cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender
Published by Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
ISSN : 20858353     EISSN : 25025368     DOI : -
Core Subject :
Muwazah adalah jurnal kajian gender dengan ISSN Print: 2085-8353; Online: 2502-5368 yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Pekalongan. Kata Muwazah berasal dari bahasa Arab yaitu (??????) yang memiliki arti kesetaraan. Jurnal ini fokus pada isu-isu aktual dan kontemporer yang berkaitan dengan kajian gender lokalitas dalam berbagai perspektif. Redaksi mengundang para ilmuwan, sarjana, professional, praktisi dan peneliti dalam berbagai disiplin ilmu yang konsern terhadap kajian gender berupa analisis, aplikasi teori, hasil penelitian, terjemahan, resensi buku, literature review untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Jurnal ini terbit setahun dua kali setiap bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 415 Documents
 7   8   9   10   11 
KETIKA PEREMPUAN LUPA (Etnografi Perempuan TQN, PP Suryalaya, Tasikmalaya-Jawa Barat) Yamin, Ade
MUWAZAH Vol 6 No 2: Desember 2014
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1112.635 KB)

Abstract

This ethnographic study shows that, the conception of gender equality is interpreted by Suryalaya TQN community is a result of discrimination on gender in the form of male domination of women. This happens because, for dogmatic reasons and traditions, or precisely because women have been shown to surrender to what happened so long in the community. Therefore, efforts need to begin to affect the habits that put the subordination of women as men, through lectures, explanations to the provision of community models TQN Suryalaya in looking at the presence of womenStudi etnografi ini menunjukkan bahwa, konsepsi kesetaraan gender ditafsirkan oleh masyarakat Suryalaya TQN adalah hasil dari diskriminasi gender dalam bentuk dominasi laki-laki perempuan. Hal ini terjadi karena, untuk alasan dogmatis dan tradisi, atau justru karena perempuan telah terbukti untuk menyerah kepada apa yang terjadi begitu lama di masyarakat. Oleh karena itu, upaya harus mulai mempengaruhi kebiasaan yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki, melalui ceramah, penjelasan untuk penyediaan model masyarakat TQN Suryalaya dalam melihat kehadiran perempuan.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI Azzuhri, Muhandis
MUWAZAH Vol 3 No 2: Desember 2011
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.804 KB)

Abstract

The stereotype that women are categorized as the second human in all aspects of life it was time to be removed. The role of women is now considered to be very strategic in determining all legal policy, politics, social life of the nation. Corruption as a result of manipulation of the public on the budget authority in a system regarded as a chronic disease that must be healed until the roots. This is where the role of women is very significant that the quality of education needs to empower them so that they can work together to build a culture of anti-corruption
PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM PRAKTIK PERCERAIAN MUBARA’AH DI MASYARAKAT SASAK PULAU LOMBOK Ni’mah, Zulfatun
MUWAZAH Vol 8 No 1: Juni 2016
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.066 KB)

Abstract

this study aims to explore the reasons of women Sasak, preferring divorce mubara'ah ratherthan go through the legal procedures in courts and; mubara'ah divorce decision effectiveness in providing protection against the interests of women. The results showed that, women prefer to divorce mubara'ah Sasak village rather than litigation in court because it was easier, cheaper and faster than in court. overseas. The practice of mubara'ah be allowed to live by the government, and even tend to be protected, through the act of manipulating the data by the village government, in order that people who have divorced mubara'ah can remarry without having to show a divorce certificate from the court. The action manipulate this data, known, tolerated and accepted by the Office of Religious Affairs with the appropriate reason for divorce Islamic law. Divorce mubara'ah provides protection against the interests of women in society, related to marital status, the right to joint property and child custody. However, such protection is weak when dealing with the need of the orderly administration of the country, for example: birth certificate, family card, registration of Hajj and registration work abroad.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perempuan Sasak lebih memilih gugat cerai mubara’ah daripada menempuh prosedur hukum di pengadilan dan efektifitas putusan perceraian mubara’ah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perempuan Sasak lebih memilih perceraian mubara’ah di kampung daripada beracara di pengadilan karena lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat dibanding di pengadilan. Praktik mubara’ah dibiarkan hidup oleh pemerintah, bahkan cenderung dilindungi melalui tindakan rekayasa data oleh pemerintah desa agar orang yang pernah bercerai secara mubara’ah dapat menikah lagi tanpa harus menunjukkan akta cerai dari pengadilan. Rekayasa data ini diketahui, dibiarkan dan diterima oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan perceraian tersebut sesuai syariat Islam. Perceraian mubara’ah  memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan di masyarakat, dalam bidang status perkawinan, hak harta bersama dan hak pengasuhan anak. Namun, perlindungan tersebut lemah ketika berhadapan dengan kepentingan tertib administrasi negara, misalnya: pembuatan akta kelahiran, Kartu Keluarga, pendaftaran haji dan pendaftaran kerja di luar negeri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI HAK ANAK Mahfiana, Layyin
MUWAZAH Vol 3 No 1: Juni 2011
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1268.136 KB)

Abstract

Abstract: Any activities conducted within. Juvenile justice process, should be based on a principle, for the welfare, interests and future. front of them, of course, without, reducing attention to the interests of society. So when the child becomes a suspect protection is needed, which not only juridical but also non-juridical, which includes protection in the social, health, and education. It dimaksdukan to ensure children's rights as the nation's future generations.
PEREMPUAN DALAM LINTAS SEJARAH (Studi Atas Peran Publik Sahabiyah-Sahabiyah di Masa Rasulullah SAW) Syukur, Syamzan
MUWAZAH Vol 6 No 1: Juni 2014
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.713 KB)

Abstract

Abstract: The tradition of pre-Islamic Arabian society known as the position of women as imperior. Prophet as a feminist fight for equality derarat (egalitarian) between men and women. The struggle of the Prophet raise the dignity of women is very opposite to trasidi Arab society. Many traditions and fi'li qauli recommending that treat women well. Even at the time of the Prophet women taking a role in the public sphere-sphere were previously considered taboo for women. As in politics known Aisha, Umm Salama, Safia Bint Abdul Muttalib and others, in the field of education known in economics Aisha and Khadija bint Khuwalid known. Abstrak : Tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang dikenal sebagai posisi perempuan sebagai imperior. Nabi sebagai pertarungan feminis untuk kesetaraan derarat (egaliter) antara laki-laki dan perempuan. Perjuangan Nabi mengangkat harkat dan martabat wanita sangat berlawanan dengan trasidi masyarakat Arab. Banyak tradisi dan qauli fi'li merekomendasikan bahwa memperlakukan wanita dengan baik. Bahkan pada saat perempuan Nabi mengambil peran dalam masyarakat lingkup-lingkup yang sebelumnya dianggap tabu bagi perempuan. Seperti dalam politik dikenal Aisha, Ummu Salamah, Safia Binti Abdul Muthalib dan lain-lain, di bidang pendidikan yang dikenal dalam ilmu ekonomi Aisha dan Khadijah binti Khuwalid dikenal.
WANITA SEBAGAI KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN (Gambaran Kehidupan Wanita Iran dalam Novel Banat Iran Karya Nahid Rachlin) Hamdan, Hamdan
MUWAZAH Vol 5 No 1: Juni 2013
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.431 KB)

Abstract

Abstract : This research was conducted to reveal in depth some issues related suppression of Iranian women in the pre-revolution 1979 in the novel Banat Iran by Nahid Rachlin (2008). It was interesting to discuss because the issue of the oppression of Iranian women has not been known. The Banat Iran novel presented the oppression of Iranian women and this novel can be analyzed with the review of feminist literary criticism. Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan secara mendalam beberapa hal terkait penindasan terhadap wanita Iran pra-revolusi 1979 dalam novel Banat Iran karya Nahid Rachlin (2008). Hal ini menarik untuk dibahas karena persoalan penindasan terhadap wanita Iran belum banyak diketahui. Novel Banat Iran banyak menyajikan hal ini dan menjadi sumber yang menarik untuk dibahas dengan pijakan pada tinjauan kritik sastra feminis.
Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Saadah, Mazroatus
MUWAZAH Vol 10 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.581 KB) | DOI: 10.28918/muwazah.v10i1.1314

Abstract

This study explores the causes of divorce in Pengadilan Agama Bekasi, as well as the relation with gender issues. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques with interviews, observation and literature studies. Analysis techniques using interactive models. The results show that the factors causing the divorce are economic factors, irresponsible husbands' factors, domestic factors of abuse, factors of infidelity and polygamy. The higher the gender awareness of a woman, the higher of the divorce case. This gender awareness is usually owned by women who have higher education, women who are aware of their rights and obligations, independent women, and who are aware of husband and wife relations.
STRATEGI PEREMPUAN DALAM KEMANDIRIAN GIZI KELUARGA (Studi Kelompok Pengajian Putri Nurul Hidayah Blabak Kota Kediri) Handayani, Diah
MUWAZAH Vol 5 No 1: Juni 2013
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1164.6 KB)

Abstract

Abstract : This study trying to analized the implementation of social empowerment programme as the women organization to keep the family nutrition. Nutrient balance behaviour is a knowledge, behaviour, and family about nutients in Blabak, Pesantren, Kediri. The aim of this activities is to make family able to prevent bad nutrient status and increasing nutrient status of the children. And increasing role of the women in rural areas to make the stabilization of the system by increasing the resilence of families and function empowerment and family welfare movementby the non formal organization. Also the Pengajian Nurul Hidayah strenghtening the functions and performance in order posyandu primary health care for infants and mothers. Facilitating the cooperation of the women to earn the money for providing food companion toddler feeding. Abstrak : Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program pemberdayaan sosial sebagai organisasi perempuan untuk menjaga gizi keluarga. Perilaku keseimbangan gizi adalah pengetahuan, perilaku, dan keluarga tentang nutrisi di Blabak, Pesantren, Kediri. Tujuan dari kegiatan adalah untuk membuat keluarga mampu mencegah status gizi buruk dan meningkatkan status gizi anak-anak, serta meningkatkan peran perempuan di daerah pedesaan untuk membuat stabilisasi sistem dengan meningkatkan pemberdayaan fungsi dan kesejahteraan keluarga oleh organisasi nonformal. Hal itu juga dilakukan oleh Pengajian Nurul Hidayah dalam penguatan fungsi dan kinerja dalam rangka pelayanan kesehatan dasar posyandu untuk bayi dan ibu. Tujuannya adalah dengan memfasilitasi kerjasama perempuan untuk mendapatkan uang untuk menyediakan pendamping makanan makan balita.
NUSYUZ DALAM WACANA FIQIH DAN GENDER Trigiyatno, Ali
MUWAZAH Vol 2 No 2: Desember 2010
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1165.548 KB)

Abstract

A valid marriage will bear the consequences of the rights and obligations of husband and wife. If each couple meet and fulfill what the obligations of each, are expected home will easily reach what is often presented as households that sakinah, mawaddah wa mercy. Nushuz is an attitude of ignoring the rights and obligations that each spouse feels aggrieved and persecuted. From the teachings of Islam has been anticipated by the various instructions and teachings for it not increasingly protracted. However, the conception nushuz sebagin understood by those impressed gender biased because it puts the woman or wife as the party that 'the accused'. Such a perspective is of course harm and discredit the position of women, so that a new perspective needs to be introduced in order to create gender relations of husband and wife are equal, just and humane
Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal Sofiani, Triana
MUWAZAH Vol 9 No 2: Desember 2017
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.729 KB) | DOI: 10.28918/muwazah.v9i2.1125

Abstract

This paper examines the legal protection of informal women workers, who until now have not received legal protection. The condition occurs because the ideology that is built leads to the effort of marginalization of women, so that in their working relationship experience exploitation. For example: unclear working rules; a disproportionate wage system; no social and health insurance and so on. Act of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 concerning Manpower, can actually be made as legal umbrella for informal women workers, because they are included in the category of labor as well as status as workers / laborers as contained in the Manpower Act. However, the absence of the government's political will to recognize informal sector workers, as workers, leaves them out of labor protection law.

Page 9 of 42 | Total Record : 415

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2009 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020) Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 1 (2019): Juni 2019 Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 10 No 1 (2018): Juni 2018 Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2: Desember 2017 Vol 9 No 1: Juni 2017 Vol 9 No 1 (2017) Vol 9 No 1: Juni 2017 Vol 8 No 2: Desember 2016 Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 1: Juni 2016 Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 2: Desember 2015 Vol 7 No 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015) Vol 7 No 1: Juni 2015 Vol 6 No 2: Desember 2014 Vol 6 No 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014) Vol 6 No 1: Juni 2014 Vol 5 No 2: Desember 2013 Vol 5 No 2 (2013) Vol 5 No 1 (2013) Vol 5 No 1: Juni 2013 Vol 4 No 2 (2012) Vol 4 No 2: Desember 2012 Vol 4 No 1 (2012) Vol 4 No 1: Juni 2012 Vol 3 No 2 (2011) Vol 3 No 2: Desember 2011 Vol 3 No 1: Juni 2011 Vol 3 No 1 (2011) Vol 2 No 2 (2010) Vol 2 No 2: Desember 2010 Vol 2 No 1: Juni 2010 Vol 2 No 1: Juni 2010 Vol 2 No 1 (2010) Vol 1 No 2: Desember 2009 Vol 1 No 2 (2009) Vol 1 No 1: Juni 2009 Vol 1 No 1 (2009) More Issue