cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2086499X     EISSN : 2086499X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penelitian Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum memilki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum,Perbandingan Hukum,dll) serta dalam Jurnal PenelitianHukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November).
Arjuna Subject : -
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
PENGAKUAN ATAS KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) PASCA DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Muhammad Adib Zain; Ahmad Siddiq
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.512 KB)

Abstract

AbstractLaw No.6 Year 2014 regarding Villages has impact on the recognition of the existence of traditional  communities. This research aims to elaborates about that recognition and this research is a normative legal study. Research problems are (1) how is the concept of the recognition of the existance of traditional communities? (2) how is the legal impact of of the recognition of the existance of traditional communities? It can be concluded that the recognition obtainable through traditional villages in that law. Then, the law gives good impact on the recognition of traditional communities but there are limitation and unification on the rights of the communities.IntisariUU No.6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi terhadap pengakuan atas kedudukan dan keberadaan  Masyarakat Hukum Adat (MHA). Penelitian ini ditujukkan untuk mendalami pengakuan tersebut dan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Rumusan masalah yang dikemukakan (1) bagaimana konsepsi pengakuan MHA?; (2) bagaimana implikasi yuridis pengakuan desa adat oleh UU Desa atas penguatan MHA? Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pengakuan MHA diperoleh melalui adanya Desa Adat yang diakui sebagai Desa. Sedangkan implikasinya positif dalam memberikan legalitas bagi MHA namun memiliki kelemahan yakni adanya pembatasan dan penyeragaman atas hak MHA.
PERLINDUNGAN NOTARIS DALAM PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN PADA PERADILAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 Allamuddin Al Faruq; Riri Lastiar Situmorang
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.93 KB)

Abstract

AbstractNotary is a trust-based profession, which in execution is impartial as the notary is trusted to make evidence  with authentic force. Protection for notaries are needed for the form of its occupation is to keep secret every deed and information given to him/her as a notary. This research elaborates on the reason of the need of notary protection in the making of minutes of deed and the summoning for court proceedings, the difference of regulations between Law number 2 of 2014 and Law number 30 of 2004, and the protection of notaries in the making of minutes of deed photocopy and summoning in court proceedings post legislation of Law number 2 of 2014. IntisariNotaris adalah profesi yang memiliki dasarkepercayaan, yang dalam pelaksanaannya tidak boleh memihak  karena notaris dipercaya untuk membuat bukti dengan kekuatan otentik. Perlindungan bagi notaris yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya adalah untuk menjaga rahasia setiap perbuatan dan informasi yang diberikan kepadanya sebagai seorang notaris. Penelitian ini menguraikan tentang alasan perlunya perlindungan notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan memanggil notaris dalam proses pengadilan, perbedaan peraturan antara Undang-undang nomor 2 tahun 2014 dan Undang undang nomor 30 tahun 2004.
PENERAPAN PERAN HAKIM AGUNG SEBAGAI JUDEX JURIS DALAM PERKARA PIDANA STUDI PUTUSAN MA NO. 2239 K/PID.SUS/2012 Muhammad Sabil Ryandika; Jatmiko Wirawan
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.808 KB)

Abstract

AbstractThe aim of this research is to know a judge as judex juris in Asian Agri Group Case because the cassation  brief by public prosecutor is blame the eror legal formil by final judgement in judex facti. This is a juridische normatif research. This research analyzed was done by the qualitative research because the data analysis was done in verbal descriptive form and not using any certain symbol/ measure and the conclusions can not be generalize.The research result showed that the judge not consist as the judex juris because the judge not implementation Pasal 197 ayat (2) KUHAPIntisari Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hakim agung sebagai judex juris dalam mengadili  Perkara Asian Agri Group karena berdasarkan memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat kesalahan penerapan hukum formil pada putusan di tingkat judex facti. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Analisis penelitian ini berupa penelitian kualitatif karena analisis data dilakukan dalam bentuk deskriptif secara verbal dan kesimpulannya tidak dapat untuk generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan perannya sebagai judex juris secara konsisten, karena tidak mengimplementasikan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.
MANIFESTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA Sartika Intaning Pradhani; Sukiratnasari S
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.707 KB)

Abstract

AbstractAfter the amendment of the 1945 Constitution, a phenomenon of distinct and special autonomy surfaced,  based on Article 18B the 1945 Constitution. This study will determine how the values of Pancasila are manifested to the norm of law that regulates special autonomy, such as Law Number 21 of 2001 regarding Special Autonomy for Papua Province. From this research, it is concluded that values of Pancasila has not be manifested perfectly in Law Number 21 of 2001 because the political situation in the formulation of this law was pragmatic, where the understanding of special autonomy was not based on deliberation among options of values in line with the nation’s ideology, but it was only a tool to solve immediate state problem. However, Law Number 21 of 2001 regarding Special Autonomy for Papua Province has reflected nationalism principle, a principle to maintain Unitary State Republic of Indonesia. IntisariPasca amandemen UUD 1945, muncul fenomena otonomi khusus yang didasarkan pada Pasal 18B UUD  1945. Penelitian ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dimanifestasikan dalam undang-undang yang mengatur tentang otonomi khusus, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa nilai-Nilai Pancasila belum termanifestasikan secara sempurna ke dalam dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 karena undang-undang tersebut disusun dalam suasana politik hukum yang pragmatis, sehingga pemaknaan otonomi khusus bukan didasarkanpada musyawarah yang melibatkan pilihan-pilihan nilai yang selaras dengan ideologi bangsa, namun hanya merupakan suatu tambal sulam untuk menyelesaikan masalah kenegaraan yang mendesak. Namun bagaimanapun, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bagaimanapun telah mencerminkan asas kebangsaan, yaitu asas yang tetap menjaga prinsip NKRI.
ANALISIS KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN INDONESIA TERKAIT OPSI PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI INDONESIA DENGAN CHURCHILL MINING PLC DI ICSID Aldo Rico Geraldi
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.896 KB)

Abstract

AbstractChurchill Mining plc is a British company that is now suing Indonesian government to the International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID). This lawsuit is lodged because of a mining license revocation by Kutai Timur regional government to Ridlatama Group, affecting approximately 35 thousand hectares. This study elaborates on the success chance of Indonesian government to be careful and not lose in the dispute. Result of this study shows that the dispute settlement in ICSID have its upsides, such as the secrecy of the proceedings, and Indonesian government needs to prepare some aspects to avoid losing, such as strong evidences. IntisariChurchill Mining plc merupakan perusahaan milik Inggris yang saat ini sedang menggugat Pemerintah  Indonesia ke lembaga Arbitrase Internasional ICSID (International Centre for Settlement of Investment Dispute). Gugatan tersebut diajukan karena adanya pencabutan izin pertambangan Ridlatama Group oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada area sekitar 35 ribu hektare. Penelitian ini membahas tentang peluang keberhasilan Pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dan tidak mengalami kekalahan dalam proses penyelesaian sengketa dengan pihak Churchill Mining Plc di ICSID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan Churchill Mining melalui ICSID memiliki beberapa keuntungan, seperti kerahasiaan proses beracara, dan Pemerintah Indonesia perlu menyiapkanbeberapa hal agar dapat memenangkan sengketa yang sedang dihadapinya seperti bukti-bukti hukum yang kuat.
PEMENUHAN HAK EKONOMI MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INDUSTRI KAYU LAPIS DI DESA NGUWET KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG Febri Iqbal
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.303 KB)

Abstract

AbstractThis research aims to elaborate how far the contribution of the CSR Program by plywood industry in Nguwet Village for fulfilling economic rights for the communities. This research is an empirical study and normative study. Research problems are (1) how is the contribution of the CSR Program by plywood industry in Nguwet Village for fulfilling economic rights for the communities? (2) how is the conformity of its program with the law? The conclutions are (1) communities do not know about the contribution of the CSR program so the aims do not reached (2)the CSR program is not conform with the law because it is not based on what communities needed. IntisariPenelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari Program CSR oleh Industri Kayu Lapis  (plywood) di Desa Nguwet terhadap pemenuhan Hak Ekonomi masyarakat Desa Nguwet. Pendekatan yang digunakan adalah dengan studi lapangan dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1) bagaimana kontribusi program CSR oleh industri kayu lapis terhadap pemenuhan hak ekonomi masyarakat Desa Nguwet; (2) bagaimana kesesuaian kontribusi tersebut dengan peraturan perundang-undangan? Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) masyarakat belum mengetahuisejauh mana kontribusi CSR sehingga CSR menjadi tidak tepat (2) CSR industri kayu lapis tidak sesuai peraturan perundang-undangan sebab tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
IMPLEMENTASI PRIOR INFORMED CONSENT (PIC) DAN ACCESS AND BENEFIT SHARING SYSTEM (ABS) DALAM UPAYA OPTIMALISASI BIOPROSPEKSI SUMBER DAYA GENETIK KAWASAN LAUT INDONESIA Madiha Dzakiyyah Chairunnisa
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.164 KB)

Abstract

AbstractThis study discusses on the implementation of Prior Informed Consent (PIC) and Access and Benefit Sharing System (ABS) in the Effort to Optimalize Bioprospecting of Genetic Resources in Indonesian Seas. The questions posed are (1) how is the implementation of the aforementioned PIC and ABS as a protection of genetic resources coming from Indonesian seas? (2) How is the implication of the PIC and ABS implementation in the bioprospecting of genetic resource in Indonesian seas towards the urgency of the passing of Genetic Resources Management bill? The result shows that PIC and ABS implementation is not optimally protecting genetic resources from biopiracy, misuse, and misappropriation.IntisariPenelitian ini membahas mengenai impelementasi Prior Informed Consent (PIC) dan Access and Benefit  Sharing System (ABS) dalam Upaya Optimalisasi Bioprospeksi Sumber Daya Genetik di Kawasan Laut Indonesia. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1) bagaimana implementasi PIC dan ABS sebagai bentuk perlindungan sumber daya genetik yang berasal dari wilayah laut Indonesia? (2) bagaimana dampak dari implementasi PICdan ABS dalam bioprospeksi sumber daya genetik laut di Indonesia terhadap urgensi pengesahan RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik (RUU PSDG)? Kesimpulan yang diperoleh adalah implementasi mekanisme PIC dan ABS yang diusung oleh CBD bersama aturan derivatifnya, belum secara optimal melindungi bioprospeksi sumber daya genetik laut di Indonesia dari biopiracy, misuse, dan missappropriation oleh pihak-pihak asing yang tidak bertanggung jawab
KEDUDUKAN LAKI­ LAKI DALAM BUDAYA HUKUM KASULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Sartika Intaning Pradhani; Alam Surya Anggara
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.098 KB)

Abstract

AbstractThis research discusses on men’s position in the law culture of DIY sultanate. The questions posed are (1)  How is the value system in DIY sultanate as a source of Paugeran determination? (2) How is the position of men in the DIY sultanate law culture? (3) How does the Paugeran respond to current development? The research shows that (1) the value system is heavily influenced by Islamic law, thus making a king caliph for the people; (2) Men’s position in said sultanate is depicted through Law number 13 of 2012, in which a Sultan is deemed to be both the leader of region and head of province, and traditionally Sultans are men; (3) Paugeran’s response to current development is an effort to rationalize sultanate traditions to be in line with modern values.IntisariPenelitian ini membahas tentang kedudukan laki-laki dalam budaya hukum kesultanan DIY. Rumusan  masalah yang dikemukakan adalah (1) Bagaimana sistem nilai dalam Kasultanan DIY sebagai sumber penyusunan Paugeran? (2) Bagaimana kedudukan laki-laki dalam budaya hukum Kasultanan DIY? (3) Bagaimana Paugeran merespon perkembangan zaman? Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) sistem nilai dalam Kasultanan DIY sangat erat kaitannya dengan Islam di konsep kekuasaan, kedudukan dan fungsi raja dalam perspektif ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah; (2) Kedudukan laki-laki dalam budaya hukum dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan sejarah kepemimpinan Kasultanan DIY, yang telah mengakomodasi dwifungsi Sultan sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, pemegang kekuasaan tertinggi di kerajaan yang bertugas untuk memelihara dan melestarikan tradisi. Berdasarkan sejarah kepemimpinan Kasultanan DIY, secara turun-termurun Sultan adalah laki-laki; (3) Respon Paugeran terhadap perkembangan zaman merupakan upaya untuk merasionalisasi nilai-nilai luhur budaya Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan nilai-nilai modernitas.
POLITIK HUKUM KOPERASI DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS HISTORIS PENGATURAN PERKOPERASIAN DI INDONESIA) Muhammad Adib Zain
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.019 KB)

Abstract

AbstractThis study aimed to analyze the legal political of cooperative regulations of various period in Indonesia.  This research is a normative law with secondary law materials. Based on the research, it can be argued that the existence and development of cooperatives have ups and downs in the political policy of thelaw in Indonesia. During the colonial period the cooperative regulation just set that cooperative is exist and make a cooperatives as one of the businesses. After the independence of Indonesia, the purpose of the cooperative is a popular economic movement which is expected to distribute prosperity equally. Unfortunatelly, cooperatives in the regime of the old order and the new order be used as a political tool to perpetuate the power of government. In the reform period, the cooperative regulation is worse because made cooperative like a company that pursues profit. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum pengaturan koperasi dari berbagai zaman di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa keberadaan dan perkembangan koperasi mengalami pasang surut dalam kebijakan politik hukum di Indonesia. Pada masa penjajahan pengaturan koperasi hanya sekedar mengatur koperasi ada dan menjadikan koperasi sebagai salah satu pelaku usaha. Pada masa kemerdekaan, tujuan adanya koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat yang diharapkan mampu memeratakan kesejahteraan. Sayangnya koperasi dalam rezim orde lama dan orde baru dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pada masa reformasi, pengaturan koperasi semakin buruk sebab menjadikan koperasi layaknya perusahaan yang mengejar keuntungan semata.
ASPEK HUKUM REGIONAL BRANDING DALAM UNDANG­UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG­UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS JOGJA ISTIMEWA SEBAGAI BRAND DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Faisal Arif Rahman; Indra Wijayanto N.A.; Jasmine Marva Silmina
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1008.739 KB)

Abstract

AbstractCity branding is a process or effort to make a brand out of a city to ease the introduction process to prospective markets using sentence positioning, slogans, icons, exhibitions, and other medias. Yogyakarta is a province in Indonesia known for its touristic spots, and is the first province in Indonesia that has a regional brand. This study will elaborate on the protection of regional branding under the law, and its usages. The result of the study shows that positive laws in Indonesia does not specifically regulate on regional brand in market communication, and the regional brand “Jogja Istimewa” in tourism is used for tangible and intangible matters.IntisariCity branding merupakan proses atau usaha membentuk merek dari suatu kota untuk mempermudah  pemilik kota tersebut memperkenalkan atau mengkomunikasikan kotanya kepada target pasar dengan menggunakan kalimat positioning, slogan, icon, eksibisi, dan berbagai media lainnya. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik tersendiri dalam bidang pariwisata, dan daerah yang menerapkan regional branding pertama kali di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum regional branding di Indonesia dan penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengenal khususnya regional brand atau merek daerah/wilayah sebagaimana dalam komunikasi pemasaran, dan regional brand “Jogja Istimewa” di bidang pariwisata digunakan untuk produk yang sifatnya berwujud (tangible) dan tak berwujud (intangible)

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 3 (2015) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)