cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
La Ode Achmad Suherman
Contact Email
ldasuherman91@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
volkgeistjournal@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Jurnal Hukum Volkgeist
Published by Universitas Muhammadiyah Buton
ISSN : 2528360X     EISSN : 26216159     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Hukum Volkgeist has a focus to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. It is an open access and peer-reviewed journal, published by Faculty of Law, Muhammadiyah University of Buton. The journal is a biannual which is published on April and December. Articles submitted might cover topical issues in Constitutional Law, Human Rights, Criminal Law, Islamic Law, Civil Law, International Law, Agrarian Law, Adat Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Administrative Law, Environmental Law and so forth which related to the Science of Law
Arjuna Subject : -
Articles 246 Documents
 8   9   10   11   12 
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT PERSAINGAN TIDAK SEHAT SESAMA REKAN NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I)”. FELISA HARYATI
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.93

Abstract

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkatkan puls kebutuhan hukum dalam masyarakat. Persaingan tidak sehat antar sesama rekan notaris dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kemajuan teknologi juga berdampak pada terdapatnya beragam bentuk-bentuk persaingan yang tidak sehat. Dalam Pasal 18 UUJN, salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh notaris yang dapat menyebabkan timbulnya persaingan tidak sehat adalah dengan cara menjalankan jabatan diluar wilayah kerjanya. Setiap notaris dalam menjalankan jabatannya telah mempunyai wilayah jabatan masing-masing, dan wilayah jabatannya telah mempunyai wilayah jabatan masing-masing, dan wilayah jabatan tersebut yang menjadi lingkup kewenangan dari notaris yang bersangkutan. Sama hal nya dengan UUJN, Kode Etik Notaris juga tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk dan cara dari persaingan antar rekan notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat tersebut. Dari beberapa uraian pasal dalam kode etik tersebut dapat terlihat bagaimana bentuk dan cara dari persaingan antar rekan notaris yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tersebut bila ditinjau dari Kode Etik Notaris.
ANALISA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM OLEH ANAK. laode muhammad karim
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.94

Abstract

Saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api ataupun senjata tajam sangatlah sering terjadi. Salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam. Dimana penggunaan senjata yang tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan berbagai masalah dan tindakan kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana materil terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam putusan NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam putusan NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau.Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data. Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Data primer Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait dan Data sekunder Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan maupun sumber lainnya yang berkaitan erat dengan masalah dan tujuan penelitian. hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus diatas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78.1951. berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani tidak terdapat gangguan mental sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bau telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim.
PRINSIP TANAH WALAKA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT TOLAKI DALAM SISTEM PERTANAHAN Olivia Muldjabar
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.95

Abstract

Isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang logis dan proporsional, dimana pandangan mengenai hal tersebut yakni disuatu pihak terdapat kekhawatiran bahwa tanah ulayat yang semula sudah tidak ada kemudian dinyatakan hidup lagi, dan di pihak lain ada kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya kebutuhan atas tanah akan semakin mendesak hak ulayat yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 3 UUPA. Demikian pula dengan masyarakat Suku Tolaki yang mempunyai Hukum Adat mengenai pertanahan. Penguasaan Tanah Adat menurut adat Tolaki dikenal ada Tanah Adat yang dikuasai dan dimiliki baik secara perorangan maupun berkelompok. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA dikaitkan dengan tanah Walaka yang dikuasai secara berkelompok sebagai suatu kesatuan masyarakat adat akan diakui keberadaannya sepanjang itu masih ada.
Perspektif Politik Hukum Terhadap Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Luar Negeri di Indonesia safrin salam
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.96

Abstract

Pengiriman TKI ke luar negeri memang dapat memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya tetapi juga bagi negara tersebut, karena Negara tersebut menganggap pengiriman TKI ke luar negeri merupakan jawaban atas tidak adanya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunajan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menyusun penelitian. Review hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hukum Politik Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ada 4 (empat) yaitu 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusia; 2) Menciptakan pemerataan peluang kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan pembangunan nasional dan kebutuhan kabupaten; 3) memberikan perlindungan kepada pekerja dalam menciptakan kesejahteraan; dan 4) kesejahteraan buruh dan keluarganya sementara Faktor hukum politik implementasi hukum memengaruhi hukum Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negri terkait dengan perlindungan hukum di luar negeri memiliki TKI 2 (dua) yaitu 1) Struktur ( Ketenagakerjaan Dewan, b. Menjadi Keluhan minimal yang disediakan oleh Penguasa di luar negeri untuk TKI) dan 2) Substansi.
PRINSIP CHECKS AND BALANCES DITINJAU DARI SISI DAN PRAKTIK FAHARUDIN FAHARUDIN
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 2 (2017): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i2.97

Abstract

The purpose of this research is to get a full description about the parliament concept in Indonesia that no clear enough use Threecameralism system (MPR, DPR, DPD) Bicameralism (DPR and DPD), or Unycameralism (MPR). Similarly, if use Bicameralism form (DPR and DPD) so is not make check and balances of character between DPR and DPD make Bicameralism concept in Indonesian only Weak Bicameralism not Strong Bicameralism. Result of this research is power phenomenal more arbitrarily that’s why the power must be limited and restriction of the power must be regulated and limited in certainty of legislation or constitution that purpose no happen accumulation power to one branch of power. Trias Politica doctrine divide three branch of power that is Legislative as make the rule, executive to ride of it, and Judicative to investigate that follow with checks and balances mechanism, so that it’s impress the arbitrarily or maybe make escaped from arbitrarily.
Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Amrun Kahar
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 2 (2017): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i2.98

Abstract

The presence of a child outside of marriage/marriage will be a matter of sufficient concern for women who give birth to or for local people. This research will be conducted on Religious Pasarwajo Court, is based on the consideration that the data and information necessary and relevant to the issues in the research in, can be poroleh easily. The research results showed that the inheritance of the child outside of marriage based on law No. 1 year 1974 about marriage is a whole child outside mating born outside the marriage provision provision or requirement contained in article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of law number 1 Year 1974 about marriage. Berdasrkan research results beyond the kawini children of the author, who is not at all in a marriage that is valid not included in the terms of mutual recognition of inherited, except by a man that it was his son who followed by the existence of DNA evidence and a blood test based on the decision of the constitutional Number Mahkama. 46/PUU-VIII/2010.
PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Salam Amrullah
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 2 (2017): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i2.99

Abstract

Revocation of the right to vote and be elected in public office as an additional penalty applied to the defendant allows corruption cases. This research aimed (1) to investigate and analyze the relevance of the annulment of the vote right for the public position election of the corruption prisoners as seen from the perspective of the criminal aims; and (2) to investigate and analyze the factors effecting the annulment of the vote rights for the public positions of the corruption prisoners. The research was conducted in Jakarta city by choosing the institutions relevant to the problem s of this thesis; they were the corruption eradication commission (KPK), Jakarta first thesis instance court, constitutional court, and the supreme court. The method used was the empirical study of the normative law. The nature of the research was descriptive using the primary and secondary data collected from the documents and interview techniques as well as reading the materials related to the exixting problems. The collected data were the analyzed using the qualitative descriptive analysis. The research result revealed that the imposition of the right to vote and to be voted for the public positions as the additional penalty was considered relevant to the purpose of the punishment, I,e. to give retaliation and deterrent effect against the perpetrators of corruption. The law enforcement continued to expect that this additional punishment could prevent further corruption actions in the future. The factors effecting the implementation of the annulment of the right to vote and be voted for the public positions were already stated clearly in the law No. 31 of 1999 about the amendment of the criminal action corruption Jo the law No. 20 of 2001 about the amendment of the law No. 31 of 1999 about the eradication of the corruption criminal action, and the code of criminal law. As for its legal material, the conditions and mechanism of the annulment of the right to vote and be voted for public positions should be stated more clearly.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA L. M. Ricard Zeldi Putra
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 2 (2017): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i2.101

Abstract

The Organization of the Government of the village of terpisakan no peyelenggaraan autonomous region. Through law No. 6 Year 2014 about villages, each village given discretion to set its own kewenanganya, either the authority based on the origin of the local scale, the powers and authority of the village, in the transferred by the Central Government/provinces//kota in accordance with government legislation. This research uses the normative-empirical type. The data used in this research is the primary data, namely data obtained directly from the field in the form of interviews and questionnaires and secondary data, namely data obtained from graphical documents (tables, notes, meeting, meetings, etc), photographs, films, video recordings, and other things that can enrich the primary data. Research results show that implementation of the allocation of Funds in the village of Banabungi Village have been implemented but in pelaksanaanya is not effective. It is based on is Not dilaksanakanya the principle of transparency and participatory in its own ruling, a factor pelaksanaanya i.e. the absence of legal sanctions or force power for the Government when the village does not implement legal norms. While the position of Permendagri NO. 113 Year 2014 about financial management is in compliance as regulations, although the above provision does not mention explicitly the type of legislation in the form of a regulation of the Minister, but the phrase rules set by Ministers at the top, reflecting the existence of ministerial regulation as one of the types of legislation.
PELAKSANAAN WEWENANG WAKIL PRESIDEN N DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAMBANG HERMAWAN
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i1.102

Abstract

No details the authority owned by the Vice President could potentially lead to legal uncertainty. Whereas in the construction of the position incumbent of the position of the Vice President has a position that is very fundamental research purposes in writing this is to know the authority of the Vice President in the Organization of the Government and To knowing the implementation authority Vice President in organizing the Government. In this study the normative legal research using methods based on relevant legislation and other legal materials related to the substance of the research, then connected with problems in This research. Research results show that the authority of the Vice President is not set explicitly in the legislation. Authority of the Vice President are only found by analyzing the legislation. ' Where there are 3 Vice Presidential Authority: the authority of the Vice President as the representative of the President, the powers of the Vice President As President, the Maid Authority of the Vice President as successor to the President whereas the implementation authority Vice President subject to the authority of the source. Source from authority of the attribution of the implementation authority Vice President gained the authority directly by the 1945 Constitution and its implementation without going through intermediaries. For the delegation of authority then the implementation authority in advance must there is a delegation of authority that has the force of law so that the execution of the authority of the Vice-president can be strengthened by positive law in order to set up and defend it.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2014 DALAM PENETAPAN LABUNGKARI SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN BUTONTENGAH DARMAWAN WIRIDIN
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i1.103

Abstract

The Law’s Observation Of Regulation Number 15th 2014 Related With The Establishment Of Labungkari as The Capital City Of Middle Buton Districk..The aim of this research is to find out the advisability of Labungkari as the Capital City of Middle Buton Districk observed from a law’s side and to find out a background, a weakness, and surplus of established Labungkari as the Capital City of Middle Buton Districk. This research was done in Labungkari, exactly in a government of Middle Button Districk.The method was applied in this research is the descriptive method and purposed to describe anything that have forms the background of establishment Labungkari as the Capital City Of Middle Buton Districk. The writer use a qualitative analysis based on a reports and a documentation in the field. A data collecting technique in this research includes by a profound interview and a secondary data and a tertiary data a study book, a document, and the articles.From the research, the writer concluded that the establishment Labungkari as the Capital City of Middle BurtonDistrict is not advisable because the establishment is not based on a mechanism that have permanently in a law and the establishment is just based on a collective consensus between a societies element.

Page 10 of 25 | Total Record : 246

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): JUNE Vol. 9 No. 1 (2024): DECEMBER Vol. 8 No. 2 (2024): JUNE Vol. 8 No. 1 (2023): DECEMBER Vol. 7 No. 2 (2023): JUNE Vol. 7 No. 1 (2022): DECEMBER Vol 6 No 2 (2022): JUNE Vol 6 No 1 (2021): DECEMBER Vol 5 No 2 (2021): JUNE Vol 5 No 1 (2020): DECEMBER Vol 4 No 2 (2020): JUNE Vol 4 No 1 (2019): DECEMBER Vol 3 No 2 (2019): JUNE Vol 3 No 2 (2019): JUNE Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER Vol 2 No 2 (2018): JUNE Vol 2 No 2 (2018): JUNE Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER Vol 1 No 2 (2017): JUNE Vol 1 No 2 (2017): JUNE Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER More Issue