu adanya pegawai yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya seperti tidak tepat waktu saat bekerja, adanya keterlambatan gaji dikarenakan pencairan dana dari APBN (anggaran pendapatan belanja daerah)belum cair.
Commodification and Exploitation of Children in Television Content Programs and New Media Content (Case Study of Fajar Labatjo Alias Fajar Sadboy) Noor, M. Arifin Ritani
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5712

Abstract

Cases of commodification of children are increasingly common, various television programs and online media have shown many children who are considered viral. The television and online industries take advantage of the child's virality value to be converted into exchange rates. Commodification, which is a term that refers to the practice of converting use value into exchange value, has been used in this context. One of the things that has recently become the object of commodification by television and online media is children. Children are considered attractive to advertisers because they are relatively malleable and influenced by their surroundings, and can be used as an attraction for audiences because of their innocence. This study aimed to explore forms of commodification of children, especially in the viral context of Farar Labadjo or who is known to the public as Fajar Sadboy. To understand this form of commodification, this research adopted the basic theory of media political economy proposed by Vincent Mosco. The research method used in this research was critical discourse analysis developed by Norman Firclough. A qualitative approach with descriptive research type was used in this research. The results of this study revealed various forms of commodification of children in television showed and online media based on the theory of media political economy. In this context, children were exploited and forced to perform various activities in order to fulfill the demand for content in the program. Besides that, Children are also used as a tool to increase advertising rates and get a share of the profits for program owners. One of the most striking forms of commodification is the large number of similar programs that invite children because there is an exchange value from the large number of viewers and increased content traffic. This study concludes that there are various forms of commodification in Television and Online Media programs effectively "commodifying" children's virility and even taking advantage of controversies and tragic incidents for profit.
The Relevance of the Equator Monument as a Representation of Pontianak City Identity Bayuardi, Galuh; Equanti, Dian
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5840

Abstract

The Equator Monument is a well-known landmark of Pontianak City. The city identity is related to the sense of place when someone is in that place. The sense of place acknowledges the subjective individual city imagery. From this point of view of citizen subjectivity, this study aimed to explain how the Khatulistiwa Monument represents the identity of Pontianak City, and how is the production of space in the Khatulistiwa Monument area. This study used a qualitative research method. It collected data from Z-generation citizens and field observation. The results of this study show that the Khatulistiwa Monument is still relevant to the identity of Pontianak City due to its popularity, but the Khatulistiwa Monument area did not fulfil the sense of place that represents the of Pontianak City’s identity. The production of space of The Khatulistiwa Monument was made of the activities of its visitors who perceive it, entrepreneurs who use the space, and the Tourism Office that designed TheKhatulistiwa Monument area.
The Role of Intelligence Unit in Preventing Potential Motorcycle Gang Crimes (Study in Bandung Regency) Permana, Ivonne Kartika
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5817

Abstract

In carrying out the prevention of motorcycle gang crimes, the Intelkam Unit has inhibiting factors, namely the limited budget given to carry out investigation tasks, the lack of public participation in reporting motorcycle gang actions that interfere with Kamtibmas, the lack of Unit Intelkam personnel, and the lack of member capabilities. For find out how the implementation of Bandung Police Intelligence Unit in Preventing Crimes committed by Motorcycle Gangs, then factors that influence the prevention of motorcycle gang crimes and to find out what efforts are made by the Intelkam Unit when facing obstacles in preventing crime. Method in this research descriptive method which describes based on the reality that exists and was found at the time of doing the research. This research was conducted by interview, literature study and documentation. The results showed that the Bandung Police Intelligence Unit played a role in carrying out early warning systems and early detection carried out through investigation efforts, namely by collecting information or information material, then taking security to overcome existing Kamtibmas disturbances through monitoring places. vulnerable places and the last is by raising funds to seek and obtain information to be presented to the leadership so that further it can take a policy to tackle the crime of theft with violence which is in the jurisdiction of the Bandung Police

Filter by Year

2017 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 4 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 9, No 3 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 9, No 2 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 9, No 1 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 8, No 4 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 8, No 3 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 2 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 3 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 2 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 1 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 3, No 3 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN Vol 3, No 1 (2019): JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan More Issue