cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2086499X     EISSN : 2086499X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penelitian Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum memilki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum,Perbandingan Hukum,dll) serta dalam Jurnal PenelitianHukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November).
Arjuna Subject : -
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT REGULASI PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN PADA KEMASAN DAN PROMOSI ROKOK Susanto Haryono; Dini Harpina Suci Sitorus
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.013 KB)

Abstract

AbstractThis research involved collecting the required information from primary, secondary and tertiary sources, then followed by conducting empirical research which took place in related government insititutions. The study found that the Regulation of The Health Ministry of the Republic of Indonesia Number 28 of 2013 conflicts with Law Number 32 of 2009 on Broadcasting, also with P3SPS which is the code of broadcasting ethics issued by the Indonesian Broadcasting Commision. The supervision of Indonesia’s National Agency of Food and Drug Control of Yogyakarta city is considered weak due to lack of authority, so that difficult to ensure consumer protection. IntisariPenelitian meliputi penelusuran bahan hukum yang bersifat primer, sekunder maupun tersier kemudian  dilanjutkan dengan penelitian lapangan yang bertempat di beberapa institusi pemerintahan terkait. Hasil penelitian menunjukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2013 bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Penyiaran serta P3SPS sebagai kode etik penyiaran yang disusun oleh KPI. Pengawasan oleh BPOM di Yogyakarta dinilai lemah karena terbatasnya kewenangan, sehingga sulit menjamin perlindungan konsumen.
IMPLIKASI YURIDIS PERMENKUMHAM NOMOR 10 TAHUN 2013 TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. FIAL CABANG PEKALONGAN Widya Justisia; Zil Aidi
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.011 KB)

Abstract

AbstractThis research aims to analyze the juridical implication of the fiduciary registration process on consumer  financing agreements following the enactment of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 10 of 2013, which requires the registration of fiduciary to be done electronically. In addition, this study will also discuss the juridical validity to the obligation of the fiducia recipient to authorize fiduciary registration to the Notary. The results showed that the electronic fiduciary registration is more effective in terms of time. Fiduciary Certificates can be directly printed immediately after the registration process is complete. However, there is no filter from the Finance Company to the Notarial Deed, thus in cases of error, the Certificate may be incorrect and will have no legal basis for execution. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi yuridis dari proses pendaftaran jaminan  fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 yang mengharuskan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas terkait keabsahan secara yuridis terhadap kewajiban penerima jaminan fidusia untuk menguasakan pendaftaran jaminan fidusia kepada Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran fidusia secara elektronik lebih efektif pada segi waktu. Namun tidak ada filter dari Perusahaan Finance terhadap Akta yang dibuat Notaris sehingga apabila Akta mengandung kesalahan, Sertifikat dapat menjadi salah dan tidak memiliki dasar hukum untuk pelaksanaan eksekusi.
DEBT TO EQUITY RULE: THIN CAPITALIZATION DALAM PERKEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA Annisa Noor
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.078 KB)

Abstract

Abstract Investment growth is not well-balanced with the tax regulation. Finally, what happens is s the existence of legal loopholes which is used by the taxpayer to minimize tax obligations through the thin capitalization. Thin capitalization is a company strategy for funding its subsidiary company through debt financing. It would creates an unnatural ratio between debt and capital companies, causing the loss of state revenue. Therefore, through the approach of the fair market value and the Debt to Equity Ratio, this practice will be handled. This study is a normative juridical research conducted with comparative studies and interviews Intisari Kegiatan investasi yang berkembang tidak diimbangi dengan peraturan perpajakan yang memadai.  Akhirnya yang terjadi adalah adanya celah hukum yang kemudian digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk meminimalisasi kewajiban pajaknya melalui thin capitalization. Thin capitalization merupakan strategi perusahaan dalam melakukan pembiayaan anak perusahaannya melalui utang. Hal ini menciptakan suatu rasio yang tidak wajar antara utang dan modal perusahaan sehingga menyebabkan hilangnya pemasukan negara. Oleh karena itu, melalui pendekatan harga pasar yang wajar serta rasio utang dan modal melalui Debt to Equity Ratio, praktik ini akan ditangani. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi komparasi dan wawancara.
PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 SEBAGAI PRODUK OPTIMALISASI EFISIENSI PERADILAN PIDANA ANAK Mega Wardhani; Kelly Manthovani
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.298 KB)

Abstract

AbstractUndang-Undang No. 11 Tahun 2012 leds to the completion of the criminal justice diversion. This study uses normative method by observing the enactment of Perma No. 4 tahun 2014 by collecting data through literature and informant interviews. With the enactment of Perma No. 4 tahun 2014 marks the completion of the creation of alternative juvenile justice through restorative justice approach although there are some obstacles in the implementation, both from within its own rules or from related stakeholders. Diversion can be run properly if all support aspects corresponded based on fundamentals of restorative justice system establishment. IntisariUndang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengarah pada penyelesaian peradilan pidana secara diversi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melihat kepada pemberlakuan Perma No. 4 tahun 2014 dengan melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara narasumber. Denganberlakunya Perma No. 4 Tahun 2014 menandakan terciptanya alternatif penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif meskipun terdapat beberapa kelemahan di dalam pelaksanaannya, baik dari dalam peraturannya sendiri maupun dari para pihak terkait. Diversi dapat berjalan dengan baik apabila semua aspek penunjang/pendukung berkorespondensi sesuai dengan dasar­dasar pembentukan sistem keadilan restoratif.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU­X/2012 TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN UNDANG­UNDANG DI INDONESIA Ola Anisa Ayutama; Amanda Shifatul Jannah
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.619 KB)

Abstract

AbstractPopular sovereignty of Indonesia is implemented through representation system. Actually, Indonesia  implements tricameral system because it consists of MPR, DPR, and DPD. But in fact, it is typically as unicameral system because DPD’s function is weaker than DPR’s, especially in legislation function, such as regulated by Law Number 12 of 2011 on Establishment of Laws and Regulations which was sued to Constitusional Court. After the Constitusional Court Desicion Number 92/PUU-X/2012, there are implications on the law making process, namely DPD can promote their proposal and it’s recognized as DPD’s proposal. Besides, DPD has authority to discuss their proposal until the second level before approval process. This paper will present the law making process before Constitusional Court Desicion a quo and its implication towards the law making process.IntisariKedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Secara struktural, Indonesia menganut sistem perwakilan trikameral karena terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, walaupun secara praksis tampaknya unikameral. Hal ini karena fungsi DPD lebih lemah dibandingkan DPR, terkhusus fungsi legislasi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­Undangan, sehingga kemudian diuji materiilkan ke MK. Pasca Putusan MK bernomor 92/ PUU­X/2012, terdapat implikasi pada proses pembentukan undang­undang, diantaranya terkait usul DPD yang diakui sebagai usul lembaga serta keikutsertaannya dalam pembahasan tingkat I dan II sampai sebelum persetujuan. Tulisan ini membahas mengenai proses pembentukan undang-undang sebelum putusan MK serta implikasinya terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
PENERAPAN PRINSIP PUBLIC GOOD GOVERNANCE DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL MELALUI PERJANJIAN SISTER CITY Ika Ariani Kartini
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.636 KB)

Abstract

AbstractThis research discusses on the implementation of public good governance principle in international  relations through the Sister City Agreement with Bandung as the example. The sister city program BandungBraunschweig is regarded as an example for other cities in Indonesia, meanwhile the sister city program of Bandung-Fort Worth is regarded as qualified to recommence the youth exchange since last year. This research of a literary nature. The research concludes that the Memorandum of Understanding (MoU) as a form of sister city cooperation is in line with international law, and the implementation of public good governance principle is done through the partnership with regional governments of other States (sister city). Several problems that exists in the sister city program is the maintenance of documents, and the supporting resources to ease communication in sister city cooperation.IntisariPenelitian ini membahas penerapan prinsip public good governance dalam Hubungan Internasional melalui  perjanjian sister city dengan mengambil contoh Kota Bandung. Program sister cityBandung-Braunschweig dinilai telah menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia, sedangkan program sister city Bandung Fort Worth dinilai mampu mengaktifkan kembali pertukaran pemuda sejak tahunlalu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan adalah Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk kerjasama sister city telah sesuai dengan hukum internasional, penerapan prinsip public good governance dilakukan melalui pembentukan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah di negara lain (sister city). Beberapa hambatan dan problematika yang ada dalam sister city adalah penempatan dan Pemeliharaan dokumen serta sarana prasarana penunjang guna mempermudah komunikasi Dalam hubungan kerjasama sister city.
PERMOHONAN PENCABUTAN HAK REMISI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Jalu Amanda Karya; Ramadina Savitri
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.215 KB)

Abstract

AbstractThis study discusses about the idea of remission right revocation request as additional crime for corruption  convicts. This research formulates the questions; What is the relevance of the revocation of remission rights to corruption convicts related to the rights of prisoners? Can judges, as representatives of judicial authorities, impose additional punishment of revocation of remission rights to corruption convicts? This research is a juridical normative research. This research concludes that (1) the revocation of remission rights for corruption convicts juridically refers to Article 18 section (1) letter (d) of UU PPTK, which is depicted in the phrase “which is or can be given by the Government to convicts”, (2) Based on the judges’ consideration, the authority to give or not to give remission lies on the executive power, therefore even if the the prosecutor files for revocation of remission charges, the judge cannot grant such charge.IntisariPenelitian ini membahas mengenai gagasan permohonan pencabutan hak remisi sebagai pidana tambahan  bagi terpidana tindak pidana korupsi. Penelitian ini merumuskan masalah yaitu : bagaimana relevansi pencabutan hak remisi terhadap terpidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan hak narapidana? Apakah hakim sebagai representasi kekuasaan kehakiman dapat menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak remisi terhadap terpidana tindak pidana korupsi? Penelitian ini penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya adalah (1) pencabutan hak remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi secara yuridis mengacu pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UU PTPK dengan melihat frasa pada kalimat “yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”, (2) Menurut pertimbangan hakim, kewenangan memberikan atau tidak memberikan remisi ada pada eksekutif, bukan yudikatif, sehingga sekalipun Jaksa mengajukan tuntutan pencabutan hak remisi, hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan.
PERTENTANGAN ASAS LEGALITAS FORMIL DAN MATERIIL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP Ramadan Tabiu
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.131 KB)

Abstract

AbstractThis study discusses on the contradiction of formal and material legality principle in the KUHP bill. The questions posed in this research is what are the forms of said contradiction between the formal and material legality principle in the KUHP bill? The result shows that there exists contradiction between the formal legality principle in article 1 section (1) of the KUHP bill with the material legality principle in article 2 section (2) of KUHP bill. In the author’s opinion, the criminalization of applicable laws shall still be conducted through the State’s court allthewhile accommodating adat values. However this method shall be the last resort (ultimum remedium) in criminal law, in the sense that if the adat community can settle its disputes on its own, the disputes shall not be brought to the State judiciary. IntisariPenelitian ini membahas tentang pertentangan asas legalitas formil dan materiil dalam rancangan KUHP.  Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana bentuk-bentuk pertentangan asas legalitas formil dengan asas legalitas materiel dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)? Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pertentangan asas legalitas formil dalam pasal 1 ayat (1) RUU KUHP dengan asas legalitas materiil dalam pasal 2 ayat (1) RUU KUHP. Menurut hemat penulis, pemidanaan hukum yang hidup sebaiknya tetap melalui pengadilan negara dengan mengakomodasi nilai-nilai adat. Namun demikian, hal ini hanya sebagai sarana terakhir (ultimum remedium) dalam hukum pidana, artinya sepanjang masyarakat adat melalui lembaga adat, tokoh adat dan masyarakat adat dapat menyelesaikan pelanggaran hukum yang hidup atau hukum adat itu maka tidak perlu dibawah ke ranah pengadilan negara.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP BUKU TEKS PADA PENERBIT GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Rizky Pratama P. Karo
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.641 KB)

Abstract

AbstractThis study discusses on the protection of economic rights towards textbooks of Gadjah Mada University Press based on the Law number 28 of 2014 on Copyright. The questions posed are (1) How is the implementation of the protection of economic rights towards the textbooks of Gadjah Mada University Press according to the said law? (2) Are there any hindrance in the protection of copyright of textbooks of Gadjah Mada University Press, and what are the solutions to it? The research shows that the implementation of the economic protection towards textbooks of UGM Press is in accordance with the Law number 28 of 2014 on Copyright. The author did not find hindrances on the economic protection of said textbooks in the publishing agreement nor production process, however the author found a global hindrance that is the piracy of the said textbooks. IntisariPenelitian ini membahas mengenai perlindungan hak ekonomi terhadap buku teks pada penerbit Gadjah  Mada University Press berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumusan masalah yang diambil adalah (1) Bagaimana implementasi perlindungan hak ekonomi terhadap buku teks pada penerbitGadjah Mada University Press berdasarkan UUHC 2014? (2) Apakah terdapat hambatan dalam perlindungan hak cipta buku teks pada Penerbit Gadjah Mada University Press, dan bagaimana solusinya? Kesimpulan penelitian adalah implementasi perlindungan hak ekonomi pada buku teks pada UGM Press telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis tidak menemukan hambatan pada perlindungan hak ekonomi terhadap buku teks pada UGM Press baik dari perjanjian penerbitan buku, proses produksi buku, namun penulis menemukan hambatan global yang dialami oleh UGM Press dan penerbit lainnya, yakni pembajakan buku oleh masyarakat.
IMPLIKASI PUTUSAN MAKHAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Santi Puspitasari; Utari Nindyaningrum
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.211 KB)

Abstract

AbstractThis research discusses on the implication of MK Decision number 85/PUU XI/2013 on the drinking water supply sistem. The questions presented are first, what are the consequences of the decision towards the Subordinate Legislation of Law number 7 year 2004 on Water Resources? Second, how is the development of drinking water supply system pre and post the decision? This research is a juridical normativeempirical research. The result shows that the decision tends to cause drawbacks, particularly on the State responsibility on the provision of healthy and clean water for housing supplies. The consequence of this decision is the nullification of Law number 7 year 2004 on Water Resources, thus the reapplication of Law number 11 year 1974 on Irrigation. With this nullification, it is recommended to legislate a new law on water resources that is more comprehensive and accommodative to the people’s need IntisariPenelitian ini membahas mengenai implikasi Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap sistem  penyediaan air minum. Rumusan masalah yang diambil adalah Pertama, apa konsekuensi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air? Kedua, bagaimana pengembangan sistem penyediaan air minum pra dan pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XI/2013? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 cenderung menyebabkan kemunduran khususnya tanggung jawab Negara dalam penyediaan air minum rumah tangga yang bersih dan sehat. Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 adalah batalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali. Dengan adanya konsekuensi tersebut sebaiknya segera dibentuk undang-undang tentang sumber daya air baru beserta peraturan pelaksananya yang lebih komprehensif serta mampu mengakomodir kepentingan rakyat.

Page 2 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 3 (2015) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)