cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Arjuna Subject : -
Articles 869 Documents
 64   65   66   67   68 
PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES IN DISASTER MANAGEMENT Rudy Pramono
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 1 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i1.342

Abstract

Abstract Studies on disasters in the recent decade tend to shift from problems and management to human and community approaches. This paper aims to describe disaster management from sociological perspective. It discusses various understandings, responses as well as the management patterns of local communities and other actors (organizations), who mostly experience contestations on the disaster management. Disaster management offers multidisciplinary approach combining concepts, conclusions, and analysis of sociology, public administration and other disciplines. Disasters are mostly related with individual’s or community’s knowledges as well as their strategies to cope with the hazards. Planning and preparedness activities to manage the disasters are more sustainable learning processes rather than end goals. Sociological perspective is not only knowledge, but also a mutual understanding process to arrange programs, priorities and strategies to cope with the hazards. The disaster management strategy incorporating human and communities are more effective; therefore, it should be embedded to their daily lives. Keywords: hazards, disasters, sociological, contestation, response Abstrak Kajian tentang bencana dalam dekade terakhir menunjukkan terjadinya perubahan orientasi, yang semula lebih banyak membahas masalah teknis tentang kejadian yang memicu bencana dan penanganan korban bencana menjadi pendekatan yang menekankan pada pendekatan manusia dan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan uraian perspektif sosiologis tentang pengelolaan bencana, yang membahas keragaman pemahaman, tanggapan dan pola masyarakat lokal menghadapi bencana dan pemahaman, tanggapan dan pola aktor atau organisasi eksternal dalam menghadapi, yang seringkali berkontestasi untuk dijadikan rujukan dalam pengelolaan bencana. Pengelolaan bencana merupakan pendekatan multidisiplin antara konsep, simpulan dan analisis dari sosiologi, administrasi publik dan berbagai disiplin ilmu lain. Dalam berbagai kejadian, bencana berkaitan dengan bagaimana pola pengetahuan individu atau masyarakat terhadap suatu ancaman bencana dan bagaimana pola mereka dalam menghadapi ancaman tersebut. Kegiatan perencanaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan proses belajar yang berkelanjutan menghadapi suatu ancaman, bukan tujuan yang ada akhirnya. Perspektif sosiologis bukan hanya sekedar pengetahuan, namun suatu proses saling memahami antarpihak terkait dalam menyusun kegiatan program, prioritas dan strategi implementasi pengelolaan suatu ancamanan berncana secara berkelanjutan. Jika strategi pengelolaan bencana menjadi acuan dalam tanggapan perilaku manusia atau kelompok sosial dalam menghadapi suatu ancaman bencana menjadi lebih efektif, maka strategi tersebut perlu dikembangkan dan diterapkan menjadi bagian hidup manusia atau kelompok yang mengalami suatu ancaman bencana dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci: ancaman, bencana, sosiologis, kontestasi, respon
STRUCTURAL VIOLATION OF INDIGENOUS HUMAN RIGHTS IN INDONESIA: A CASE STUDY OF MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE) IN PAPUA KEKERASAN STRUKTURAL TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA: STUDI KASUS MERAUKE INTEGRATED FOOD Dini Suryani
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 1 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i1.343

Abstract

Abstrak Merauke Intergrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah program pembangunan ekonomi skala besar di Merauke-Papua. Program ini bertujuan untuk menghasilkan tanaman pangan dan bahan bakar hayati untuk pasar domestik dan internasional sebagai respon dari krisis pangan dan energi. Karena kebutuhan tanah yang sangat luas, proyek ini telah melanggar hak milik (hakatastanah) dari masyarakat adat Malind. MIFEE juga telah melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Malind yang ditandai dengan penurunan kualitas hidup akibat pelaksanaan proyek ini. Dengan menggunakan teori kekerasan structural dari Galtung (1969) yang dikembangkan oleh Ho (2007) dalam konteks hak asasi manusia, artikel ini berargumen bahwa orang-orang Malind menderita pelanggaran struktural pada hak asasinya dengan adanya proyek MIFEE. Kata kunci: kekerasan struktural, hak asasi manusia, MIFEE, Papua Abstract The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) is a large-scale economic development program in Merauke, Papua. It aims to produce food crops and biofuels for domestic and international markets in a response of food and energy crises.Due to the extensive needs of land, this project has violated the property rights (rights to land) of indigenous community, the Malind people. It also has contravened the economic, social and cultural rights of Malind people seen from the decreasing of life quality. Using Galtung (1969) theory of structural violence that developed by Ho (2007) to human rights context, this paper argues that the Malind people have suffered structural violation on their human rights through the MIFEE project. Keywords: structural violation, human rights, MIFEE, Papua
MODAL SOSIAL MASYARAKAT DESA RAHTAWU: STUDI KASUS PELESTARIAN HUTAN MURIA DI KABUPATEN KUDUS THE SOCIAL CAPITAL OF RAHTAWU COMMUNITY: A CASE STUDY OF FOREST CONSERVATION IN KUDUS REGENCY Mochamad Widjanarko
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 1 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i1.344

Abstract

Abstract The problem of destruction of the ecosystem of Muria has occured for years. Unfortunately, there are no serious and effective efforts to address that problem. This ineffectivity is the result of the lacks of collaboration amongst stakeholders in managing natural and environment resources in Muria Area. Although there are initiatives from various parties, including government, universities, NGOs, and local community, those are sporadic and not integrated. Moreover, those exclude the community’s social capital for Muria forest conservation. This papers aims to draw the social capital in Rahtawu, particularly associated with forest conservation efforts in Muria. Using phenomenological approach, the writer tries to explore social capital in Rahtawu, Kudus through interviews and participant observation. The findings underline (a) social norms, trust and networks as social capital forms and (b) sedekah bumi, sambatan, not to performing wayang puppet show, and not to chopping woods as the social capital manifestation to preserve Muria ecosystem. Keywords: social capital, sedekah bumi, sambatan Abstrak Permasalahan kerusakan ekosistem Muria sudah berlangsung demikian lama, tetapi belum tampak adanya upaya penyelesaian yang berarti, berbagai upaya yang dijalankan oleh berbagai pihak terlihat masih kurang efektif. Salah satu penyebab ketidakefektifan ini adalah lemahnya kolaborasi antarpihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di kawasan Muria. Masing-masing pihak yang berwenang dan berkepentingan belum mampu bersinergi dengan baik dan masih berjalan sendiri-sendiri. Beberapa inisiatif dari beberapa pihak, baik dari instansi pemerintah, universitas, LSM maupun masyarakat bermunculan, tetapi masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi Selain itu, inisiatif tersebut tampaknya melupakan modal sosial yang ada dalam komunitas yang peduli dengan pelestarian hutan Muria. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial yang ada di Desa Rahtawu dan bentuk modal sosial yang berkaitan dengan upaya pelestarian Hutan Muria. Melakukan pendekatan fenomenologis, penulis berusaha menggali dan mengetahui modal sosial yang ada di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus melalui wawancara dan p e n g a m a t a n t e r l i b a t . Hasil temuan menunjukkan bahwa: (a) terdapat modal sosial berupa norma sosial, kepercayaan dan jaringan; dan (b) bentuk modal sosial yang berhubungan dengan upaya pelestarian hutan Muria mencakup sedekah bumi, sambatan, tidak nanggap wayang, dan tidak menebang pohon sembarangan. Kata kunci: modal sosial, sedekah bumi, sambatan
“BERLAYAR MENUJU PULAU DEWATA” MIGRASI ORANG-ORANG BUGIS-MAKASSAR KE BALI UTARA “SAILING TO THE ISLAND OF GODS” MIGRATION OF BUGINESE-MAKASSARESE TO NORTH BALI Johny A. Khusyairi; Abd. Latif; Samidi Samidi
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 1 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i1.345

Abstract

Abstract This article aims to discuss the migration process of the Buginese-Makassarese to north Bali. Based on oral history, they had lived in north Bali since the 17th century. They later settled down in the kampongs of Buginese in Buleleng, Penyabangan, Celukan Bawang, and Sumberkima. The migration process was driven by political and economic problems. The Makassarese and their allies was lost during their struggle against the Dutch-East India Company (VOC) in 1667/1669. The migration flow of Makassarese was increasing due to the rebel of Kahar Muzakar DI/TII in South Sulawesi. Economically, they have sails to catch sea cucumbers and turtles then sell them to Singapore. The Buginese-Makassare always preserve their Bugineseness identity while they are interacting with the Balinese. Nevertheless, some aspects of their identity are gradually disappearing, such as ethnic language and house architecture. Although they have different religion and belief, they can adapt to the Balinese customs and culture. Using Balinese language and marriage with Balinese are the media to maintain their relationships with the locals. Keywords: migration, Buginese-Makassarese, North Bali, adaptation Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan proses migrasi orang-orang Bugis-Makassar ke Bali Utara. Berdasarkan tradisi dan sejarah lisan, mereka sudah berada di Bali Utara sejak abad ke-17. Mereka bermukim di Kampung Bugis Buleleng, Penyabangan, Celukan Bawang, dan Sumberkima. Proses migrasi didorong oleh persoalan politik dan ekonomi. Persoalan politik berkaitan dengan kekalahan Makassar dan sekutunya melawan VOC pada tahun 1667/1669. Gelombang migrasi besar-besaran terjadi saat Sulawesi Selatan dilanda kekacauan akibat pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar. Persoalan ekonomi juga menjadi alasan penting dalam proses migrasi tersebut. Mereka berlayar ke berbagai kawasan untuk mencari teripang dan penyu untuk dijual ke Singapura. Dalam perjumpaan dengan orang-orang Bali yang memiliki adat- istiadat, orang-orang Bugis-Makassar tetap mampu menjaga identitas ke-Bugis-annya. Akan tetapi, terdapat beberapa aspek yang mulai hilang seperti bahasa dan rumah. Walaupun memiliki perbedaan keyakinan, orang-orang Bugis-Makassar mampu beradaptasi dengan orang-orang Bali. Bahasa dan perkawinan dengan orang Bali menjadi media untuk menjaga hubungan mereka dengan penduduk lokal. Kata kunci: migrasi, Bugis-Makassar, Bali Utara, adaptasi
DINAMIKA NILAI GOTONG ROYONG DALAM PRANATA SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN: STUDI KASUS MASYARAKAT BULUTUI DAN PULAU NAIN, SULAWESI UTARA THE DYNAMICS OF GOTONG ROYONG VALUES IN THE SOCIAL INSTITUTION OF FISHERMEN SOCIETIES: A CASE STUDY OF BULUT Dede Wardiat
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 1 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i1.346

Abstract

Abstract In fishing communities located in the former transit point (Daseng), the value of mutual cooperation (gotong royong) is closely related to their fishing tools. They can be considered as communal cultural products that reflects users’ cooperation, solidarity and attitudes. Nevertheless, the use of fishing tool individually leads to individualism. Consequently, this influences their social life; making the increase of individualism and the decrease of their solidarity and mutual cooperation. Along with the changes of the use of fishing tool, from individuality to communality, the value of gotong rotong is introduced. However, this value is only internalized in their division of labor. Whereas in their daily life, they establish a new social institution to facilitate their gotong royong activities. In this condition, the introduction of cooperation that requires a strong social cohesion can be premature because this social institution tend to be manipulated as an instrument by local elites to exploit the society. In this context, new social institutions based on social conditions are needed and the orientation towards the local needs should be the starting point for the institutional development. Keywords: fishing gear, mutual cooperation (gotong royong), social institution. Abstrak Dalam lingkungan masyarakat nelayan yang berada di bekas tempat persinggahan (Daseng), nilai gotong royong terkait erat dengan alat tangkap yang digunakan. Alat tangkap merupakan produk budaya dari komunitas yang merefleksikan pola kerja sama, solidaritas, serta sikap hidup dari penggunanya. Penggunaan alat tangkap yang bersifat individual menyebabkan sikap individualisme penduduk relatif tinggi, sehingga berimbas pada kehidupan sosial mereka, termasuk solidaritas dan sikap gotong royong yang cenderung rendah. Seiring dengan perubahan alat tangkap yang digunakan, dari individual ke komunal, nilai gotong royong mulai diperkenalkan. Namun, hal itu hanya terinternalisasi dalam pembagian kerja di antara mereka. Dalam kehidupan sosial, mereka membentuk pranata sosial baru guna mewadahi kegiatan gotong royong di antara warga masyarakat. Di tengah kondisi sosial seperti itu, pengenalan koperasi yang mensyaratkan kohesi sosial yang kuat bisa jadi terlalu prematur karena keberadaan pranata sosial tersebut cenderung dijadikan instrumen oleh elit lokal untuk mengekploitasi mereka. Dengan kondisi seperti ini, tampaknya diperlukan format pranata sosial baru yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Dalam konteks ini, orientasi terhadap kebutuhan masyarakat setempat harus menjadi titik awal pembangunan kelembagaan di lingkungan mereka. Kata kunci: alat tangkap, gotong royong, pranata sosial.
MENCARI AKTOR UTAMA DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN AGAMA (TINJAUAN BUKU) Usman Usman
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 1 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i1.347

Abstract

Judul : The State as an Actor in Religion Policy, Policy Cycle and Governance Perspectives on Institutionalized Religion Editor : Maria Grazia Martino Penerbit : Springer VS Cetakan : I Tahun : 2015 Tebal : 178 halaman
POLITIK HUKUM TENTANG PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Titis Anindyajati
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.378

Abstract

Abstract The implementation of the communities’ rights, including the right of the natural resources has not been consistent with the principles of the constitution, although the existences of entities of the adat law societies (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, or KMHA) have already recognised and guaranteed by the Constitution and have also been mentioned in various Laws regarding the natural resources. For that reason, the Constitutional Court through its decisions, which determines the legal policy of Constitutional Court exists to balance the power between the excecutives and the judicials. There are already various papers about the entities of the adat law societies, but none of it elaborate on how the Laws protects the rights of KMHA and the role of Constitutional Court in protecting its existences from the legal politics. Laws and regulations related to the rights of KMHA regarding the natural resources and Constitutional Courts decisions related to KMHA and the natural resources were used in this paper as research objects. In addition, a number of bibliography and primary law resources were also employed as the source of study. This research unveiled that since the issue of the Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012, there have been numerous technical rules regulating the existence of KMHA explicitly. In the meantime, the Constitutional Court through its decisions, based on the philosophical, juridical and sociological considerations, have already produced landmark decisions regarding the important limitations to define KMHA. This was one of the main role of Constitutional Court to uphold the principles of Constitution. Abstrak Sejatinya pelaksanaan hak-hak KMHA, khususnya hak-hak di bidang Sumber Daya Alam (SDA) belum sejalan dengan amanat konstitusi, walaupun keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) telah ditegaskan dalam konstitusi dan diturunkan melalui peraturan perundang-undangan terkait Sumber Daya Alam (SDA). Untuk itulah Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya yang melahirkan Politik Hukum Mahkamah Konstitusi hadir untuk menyeimbangkan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. Penulisan tentang Masyarakat Hukum Adat sudah banyak, namun belum ada yang lebih spesifik menulis tentang bagaimana Peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) dan bagaimana kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi eksistensi KMHA dari aspek politik hukum. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak KMHA di bidang Sumber Daya Alam dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan KMHA dan Sumber Daya Alam khususnya digunakan sebagai objek penelitian serta meneliti bahan-bahan pustaka dalam menganalisis dan mengkaji bahan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sejak adanya Putusan MK No.35/PUU-X/2012, banyak muncul peraturan-peraturan teknis yang mengatur lebih tegas tentang keberadaan KMHA. Sementara itu, Politik Hukum Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya yang berlandaskan filosofis, yuridis dan sosiologis melahirkan landmark decision mengenai batasan penting untuk mendefinisikan KMHA. Hal ini merupakan salah satu peran Mahkamah dalam menjalankan amanat konstitusi.
DINAMIKA RELASI SOSIAL-KEAGAMAAN MASYARAKAT AHMADIYAH DAN NON-AHMADIYAH
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.381

Abstract

Religious sentiment is often called as primary factor behind the many cases of violent conflict in Indonesia. Nevertheless, many contemporary studies on conflict and peace showed that trigger variables of conflict are not only varied but also layered and unique. This article reveals about the relational model and management between JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia/Indonesian Ahmadiyya Community) and non-JAI in the rural Manislor. By phenomenology, this study looked at the depth of relations, perceptions, and conceptions of both groups; and by genetic structuralism of Bourdieu, this study revealed the relationships that unite and integrate of these two groups. Some of the findings appeared that besides the theological factor, the variables such as group sentiments, space separation, identity polemic, economical jealousy, political jealousy and elite interference, contribute to the segregation and conflict between them. Thus, this is the the strengthening of social bonding such as local habituations and local wisdoms is an urgent matter to build a suistainable peace. As well as the agents of civil society, with their own way, must be readily to care and control the mechanisms of conflict resolution. Dalam berbagai kasus konflik kekerasan yang marak terjadi di Indonesia, sentimen agama sering dikatakan sebagai faktor utama dibaliknya. Namun demikian, studi-studi kontemporer atas konflik dan perdamaian, menunjukkan bahwa variabel yang menjadi pemicu konflik bukan saja beragam, tetapi juga berlapis dan unik. Tulisan ini mengkaji model relasi dan pengelolaan relasional antarkelompok beragama JAI dan non-JAI di Permukiman Desa Manislor. Dengan menggunakan kaca mata fenomenologi, penelitian ini melihat kedalaman relasi, persepsi, dan konsepsi kedua kelompok; serta dengan sudut pandang strukturalisme genetik Bourdieu, penelitian ini mengungkap relasi kedua kelompok yang bersifat menyatukan dan mengintegrasi di tengah tarik-menarik situasi kultural dan kekuasaan yang melingkupinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sepertisentimen kelompok, pemisahan ruang, polemik identitas, kecemburuan ekonomi, kecemburuan politik, hingga interfensi elit, turut menyumbang segregasi konflik antara masyarakat JAI dan non-JAI di Manislor, di samping faktor teologis. Namun demikian, pada saat bersamaan penelitian ini juga menguak faktor-faktor kultural-tradisi yang justru memperkuat ikatan kewargaan antarkelompok, bahkan ketika dalam keadaan bertikai sekalipun. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan urgensitasnya: pengarus utama anhabituasi-habituasi lokal sebagai resolusi konflik dalam upaya membangun binadamai nirkekerasan. Begitu pula agen-agen civil society yang dengan caranya masing-masing, merupakan potensi penting dalam pengembangan mekanisme penanganan konflik.
PERJUANGAN AGRARIA DI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER: SUATU BENTUK PERLAWANAN SIMBOLIK TAHUN 1998-2005
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.382

Abstract

This paper aims to understand the change of the farmers’ struggle movement from physical into symbolic in a region namely Jenggawah which is located in Jember Regency in 1998-2005. The struggles of the farmers are divided into physical and symbolic struggle. The way of the struggle has changed since 1998. The farmers’ symbolic struggle was conducted through some exhortation and insistence in the form of statement letter for the government or related institution concerning about the land status. Symbolic struggle is an unseen struggle and it can only be recognized through its aim in order to get acknowledgement from other group. The mechanism of this struggle movement tends to be smooth. It is expressed in the form of scientific discourse in written text. The factors that change the movement are the change of political system from New Order Regime into Reformation Era in 1998 and HGU release. The legality of land owning, in the end of this long symbolic struggle, was noted by the gradually launching of land certificates in 2001 from BPN Jember for the farmers. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan perjuangan agraria di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang merupakan suatu bentuk perlawanan simbolik petani pada tahun 1998-2005. Perlawanan petani Jenggawah terdiri dari dua bentuk, yaitu perlawanan fisik dan perlawanan simbolik. Seiring dengan berjalannya waktu, pola perlawanan petani Jenggawah mengalami perubahan sejak tahun 1998. Perlawanan simbolik petani Jenggawah dilakukan melalui desakan dan paksaan dengan surat pernyataan sikap kepada pemerintah atau lembaga yang terkait mengenai status tanah yang diperjuangkan. Perlawanan simbolik adalah perlawanan tidak tampak dan hanya dikenali dari tujuannya untuk memperoleh pengakuan terhadap kelompok lain. Mekanisme perlawanan simbolik berlangsung secara lembut diekpresikan dalam bentuk wacana ilmiah dalam teks tertulis. Faktor perubahan gerakan dari perlawanan fisik menjadi perlawanan simbolik disebabkan oleh pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi pada tahun 1998 dan adanya pelepasan tanah HGU untuk diberikan kepada petani. Legalitas pemilikan tanah di akhir perlawanan simbolik ditandai dengan pemberian sertifikat tanah pada tahun 2001 kepada petani Jenggawah oleh BPN Jember secara bertahap.
AREMANIA: SUATU BENTUK IDENTITAS PEMERSATU KAUM MUDA KOTA MALANG TAHUN 1992-2000 Muhamad Lukman Hakim
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.387

Abstract

This study aims to assess the dynamics of Arema Malang FC. supporters community identity in 1992-2000. In the 1990s, Malang youth troublemakers splited into some gangs in some villages in Malang city. Next, those Malang youth people relized about the need of Malang identity unifier and they chose football to achieve that unity. At the beginning, the behavior of being troublemaker were brought into football scene due to every defeat they got so that they made a fuss. In 1992 the conflict between supporters of Surabaya and Malang occured. This conflict was one of the main factors of the Malang youth unity identity construction. After that incident, the youth/ supporters of Malang chose Aremania as the name, which was the result of Malang supporters agreement to be more orderly and polite. In the end, Aremania, as an identity construction of rioters have become more orderly and polite supporters in 2000. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dinamika identitas komunitas supoter PS Arema Malang pada tahun 1992-2000. Pada tahun 1990an kaum muda Kota Malang tukang pembuat onar, meraka terpecah dalam geng-geng antar kampung. Selajutnya kaum muda Kota Malang menyadari akan kebutuhan identitas pemersatu dan mereka memilih sepakbola untuk mewujudkan persatuan tersebut. Pada awalnya perilaku sebagai pembuat onar terbawa ke kancah sepakbola karena setiap kalah mereka membuat keributan. Pada tahun 1992 terjadi konflik antara suporter Surabaya dengan suporter Malang. Konflik dengan suporter Surabaya salah satu faktor utama kontruksi identitas persatuan kaum muda Kota Malang. Setelah peristiwa tersebut suporter Malang menggunakan nama Aremania, nama tersebut merupakan hasil kesepakatan suporter Malang untuk menjadi suporter yang lebih tertib dan santun. Pada akhirnya Aremania merupakan suatu kontruksi identitas dari suporter perusuh menjadi suporter yang tertib dan santun pada tahun 2000.

Page 66 of 87 | Total Record : 869

 64   65   66   67   68 

Filter by Year

1997 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 3 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 3 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 2 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 1 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 3 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 2 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 1 (2021) Vol. 22 No. 3 (2020) Vol. 22 No. 2 (2020) Vol. 22 No. 1 (2020) Vol. 21 No. 3 (2019) Vol. 21 No. 2 (2019) Vol. 21 No. 1 (2019) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol 20, No 2 (2018) Vol. 20 No. 2 (2018) Vol. 20 No. 1 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol 19, No 3 (2017) Vol. 19 No. 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 2 (2017) Vol. 19 No. 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol. 19 No. 1 (2017) Vol. 18 No. 3 (2016) Vol 18, No 3 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol. 18 No. 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol. 18 No. 1 (2016) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 2 (2015) Vol. 17 No. 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 17 No. 1 (2015) Vol. 16 No. 3 (2014) Vol 16, No 3 (2014) Vol. 16 No. 2 (2014) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol. 16 No. 1 (2014) Vol. 15 No. 3 (2013) Vol 15, No 3 (2013) Vol 15, No 2 (2013) Vol. 15 No. 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol. 15 No. 1 (2013) Vol. 14 No. 3 (2012) Vol 14, No 3 (2012) Vol. 14 No. 2 (2012) Vol 14, No 2 (2012) Vol 14, No 1 (2012) Vol. 14 No. 1 (2012) Vol. 13 No. 2 (2011) Vol 13, No 2 (2011) Vol. 13 No. 1 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol. 12 No. 3 (2010) Vol 12, No 3 (2010) Vol 12, No 2 (2010) Vol. 12 No. 2 (2010) Vol 12, No 1 (2010) Vol. 12 No. 1 (2010) Vol. 11 No. 2 (2009) Vol 11, No 2 (2009) Vol 11, No 1 (2009) Vol. 11 No. 1 (2009) Vol. 10 No. 2 (2008) Vol 10, No 2 (2008) Vol. 10 No. 1 (2008) Vol 10, No 1 (2008) Vol. 9 No. 1 (2007) Vol 9, No 1 (2007) Vol. 8 No. 2 (2006) Vol 8, No 2 (2006) Vol. 8 No. 1 (2006) Vol 8, No 1 (2006) Vol 7, No 2 (2005) Vol. 7 No. 2 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol. 7 No. 1 (2005) Vol. 6 No. 2 (2004) Vol 6, No 2 (2004) Vol. 6 No. 1 (2004) Vol 6, No 1 (2004) Vol 5, No 2 (2003) Vol. 5 No. 2 (2003) Vol. 5 No. 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 3, No.1 (2000) Vol 3, No.1 (2000) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.1 (1998) Vol 2, No.1 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.1 (1997) Vol 1, No.1 (1997) More Issue