Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Maslahah

Almaslahah
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Pontianak

ISSN : 19070233 EISSN : 25028367 DOI : -

Core Subject : Religion, Economy,

Religion Economics, Econometrics & Finance

Al-Maslahah (ISSN: 1907-0233, E.ISSN: 2502-8367) is a scientific journal in the fields of syari’ah that published by Syari’ah and Islamic Economic Faculty. Pontianak State Institute of Islamic Studies. This journal contains the masterpiece of professional writers and researchers. The vission of the journal is to be qualified Syari'ah journal either locally or internationally level. Meanwhile, the mission of Al-Maslahah is disseminating professional ideas of Syari'ah study to lectures, researcher, and those who have concern of this field. This journal warmly welcomes contribution from scholars and experts of related disciplines. Al-Maslahah is published biannually i.e. April and October.

Arjuna Subject : -

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol 15, No 1 (2019)" : 7 Documents clear

TAWARAN YUSUF QARADHAWI DALAM PENYATUAN AWAL BULAN QAMARIYAH Abdul Mufid
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Referensi tertinggi bagi umat Islam dalam memahami hukum Islam adalah al-Qur’an dan hadis. Bagi umat Islam, hadis menduduki peringkat kedua setelah al-Qur’an. Dalam sejarah Islam, hadis merupakan salah satu sumber polemik dalam hukum Islam. Terdapat banyak kritikan yang tertuju pada hadis, mulai dari masalah kodifikasi, transmisi, dan fiqh al-hadis. Kritik tersebut muncul dengan asumsi dasar bahwa hadis berbeda dengan al-Qur’an. Meskipun demikian, di era modern, problematika hadis lebih cenderung pada masalah pemahaman. Di antara problema yang masih terjadi sampai sekarang adalah pemahaman terhadap hadis-hadis rukyat hilal yang terkait dengan penentuan awal bulan Kamariah. Diskursus tentang perbedaan penentuan awal bulan Hijriah merupakan konsekwensi dari perbedaan sudut pandang pemahaman terhadap hadis-hadis rukyat hilal. Oleh sebab itu metode pemahaman hadis terhadap hadis rukyat hilal merupakan sesuatu yang urgen untuk ditelaah. Berpijak dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak dicari jawabannya adalah bagaimana implikasi dari pemahaman Yusuf al-Qaradawi terhadap hadis-hadis rukyat hilal? Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan sejarah (sejarah intelektual dan sejarah sosial). Data permasalahan dicari dan diteliti langsung dari sumber utamanya, yaitu buku-buku karya Yusuf al-Qaradawi, seperti di antaranya Kaifa Nata’a>malu ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah Ma’a>lim wa D}awa>bit}, Taisi>r al-Fiqh fi> D}aui al-Qur’a>n wa as-Sunnah (Fiqh as}-S}iya>m), as-Sunnah Mas}dara>n li al-Ma’rifah wa al-H}ad}a>rah, dan beberapa karya lainnya, serta kitab hadis sembilan (al-kutub at-tis’ah). Untuk menganalisis datanya, penulis menggunakan metode deskriptif analitik, metode komparatif, dan intertekstualitas. Metode deskriptif analitik dalam penelitian ini berfungsi untuk mendeskripsikan data-data penelitian. Metode komparatif secara teknis digunakan untuk membandingkan pandangan-pandangan para ulama sebelum al-Qaradawi dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi terkait pemahaman hadis. Perbandingan di sini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pandangan ulama dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi. Sementara itu metode intertekstualitas dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh atas pandangan al-Qaradawi. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan teori astronomi terkait rukyat hilal. Teori ini digunakan untuk memverifikasi dan menganalisa teori pemahaman hadis yang ditawarkan Yusuf al-Qaradawi dalam memahami hadis-hadis tentang rukyat hilal.

دور القيم الاجتماعية والثقافية في تأسيس القانون الإسلامي في إندونيسيا: دراسة تحليلية عن الفتاوى مجلس العلماء الإندونيسي Abdurrohman Kasdi
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

تهدف هذه المقالة تبيين دور القيم الاجتماعية والثقافية في تأسيس القانون الإسلامي في إندونيسيا. وهذه الدراسة مستندة على أساس البحث النوعي. وأما طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل المحتوى على الرسائل الواردة عن القيم الاجتماعية والثقافية في تأسيس القانون الإسلامي .ونتيجة هذا البحث ان اللقاء بين الإسلام والثقافة مهم جداً، لأنه إذا حدث ذلك فإن الأرضية الوسطية للإسلام كدين رحمة للعالمين لن يفقد هويته وسط الأوقات المتغيرة. في هذا السياق، يخضع الدين والثقافة لعملية بناءة من الاختلاط. لقد أثرت العوامل الاجتماعية والثقافية ومستوى التمدن في المجتمع على ظهور مختلف المذاهب الفقهية في الإسلام. تتأثر الفقه الإسلامي في إنتاج الأفكار وأعمال القانون الإسلامي تأثرا قويا بالعوامل البيئية الاجتماعية والثقافية. منذ عام ١٩٧٥ وحتى الآن، أصدرت مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) أكثر من ١٣٨ فتوى تغطي محتوياتها العديد من مجالات الحياة: العبادة والزواج والأسرة والغذاء والثقافة ومسائل العلاقات بين الأديان والمسائل الطبية وتنظيم الأسرة وقضية الحركات المنحرفة .توضح الفتوى كيف أثرت العوامل الاجتماعية والثقافية على منتجات التفكير القانوني الإسلامي. وهكذا كان للعوامل الاجتماعية والثقافية تأثير هام في تلوين منتجات الفكر القانوني الإسلامي، مثل تكوين الفقه القانوني، وفتاوى العلماء في التشريع في البلدان الإسلامية، وقرارات المحاكم.

MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN WILAYATUL HISBAH SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH Ali Geno Berutu
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan supaya hukum dapat berlaku efektif. Menserasikan antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-peraturan terhadap penciptaan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Keadaan tersebut dapat di tinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok dalam penegakan hukum adalah terletak pada hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan yang berlaku), penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penerapan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum, masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan dan budaya hukum dalam masyarakatnya. Kelima faktor tesebut saling memiliki kaitan yang erat dikarenakan esensi dari penegakan hukum. Kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur daripada efektifitas penerapan hukum. Pada artikel ini penulis mencoba menguraikan fungsi lembaga penegak hukum syariat di Aceh yakni Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul Hisbah. Abstract Legal effectiveness is a process that aims so that the law can be effective. Synergize between what is in the rules of a number of rules for the creation, maintenance and maintenance of peace in social life. This situation can be reviewed on the basis of several measures of effectiveness. According to Soerjono Soekanto, the main problem in law enforcement is located in its own law (the prevailing laws and regulations), law enforcers, namely those who oversee the application of law, facilities or facilities that support the application of law, the community where the law is applied and legal culture in the community. These five factors are closely related due to the essence of law enforcement. The five factors are a benchmark of the effectiveness of the application of the law. In this article the author tries to describe the functions of the Sharia law enforcement institutions in Aceh, namely the Mahkamah Syar'iyah and Wilayatul Hisbah.

KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI (CONCEPT OF JUSTICE IN POLYGAMI) Asman Asman
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Poligami dalam Islam merupakan permasalahan perkawinan yang paling banyak diperdebatkan di masyarakat sekaligus kontroversi. Baru-baru ini di media masa masyarakat indonesia di hebohkan dengan adanya wacana Qanun : poligami di legalkan di Provinsi Aceh karena maraknya pernikahan sirri di kalangan abdi Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam masyarakat poligami sangat ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender dalam rumah tangga. Melihat fenomena tersebut penulis menelusuri poligami dalam kajian tataran sosiologis yuridis, yang akhirnya dapat memberikan kesimpulan bahwa, Hukum Perkawinan dalam Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat kematangan, yakin atau kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang di isyaratkan al-qur’an dalam surat al-Nisa’, [4]: 3 yang artinya “maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja”. Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu. Secara umum metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka, yang ada kaitannya dengan masalah konsep keadilan dalam poligami, sebuah kajian yuridis.

ROYALTY FOR THE LICENSE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ACCORDING TO ISLAMIC LAW B Basrowi
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

The purpose of this study is to describe Rolaty fees for intellectual property rights in Indonesia, according to Islamic law. The method used in writing this study is the library literature method. Data analysis using four stages, starting from data collection, data classification, data filtering, and drawing conclusions. Based on the results of the analysis, it can be concluded, first, royalties are compensation for the utilization of the Economic Rights of a Work or Related Rights Products received by the creator or the owner of the related rights. Royalty fee is a fee that must be paid periodically for the use of concepts, systems, inventions, processes, methods, logos, brands or names based on a franchise agreement, whether or not accompanied by a minimum or maximum amount of certain royalties. Second, in the rules of Shari'ah, matters relating to the distribution of business profits must be determined first at the beginning of the contract (contract). Royalty fee known in the contract or book printing cooperation agreement is an equation of profit sharing (profit) in muamalah fiqh, the size of which can not be set at the beginning except the profit ratio

PRINSIP DASAR PENGGUNAAN AKAD DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI INDONESIA Burhanuddin Susamto
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-maslahah.v15i1.1388

This article is aimed to offer the basic principles of using the contracts in issuing of SBSN derived from the analysis result toward the muamalah contracts and the fatwa DSN-MUI. The position of the fatwa DSN-MUI in issuing SBSN of Indonesia is binding because it has been legitimized by the laws. Therefore, in every issuing SBSN, a fatwa is always requested to obtain a statement of conformity with sharia principles regarding the structure of the contract used. The enactment of contracts in issuing SBSN adjusts to the needs of the government. If the government want to procure state-owned goods, both ready stock and orders, then the scheme will be used is purchase contract. If the government needs to get the benefits of goods, the contract scheme used is lease. If the government needs capital to finance productive projects, the contract scheme used is profit/ loss sharing. SBSN certificates that have been issued according to those contracts scheme then are distributed to investors by using purchase contract.

MENELISIK KETEGASAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI PAKISTAN Sabarudin Ahmad
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Penerapan hukum keluarga di Pakistan terbilang yang paling tegas dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Keberadaan sanksi-sanksi dalam ranah hukum keluarga menunjukkan keberanian dan merupakan sebuah pembaruan hukum yang progresif. Permasalahannya ialah bagaimana historisitas negara Pakistan dan bagaimana ketegasan hukum keluarga Islam di Pakistan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan hukum Islam, serta dianalisis menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam di Pakistan, khususnya hukum keluarga mengalami pembaharuan hukum. Hukum keluarga diatur dalam The Muslim Family Laws Ordonance tahun 1961 yang mengatur hukum keluarga, di antaranya mengatur masalah batas usia nikah, pencatatan pernikahan, maskawin, poligami, dan proses perceraian. Semua ketentuan ini diatur dengan ketat dan masing-masing memiliki sanksi pidana bagi yang melanggarnya, inilah bentuk ketegasan hukum keluarga di Pakistan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 9, No 2 (2014) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA