cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
ISSN : 18584837     EISSN : 2598019X     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, diterbitkan oleh Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta, berisi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual dan resensi buku dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota serta perencanaan partisipatif. Jurnal terbit dua kali setahun pada bukan Januari dan Juli. Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif menerima tulisan ilmiah dalam bidang yang relevan dengan permasalahan tentang perencanaan wilayah dan kota serta pembangunan daerah.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
Search results for , issue "Vol 17, No 2 (2022)" : 20 Documents clear
Pemangku kepentingan dalam pengembangan Kota Lama Semarang berdasarkan peran dan tingkat kepentingan Olyna Ayuning; Fadjar Hari Mardiansjah
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.42358

Abstract

Salah satu potensi wisata Kota Semarang yang saat ini sedang dikembangkan adalah Kota Lama Semarang menyusul masuknya dalam daftar tentative Kota Warisan Dunia oleh UNESCO. Pengembangan ini tertuang dalam program kerja walikota dari tahun 2015 yang berfokus pada revitalisasi Kota Lama Semarang.Namun hal ini menimbulkan pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tingkat kepentingan stakeholders dalam pembangunan Kota Lama Semarang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dilakukan observasi lapangan dan wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara mendalam dengan teknik purposive dilakukan kepada narasumber terpilih berdasarkan saran dan rekomendasi dari kelompok pemangku kepentingan pada pengembangan Kota Lama Semarang. Kelompok narasumber dibagi menjadi lima kategori, yaitu pemerintah, pengusaha, masyarakat, BPK2L, dan masyarakat. Setelah dilakukan analisis deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan di Kota Lama Semarang memiliki persepsi yang beragam mengenai perkembangan Kota Lama Semarang. Salah satu masalah penting yang teridentifikasi adalah kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan selama pembangunan sehingga berdampak pada keseluruhan kegiatan di Kota Lama Semarang.
Kesesuaian aksesibilitas kawasan wisata budaya Kota Surakarta ditinjau dari jalur pedestrian sebagai NMT Indah Nugraheni; Galing Yudana; Erma Fitria Rini
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.43365

Abstract

Kota Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki beragam destinasi wisata budaya sebagai komponen pengembangan kota. Aksesibilitas merupakan hal pendukung penting  yang dipenuhi dengan menyediakan sarana transportasi publik untuk menunjang pergerakan wisatawan. Integrasi transportasi berbasis kendaraan (motorized transport, MT) dengan non kendaraan (non-motorized transport, NMT), seperti jalur pedestrian sebagai feeder bagi transportasi publik, dibutuhkan untuk menciptakan transportasi yang berkelanjutan. Namun, aksesibilitas pada kawasan wisata budaya Kota Surakarta belum didukung oleh keberadaan jalur pedestrian yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian jalur pedestrian sebagai non-motorized mode feeder untuk mendukung aksesibilitas di kawasan wisata budaya Kota Surakarta. Hasil skoring menggunakan skala Guttman menunjukan bahwa kesesuaian jalur pedestrian sebagai non-motorized mode feeder untuk mendukung aksesibilitas di kawasan wisata budaya Kota Surakarta termasuk dalam kategori mendekati tidak sesuai dengan capaian kesesuaiannya sebesar 41,26%. Hanya aspek keamanan  yang memiliki capaian lebih dari 50%. Untuk aspek lainnya yaitu aspek konektivitas, kenyamanan, dan kemudahan masih di bawah 50%. Hal ini menunjukan bahwa masih diperlukan peningkatan jalur pedestrian agar dapat mencapai kondisi yang sesuai pada masing-masing segmen dari segi keamanan, konektivitas, kenyamanan, dan kemudahan.
Kajian ritel modern berdasarkan analisis space syntax di Kota Semarang Rizky Adriyanto; Istijabatul Aliyah; Galing Yudana
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.33780

Abstract

Ritel modern di Kota Semarang berkembang pesat, sehingga penentuan lokasinya perlu diperhatikan agar dapat memberikan pelayanan yang efisien. Dalam menentukan lokasi ritel modern yang baik, faktor aksesibilitas menjadi penting agar dapat mudah terjangkau oleh pengunjung. Analisis space syntax merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis aksesibilitas melalui 3 variabel utama yaitu konektivitas, integrasi, dan intelligibility. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan ritel modern di Kota Semarang berdasarkan analisis space syntax dan overlay menggunakan sistem informasi geografis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar ritel modern di Kota Semarang sudah berlokasi pada area dengan tingkat aksesibilitas tinggi yang ditunjukkan dengan berlokasi pada area dengan nilai konektivitas dan integrasi yang tinggi. Secara umum, lokasi ritel modern di Kota Semarang sudah sesuai berdasarkan dari hasil analisis space syntax.
Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kampung dari semi kumuh menjadi kampung kreatif (studi kasus: Kampung Bekelir, Kelurahan Babakan, Kota Tangerang) Noorselly Dyah Permatasari; forina lestari; Anna Karenina; Anthony P Nasution
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.54876

Abstract

Kampung Bekelir merupakan kampung “warna-warni” di Kota Tangerang yang mengalami proses transformasi dari kampung kumuh menjadi kampung kreatif. Sebelum bertransformasi menjadi Kampung Bekelir, kampung ini dahulunya bernama Kampung Babakan RW 01 yang memiliki persoalan sosial di dalam masyarakatnya. Saat ini, kondisi lingkungan dan masyarakat di Kampung Bekelir telah mengalami banyak perubahan sejak ditetapkannya kampung ini sebagai kampung kreatif yang berorientasi wisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kampung dari kampung kumuh menjadi kampung kreatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling dalam pengumpulan data. Adapun analisis yang dilakukan berupa analisis sejarah perkembangan kampung dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kampung seperti analisis faktor fisik lingkungan, faktor sosial masyarakat, faktor ekonomi, faktor peran inisiator, faktor partisipasi masyarakat, dan faktor peran pemerintah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran inisiator merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perubahan di Kampung Bekelir. Selain itu, faktor partisipasi masyarakat juga turut mendukung terwujudnya perubahan kondisi lingkungan dan kebiasaan masyarakat Kampung Bekelir.
Identifikasi penerapan peraturan garis sempadan bangunan (GSB) pada ruas Jalan Kelapa Gading di Jakarta Utara Muchamad Taufiqur Himawan; Muhamad Faiz Akmal; Dedi Hantono
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.47862

Abstract

Perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis di DKI Jakarta berdampak pada intensitas penggunaan lahan yang tinggi dan munculnya pelanggaran peraturan garis sempadan bangunan, terutama pada muka bangunan. Salah satu titik perekonomian di DKI Jakarta berada di sepanjang Jalan Boulevard Raya yang berbatasan dengan daerah Kayu Putih di bagian selatan dan daerah Koja di bagian utara. Penelitian inin melakukan analisis pelanggaran peraturan garis sempadan bangunan (GSB) serta pengaruh penerapan aturan GSB terhadap kenyamanan pengguna lain di sekitarnya. Penilaian terhadap penerapan GSB didasarkan pada Pergub No. 135 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 765 bangunan di Jalan Boulevard Raya,  terdapat 39,7% bangunan melanggar peraturan GSB. Adapun dampak dari pelanggaran garis sempadan bangunan yang terjadi adalah kemacetan, minimnya ruang terbuka, aktivitas parkir di ruas jalan, dan hilangnya jalur pedestrian.
Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen informasi spasial untuk perencanaan pembangunan (studi kasus: Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Muhammad Yudha Faizal; Achmad Djunaedi
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.44658

Abstract

Data dan informasi spasial merupakan unsur penting dalam setiap proses perencanaan, termasuk perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Visualisasi keruangan yang disajikan oleh data dan informasi spasial memberikan perspektif baru yang menentukan produk dan luaran dari sebuah rencana. Hal ini melatarbelakangi Bappeda DIY untuk mendorong penggunaan informasi spasial pada kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada dua tahun terakhir. Pada pelaksanaannya, Bappeda DIY telah mampu untuk mengintegrasikan kegiatan manajemen informasi spasial dengan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan manajemen informasi spasial yang dilakukan oleh Bappeda DIY. Dengan menggunakan desain studi kasus yang menonjolkan keunikan, pendekatan abduksi menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dari model yang telah berkembang. Kegiatan manajemen informasi spasial yang dijalankan oleh Bappeda DIY memiliki beberapa perbedaan dengan Model IMGC dan Model POSMAD. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh empat hal, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor kebijakan atau regulasi, faktor teknologi, dan faktor karakter informasi. Hasil temuan ini dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah lain untuk mengembangkan manajemen informasi spasial.
Manifestasi konsep kosmologi Jawa dalam perkembangan pola ruang kawasan pusat pemerintahan Surakarta Arnindya Afifah Urfan; Istijabatul Aliyah; Galing Yudana
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.35009

Abstract

Pusat pemerintahan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan politis dan administratif bagi suatu wilayah. Kota Surakarta yang sebelumnya merupakan ibukota Kerajaan Mataram Islam telah mengalami banyak perkembangan termasuk pada kawasan pusat pemerintahan. Terbentuknya Kota Surakarta pada awalnya didasari oleh konsep kosmologi Jawa, yaitu  kepercayaan dan cara pandang masyarakat Jawa terhadap dunia, serta keterkaitan manusia dan lingkungan pada penataan ruang. Sebagai kota budaya pada masa kini, elemen kebudayaan tidak lagi menonjol dalam penataan pusat pemerintahan. Hal ini melatarbelakangi kajian manifestasi konsep kosmologi Jawa pada dinamika pola ruang pusat pemerintahan Kota Surakarta. Pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif yang mencakup (1) identifikasi konsep kosmologi Jawa, (2) analisis pola ruang pusat pemerintahan berdasarkan kosmologi Jawa, dan (3) perkembangan pola ruang pusat pemerintahan berdasarkan kosmologi Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta adalah satu-satunya pusat pemerintahan yang menggunakan kosmologi Jawa dalam penataan ruangnya. Walaupun demikian, beberapa konsep dari kosmologi Jawa, seperti mancalima dan mancapat, saat ini sudah hilang akibat peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Kota Surakarta.
Efektivitas perencanaan partisipatif dan perancangan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Jef Rudiantho Saragih; Nisma Khairani Ritonga; Ummu Harmain
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.55402

Abstract

Perencanaan partisipatif merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma perencanaan sentralistik ke perencanaan desentralistik. Melalui pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan, musrenbang merupakan bentuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan implementasi perencanaan partisipatif (musrenbang); (2) menganalisis efektifitas perencanaan partisipatif; dan (3) merancang model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD.  Penelitian dilaksanakan bulan Februari-Maret 2020 dengan mengambil satuan analisis pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada tahun 2020.  Pengambilan sampel dan narasumber ditetapkan dengan kuota sampling sebanyak 60 orang responden pemangku kepentingan musrenbang. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, direct rating method (DRM), dan analisis SWOT.  Musrenbang kecamatan dilaksanakan dengan tahapan: musrenbang desa, pramusrenbang kecamatan, input ke e-planning, musrenbang kecamatan, dan pascamusrenbang kecamatan.  Efektivitas musrenbang diukur dari tiga dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi.  Dimensi pencapaian tujuan berada pada skor 3,39 (cukup efektif), dimensi integritas 3,49 (efektif), sementara dimensi adaptasi 3,44 (efektif).  Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang berada pada jalur yang tepat, namun berbagai aspek perlu ditingkatkan. Strategi agresif difokuskan pada Strategi SO, yaitu: (1) meningkatkan fungsi kecamatan dan integritas pelaku musrenbang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, (2) meningkatkan kesesuaian program yang diajukan berdasarkan aspirasi masyarakat, (3) meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan aplikasi e-planning dalam proses musrenbang kecamatan, dan (4) meningkatkan penggunaan teknologi informasi secara daring untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Peran pemanfaatan SIG dalam pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan: studi kasus Kelurahan Penumping dan Sriwedari, Surakarta Murtanti Jani Rahayu; Paramita - Rahayu; Rufia Andisetyana Putri; Erma Fitria Rini
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.44598

Abstract

Basis data yang akurat sebagai salah satu elemen penting pelayanan publikmerupakan faktor pendukung esensial menuju transparansi perencanaan tata ruang.Pengendalian pemanfaatan ruang, salah satu tahapan dalam perencanaan tataruang, merupakan usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruangtermasuk tata tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alamlainnya yang berada pada kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan,dan kawasan perkotaan yang direncanakan dapat terwujud. Studi ini menggunakanmetode studi kasus dengan teknik analisis pemetaan menggunakan SIG untukmenunjukkan perubahan pemanfaatan guna lahan dan urgensi pembaharuan data.Hasil studi menunjukkan bahwa perubahan pemanfaatan guna lahan terjadi secarasignifikan pada kelurahan Penumping dan Sriwedari. Oleh karena itu, pembaharuanpeta guna lahan yang dilakukan secara berkala menjadi penting untukmengidentifikasi dan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada skala persil.Pembaharuan secara berkala yang akurat dapat digunakan untuk melakukanpengendalian pemanfaatan ruang secara tepat, dan membantu proses pengambilankeputusan serta pengembangan strategi pembangunan skala kelurahan. Untukmembantu proses pembaharuan pemanfaatan guna lahan, implementasi SIG padaskala kelurahan sangat dibutuhkan.
Sektor informal: peninjauan kembali dalam perspektif konseptual Dhoni Arya Khairi; Agam Marsoyo
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.47072

Abstract

Pada tahun 1972, ILO sebagai institusi ketenagakerjaan internasional memperkenalkan tujuh kriteria konsep sektor informal. Kemunculan konsep sektor informal tersebut lahir di tengah geliat pembangunan negara dunia ketiga yang semangat dengan konsep pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Memasuki dekade 2000-an dan 2010-an, eksistensi sektor informal tetap dirasakan keberadaannya di berbagai negara. Namun, keberadaannya di tengah konsep pembangunan tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga lebih mengedepankan konsep pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki tujuan meninjau kembali konsep sektor informal dari awal kemunculannya hingga saat ini dalam konteks teori pembangunan. Hal ini menggunakan metodologi analisis isi induktif-kualitatif yang selanjutnya 28 kasus penelitian sektor informal pedagang kaki lima di berbagai negara dianalisis ke dalam unit-unit informasi, kategori, dan konsep dalam konteks teori pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan adanya evolusi konsep sektor informal seiring dengan evolusi teori pembangunan. Konsep sektor informal mengalami evolusi dari dekade 1970-an hingga 2010-an yang ditandai dengan semakin banyak konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung dengan teori pembangunan. Bentuk evolusi konsep sektor informal juga ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara konsep sektor informal menurut ILO (1972) yang terdiri dari tujuh kriteria dengan konsep sektor informal dekade 2010-2019 yang terdiri dari 16 kriteria.

Page 2 of 2 | Total Record : 20