cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 318 Documents
 9   10   11   12   13 
INTERPRETASI MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT UJI KONSTITUSIONAL PASAL 66 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Iskandar Muda
Jurnal Yudisial Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i3.440

Abstract

ABSTRAK Uji konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, setidaknya sampai saat ini sudah ada empat putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji konstitusional pasal a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/ PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, dan 16/PUU-XVIII/2020. Di mana uji konstitusional pasal a quo terkait pengaturan tata cara pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan. Berdasarkan pertimbangan hukum keempat putusan a quo, terlihat jelas Mahkamah Konstitusi telah melakukan interpretasi teks-teks hukum. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini dan dikarenakan pula objeknya adalah norma, dengan demikian teknik interpretasi dari isi norma tersebut adalah teknik yang paling sesuai untuk menjawab permasalahan. Yang pada akhirnya pula, kualitas penelitian hukum dapat diukur dari kualitas analisis konseptual, kualitas penalaran dan retorika, dan yang terakhir, kualitas referensi dalam teks. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keempat putusan a quo terlihat Mahkamah Konstitusi melakukan kegiatan interpretasi tekstual dan/atau meta-tekstual. Begitu pula, setelah diamati terdapat hubungan tidak langsung antara salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan perubahan Pasal 66 sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; sehingga terjaga pula kehormatan notaris dengan diperlukannya sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap notaris. Oleh karena itu pula keempat putusan a quo berbeda-beda amar putusannya, ada yang dikabulkan, tidak dapat diterima dan/ataupun ditolak.Kata kunci: jabatan notaris; interpretasi; undang-undang. ABSTRACT There have been four decisions of the Constitutional Court regarding the constitutional review of the a quo article in constitutional review Article 66 of the Law on Notary Position, both in Law Number 30 of 2004 and its amendments, namely Law Number 2 of 2014. There are the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012, 72/PUU- XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, and 16/PUU-XVIII/2020. The constitutional review of the a quo article related to the arrangement of the procedures for summoning a notary is for investigation and examination purposes. Based on legal considerations, the four a quo decisions clarify that the Constitutional Court has interpreted legal texts. Normative legal research is used in this study because the object is the norm. Thus the interpretation technique of the norm contents is the most appropriate technique to answer the problem. The last thing, the quality of legal research can be measured from the quality of conceptual analysis, the quality of reasoning and rhetoric, and nally, the quality of references in the text. The study results reveal that the four a quo decisions are seen by the Constitutional Court conducting textual and/or meta-textual interpretation activities. After observing, there is an indirect relationship between one of the legal considerations of the Constitutional Court Decision Number 49/ PUU-X/2012 with amendments to Article 66 as contained in Law Number 2 of 2014. To maintain the notary honor, law enforcers need a cautious attitude in taking legal actions against notaries. Therefore, the four a quo decisions have different verdicts; some are granted, cannot be accepted, and/or rejected. Keywords: notary position; interpretation; law.
KARAKTERISTIK THE MOST SERIOUS CRIME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sefriani sefriani
Jurnal Yudisial Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i2.107

Abstract

ABSTRAKThe most serious crime adalah satu-satunya kejahatan yang bisa digunakan oleh negara yang masih ingin mempertahankan hukuman mati. Karakteristik the most serious crime dalam hukum internasional di antaranya: tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan; Adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis,dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya; Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas. Putusan MK Nomor 15/PUU-X/2012 yang memasukkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan luka berat atau matinya orang sebagai the most serious crime tidak sesuai dengan hukum internasional. Hasil penelitian ini membuktikan tidak ada hukum internasional maupun hukum nasional yang memasukkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai the most serious crime. Kata kunci: the most serious crime, pencurian dengan kekerasan, hukuman mati.ABSTRACT‘The most serious crime’ is the term for a category of crime that is used by the country that still retains the death penalty. The definition of the most serious crime according to the International Laws is a heinous and cruel crime, which shook the conscience of humanity. It is intentional, organized, systematic, and widespread causing death or other serious impacts on the state or the public at large. The Constitutional Court Decision Number 15/PUU-X/2012 which categorized a violent theft which has caused serious injury or death as ‘the most serious crime’, is not in line with International Laws. This paper analyzes and resolves that there is nothing in the International Laws or National Laws classifying any violent theft into the category of ‘the most serious crime’.Keywords: the most serious crime, violent theft, the death penalty.
AKIBAT HUKUM REGULASI TENTANG THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Yudisial Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i1.258

Abstract

ABSTRAKIndonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum (pemilu) sejak tahun 1955. Hingga saat ini, rezim hukum pemilu telah melahirkan banyak regulasi dan ketentuan baru, seperti aturan tentang threshold atau ambang batas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif terkait dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 3,5% tidak berlaku secara nasional. Melengkapi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menyebutkan bahwa pemilu tahun 2019 berlaku secara serentak, yang secara yuridis berdampak pada pola penerapan threshold. Rumusan masalah yang akan diurai dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum regulasi tentang threshold dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks negara demokrasi, ambang batas atau threshold diterapkan sebagai batas untuk menyaring kandidat anggota legislatif ataupun presiden yang bersifat open legal policy dan diserahkan kepada pembuat undang-undang.Kata kunci: pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, ambang batas. ABSTRACTIndonesia has held 11 general elections since 1955. Up to now, the regime of general electoral law has given birth to many new regulations and provisions, such as regulations on threshold. The Constitutional Court Decision Number 52/PUU-X/2012 states that Article 208 of Law Number 8 of 2012 concerning the Legislative Election with a parliamentary threshold of 3.5% does not apply on a national scale. Complementing the ruling, the Constitutional Court through Decision Number 14/PUU-XI/2013 states the 2019 general election applies simultaneously that it may bring juridical effect on the pattern of threshold application. The formulation of the problem to be explained in this analysis is how the legal impact of the regulation on threshold in legislative and presidential elections after the issuance of Constitutional Court Decision Number 52/PUU-X/2012 and Number 14/PUU-XI/2013. This analysis uses a normative juridical research method. The results of the study show that in the context of a democratic country, the threshold is applied as a limit to filter out presidential candidates or legislative members, which is open legal policy and submitted to lawmakers. Keywords: legislative election, presidential election, threshold. 
KETIDAKCERMATAN HAKIM BERUJUNG PADA DISPARITAS PUTUSAN Loura Hardjaloka
Jurnal Yudisial Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v9i1.28

Abstract

ABSTRAKHakim yang memeriksa kasus kepailitan atas empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk persero diharapkan dapat memutus secara tepat. Namun,muncul disparitas putusan karena ketidakcermatan hakim dan hal tersebut menarik untuk lebih ditelusuri. Melalui penelitian yuridis normatif ini, ketidakcermatan hakim terlihat saat menyatakan bahwa BUMN tidak dapat dipailitkan selain oleh Menteri Keuangan karena menganggap persero termasuk dalam kategori “tidak terbagi atas saham” yang pada dasarnya merujuk padaperum, sehingga persero yang pada dasarnya memiliki modal yang “terbagi atas saham” dapat dipailitkan oleh kreditornya. Ketidakcermatan hakim lainnyaialah tidak dapat dilakukan sita umum atas BUMN karena merupakan kekayaan negara, padahal menurut Fatwa Mahkamah Agung bahwa kekayaan negaradalam BUMN merupakan kekayaan terpisah dan telah menjadi harta BUMN. Hakim pun tidak cermat dalam memperhatikan fakta di persidangan dalam salah satukasus dengan menyatakan bahwa perseroan tidak terbagi atas saham dan bertujuan untuk kepentingan publik padahal dalam anggaran dasar perseroan tersebut telah disebutkan bahwa perseroan terbagi atas saham dan memiliki tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, disparitas putusan terjadi karena hakim banyak melakukan kekeliruan dalam: (i) menganalisis ketentuanterkait kepailitan terhadap BUMN; (ii) memahami hak dalam memohon pailit terhadap persero; dan (iii) dalam memeriksa fakta yang terungkap di persidangan.Kata kunci: badan usaha milik negara, kepailitan, kekayaan negara, disparitas putusan, sita umum. ABSTRACTJudges examining the cases of bankruptcy of four stateowned enterprises (SOEs) in the form of limited liability company (PT persero), are expected to rule the case truthfully. However, due to such an inaccuracy of the judges, there seems to be disparities in their decisions, which is interesting to further explore. In the analysis using normative juridical research, the judges look less scrupulous by stating that SOE cannot be bankrupted byother than the Minister of Finance, and considering that the company’s capital is categorized as, “not divided into shares,” referring principally to a corporation, thusa company which basically has a capital “divided into shares” could be bankrupted by the creditors. General confiscation on SOE cannot be performed because the object of confiscation is state assets, which is in contrast to Fatwa of the Supreme Court stating that the state asset in SOEs constitute its own separate assets and have become the property of SOE. This also underlines another inaccuracy of the judges in resolving this case. The judges did not wisely consider the facts in the trial in one case by stating that the company’s capital is not divided into shares and aimed for public benefit, while inthe articles of association it is specified that the capital is divided into shares with the motive of profit-seeking. And is therefore, disparities in court decisions occur because many judges make mistakes in: (i) analyzing relevant provisions of bankruptcy for state enterprises; (ii) understanding the rights in companies filing for bankruptcy; and (iii) checking the facts revealed in the court.Keywords: state-owned enterprise, bankruptcy, state assets, decision disparity, general confiscation.
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF S Atalim
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.196

Abstract

ABSTRACTJustice is the ultimate purpose of law. According to progressive law perspective, the judges must extensively try to understand all aspect of the environmental law. It is very poor if the verdict by judges only based on formal rules or laws. The result of this formal procedural is to realized a legal justice or procedural justice. But it is not enough because the effects of unlawful action to society must be calculated. Through this analysis, the author wants to stresess that substantial justice is more important than procedural or legalistic justice, because substantial justice meet the demand of society as the subject of law or rules. The right of healthy environment is a part of human rights. This is the merit of progressive law theory. Keywords: Environmental law, procedural justice, legal justice, substantive justice, progressive law theory. ABSTRAKKeadilan merupakan tujuan akhir dari hukum. Berkaitan dengan pandangan hukum progresif, hakim harus lebih ektensif untuk memahami berbagai aspek dalam hukum lingkungan, bukan sebaliknya sehingga putusan hakim tidak hanya berdasarkan hukum formal saja. Prosedur formal hanya akan menghasilkan keadilan hukum atau keadilan prosedural saja, namun tidak akan cukup efektif di masyarakat sehingga kebijakan ini harus dikaji ulang. Dalam kajian ini, penulis ingin menekankan keadilan substantif lebih penting dibandingkan keadilan legalistik karena keadilan substantif lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kasus hukum lingkungan terdapat hak lingkungan yang sehat sebagai bagian dari HAM. Ini manfaat dari teori hukum progressif.Kata kunci: Hukum Lingkungan, keadilan prosedural, keadilan hukum, keadilan substantif, teori hukum progresif
CALON TUNGGAL PILKADA KURANGI KUALITAS DEMOKRASI Muhammad Anwar Tanjung; Retno Saraswati
Jurnal Yudisial Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i3.319

Abstract

ABSTRAKSecara filosofis pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk dipilih dan memilih dalam suatu proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Faktanya terjadi peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Penelitian ini membahas calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Menurut peneliti putusan Mahkamah Konstitusi perlu disikapi oleh pemangku kepentingan yang terlibat untuk tetap menjaga proses pemilihan ini berlangsung secara demokratis. Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal. Fakta terkini pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal perlu dikawal sehingga pemilihan tetap berlangsung secara demokratis. Penelitian ini menyimpulkan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah memerlukan konstruksi hukum yang tepat (tidak dibiarkan terlepas) untuk menjamin demokrasi berjalan secara demokratis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kerangka hukum harus menjamin pembatasan maksimal dukungan kursi calon kepala daerah yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, sehingga dapat menghilangkan monopoli individu atau kelompok pemodal terhadap persyaratan dukungan calon kepala daerah.Kata kunci: pemilihan kepala daerah; calon tunggal; demokrasi. ABSTRACTPhilosophically, regional head elections are the implementation of people's sovereignty to be elected and vote in a democratic election process. There has been an increase in the number of regional elections with a single candidate. This research discusses the only candidate in the election of regional heads based on the Constitutional Court Decision Number 100/ PUU-XIII/2015. According to researchers, the decision of the constitutional court needs to be addressed by the stakeholders that involved keeping the election process going on democratically. This study is non-doctrinal research. The latest facts about the election of a regional head with a single candidate need to be guarded so that the polls will continue democratically. This research concludes that a single candidate in the local head election requires an appropriate legal construction (not left aside) to ensure democracy runs democratically after the Constitutional Court Decision Number 100/ PUU-XIII/2015. The legal framework must guarantee the maximum support limitation for regional head candidate seats that carried by political parties or the association to eliminate the monopoly of individuals or groups of financiers regarding the support requirements of local head candidates.Keywords: regional head election; single candidate; democracy.
PENAFSIRAN HAKIM TENTANG KONSTITUSIONALITAS DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PIDANA MATI Budi Suhariyanto
Jurnal Yudisial Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v7i3.74

Abstract

ABSTRAKNorma pidana mati tersebar pada peraturan perundangundangan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi pun telah menegaskan tentang konstitusionalitas norma pidana mati dalam Putusan Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007. Pada umumnya pidana mati diterapkan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya (meskipun masih terdapat disparitas tafsir terkait pertimbangan hal meringankan dan kualifikasi kejahatan luar biasa). Namun terdapat satu putusan kasasi dengan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya mempermasalahkan konstitusionalitas dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pidana mati. Berdasarkan hasil analisis, pada putusan tersebut diketahui terdapat penafsiran yang kurang proporsional (melampaui kewenangannya) dan kurang sistematis dalam membaca dan menafsirkan undang-undang sehingga dapat dikatakan untuk cenderung tidak sesuai dengan kaidah penafsiran hukum yang berlaku. Demi menjaga konsistensi penerapan dan penafsiran hukum dalam konteks mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta sebagai bentuk akuntabilitas yudisial kepada masyarakat maka diperlukan pelurusan penafsiran yang sesuai dengan kaidah ilmu hukum yang berlaku. Sangat penting dilakukan persamaan persepsi pada kamar pidana Mahkamah Agung guna menentukan kesepakatan tafsir. Hingga akhirnya tercipta harmonisasi penerapan dan penafsiran hukum yang berujung pada terbentuknya ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.Kata kunci: konstitusionalitas, hak asasi manusia, pidana mati.ABSTRACTThe norm pertaining to capital punishment has been dispersed on the laws and regulations in Indonesia. The Constitutional Court has also underscored the constitutionality of the capital punishment norm in the Decision Number 2/PUU-V/2007 and Number 3/PUUV/2007. In general, the capital punishment is applied by the Supreme Court and the courts below it (although there are still disparities in the interpretation, in terms of considering the qualifications and alleviating the extraordinary crime). However there is also Cassation Decision Number 39 PK/Pid.Sus/2011, which in its legal considerations, concerned about the constitutionality and human rights violations in capital punishment. Based on the author’s analysis, there is a isproportionate interpretation (overreaching) and unsystematic, in reading and interpreting the law in the decision, even not in  accordance to the rules of interpretation of the prevailing law. To keep the consistency in the application and interpretation of the law in the context of realizing the legal certainty and justice, as a form of judicial accountability to the public, straightening out the interpretation to conform with the prevailing law is crucial. It is crucial to unify and integrate the perception and interpretation in the criminal chamber of the Supreme Court. Thus, a harmonization of the interpretation and implementation of the law for the imposition of legal certainty and social justice can be achieved.Keywords: constitutionality, human rights, capital punishment.
KONSEP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN nelson kapoyos
Jurnal Yudisial Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v10i3.264

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mempermasalahkan pembuktian sederhana dalam proses kepailitan terkait kewajiban pemberitahuan adanya peralihan piutang (cessie) kepada debitur. Putusan Nomor 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks telah mengabulkan permohonan kreditur cessionaries yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 19 K/PDT.SUSPAILIT/2015, namun pada upaya hukum peninjauan kembali majelis hakim justru mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan alasan pembuktian sederhana terhadap cessie belum diberitahukan kepada debitur secara resmi melalui juru sita pengadilan. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana konsep pembuktian sederhana dalam kepailitan terhadap kewajiban pemberitahuan pengalihan piutang (cessie) pada pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah konsep pembuktian sederhana di dalam pembuktian kepailitan tidak ada kewajiban pemberitahuan secara resmi melalui juru sita pengadilan karena Pasal 613 BW tidak mengaturnya, pemberitahuan hanya diajukan secara tertulis dan bisa kapanpun diberitahukan kepada debitur. Kata kunci: kepailitan, pembuktian sederhana, cessie.ABSTRACTThis analysis intends to question the simple proof in bankruptcy proceedings related to the transition of receivable notification obligation (cessie) to the debtors. The Commercial Court Decision Number 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks has granted the petitions of creditor’s cessionary which was strengthened by the Supreme Court Decision Number 19 K/PDT.SUSPAILIT/2015, but on the judicial review attempt, the Supreme Court has granted the petition for the judicial review on the grounds that a simple proof of cessie has not been officially disclosed to the debtor through a court bailiff. The formulation of this research problem is how the concept of simple proof in bankruptcy proceeding to the obligation of notification of transfer of receivables (cessie) in the consideration of Court Decision Number 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015. The research method of this analysis is normative legal research. This analysis resolves thatin the simple proof concept of the bankruptcy proceedings, there is no obligation of official notice through the court bailiff because it is not set on Article 613 of Indonesia Civil Code Law, so the notification is only submitted in writing and may at any time be notified to the debtor. Keywords: bankruptcy, simple proof, cessie.
PROBLEMATIKA ASSET RECOVERY DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI Ade Mahmud
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.262

Abstract

ABSTRAK Majelis hakim dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR telah menjatuhkan pidana penjara dan denda bagi terpidana korupsi. Putusan ini dilihat dari sisi kerugian ekonomi menyisakan problem tersendiri karena tidak memulihkan kerugian materiil yang dialami Kabupaten Indragiri Hulu dan berdampak pada keterlambatan pelayanan bagi masyarakat. Realitas ini tidak sejalan dengan teori pengembalian aset (asset recovery) yang setia pada prinsip "berikan kepada negara apa yang menjadi haknya." Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR sudah mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dan bagaimana problematika asset recovery akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian menunjukkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR belum mengembalikan kerugian negara karena tidak memberikan pemulihan (restorasi) terhadap kerugian materiil yang diderita Kabupaten Indragiri Hulu yang ditimbulkan akibat pertentangan antara pertimbangan hukum dengan putusan akhirnya. Problematika pemulihan aset (asset recovery) dihadapkan pada realitas ketidakmampuan terpidana korupsi untuk membayar pidana uang pengganti karena secara normatif dimungkinkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal kenyataaannya masih ada aset tersembunyi milik terpidana yang belum dilakukan penyitaan oleh penegak hukum. Akibatnya asset recovery tidak bisa dicapai karena terpidana memilih menjalani pidana subsider dan negara tetap merugi.Kata kunci: korupsi, pemulihan aset, kerugian negara. ABSTRACTIn Court Decision Number 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, the panel of judges had dropped imprisonment and fines for the offenders in cases of corruption. In terms of economic losses, this decision leaves its own problem because it does not recover material losses suffered by Indragiri Hulu Regency and the impact on service delay for the community. This reality is not in line with the theory of asset recovery adhering to the principle of "give to state what she deserves." The formulation of the problem in this study is whether the Court Decision Number 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR has been able to restore state financial loss, and how the problem of asset recovery is caused by criminal acts of corruption. The research method used is a normative legal research. The results of the study show that Court Decision Number 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR has not yet restored the state loss as for not providing recovery of assets losses suffered by Indragiri Hulu Regency due to conflicts between legal considerations and the final decision. The fact is there are still hidden assets belonging to the convict, that have not been confiscated by law enforcement. As a result, asset recovery cannot be achieved because the convicts choose to undergo subsidies, and the state still loses.Keywords: corruption, assets recovery, state loss.
RELASI PEMAHAMAN HAKIM DAN KUALITAS PUTUSAN DALAM KASUS PIDANA LINGKUNGAN Deni Bram
Jurnal Yudisial Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i3.187

Abstract

ABSTRACTLaw may be so esoteric and mono-discipliner that it can close its relationship with other disciplines. But in environmental law, the law will not be able to work alone. The complexity of environmental law that evolves with the development of society and technology has demanded a judge not merely apply the law, but also creatively interpret the law. At this point, the level of knowledge of environmental law of a judge would certainly have a major stake for the quality of the decisions he makes. Judge's knowledge on environmental law, a search of the facts of the trial involving expert witnesses and scientific research as well as the confidence in the evidence, could also influence the quality of judge's decision. In the case of illegal logging below, there is a relation between the judge's level of knowledge on environmental law and the quality of the decision.Keywords: environmental law, court decisions, justice ABSTRAKHukum mungkin saja dipahami oleh segelintir orang dan hanya mono-discipliner, padahal hukum dapat memiliki hubungan dengan disiplin keilmuan yang lain. Dalam hukum lingkungan, hukum tidak dapat bekerja sendiri. Hukum lingkungan memiliki keterkaitan dengan pengembangan masyarakat dan teknologi dibutukan seorang hakim untuk menerapkan hukum dan sekaligus kreatif dalam menginterpretasikan hukun. Hal utama dalam kajian ini, level pengetahuan hukum lingkungan bagi seorang hakim mutlak dibutuhkan untuk menciptakan kualitas putusan. Pengetahuan tersebut untuk mencari fakta dan bukti termasuk dari saksi ahli dan peneliti dimana ama kuatnya dengan bukti yang lain. Dalam kasus illegal logging ini, terdapat hubungan antara pengetahuan hakim dalam hukum lingkungan dan kualitas putusan pengadilan.Kata kunci: hukum lingkungan, putusan hakim, hukuman

Page 11 of 32 | Total Record : 318

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT Vol. 17 No. 2 (2024): Child Protection Vol. 17 No. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol. 14 No. 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue