cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Arjuna Subject : -
Articles 869 Documents
STRUCTURAL VIOLATION OF INDIGENOUS HUMAN RIGHTS IN INDONESIA: A CASE STUDY OF MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE) IN PAPUA KEKERASAN STRUKTURAL TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA: STUDI KASUS MERAUKE INTEGRATED FOOD Suryani, Dini
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 18, No 1 (2016)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.697 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v18i1.343

Abstract

Abstrak Merauke Intergrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah program pembangunan ekonomi skala besar di Merauke-Papua. Program ini bertujuan untuk menghasilkan tanaman pangan dan bahan bakar hayati untuk pasar domestik dan internasional sebagai respon dari krisis pangan dan energi. Karena kebutuhan tanah yang sangat luas, proyek ini telah melanggar hak milik (hakatastanah) dari masyarakat adat Malind. MIFEE juga telah melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Malind yang ditandai dengan penurunan kualitas hidup akibat pelaksanaan proyek ini. Dengan menggunakan teori kekerasan structural dari Galtung (1969) yang dikembangkan oleh Ho (2007) dalam konteks hak asasi manusia, artikel ini berargumen bahwa orang-orang Malind menderita pelanggaran struktural pada hak asasinya dengan adanya proyek MIFEE. Kata kunci: kekerasan struktural, hak asasi manusia, MIFEE, Papua Abstract The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) is a large-scale economic development program in Merauke, Papua. It aims to produce food crops and biofuels for domestic and international markets in a response of food and energy crises.Due to the extensive needs of land, this project has violated the property rights (rights to land) of indigenous community, the Malind people. It also has contravened the economic, social and cultural rights of Malind people seen from the decreasing of life quality. Using Galtung (1969) theory of structural violence that developed by Ho (2007) to human rights context, this paper argues that the Malind people have suffered structural violation on their human rights through the MIFEE project. Keywords: structural violation, human rights, MIFEE, Papua
KEHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA DI DISTRIK TIOM SETELAH PEMEKARAN KABUPATEN LANNY JAYA Sitorus, Yannice Luma Marnala
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.424 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v20i3.698

Abstract

Pembangunan pada era otonomi khusus di Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dan sumber daya yang digunakan dalam pembangunan ini difokuskan pada sumber daya yang berasal dari luar Papua, terutama pada dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Sumber daya yang berasal dari dalam Papua sendiri, seperti misalkan modal sosial dan budaya orang asli Papua, cenderung diabaikan. Setelah sekian lama pelaksanaannya, pembangunan di sana masih belum banyak meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua terutama yang berada di wilayah pegunungan tengah di Papua. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode kualitatif (analisa deskriptif). Studi dilakukan pada orang asli Papua di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, salah satu kabupaten di daerah pegunungan tengah. Hasil studi menunjukkan bahwa mulai ada perubahan sosial, budaya dan ekonomi orang asli Papua di Tiom setelah 9 tahun pembangunan yang intensif di sana atau sejak pemekaran Kabupaten Lanny Jaya dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2008 tetapi mereka belum berada pada tingkat peradaban yang setara dengan kelompok masyarakat pendatang di sana.
NEGARA, BANGSA DAN MASYARAKAT Dalam Pendekatan Kebudayaan Abdullah, Taufik
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 6, No 1 (2004)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.051 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v6i1.201

Abstract

Tidak ada abstrak
AREMANIA: SUATU BENTUK IDENTITAS PEMERSATU KAUM MUDA KOTA MALANG TAHUN 1992-2000 Hakim, Muhamad Lukman
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.387

Abstract

This study aims to assess the dynamics of Arema Malang FC. supporters community identity in 1992-2000. In the 1990s, Malang youth troublemakers splited into some gangs in some villages in Malang city. Next, those Malang youth people relized about the need of Malang identity unifier and they chose football to achieve that unity. At the beginning, the behavior of being troublemaker were brought into football scene due to every defeat they got so that they made a fuss. In 1992 the conflict between supporters of Surabaya and Malang occured. This conflict was one of the main factors of the Malang youth unity identity construction. After that incident, the youth/ supporters of Malang chose Aremania as the name, which was the result of Malang supporters agreement to be more orderly and polite. In the end, Aremania, as an identity construction of rioters have become more orderly and polite supporters in 2000. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dinamika identitas komunitas supoter PS Arema Malang pada tahun 1992-2000. Pada tahun 1990an kaum muda Kota Malang tukang pembuat onar, meraka terpecah dalam geng-geng antar kampung. Selajutnya kaum muda Kota Malang menyadari akan kebutuhan identitas pemersatu dan mereka memilih sepakbola untuk mewujudkan persatuan tersebut. Pada awalnya perilaku sebagai pembuat onar terbawa ke kancah sepakbola karena setiap kalah mereka membuat keributan. Pada tahun 1992 terjadi konflik antara suporter Surabaya dengan suporter Malang. Konflik dengan suporter Surabaya salah satu faktor utama kontruksi identitas persatuan kaum muda Kota Malang. Setelah peristiwa tersebut suporter Malang menggunakan nama Aremania, nama tersebut merupakan hasil kesepakatan suporter Malang untuk menjadi suporter yang lebih tertib dan santun. Pada akhirnya Aremania merupakan suatu kontruksi identitas dari suporter perusuh menjadi suporter yang tertib dan santun pada tahun 2000.
MELIHAT KEMBALI RADIKALISME ISLAM DI INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHANNYA Turmudi, Endang
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 14, No 2 (2012)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.965 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v14i2.76

Abstract

Radicalism embraced by a smallgroup of Muslims in Indonesia continues to develop and their radical actions increased significantly, as can be seen from the bombing of some hotels, churches and even mosques. Radicalism is influenced by an ideology which among others opposes the presence o f(Secular) Indonesian States, considers other Muslims outside their own group as infidels and exerts to establish an Islamic state. Furthermore, the radicals tolerate violence and even terrorism in order to achieve what they pursue. Since radicalism deals with ideology, the effort of de-radicalization is to unplug certain Islamic understanding of the radicals. Without such direction, deradicalization seems to be difficult to achieve, given the fact that changing ideology is impossible. Therefore, experts proposed a program of "disengagement" which is“not to the point" trying to pull out the idea of   radicalism. Nevertheless, the facts show that there has been some radical group exponents, such as AliImran, who are deradicalized, realizing what they did concerned with terrorism is wrong. From there, the government launched deradicalization programs involving many stakeholders. However, the effectiveness of the programs should be reviewed, and some research need to be conducted to see their constraints since the programs are not related to de-radicalize the terrorists only but also those embraced radicalism in general who are influenced by activist of social movements that propagate radicalism. Keywords: radicalism, de-radicalization, ideology.
MEDICAL PRACTICES IN CONTEMPORARY SOCIETY Zaenuddin, Dundin
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 7, No 2 (2005)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.233 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v7i2.224

Abstract

Fenomena banyaknya kasus pasien miskin yang ditolak mendapat perawatan oleh beberapa rumah sakit merupakan refleksi dari situasi konflik yang dihadapi sistem sosial penyedia perawatan seperti rumah sakit. Rumah sakit berada dalam situasi dilematis untuk berorientasi pada keuntungan atau tetap berpijak sebagai lembaga sosial yang tidak mencari keuntungan. Desakan kapitalisme begitu kuat mempengaruhi sistem sosial penyediaan perawatan terhadap kebutuhan dasar manusia ini. Di lain pihak, terjadi kecenderungan makin menguatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak untuk hidup secara sehat. Berbagai tantangan di lakukan masyarakat untuk menanggulangi watak penyedia perawatan yang cenderung semakin mahal dan komersial. Analisis sosiologis terhadap masalah ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui cara-cara membangun kembali rasa percaya masyarakat terhadap sistem sosial penyedia perawatan ini (health care systems) yang pada gilirannya dapat membangun kembali rasa percaya terhadap negara yang memang berkewajiban menyediakan sistem sosial tersebut. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan, observasi di tempat-tempat perawatan baik modern maupun tradional dan wawancara mendalam dengan sejumlah dokter, praktisi tradisional perawatan kesehatan, pasien dari berbagai kelas dan manajemen penyedia perawatan.
POLA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT DI DESA HITUMESING, KABUPATEN MALUKU TENGAH Indrawasih, Ratna
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 18, No 3 (2016)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.83 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.551

Abstract

Besarnya potensi sumber daya ikan di Provinsi Maluku menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, yang menunjang kebutuhan pangan ikan penduduk Indonesia. Hal itu menjadikan konsumsi ikan perkapita penduduk Maluku tinggi secara nasional. Tulisan ini bertujuan mendiskusikan bagaimana hubungan antara jumlah produksi ikan yang tersedia dengan konsumsi perkapita penduduknya dan bagaimana pula pola konsumsi ikan masyarakat Hitumesing. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Maluku Tengah. Data diperoleh melalui kuesioner dan pedoman wawancara. Selain itu, juga dengan diskusi kelompok terfokus dan observasi juga dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika membandingkan produksi ikan di Kabupaten Maluku Tengah yang dikonsumsi dengan jumlah penduduknya, hasil yang diperoleh menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hasil tersebut di atas rata-rata konsumsi perkapita penduduk Desa Hitumesing. Padahal, Desa Hitumesing merupakan desa pesisir yang mempunyai kemudahan akses sumber daya ikan. Hal itu disebabkan oleh perilaku nelayan Desa Hitumesing yang cenderung berorientasi pasar atau ekonomi dan bukan mengonsumsi ikan itu sendiri. The great potential of fish resources makes Maluku Province as the national fish center supporting the fish need all over Indonesia. At the national rate, it encourages high fish consumption per capita of Mollucan. This papers draws the relationships between the availability of fish production and the inhabitants consumption inhabitans per capita as well as the fish comsumption pattern of the Hitumesing People. This paper was based on field research in Central Maluku, in which data were gathered from questionnaire and interview guideline. Moreover, focus group discussion (FGD) and observation were also conducted. Results show the production of fish in Central Maluku is much higher than the number of fish consumption. It is even much greater than the average of fish consumption per capita of Hitumesing people. Alhough Hitumessing Village is a coastal village with easy access to the fish resources, the fishermen tend to sell the fish rather than to consume it.
PEREMPUAN DAN MODERNISASI WOMEN AND MODERNIZATION Thung, Ju Lan
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 17, No 1 (2015)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.314 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v17i1.118

Abstract

In this article, the writer discusses different kind of changes experienced by women in rural and urban areas due to the process of modernization. But in general they both experience a shift in values about family and working outside their home. Nevertheless, modernization does not bring gender equality as it promises. The fact even shows a clear social and cultural gap between women themselves, particularly between those living in rural and urban areas. The shift in values as well as changes in gender relations do not solve women’s problems and dilemma, especially those of poor village women. Therefore, it is important to rethinking the State policies which at the present have been focused on the intensification of the women’s role in development. It is imperative to pay attention to the role of women in the family as the main pillar for nation and society progress. Keywords: women, modernization, gender equality, rural and urban women
MODAL SOSIAL: KONSEP DAN APLIKASI Syahra, Rusydi
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 5, No 1 (2003)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.745 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.256

Abstract

This article is aimed at explaining the development of social capital theory and its contribution in addressing social problems. Despite its first introduction in the early 20th century by Lyda Judson Hanifan the term social capital has gained prominence in social science only since its reintroduction by James Coleman in 1988 and through the subsequent work of Robert Putnam. Social capital defined by Putnam as features of social organization such as networks, trust and norms of reciprocity that facilitate cooperation for mutual benefits, has inspired many social scientists to conduct studies on the conditions of social capital in various communities in many countries. Interestingly, some of the studies have contributed to the enrichment of the social capital theory by introducing new related concepts and methods of measurement. On the practical side social capital has gained wider recognition by international aid agencies, especially the World Bank, and has been used as a powerful concept for poverty alleviation through people empowerment in many developing countries, including Indonesia.
Peran Pemimpin Tradisional dalam Pengelolaan Wilayah Laut (Kasus Desa Endokisi) Masyhuri, Imron
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 3, No.1 (2000)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2016.415 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v3i1.692

Abstract

There are two traditional leaders in Endokisi, i.e. Ondoafi and Dewan Adat. Ondoafi is a head of ethnic, and Dewan Adat is a coordinating board between ondoajies, religion leader (church leader) and formal leader (Kepala Desa). The traditional leader have a great role to manage marine ecology in Endokisi. They decide on regulations about the system of marine resources exploitation, allowance process for exploitation, and decide on sanctions for the collision of regulation for marine area management. Regulations about the system of marine resources exploitation is not only related to the claim of marine area ownership and the rule of using marine ecology, but is also related with the use of non traditional exploitation gears and the kinds of marine resources prohibited to be caught. Related with this, regulations also decide that the allowance process should be done by fisherman who exploitate marine resources in that area, and decide on sanctions for the collision. To decide a rule in marine area management, many ondoafies meet and discuss with church leadesr and Kepala Desa. The task of chruch leader and kepala Desa are to give inputs and considerations for ondoafies about marine ecology rules that will be decided Based on those considerations ondoafies will decide wether the rules will be applied or not. So a rule should be based on the agreement between ondoafi and Dewan Adat, to give permission for other people to exploitate marine resources in the marine area of Endokisi, deciding on the allowance given by the ondoafi owner of marine area, by agreement of his people. Ondoafi provide information about his desition to Dewan Adat, and Dewan Adat provide information to the owner of the resources to be exploitated in that area, via kepala Desa. To determinion sanctions for the violater of regulations of, three elements of Dewan Adat are discussed to decide the kind of sanction will be done.

Filter by Year

1997 2023


Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 3 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 3 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 2 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 1 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 3 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 2 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 1 (2021) Vol. 22 No. 3 (2020) Vol. 22 No. 2 (2020) Vol. 22 No. 1 (2020) Vol. 21 No. 3 (2019) Vol. 21 No. 2 (2019) Vol. 21 No. 1 (2019) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol 20, No 2 (2018) Vol. 20 No. 2 (2018) Vol. 20 No. 1 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol 19, No 3 (2017) Vol. 19 No. 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 2 (2017) Vol. 19 No. 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol. 19 No. 1 (2017) Vol 18, No 3 (2016) Vol. 18 No. 3 (2016) Vol. 18 No. 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol. 18 No. 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 2 (2015) Vol. 17 No. 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 17 No. 1 (2015) Vol. 16 No. 3 (2014) Vol 16, No 3 (2014) Vol. 16 No. 2 (2014) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol. 16 No. 1 (2014) Vol. 15 No. 3 (2013) Vol 15, No 3 (2013) Vol 15, No 2 (2013) Vol. 15 No. 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol. 15 No. 1 (2013) Vol 14, No 3 (2012) Vol. 14 No. 3 (2012) Vol 14, No 2 (2012) Vol. 14 No. 2 (2012) Vol. 14 No. 1 (2012) Vol 14, No 1 (2012) Vol. 13 No. 2 (2011) Vol 13, No 2 (2011) Vol. 13 No. 1 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol. 12 No. 3 (2010) Vol 12, No 3 (2010) Vol. 12 No. 2 (2010) Vol 12, No 2 (2010) Vol. 12 No. 1 (2010) Vol 12, No 1 (2010) Vol 11, No 2 (2009) Vol. 11 No. 2 (2009) Vol 11, No 1 (2009) Vol. 11 No. 1 (2009) Vol. 10 No. 2 (2008) Vol 10, No 2 (2008) Vol 10, No 1 (2008) Vol. 10 No. 1 (2008) Vol. 9 No. 1 (2007) Vol 9, No 1 (2007) Vol. 8 No. 2 (2006) Vol 8, No 2 (2006) Vol. 8 No. 1 (2006) Vol 8, No 1 (2006) Vol. 7 No. 2 (2005) Vol 7, No 2 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol. 7 No. 1 (2005) Vol. 6 No. 2 (2004) Vol 6, No 2 (2004) Vol 6, No 1 (2004) Vol. 6 No. 1 (2004) Vol. 5 No. 2 (2003) Vol 5, No 2 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol. 5 No. 1 (2003) Vol 3, No.1 (2000) Vol 3, No.1 (2000) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.1 (1998) Vol 2, No.1 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.1 (1997) Vol 1, No.1 (1997) More Issue