Garuda - Garba Rujukan Digital

Technology-Based Performance Effectiveness in Supporting Employee Work Discipline in The Organizational Secretariat of Batu City Adiwidjaja, Ignatius; Trihardiyanto, Willy; Prayogi, Wahyu
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7020

The purpose of this study was to determine the effectiveness of technology-based performance in supporting work discipline in the Organizational Section of the Batu City Regional Secretariat and to identify supporting and inhibiting factors in the implementation of this technology. This study applied a qualitative approach using descriptive methods. Data were collected through observation techniques, in-depth interviews, and documentation collection. Informants were selected using purposive sampling, involving the Head of the Organizational Section, staff from the organizational section, and employees at the location. The results showed that information technology, such as a fingerprint-based attendance system, the Srikandi application (mail administration), SUKMAE (online services), and E-Kinerja, significantly improved work discipline through real-time monitoring, transparency, and process efficiency. The quality and quantity of work increased with more effective time utilization, as well as employee independence in completing tasks. However, there were inhibiting factors such as limited technological infrastructure, unstable internet networks, and suboptimal budget allocation. The main supporting factors included employees' understanding of technology, application availability, and WiFi facilities from the government. The implementation of information technology was proven to be effective in improving work discipline through improving quality, quantity, and time efficiency. However, this success depends on infrastructure improvements, increased budgets, and ongoing training. This study recommends accelerating digitalization and synergizing between stakeholders to optimize technology in the future. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja berbasis teknologi dalam mendukung disiplin kerja di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi teknologi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan Kepala Bagian Organisasi, staf Bagian Organisasi, serta pegawai pada lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem absensi berbasis fingerprint, aplikasi Srikandi (administrasi persuratan), SUKMAE (layanan daring), dan E-Kinerja, terbukti efektif dalam meningkatkan disiplin kerja melalui mekanisme pemantauan secara real-time, peningkatan transparansi, dan efisiensi proses kerja. Penerapan teknologi tersebut berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kerja, pemanfaatan waktu yang lebih efektif, serta meningkatnya kemandirian pegawai dalam menyelesaikan tugas. Namun demikian, implementasi teknologi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, ketidakstabilan jaringan internet, serta alokasi anggaran yang belum optimal. Adapun faktor pendukung utama meliputi pemahaman pegawai terhadap teknologi, ketersediaan aplikasi pendukung, serta fasilitas jaringan WiFi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Secara keseluruhan, implementasi teknologi informasi terbukti efektif dalam meningkatkan disiplin kerja melalui peningkatan kualitas, kuantitas, dan efisiensi waktu kerja. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada peningkatan infrastruktur, dukungan anggaran, serta pelatihan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan percepatan digitalisasi dan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di masa mendatang.

Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi dalam Penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) Badan Pusat Stastik Provinsi Jawa Barat Hariani, Marisa; Wahyudin, Uud; Gemiharto, Ilham
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6717

The West Java Provincial BPS (Statistics Indonesia) is one of the work units conducting a pilot test for the expansion of Flexible Work Arrangements (FWA) at Statistics Indonesia. BPS has adopted the FWA system to support employee productivity and work-life balance. This study aims to examine the utilization of computer-mediated communication (CMC) technology in the implementation of FWA at the West Java Provincial BPS. The research uses a qualitative descriptive approach with analysis based on Elton Mayo's Human Relations Theory. Data was collected through interviews, observations, documentation, and literature review. Data analysis was carried out through the processes of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured using source triangulation. The results show that the use of technology in the implementation of FWA at the West Java Provincial BPS involves CMC technology. Vertical and formal communication is often conducted through online meetings using applications such as Zoom or Google Meet, as well as via chat, voice, or video calls on WhatsApp. Collaborative platforms like Google Sheets and web-based application development are also utilized. Informal vertical, horizontal, and diagonal communication is more frequently used by team leaders and team members during FWA as it is faster and provides more spontaneous responses. Managing the balance between formal and informal communication is crucial in FWA, particularly in maintaining productive and cohesive team relationships.BPS Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu satuan kerja yang melaksanakan uji coba perluasan FWA Badan Pusat Statistik. BPS mengadopsi sistem FWA untuk mendukung produktivitas pegawai dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknologi komunikasi yang dimediasi computer (CMC) dalam pelaksanaan penerapan FWA di BPS Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis menggunakan Teori Hubungan Manusiawi dari Elton Mayo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta kajian pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan FWA di BPS Provinsi Jawa Barat menggunakan teknologi CMC. Komunikasi vertikal dan formal sering dilakukan melalui rapat online menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Percakapan via chat, voice atau video call Whatsapp. Platform kolaborasi seperti google sheet dan pembanguna aplikasi berbasis web. Komunikasi vertikal, horizontal dan diagonal secara informal lebih sering digunakan ketua tim dan anggota tim saat FWA karena lebih cepat dan memberikan respon yang lebih spontan. Mengelola keseimbangan antara komunikasi formal dan informal menjadi sangat penting dalam FWA, terutama untuk menjaga agar hubungan sosial tim tetap produktif dan kohesif.

Political Capital dan Gatekeeping Partai: Analisis Gender dalam Pilkada Kabupaten Karo 2024 Pandia, Ruth Sherina Sembiring; Situmorang, Tonny Pangihutan; Ginting, Bengkel
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6883

This study examines the dynamics of gender-based political capital in the 2024 Local Election (Pilkada) of Karo Regency, focusing on the case of Cory Sriwati br Sebayang. Despite possessing strong political capital in the form of incumbency, extensive local networks, and social legitimacy within the Karo community, Cory Sebayang was not re-nominated by her supporting political party. This research employs a qualitative case study approach, utilizing in-depth interviews with party officials, analysis of official election documents, and secondary data such as the Community Satisfaction Index (IKM) of Karo Regency from 2020 to 2024. The findings reveal that gender-based political capital contributes to public legitimacy and acceptance of female leadership but remains insufficient to overcome party gatekeeping practices embedded in centralized and patriarchal party structures. Furthermore, the evaluation of Cory Sebayang’s performance reflects a double standard, in which achievements in education and health sectors are undervalued, while shortcomings in infrastructure dominate political assessments. These results indicate that descriptive representation of women in local politics does not automatically ensure substantive representation or political security. This study contributes to the literature on gender and local electoral politics by highlighting the structural limitations faced by women politicians within pragmatic party systems. Penelitian ini menganalisis dinamika political capital berbasis gender dalam Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2024 dengan fokus pada kasus Cory Sriwati br Sebayang. Meskipun Cory Sebayang memiliki modal politik yang kuat berupa pengalaman sebagai Wakil Bupati dan Bupati petahana, jaringan lokal, serta legitimasi sosial di tengah masyarakat Karo, ia tidak kembali dicalonkan oleh partai politik pengusungnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang didukung oleh data wawancara mendalam dengan pengurus partai, analisis dokumen resmi KPU, serta data sekunder seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Karo periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa political capital berbasis gender mampu meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap kepemimpinan perempuan, namun belum cukup kuat untuk melampaui praktik party gatekeeping dalam struktur partai yang sentralistik dan patriarkal. Evaluasi kinerja Cory Sebayang juga menunjukkan adanya standar ganda, di mana keberhasilan pada sektor pendidikan dan kesehatan kurang diapresiasi, sementara kekurangan pada sektor infrastruktur menjadi tolok ukur utama penilaian politik. Temuan ini menegaskan bahwa representasi deskriptif perempuan dalam politik lokal tidak secara otomatis menjamin keberlanjutan karier politik maupun representasi substantif. Studi ini berkontribusi pada penguatan kajian gender dan politik elektoral lokal dengan menyoroti keterbatasan political capital perempuan dalam menghadapi pragmatisme partai politik.

Kebijakan Pemerintah Wilayah Batu pada Krisis Pengelolaan TPS3R dalam Perspektif Ekologi Politik Saragih, Mira Widya; Setyawan, Wahyu Eka; Ariono, Pradipta Indra
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7287

The waste management issue in Batu City has become increasingly complex following the closure of the Tlekung Final Disposal Site (TPA) in August 2023. As an alternative solution, the Batu City Government redirected waste management responsibilities to the Reduce, Reuse, Recycle Waste Processing Facilities (TPS3R) in each village/urban ward. This study aims to analyze the implementation of the TPS3R policy in Batu City through a political ecology perspective. A qualitative research method with a case study design was applied to three TPS3R facilities: Jalibar Berseri, Makmur Pendem, and Punten Village. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results reveal an implementation gap in waste management policy, with TPS3R facilities unable to keep pace with the growing volume of waste. The percentage of waste handled decreased from 85.65% in 2021 to 70.12% in 2024. Factors hindering TPS3R effectiveness include limited infrastructure and funding, low community participation, and weak political will from local authorities. Using political ecology as an analytical lens, the study uncovers environmental injustice in which the burden of waste management disproportionately falls on communities near TPS3R facilities. Meanwhile, the economic benefits from the tourism sector are not matched by an equitable contribution to waste management efforts. This study concludes that a more just implementation of waste management policy is required through strengthening TPS3R capacity, long-term planning based on environmental sustainability, and enhanced community participation. Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah Batu semakin kompleks pasca-penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung pada Agustus 2023. Sebagai solusi alternatif, Pemerintah wilayah Batu mengalihkan pengelolaan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di masing-masing desa/kelurahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan TPS3R di wilayah Batu dengan menggunakan perspektif ekologi politik. Metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus diterapkan pada tiga TPS3R: Jalibar Berseri, Makmur Pendem, dan Desa Punten. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya implementation gap dalam kebijakan pengelolaan sampah, dengan TPS3R belum mampu mengimbangi volume sampah yang terus meningkat. Persentase penanganan sampah menurun dari 85,65% pada 2021 menjadi 70,12% pada 2024. Faktor penghambat efektivitas TPS3R meliputi minimnya infrastruktur dan pendanaan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya kemauan politik pemerintah daerah. Dengan pisau analisis ekologi politik, penelitian mengungkap adanya ketidakadilan lingkungan yaitu beban pengelolaan sampah lebih banyak ditanggung oleh masyarakat sekitar TPS3R. Namun, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tidak disertai kontribusi yang seimbang dalam pengelolaan limbah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih berkeadilan melalui peningkatan kapasitas TPS3R, perencanaan jangka panjang berbasis keberlanjutan lingkungan, dan penguatan partisipasi masyarakat.

Meritokrasi Adaptif Digital: Pendekatan Baru dalam Reformasi Birokrasi Era Digital Wulandary, Roro Merry Chornelia; Fithriana, Noora
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7589

Bureaucratic reform in Indonesia aims to create professional, efficient, effective, transparent, and accountable governance. However, its implementation faces challenges such as low digital literacy among senior employees and bureaucratic–political interference that hinders the application of meritocracy. This study aims to analyze bureaucratic leadership strategies in implementing adaptive meritocracy in response to digitalization dynamics and bureaucratic–political relations, using a case study of Lowokwaru District, Malang City. The research employed a descriptive qualitative approach with snowball sampling, involving six informants from bureaucratic, academic, and legislative sectors. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document reviews, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings show that meritocracy is relatively well understood at the leadership level but uneven at the operational level. Efforts through online recruitment and digital-based performance evaluation have been made but remain influenced by non-merit practices, seniority, and weak rule enforcement. This study proposes the “Digital Adaptive Meritocracy (DAM)” model, combining competence-based meritocracy, accelerated digital literacy, integrity- driven leadership, peer-learning, and strengthened oversight and rule of law to reinforce bureaucratic reform and accelerate government digitalization. Reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital pegawai senior dan intervensi birokrasi-politik yang menghambat penerapan meritokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pimpinan birokrasi dalam menerapkan meritokrasi adaptif terhadap dinamika digitalisasi dan hubungan birokrasi-politik, dengan studi kasus di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik snowball sampling, melibatkan enam informan dari unsur birokrasi, akademisi, dan legislatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman meritokrasi di tingkat pimpinan cukup baik, tetapi belum merata di level pelaksana. Upaya telah dilakukan melalui rekrutmen daring dan penilaian kinerja digital, namun masih dipengaruhi praktik non-merit, senioritas, dan lemahnya penegakan aturan. Penelitian ini merekomendasikan model “Meritokrasi Adaptif Digital (MAD)” yang menggabungkan merit berbasis kompetensi, akselerasi literasi digital, kepemimpinan berintegritas, peer-learning, serta penguatan pengawasan dan supremasi hukum untuk memperkuat reformasi birokrasi dan mempercepat digitalisasi pemerintahan.

Elderly Members’ Perspectives toward Dharma Wanita Persatuan as a Rotating Savings and Credit Association (ROSCA) Anridho, Claudia
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7403

The Dharma Wanita Persatuan (DWP) is an organization that has a structural hierarchy from a national-governmental level institution to the smallest unit of state-relate institution. This article focused on the smallest unit of institution for state-relate-institution which is The DWP in the faculty/college level in a public university. This ethnography study wants to emphasize the meaning of DWP organization for its elderly members especially about its meaning for their personal life. The data collected by participant observation and in-depth interview then analyzed by social network theory. The results show that The DWP organization, which formed as social network, can give good motivation to keep happy and support each other life for the elderly members. The monthly lucky-draw or known as ROSCA is as a main activity which inside of it means more than money-rotation gathering but also as a place to give well-being place for its elderly members to build the inter-connected relationship. Dharma Wanita Persatuan (DWP) adalah organisasi yang memilki hierarki struktural dari lembaga tingkat pemerintah-nasional hingga unit terkecil dari institusi terafiliasi negara Indonesia. Penelitian ini fokus pada unit institusi terkecil untuk institusi dengan afiliasi negara yaitu DWP di tingkat fakultas perguruan tinggi negeri. Studi etnografi ini menekankan makna organisasi DWP bagi para anggota lanjut usia (lansia) terutama tentang makna bagi kehidupan pribadi mereka. Data dikumpulkan melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis dengan teori jaringan sosial. Hasil penelitian menunjukkan organisasi DWP, yang terbentuk sebagai jaringan sosial, dapat memberikan motivasi yang baik bagi untuk tetap bahagia dan saling mendukung bagi para anggota yang lansia. Arisan atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir) adalah sebagai kegiatan utama yang di dalamnya memiliki makna lebih dari sekedar undian rutin bulanan bagi para anggota, namun juga menjadi tempat untuk memberikan kesejahteraan bagi para anggota lansia untuk menjalin relasi yang erat.

Interaksi Dinamika Kekuasaan Kawasan Industri Weda Bay: Eksklusi Sistemik dalam Kovergensi Ekonomi Nigalolon, Margaretha Giftania Vonta; Pasha, Julian Aldrin
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6936

Using a combination of Mancur Olson's (2002) collective action theory and Logan and Molotch growth machine concept (1987), this research contributes to uncovering systemic exclusion and inequality in the distribution of economic benefits in the Weda Bay Nickel Industrial Park project, focusing on the dynamics of interest interactions among the involved actors. The study emphasizes the coalition between the government, political elites, and corporations in shaping a socio-economic structure that benefits the oligarchy while marginalizing the socio-economic interests of the local communities in Central Halmahera. Using a qualitative approach, the research combines primary data from interviews with civil society organizations, research institutions, and academics, as well as secondary data from literature, government reports, and civil society research. The findings show that the alliance between political elites, corporations, and the central government creates a business climate that benefits the oligarchy, while local communities, such as farmers and fishermen, experience socio-economic marginalization. Despite efforts by the affected communities to initiate protests with civil advocacy groups, the dominance of elite interests and the fragmentation of groups within society hinder the success of collective action in fighting for justice and equitable welfare. Melalui kombinasi teori aksi kolektif Mancur Olson (2002) dan konsep growth machine gagasan Logan dan Molotch (1987), penelitian ini berkontribusi mengungkap eksklusi sistemik dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dalam proyek Kawasan Industri Nikel Weda Bay, melalui dinamika interaksi kepentingan antar-aktor-aktor yang terlibat. Fokus penelitian ini terletak pada hubungan koalisi antara pemerintah, elit politik, dan perusahaan dalam membentuk struktur sosial-ekonomi yang menguntungkan oligarki dan meminggirkan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat Halmahera Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggabungkan data primer dari wawancara bersama organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, dan akademisi, serta data sekunder dari literatur, laporan pemerintah, dan penelitian organisasi sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliansi antara elit politik, korporasi, dan pemerintah pusat menciptakan iklim bisnis yang menguntungkan oligarki, sementara masyarakat lokal, seperti petani dan nelayan, mengalami marginalisasi sosial-ekonomi. Meskipun masyarakat yang terdampak berupaya menginisiasi protes dengan kelompok advokasi sipil, tetapi faktor dominasi kepentingan elit dan fragmentasi kelompok dalam masyarakat menghalangi keberhasilan aksi kolektif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan yang merata.

Business Centre sebagai Wadah Pengembangan Industri Kecil Menengah pada IKM Kota Ambon Muhtar, Muhtar; Desviona, Nayla
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6727

Small and Medium Industries (SMIs) play a strategic role in regional economic development, particularly in Eastern Indonesia such as Ambon City. However, SMIs continue to face structural challenges, including limited access to capital, low technological adoption, and restricted market access. This study aims to examine the role of the Business Centre in supporting SMI development in Ambon City and its impact on community welfare. A qualitative descriptive approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation, and focus group discussions (FGDs) involving SMI actors, Business Centre managers, and relevant stakeholders. Data analysis followed the Miles and Huberman model, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Business Centre plays a significant role as a facilitator of SMI empowerment through technical training, managerial assistance, and market access facilitation. These programs contribute to increased productivity, improved product quality, and expanded business networks, although challenges related to resource limitations and service sustainability remain. This study concludes that optimizing the role of the Business Centre through service digitalization, strengthened strategic partnerships, and continuous monitoring and evaluation is essential to promote inclusive and sustainable SMI development in Ambon City. Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, khususnya di wilayah Indonesia Timur seperti Kota Ambon. Namun, IKM masih menghadapi berbagai kendala struktural, antara lain keterbatasan modal, rendahnya penguasaan teknologi, dan akses pasar yang terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Business Centre dalam mendukung pengembangan IKM di Kota Ambon serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pelaku IKM, pengelola Business Centre, dan pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Business Centre berperan signifikan sebagai fasilitator pemberdayaan IKM melalui pelatihan teknis, pendampingan manajerial, dan fasilitasi akses pasar. Program tersebut berdampak pada peningkatan produktivitas, kualitas produk, dan perluasan jaringan usaha, meskipun masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya dan keberlanjutan layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran Business Centre melalui digitalisasi layanan, penguatan kemitraan strategis, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk mendorong pengembangan IKM yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Ambon.

Mengelola Kekuasaan Prismatic dalam Kebijakan Pangan Daerah: Analisis Kepemimpinan Gubernur NTB 1978–1988 Iqrom, Pahrizal; Ali, Muhammad; Jailani, Muhammad Aprian
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7300

Food security represents a strategic public issue that reflects the capacity of the state and local governments to manage development policies. In developing countries, food policy implementation is often challenged by complex administrative structures, overlapping authorities, and fragmented power relations. This article aims to analyze local leadership practices within a prismatic society context by examining the leadership of Gatot Soeherman, Governor of West Nusa Tenggara (NTB) from 1978 to 1988, particularly in the implementation of food policy through the gogo rancah program. This study employs a qualitative approach with a historical case study design, drawing on policy documents, governmental archives, and academic literature. Frederick W. Riggs’ prismatic society theory and power perspectives in public policy are used as the analytical framework. The findings reveal that the success of food policy in NTB was not merely the result of technical policy design but was strongly influenced by the governor’s capacity to manage dispersed power, bureaucratic differentiation, and adaptation to social, political, and ecological environments. The study demonstrates that prismatic power can be productively governed through adaptive and collaborative leadership. Theoretically, this article extends the application of prismatic society theory to the regional leadership level, while practically offering policy implications for designing context-sensitive and sustainable food policies in developing regions.Ketahanan pangan merupakan persoalan publik strategis yang mencerminkan kapasitas negara dan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan pembangunan. Di negara berkembang, implementasi kebijakan pangan kerap dihadapkan pada kompleksitas struktur administrasi, tumpang tindih kewenangan, serta fragmentasi kekuasaan. Artikel ini bertujuan menganalisis praktik kepemimpinan daerah dalam konteks masyarakat prismatic melalui studi kasus kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 1978–1988, Gatot Soeherman, khususnya dalam implementasi kebijakan pangan melalui program gogo rancah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus historis, melalui analisis dokumen kebijakan, arsip pemerintahan, dan literatur akademik. Kerangka teoretis yang digunakan adalah teori masyarakat prismatic Frederick W. Riggs serta perspektif kekuasaan dalam kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pangan di NTB tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan teknis, tetapi oleh kemampuan kepemimpinan daerah dalam mengelola distribusi kekuasaan yang tersebar, diferensiasi birokrasi, serta adaptasi terhadap lingkungan sosial, politik, dan ekologis. Studi ini menegaskan bahwa kekuasaan prismatic dapat dikelola secara produktif melalui kepemimpinan adaptif dan kolaboratif. Secara teoretis, artikel ini memperluas penerapan teori masyarakat prismatic pada level kepemimpinan regional, sementara secara praktis memberikan implikasi kebijakan bagi perumusan kebijakan pangan yang kontekstual dan berkelanjutan di daerah.

Pendidikan Politik: Strategi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus dalam Mengembangkan Nasionalisme Anatasya, Amelia Salsabilla; Yusuf, Nurbani; Prasetyo Wibowo, Arif
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7771

In the era of globalization and the increasing influence of Western values, a decline in national sentiment among students has emerged as a critical issue, necessitating intensive efforts to rebuild national identity through comprehensive political education. Extra-curricular student organizations (Ormek), including Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), and Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), have played a strategic role in fostering increase nationalism by integrating cadre training, social action, and political education. This study aims to analyze the role of Ormek in enhancing increase nationalism to evaluate the effectiveness of the innovative strategies implemented amid challenges posed by rapid technological innovation and pervasive foreign influences, ultimately informing policy formulation for adaptive and sustainable political education. The research employs a qualitative research approach using a case study method, with data collected through in- depth interviews, participant observation, and comprehensive literature reviews, and analyzed using thematic analysis to identify key patterns and themes regarding the promotion of nationalism. Results indicate that despite challenges such as limited resources and the overwhelming impact of Western cultural influences, intensive cadre training, leadership development, and effective social actions have significantly increased student engagement and strengthened resilient national identity.Dalam era globalization dan pengaruh nilai Western yang kian mendominasi, penurunan rasa kebangsaan di kalangan mahasiswa menjadi isu kritis yang mengharuskan upaya intensif untuk membangun kembali identitas nasional melalui pendidikan politik yang komprehensif. Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Ormek), yang meliputi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), telah memainkan peran strategis dalam meningkatkan rasa nasionalisme melalui strategi kaderisasi, aksi sosial, dan pendidikan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Ormek dalam mengembangkan rasa nasionalisme mahasiswa serta mengevaluasi efektivitas strategi inovatif yang diterapkan dalam tantangan era technological innovation dan nilai-nilai asing, guna memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan pendidikan politik yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode qualitative research dengan pendekatan case study, di mana data dikumpulkan melalui in-depth interviews, observasi partisipatif, dan studi literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang berkaitan dengan penguatan rasa nasionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan penetrasi nilai-nilai Western, program-program kaderisasi intensif, pelatihan kepemimpinan, serta aksi sosial yang efektif telah berhasil meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dan memperkuat identitas nasional yang resilient.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA