cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 16   17   18   19   20 
TUMPANG TINDIH PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR (STUDI TENTANG RETRIBUSI DAN PAJAK PARKIR DI KOTA MALANG) Dewi Citra Larasati; Abd. Rohman
REFORMASI Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.009 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v10i1.1801

Abstract

Permasalahan parkir di Kota Malang sangatlah kompleks, terlebih ketika adanya kenaikan tarif parkir di tahun 2015, menyebabkan muncul masalah-masalah lain yang lebih pelik, seperti tumpang tindihnya pengelolaan pajak parkir dan retribusi, munculnya juru parkir ilegal sampai dengan premanisme. Latar belakang tersebut membuat peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengelolaan tempat parkir di Kota Malang. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang holistik mampu menghasilkan data melalui teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi. Dari kegiatan penelitian ini adalah adanya tumpang tindih pengelolaan tempat parkir antara pajak parkir dan retribusi parkir dikarenakan adanya dua perauran daerah yang mengatur keduanya dan belum ada perwal yang mengatur tentang pengelolaan parkir sehingga muncul konflik internal di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola parkir maupun konflik eksternal (masyarakat), selain itu minimnya pengawasan dan pengendalian terhadap juru parkir ilegal yang ada di Kota Malang.The problem of parking in Malang is very complex, especially when there is an increase in parking fees in 2015. this causes other more complicated problems, such as overlapping management of parking taxes and user fees, the emergence of illegal parking attendants to thuggery. This background makes researchers conduct research with the aim to analyze the management of parking lots in the city of Malang.Researchers use qualitative methods with a holistic approach that is able to obtain data with data collection techniques using triangulation. The results of this research are the overlapping parking management between parking taxes and parking fees due to the absence of guardians governing parking management so that internal conflicts arise in the Regional Apparatus (OPD) that manages parking and external conflicts (the public), besides the lack of supervision and control Illegal parking attendant in Malang city
PENGARUH MOTIVASI, PEMBELAJARAN, PERSEPSI DAN SIKAP TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA MEMILIH JURUSAN Lu'lu Ul Maknunah; Fandi Sudiasmo
REFORMASI Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i1.1606

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar dengan tujuan untuk mencari tahu apakah sikap, motivasi, pembelajaran dan persepsi mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih jurusan. Uji yang digunakan pada penelitian ini adalah uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.Setelah uji asumsi klasik, dilakukan uji hipotesis yang meliputi uji parsial dan uji simultan.Hasilnya, keempat variabel bebas yaitu sikap, motivasi, pembelajaran dan persepsi mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan jurusan baik secara parsial maupun secara simultan. Hal ini terbukti dengan nilai sig. pada uji parsial dan uji simultan yang menunjukkan nilai kurang dari 0,05. Oleh karena itu, diharapkan di masa mendatang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lebih memperhatikan lagi beberapa faktor psikologis diantaranya sikap, motivasi, pembelajaran dan persepsi yang terbukti mempengaruhi mahasiswa dalam memilih jurusan, agar semakin banyak lagi mahasiswa yang memilih jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan penelitian di masa mendatang dan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama ketika akan memilih sebuah jurusan dapat melihat dari berbagai variabel keputusan. This research was conducted at the Faculty of Social and Political Sciences, Balitar Islamic University with the aim of finding out whether attitudes, motivations, learning and perceptions influence the decisions of students choosing majors. The test used in this study is the classical assumption test including normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test. After the classic assumption test, a hypothesis test is performed which includes a partial test and a simultaneous test. As a result, the four independent variables namely attitude, motivation, learning and perception affect students in determining majors either partially or simultaneously. This is proven by the value of sig. in partial tests and simultaneous tests that show values less than 0.05. Therefore, it is expected that in the future, the Faculty of Social and Political Sciences will pay more attention to several psychological factors including attitudes, motivation, learning and perceptions that are proven to influence students in choosing majors, so that more and more students choose majors in the Faculty of Social Sciences and Political Science, Balitar Islamic University. In addition, it is hoped that the results of this study can be used as reference material for future research and be of benefit to the wider community, especially when choosing a major to look at various decision variables.
IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BATU Beny Sutami; Dody Setyawan; Noora Fithriana
REFORMASI Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.04 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v10i1.1695

Abstract

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator capaian Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Pemenuhan hak anak merupakan suatu konsep yang dibuat oleh Pemerintah sebagai suatu strategi dalam menentukan indikator-indikator hak anak dalam Sekolah Ramah Anak. Untuk itu diperlukan pembangunan dan sumber daya Pemerintah untuk mendukung setiap upaya yang bertujuan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Sekolah Ramah Anak beserta faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan snowball sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Batu belum berjalan dengan baik. Beberapa indikator meliputi sosialisasi yang tidak konsisten, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, peralatan yang minim, partisipasi Sekolah untuk terlibat sangat rendah dan lemahnya koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dan pelaksana kebijakan. Faktor pendukungnya meliputi kesepakatan/komitmen Daerah menuju Kota Layak Anak dan aturan yang mendukung tegaknya perlindungan anak. Faktor penghambatnya yaitu sosialisasi tidak konsisten, minimnya sumber daya, rendahnya partisipasi Sekolah dan lemahnya koordinasi antar pemangku kebijakan. The implementation of Child Friendly School Program is either achievements indicator to City worth child as an effort to fulfill children's rights and protection in education. Fulfilling children's rights is one concept that created by the Government as a strategy to determine children's rights indicators in Child friendly School. Therefore, development and government resources are needed to support every aimed effort at ensuring the fulfillment of children's rights and protection. The purpose of this research is to determine the implementation of Child friendly School Program with supporting and inhibiting factors. This study uses qualitative research methods by collecting data through observation, interviews, and documentation. The determination of informants is using snowball sampling. Data analysis were carried out through the stages of data collection, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the implementation of realizing Child friendly School Program in City Worth Childof Batu City was not going well. Some indicators include inconsistent socialization, unavailability of human resources, budget, minimal equipment, low participation of schools, weak coordination and also the cooperation between stakeholders and policy implementers. Another supporting factors include regional agreements/commitments towards City Worth Child and rules that support the protection of children. The inhibiting factors were inconsistent socialization, lack of resources, low school participation and weak coordination among the policy makers.
PENGARUH ISU, FIGUR, REKAM JEJAK DAN PARTAI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN PRESIDEN (PILPRES) TAHUN 2019 Joni Hermanto; Annisa Purwatiningsih; Muhamad Rifa’i
REFORMASI Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i1.1694

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh isu, figur, rekam jejak dan partai politik, baik secara parsial maupun secara simulatan terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden tahun 2019. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif karena menggunakan perhitungan statistik atau perhitungan angka. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Jangkang kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 377 responden. Sumber data menggunakan sumber data primer yaitu didapatkan dari sumber pertama secara langsung dan data sekunder yang didapatkan dari sumber kedua berupa dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner (angket). Metode analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas dan normalitas instrumen data serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel isu (X1) berpengaruh terhadap partisipasi pemilih (Y) t hitung sebesar 4,600 > t tabel sebesar 1,966 dan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05. Variabel figur (X2) berpengaruh terhadap variabel partisipasi pemilih (Y) t hitung -2,285 > t tabel 1,966 dan sig sebesar 0,023 < 0,05. Variabel rekam jejak (X3) berpengaruh terhadap variabel partisipasi pemilih (Y) t hitung 3,495 > t tabel 1,966 dan sig 0,001 < 0,05. Variabel partai politik (X4) berpengaruh terhadap variabel partisipasi pemilih (Y) t hitung 10,270 > t tabel 1,966 dan sig 0,000 < 0,05. Adapun besar pengaruh variabel isu (X1), variabel figur (X2), variabel rekam jejak (X3) dan variabel partai politik (X4) secara simultan terhadap variabel partisipasi pemilih (Y) nilai F hitung sebesar 88,784 > F tabel 2,396 dan sig 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1, H2, H3, dan H4 diterima karena memiliki pengaruh yang signifikan. This research aims to know about effect of issue, figure, track record and political party, both partially and simultaneously to voter participation in president election 2019. This research type is quantitative descriptive because using statistic calculation or number calculation. This research was implemented in Jangkang Districs, Sanggau Regency, West Borneo Province. Number of sample in this research is 377 respondent. Data resource using Primary data is obtained from first resource directly and secondary data is obtained from second resource in the form of documents. The collecting technique using questionnaire. Data analysis method using validity test, reliability and normality of data instrument and hypothesis test using multiple regression, t test and F test. The result of this research shows that issue variable (X1) take effect to voter participation (Y) t count value 4,600 > t table value 1,966 and sig value 0,000 < 0,05. Figure variable (X2) take effect to voter participation variable (Y) t count value -2,285 > t table 1,966 and sig value 0,023 < 0,05. Track record variable (X3) take effect to voter participation variable (Y) t count value 3,495 > t table 1,966 and sig value 0,001 < 0,05. Political Party variable (X4) take effect to voter participation variable (Y) t count value 10,270 > t table 1,966 and sig value 0,000 < 0,05. The effect of issue variable (X1), figure variable (X2), track record variable (X3) and political party variable (X4) simultaneous to voter participation varible (Y) F count value 88,784 > F table 2,396 and sig value 0,000 < 0,05. It can be concluded that hypothesis H1, H2, H3, and H4 be accepted because it have significant effect.
STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA BATU Rambu Trio Lita Baok; Totok Sasongko; Muhamad Rifa’i
REFORMASI Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.619 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v10i1.1856

Abstract

Upaya penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Batu diupayakan untuk selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah yaitu banyak masyarakat yang kurang memperhatikan dalam membayar pajak, masyarakat selalu menunggu saat jatuh tempo dalam membayar pajak, terkadang juga para pemungut pajak merasa kesulitan dalam mencari alamat wajib pajak untuk memberikan SPPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini adalah Staf Badan Keuangan Daerah Kota Batu dan masyarakat Kota Batu. Uji keabsahan data menggunakan trianggulasi teknik. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan strategi yang dilakukan badan keuangan daerah kota batu untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik, yakni mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir. Pembayaran pajak dilakukan di Bank Jatim atas dasar kerjasama, melakukan sosialisasi dan himbauan secara inten ke desa-desa, membuat perlombaan di masyarakat terkait pembayaran pajak. Kendala yang menghambat peningkatan penerimaan PBB di kota Batu selama ini adalah wajib pajak tidak berada di tempat, dan juga para wajib pajak selalu menunggu tanggal jatuh tempo. The efforts to receive land and building tax in Batu city are strived for increasing constantly every year, but there are still problems in the implementation which many people less attention for paying taxes, people are always waiting when due in paying taxes, sometimes tax collectors also are difficult in finding the address of taxpayers to provide SPPT. This study use qualitative approach with data collection techniques which are interviews, observations, and documentation, the informants in this study are the staff Regional Finance Agency of Batu City and societies Batu City. Test the data validity uses triangulation techniques. Data analysis was done with data reduction, data presentation, and making conclusions. The results of the research show that the strategy done by Regional Financial Agency of Batu City to increase land and building tax revenue is quite good, which has increased in the last three years. Tax payments are made at Bank Jatim on the basis cooperation, socializing and appealing to villages intantly, making competitions in the community related to tax payments. The obstacle that inhibit increasing of PBB revenue in Batu city all this time is taxpayers are not in the place, and also taxpayers are always waiting for the due date.
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU Ade Hermawan; H. Bakhtiar
REFORMASI Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.523 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v10i1.1860

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan merealisasikan visi dan misi Kabupaten Kotabaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan melakukan penilaian terhadap kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotabaru. Sumber data penelitian ini adalah sebagian Aparatur Sipil Negara yang pernah mendapatkan pelayanan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu mempelajari, menelaah dan menganalisa data, informasi dan fakta yang diperoleh kemudian data tersebut dibaca, dianalisa, dinterpretasikan dan diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang didasarkan pada indikator produktivitas, kualitas pelayanan dan akuntabilitas adalah dalam kategori Cukup baik. Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Penyelenggaraan pelayanan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dipengaruhi oleh faktor ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana yang baik, anggaran yang proporsional dan memadai. This study purpose is looking at the staffing agent performance, Education and Regional Training by realizing Kotabaru Regency’s vision and mission. The study method used is the evaluation method, which is a research method to evaluate Kotabaru Regency’s staffing agent performance, Education and Regional Training. This research data source is a part of the State Civil Apparatus who have received services from Kotabaru Regency’s staffing agent performance, Education and Regional Training. This research uses qualitative analysis which are learning, analyzing data, information and facts obtained then the data was read, analyzed, interpreted and decided a conclusion. The results showed that the staffing agent performance, Education and Regional Training in providing services in the staffing sector, Education and Training to all government employees in the Regency Government based on productivity indicators, service quality and accountability were in the Fairly good category. the staffing agent performance, Education and Regional Training in providing services in the staffing sector, Education and Training to all government employees in the Kotabaru Regency Government is influenced by the reliable Human Resources (HR)’s availability, good facilities and infrastructure, proportional and adequate budget.
EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAYANAN PUBLIK Syaiful Anam; Khairil Anwar
REFORMASI Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.472 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v10i1.1582

Abstract

Konsep check and balances secara normatif pada sistem pemerintah memiliki makna lebih dari sebatas pembagian struktur kekuasaan, lebih dari itu pembagian kekuasaan adalah penterjemahan kewenangan masing-masing pilar kekuasaan yakni bidang eksekutif berperan sebagai eksekusi program kebijakan dan legislatif sebagai fungsi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdistribusi ke dalam ranah aktualisasi kinerja secara implemetatif pada sektor publik secara optimal dan nyata. Efektivitas fungsi pengawasan DPRD pada konteks penyelenggaran pemerintahan di daerah merupakan variabel kunci atas pelaksanaan program kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan sarana kualitas layanan publik yang memadai, responsif, mudah diakses oleh masyarakat daerah. Amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, secara implisit menegaskan pengawasan pelayanan publik bisa dilaksanakan oleh pengawas eksternal. Efektivitas pengawasan atau kontrol dipengaruhi oleh sistem kontrol baku yang terukur pada unsur input, proses, output yang dicapai. Penggunaan metode pengawasan memeliki pengaruh penting untuk menentukan capaian proses pengawasan itu sendiri, apakah itu dengan metode preventif atau represef. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan informan purposive sampling. Pada kenyataanya mekanisme kontrol atau pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan kadang kala terhambat oleh faktor intrinsik misalnya, faktor internal institusi menyangkut keterbatasan kuantitas aparatur tenaga teknis dalam membantu anggota legislatif menjalakan kinerjanya, terkooptasi oleh hirarki kebijakan sebagai legal standing anggota legislatif melakukan pengawasan, dan faktor iklim politik parlemen yang terbelah pada poros koalisi dengan oposisi. Disisi lain, kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD komisi-komisi sebagai mitra kerja organisasi perangkat daerah harus di dukung oleh aspek hukum yang kuat, didukung pendanaan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, didukung fasilitas yang memadai dan didukung oleh tim sekretariat dewan. The concept normative of checks and balances in government systems have more meaning than the distribution of power structures, more than that the distribution of power is the authority of each pillar of power such as the executive sector which has a role as the execution of policy and legislative programs as control function in governance administration distributed into the realm of performance actualization implemetatively in the public sector in an optimal and real way. The effectiveness of DPRD administrative supervision on the coordination of governance in the regions is a key for work programs implementation in regional development implementation, especially in improving the quality of public services that are adequate, responsive, easily accessible to local communities. Mandate of Law No. 25 of 2009 concerning Public Services, implicitly emphasizes that supervision of public services can done by external supervisors. The effectiveness of supervision or control is influenced by the measured standard control system on the input elements, processes, and outputs achieved. Monitoring using methods has an important influence in determining the achievement of the monitoring process itself, whether it is by preventive or repressive methods. The research method uses qualitative descriptive and for taking informant by using purposive sampling. In reality control mechanism or DPRS supervision of public services in Pamekasan Regency is sometimes hampered by intrinsic factors, for example, internal institutional factors concerning the limited quantity of technical apparatus in helping legislators run their performance, co-opted by the policy hierarchy as a legal standing legislative member oversees, and the political climate factor of the parliament which is divided on the axis of coalition with the opposition. On the other hand, the control or supervision done by the DPRD apparatus as a working partner of the regional apparatus organization must be supported by strong legal aspects, supported by sufficient funding to carry out its duties and functions, supported by adequate facilities and supported by the council secretariat team.
INKLUSI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DESA Prima Putra Budi Gutama; Bambang Widiyahseno
REFORMASI Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.811 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v10i1.1834

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan dasar tujuan untuk mengetahui bagaimana inklusi sosial dijalankan dalam pembangunan desa yang mana penekanan inklusi sosial ditujukan untuk masyarakat rawan eksklusi (marginalisasi). Adapun rumusan masalah dalam artikel ini diantaranya; bagaimana konsep inklusi sosial dalam pembangunan desa, bagaimana konsep masyarakat marginal, bagaimana konsep siklus pembangunan desa, serta bagaimana realitas inklusi sosial dalam siklus pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan data berbasis kajian undang-undang, kajian kepustakaan serta data empiris realitas. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dimana data-data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan mereduksi data, menyajikan data, dan manarik kesimpulan. Hasil kajian dari penelitian ini berdasar data lapangan inklusi sosial yang dijalankan dalam pembangunan desa di Desa Tempuran adalah kebijakan pembangunan membawa masyarakat untuk inklusi (terlibat) dalam pembangunan desa yang mengarah pada pemenuhan hak masyarakat, ekonomi masyarakat, kepartisipasian masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, namun terkendala oleh kelambatan rekonstruksi sarana dan prasarana serta tidak ada pembaharuan atau inovasi yang dikembangkan dalam komoditas home industry (Industri Rumahan) masyarakatnya. Hal tersebut berimbas pada tidak maksimalnya perkembangan atau dinamika inklusi sosial dalam pembangunan desa yang dilakukan masyarakat Desa Tempuran. This research was carried out on the basis of the aim to find out how social inclusion was carried out in village development where the emphasis on social inclusion was aimed at vulnerable communities of exclusion (marginalization). The formulation of the problems in this article include; how is the concept of social inclusion in village development, what is the concept of marginal society, what is the concept of the village development cycle, and how the reality of social inclusion in the village development cycle. The method used is a qualitative descriptive method with data based on the study of laws, literature studies as well as empirical data on reality. Data analysis technique used in this study is a qualitative analysis technique where the data obtained are analyzed with the stages of reducing data, presenting data, and draw conclusions. The results of this study are based on social inclusion field data carried out in village development in Tempuran Village development policies bring the community to inclusion (involved) in village development that leads to the fulfillment of community rights, the community's economy, community participation, and community empowerment, but constrained by the slow reconstruction of facilities and infrastructure and no renewal or innovation developed in commodities home industry (Industri Rumahan) of the cmmunity, this has an impact on the non optimal development or dynamics of social inclusion in rural development by the people of Tempuran Village.
MODEL PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Rd Siti Sofro Sidiq
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1954

Abstract

Tujuan dari program pemberdayaan ialah membuka aksesibilitas bagi masyarakat miskin untuk mereka bisa memanfaatkan perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan pemerintah untuk keberlangsungan hidup mereka, kemiskinan juga terjadi akibat dari keterbatasan kebijakan, akses dan pendidikan sehingga membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Pemberdayaan di Komunitas Adat Terpencil memiliki tujuan untuk membuat model arah kebijakan antara pusat, provinsi dan daerah untuk bisa saling bersinergi sesuai dengan identifikasi setiap daerah, sehingga program-program tepat sasaran dan bisa mengentaskan kemiskinan. Motode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara studi literatur, wawancara, dokumentasi, dan FGD sehingga mendapatkan informasi yang lebih konkrit. Hasil penelitiannya adalah model pemberdayaan sosial yang tepat untuk mengetaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan pertama pemetaan sosial, tahapan kedua penjajagan awal dan tahap ketiga studi kelayakan, semua tahapan tersebut harus dilalui untuk mendapatkan model yang tepat dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang lebih tepat sasaran.Abstract: The purpose of the empowerment program is to open accessibility for the poor so that they can take advantage of the protection and social security provided by the government for their survival, poverty also occurs as a result of limited policies, access and education so that it makes it difficult for people to fulfill their daily lives. Empowerment in Remote Indigenous Communities has the aim of creating a model for policy direction between the central, provincial and regional levels so that they can work together in accordance with the identification of each region so that programs are right on target and can alleviate poverty. The research method used is descriptive qualitative by collecting data by means of literature studies, interviews, documentation, FGDs so as to get more concrete information. The result of the research is that the right social empowerment model to incite poverty in the Meranti Islands district requires several stages such as the first stage of social mapping, the second stage of the initial assessment and the third stage of a feasibility study, all of these stages must be passed to get the right model for empowering remote indigenous communities. more on target.Keywords: Empowerment; Model; Remote Indigenous Community; Poverty
MODEL COMPLAINT MECHANISM DALAM PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH Willy Tri Hardianto; Noora Fithriana; Abd. Rohman
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2252

Abstract

Pelayanan public merupakan hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan tentunya juga rawan sekali dengan adanya keluhan dari para pengguna layanan tersebut, hal inilah yang mendasari bagaimana pengelolaan model pengaduan yang efektif dijalankan. Pendekatan pengelolaan pengaduan (Complaint Mechanism) dalam paradigma Administrasi Publik mau tidak mau harus bisa merubah pandangan  dalam pelayanan pada masyarakat, lebih dari itu, kesimpulan Complaint Mechanism adalah bahwa pelayanan publik tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi juga lebih fokus pada bagaimana apabila ada keluhan dalam pelaksanaan pelayanan publik ini. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan teknik sampling menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penafsiran data. Pelayanan publik di Indonesia relative sudah berjalan di Indonesia, terutama dalam hal menangani pengaduan, Pelayanan publik adalah pengertian yang biasa digunakan untuk mengartikan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warganya (citizen) juga yang secara langsung melalui sektor publik atau melalui ketetapan penganggaran pelayanan sektor swasta, kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah di Indonesia secara umum sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dibutuhkan sarana yang baik untuk bisa mengelola pengaduan apabila pelayanan ini mengalami permasalahan.Public services are a direct contact with the community, and of course also very vulnerable to complaints from users of these services, this is what underlies how effective management of complaints models is carried out. Complaint Mechanism approach in the Public Administration paradigm inevitably must be able to change the outlook in service to the community, more than that, the conclusion of Complaint Mechanism is that public services not only satisfy customers, but also focus on what if there are complaints in implementation this public service. In this research, descriptive qualitative method was used. The data collection technique is done by interview and documentation with a sampling technique using purposive sampling and snowball sampling. The collected data will be analyzed by interactive analysis methods which include data reduction, data presentation, and verification or interpretation of data. Public services in Indonesia are relatively already running in Indonesia, especially in terms of handling complaints. Public services are a common understanding used to interpret services provided by the government to its citizens (citizens) also directly through the public sector or through the provision of private sector service budgeting, the condition of public services provided by government agencies in Indonesia has generally been running well, but good facilities are needed to be able to manage complaints if these services experience problems.

Page 18 of 36 | Total Record : 353

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue