cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
SPENDING REVIEW BERBASIS PERFORMANCE-BASED BUDGETING (PBB) TERHADAP APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017-2018 Al Fauzi Rahmat; Fajar Rahmanto; Muchammad Iqbal Firmansyah; Dyah Mutiarin
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1676

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana spending review berbasis Performance-Based Budgeting (PBB) terhadap APBD Kabupaten Sleman tahun 2017-2018. Selanjutnya, artikel ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengidentifikasi dan menafsirkan sebuah konteks terkait spending review yang perlu di identifikasi secara mendalam. Kemudian, perolahan data dilakukan melalui studi kajian literature (online dan offline). Sebagaimana penggunaan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan kodifikasi data, penyajian data dan hasil data penelitian. Hasil penelitin ini menunjukan bahwa kondisi anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan, namun ditinjau pada sektor anggaran belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami penurunan. Selanjutnya hasil review alokasi yang dilakukan terhadap realisasi anggaran belanja daerah terjadi penghematan anggaran belanja dari tahun 2017 ke 2018. Kemudian, untuk review tolak ukur dan kinerja melalui layanan kesehatan dan pendidikan menunjukan adanya peningkatan angka indeks pembangunan manusia. Lebih lanjut, Analisis Deviasi Kebutuhan menunjukkan dalam dua tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman yakni tahun 2017 dan 2018 memiliki tingkat rata-rata deviasi kebutuhan dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar (11,85%).Abstract: This article aims to analyze the extent of spending based on Performance-Based Budgeting (PBB) based Regional Expenditure Budget (APBD) of Sleman Regency in 2017-2018. Furthermore, this article uses a qualitative method to identify and interpret a context related to spending review that needs to be identified in depth. Therefore, data processing through literature studies (online and offline). As the use of data analysis techniques in this study carried out with the stages of data codification, data presentation and results of research data. The results of this research indicate that condition of regional expenditure budgets of the Sleman Regency Government in 2017 and 2018 has increased, but in terms of expenditure budget sector the Sleman Regency Government employees have decreased. Furthermore, the results of a review of the allocations made to the realization of the regional expenditure budget savings spending occurred from 2017 to 2018. In addition, for a review of benchmarks and performance through health and education services showed an increase in the index of human development. Moreover, the Need Deviation Analysis shows that in the two fiscal years the Sleman Regency Government, namely 2017 and 2018, has an average deviation of needs with a regional budget allocation of (11.85%).Keywords: Spending Review; Performance-based Budget; Regional Expenditure Budget; Sleman Regency
MODEL KONSERVASI BERBASIS MASYARAKAT DALAM DESA WISATA DI DESA PUJON KIDUL KABUPATEN MALANG Fandi Sudiasmo; Yefi Dyan Nofa H.
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.1992

Abstract

AbstrakBerkat dedikasi penduduk desa dengan penuh semangat selama tiga tahun terakhir desa seluas 323.159 hektar diubah menjadi desa wisata yang populer di kalangan wisatawan. Perubahan desa dimulai dengan upaya memperbaiki pengelolaan air bersih pada tahun 2015 menggunakan konsep desa wisata. Penduduk setempat menanggapi secara positif, dan mulai membuka usaha perdagangan seperti kafe-kafe dengan pemandangan sawah dan bukit-bukit di sekitar desa tersebut. Perkembangan desa tersebut sayangnya tidak didampingi dengan kepedulian terhadap lingkungan, karena masyarakat yang terlibat cenderung berorientasi pada faktor keuangan saja, sehingga perlu ada upaya lain untuk menjaga kearifan lokal agar keaslian desa tersebut tidak luntur. Menurut kepala desa setempat, perlu adanya upaya pengembangan konservasi alam dan lain sebagainya, tentunya untuk menjaga nilai-nilai asli desa. Kelestarian Desa Pujon Kidul perlu mendapatkan perhatian khusus guna menjaga faktor lingkungan sebagai daya dukung utama pariwisata serta menjaga nilai-nilai keaslian desa baik yang berupa kearifan lokal maupun lainnya, oleh sebab itu kegiatan konservasi perlu dijalankan sebagai  upaya pelestarian sumber daya alam, sebagai penambah nilai ekonomi, serta menjaga nilai kearifan lokal setempat. Tujuan penelitian untuk pengembangan dan perbaikan model konservasi berbasis masyarakat, penelitian dilaksanakan di tahun 2020. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data Interaktif.Hasil Penelitianmenunjukkanbahwa model konservasi berbasis masyarakat dalam Desa wisata masih sangat sulit diterapkan, mengingat dari berbagai dampak yang timbul dari berdirinya industri pariwisata terhadap masyarakat seperti dampak social, ekologi, juga ekonomi, hanya dampak ekonomi yang lebih menjadi perhatian masyarakat. Sedangkan dampak lain seperti dampak sosial dan ekologi kurang menjadi perhatian, untuk itu dukungan legitimasi juga institusi sosial perlu lebih diperkuat guna berjalannya konsep industri pariwisata berkelanjutan tanpa mengesampingkan nilai-nilai sosial budaya, kelestarian lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Abstract: Thanks to the passionate dedication of the villagers over the past three years, the village of 323,159 hectares has been transformed into a tourist village which is popular with tourists. Village changes began with efforts to improve clean water management in 2015 using the concept of a tourist village. The local people responded positively, and started to open trading businesses such as cafes with views of the rice fields and hills around the village. Unfortunately, the development of this village is not accompanied by concern for the environment, because the people involved tend to be oriented towards financial factors only, so that other efforts are needed to maintain local wisdom so that the authenticity of the village does not fade. According to the local village head, there needs to be efforts to develop nature conservation and so on, of course to maintain the original values of the village. The preservation of Pujon Kidul Village needs special attention in order to maintain environmental factors as the main supporting capacity of tourism and to maintain the authenticity of the village both in the form of local wisdom and others, therefore conservation activities need to be carried out as an effort to conserve natural resources, as an addition to economic value. , as well as maintaining the value of local local wisdom. The research objective is to develop and improve community-based conservation models, the research will be carried out in 2020. The research method uses qualitative research with a case study approach. The research subjects were determined purposively. Data collection techniques were interview, observation, and documentation. Interactive data analysis techniques. The research results show that the community-based conservation model in a tourist village is still very difficult to implement, considering the various impacts arising from the establishment of the tourism industry on society such as social, ecological, as well as economic impacts, only economic impacts are of more concern to the community. While other impacts such as social and ecological impacts are less of a concern, for that legitimacy support as well as social institutions need to be further strengthened in order to run the concept of a sustainable tourism industry without neglecting socio-cultural values, environmental sustainability and also community welfare. Kata kunci: Konservasi Berbasis Masyarakat, Desa Wisata
ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU Mahmud Mahmud; Irawanto Irawanto
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.1906

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu. Pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif, data penelitian diperoleh dari sumber informasi dan sumber informasi kunci, melalui wawancara, hasil pengamatan, dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang telah direduksi, laku dilakukan penyajian dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pegawai berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu, namun masih terdapat kendala sehingga pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Kondisi ini terjadi karena  keterbatasan sarana dan jumlah petugas, serta beban tugas  yang harus dilakukan secara bersama, serta adanya tugas ke luar  kota  atau mengikuti rapat, sehingga pekerjaan menjadi tertunda. (2) Pegawai berusaha menyesuaikan jam kerja yang telah ditentukan, dan apabila tidak disiplin maka diberikan sanksi administratif berupa potongan tunjangan dan sanksi berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. (3) Pegawai berusaha menunjukkan kinerjanya dalam bekerja.  (4) Kerjasama antar pimpinan dan bawahan dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. (5) Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan latar belakang pendidikan dan absensi yang seharusnya juga berdasarkan kinerja setiap Aparatur Sipil Negara.Abstract: The purpose of this study was to analyze the performance of the State Civil Servants of the Haj and Umrah Organizing Section of the Ministry of Religion of Tanah Bumbu Regency. The research approach is descriptive qualitative, research data is obtained from information sources and key information sources, through interviews, observations, and documentation. The research data that has been reduced, is then performed by presenting and drawing conclusions. The results showed that (1) Employees tried to complete assignments on time, but there were still obstacles so that the work was not completed on time. This condition occurs due to limited facilities and the number of officers, as well as the burden of tasks that must be carried out jointly, as well as the presence of assignments out of town or attending meetings, so that work is delayed. (2) Employees try to adjust the working hours that have been determined, and if they are not disciplined they will be given administrative sanctions in the form of allowances and sanctions based on Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. (3) Employees try to show their performance at work. (4) Cooperation between leaders and subordinates is carried out to complete work more quickly. (5) Payment of performance allowances based on educational background and attendance which should also be based on the performance of each State Civil Apparatus.  
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BADAN KEUANGAN DAERAH Noora Fithriana; Moses Irwanto; Sugeng Rusmiwari
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1784

Abstract

Tujuan penelitian mengetahui pelayanan prima PBB. Penelitian berlokasi di Kantor Badan Keuangan Daerah di Kota Batu. Penelitian ini mengumpulkan data primer dengan mewawancarai informan, mengamati pelayanan pajak dan mendokumentasikannya. Informan penelitian adalah pegawai dan wajib pajak Badan Keuangan Daerah. Penelitian ini juga mendapatkan data sekunder dari Badan Keuangan Daerah. Data penelitian telah dianalisis dengan mereduksi, menyajikan, memverifikasi dan menarik kesimpulan. Untuk mengetahui pelayanan prima PBB pada Badan Keuangan Daerah digunakan “konsep A 6”. Hasilnya, diketahui bahwa Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan pelayanan PBB dengan prima. Petugas PBB melayani dengan sikap (Attitude) ramah dan sabar. Perhatian (Attention) diberikan dalam bentuk mendengar dan memproses keluhan dan keberatan dari wajib pajak. Pelayanan dilakukan dengan tindakan (Action) cepat, tepat dan interaktif. Kemampuan (Ability) petugas bersesuaian dengan bidang tugas dan fungsi. Penampilan (Appearance) fisik petugas pelayanan ditunjukkan dengan berseragam rapi, sedangkan penampilan non-fisik dengan tutur kata sopan dan berwibawa. Tanggungjawab (Accountability) pelayanan ditunjukkan dengan menyediakan stan pembayaran, layanan informasi dan menyelesaikan kebutuhan wajib pajaknya. Guna mewujudkan pelayanan prima PBB, perlu kiranya Badan Keuangan Daerah Kota Batu meningkatkan sikap dan tanggungjawab petugasnya.Abstract: The purpose of research found out an excellent service of land and building tax. The research located in the office of City Local Finance Agency of Batu. This research collected primary data by interviewing the informants, observing the service of land and building tax, and documenting it. The research informants were staffs and taxpayers at City Local Finance Agency of Batu. This research got also secondary data from the City Local Finance Agency of Batu. The data were analyzed by reduction, displaying the data, verification, and drawn a conclusion. “A 6 concept” was used to find an excellent service of the land and building tax at City Local Finance Agency of Batu. The results found that City Local Finance Agency of Batu was doing excellently the land and building tax service. The tax staffs served with their patient and friendly attitude. The Agency gave attention by listening and processing the taxpayers’ complaints and objections. The Agency served by a quick, precise and interactive action. The staffs’ ability was consistent with their tasks and functions. The tax staffs showed their physical appearance by wearing neat uniform, while non-physically by influencing and speaking polite words. The Agency provided a booth to pay and serve, and completed the taxpayers’ needs as their service accountability. In order to meet the excellently service of land and building tax, the Agency needs to improve the attitude and accountability of their staffs. 
EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DIFABEL DAKSA DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG Urvi Nurjanah; Dadan Kurniansyah; Evi Priyanti
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2020

Abstract

Abstrak Latar belakang masalah yaitu Kurang efektifnya pelatihan yang diberikan bagi para Difabel Daksa, Kurangnya lapangan pekerjaan untuk para Difabel Daksasetelah mengikuti pelatihan keterampilan di dinas sosial Kabupaten Karawang, Kurangnya kesejahteraan bagi para Difabel Daksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep produksi, efisiensi, kepuasan masyarakat, adaptasi, dan perkembangan. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui prosedur observasi dengan cara turun langsung ke lapangan, wawancara dengan cara wawancara berhadap-hadapan dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kaum  tunadaksa yang mengikuti pelatihan di Dinas Sosial Kabupaten Karawang, studi dokumen dan visual dengan cara mengumpulkan dokumen kantor serta melakukan foto bersama aparatur dinas dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu : Untuk konsep hasil disini masyarakat banyak mengharapkan mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak setelah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh dinas sosial, Untuk konsep efesiensi terbilang kurang efisien karena hanya diberikan waktu 4 hari pelatihan keterampilan dari kurun waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum menguasai bidang pelatihan yang diberikan, Untuk konsep kepuasan masyarakat terbilang tidak memuaskan karena masih terdapat keluhan diantaranya tidak adanya lapangan pekerjaan dan tidak diberikan modal untuk usaha sehingga menghambat potensi diri kaum difabel yang mengikuti pelatihan, Untuk konsep adaptasi dalam program pelatihan keterampilan kaum difabel daksa berjalan dengan baik dan tidak adanya rasa canggung antara satu sama lain sehingga membuat mereka bisa berbaur dengan semua orang yang mengikuti pelatihan, Untuk konsep perkembangan pelatihan terbilang berjalan lancar saja tidak ada kendala apapun, yang dimana peserta pelatihan mengikuti instruksi dan arahan yang diberikan oleh aparat dinas. Oleh karena itu aparatur dinas sosial sangat memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan keterampilan untuk memajukan hak-hak hidup kaum Difabel Daksa. Background of the problem is less effective training given to the disabled Daksa, lack of employment for the disabled Daksa after attending skills training in the social service of the district of Karawang, lack of welfare for the disabled Daksa. This research aims to know and analyze carrying the production, efficiency, satisfaction of the community, its sole, and development. Method e qualitative descriptive research with data collection techniques through observation procedures by going down directly to the field, interview by way of interview face face with the head of technical implementation Unit Dinas (UPTD) and the people who participated in training in the social service of the District of Karawang, study documents and visuals by collecting Office documents and taking photographs with service apparatur and community. The results of this research are:For the concept of results here many people expect to get a decent job after following the training provided by the social service, for the concept of efficiency is considered less efficient because it only given 4 days skills training from the period that has been determined by 3 months. So there are still many people who have not mastered the training field given, for the concept of public satisfaction is not satisfactory because there are still complaints among the absence of jobs and not given the capital for efforts to impede the potential of the disabled people who participated in the training, for the concept of adaptation in the Skills training program disable Daksa, and the absence of awkward taste between each other so , For the concept of development of training is quite smooth, no constraints whatsoever, in which the trainees follow the instruction and instructions given by the official. Therefore, social service apparatus has an important role in providing skills training to advance the living rights of Daksa disabilities.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI INOVASI PROGRAM O-RANGER DI PT. POS PERSERO KOTA MALANG) Nella Faulina RF; Willy Tri Hardianto; Annisa Purwatiningsih
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1908

Abstract

O-Ranger adalah program PT. Pos untuk mempermudah para pelanggan jasa pos dalam mengirim barang. Sistem kerja O-Ranger yaitu dengan mengambil barang langsung ke tempat pelanggan/customer. Penelitian ini akan melihat seberapa puas pelanggan kantor pos terhadap layanan yang diberikan oleh O-Ranger pick up Kota Malang. Tujuan penelitian ini guna mengetahui kualitas dari pelayanan O-Ranger PT. Pos Persero Kota Malang dan mengetahui bagaimana Good Corporate Governance dijalankan dalam program O-Ranger di PT. Pos Persero Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yaitu menggunakan snowball sampling yang mana informan pada penelitian ini adalah marketing dari kantor pos kota Malang, tiga orang O-Ranger dan sepuluh orang pelanggan dari O-Ranger. Sumber data primer adalah pelanggan O-Ranger  dan sumber data sekunder adalah pengamatan pada lokasi penelitian secara langsung. Triangulasi data adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Analisa data menggunakan teori dari Miles, Huberman dan Saldana dengan cara: penyeleksian data atau kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik, dimana pelayanan yang diberikan oleh O-Ranger Kota Malang telah menunjukkan hasil yang baik. Dapat kita lihat dalam dimensi yang ada pada setiap indikator seperti tangible, realibility, responsiviness, assurance juga emphaty menunjukkan respon yang positif dari pengguna jasa O-Ranger PT. Pos Persero telah menyusun pedoman etika bisnis dan tata perilaku (Code Of Conduct). Pedoman ini mengatur tentang etika dalam berbisnis dan berperilaku bagi para insan Pos dan semua yang terlibat didalamnya. Hal ini membuktikan bahwa PT. Pos telah melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik. Abstract: O-Ranger is a PT. Pos program to facilitate postal service customers in sending goods. O-Ranger work system that is by taking goods directly to the customer / customer. This study will look at how satisfied the post office customers are with the services provided by the Malang City O-Ranger pick-up. The purpose of this study was to determine the quality of the O-Ranger service of PT Pos Persero Malang City and to find out how Good Corporate Governance was implemented in the O-Ranger program at PT. Pos Persero Malang City. This study used descriptive qualitative method. The technique of determining informants is using snowball sampling, where the informants in this study are marketing from the Malang post office, three O-Ranger and ten customers from O-Ranger. Primary data sources are O-Ranger customers and secondary data sources are observations at research sites directly. Data triangulation is a technique used in data collection. Data analysis uses theories from Miles, Huberman and Saldana by: selecting data or condensing data, presenting data, and drawing conclusions or verifying data. This research shows good results, where the services provided by O-Ranger Malang have shown good results. We can see in the dimensions that exist in each indicator such as Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance as well as Emphaty shows a positive response from O-Ranger service users. PT Pos Persero has compiled a code of business ethics and code of conduct. This guideline regulates ethics in doing business and behavior for the people of the Post and all those involved in it. This proves that PT. Pos Indonesia has implemented Good Corporate Governance (GCG) very well.Keywords: Service; Good Corporate Governance; Customer Satisfaction
RATIONALITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CONTRA WAR (CONTRACEPTIVE FOR WOMEN AT RISK) DALAM UPAYA MENINGKATKAN CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR BERISIKO TINGGI (PUS RISTI) Sugeng Rusmiwari; Ayu Ambar Pratiwi; Firman Firdausi
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.1948

Abstract

Membangun rasio dalam pelaksanaan pengambilan keputusan program Kebijakan Contra War (Contraceptive For Women At Risk) dalam menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi menuju hidup bahagia, merupakan salah satu demensi tujuan dari MDG’s (Millenium Development Goals, hal tersebut berkenaan dengan upaya Pemerintah Kabupatan Malang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Malang dengan menerbitkan program Contra War,  dengan cakupan mengacu pada Edward III meliputi: komunikasi, sumber daya, disposition, serta struktur birokrasi, dengan sasaran pada Pasangan Usia Subur Berisiko Tinggi (PUS RISTI) dalam program KB, Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, teknik penentuan informan menggunakan Purposive Sampling, nara sumber adalah yang faham atas masalah tersebut meliputi: Kepala Desa, Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKD) dan SUB PPKBD serta obyek Contra  War sendri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Rasionalisme Implementasi Program Contra War di Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pengesahan data dilakukan dengan Triangulasi Teknik, Hasilnya Implementasi Program Contra War oleh implementator dalam mengadvokasi hingga sampai pada desisi memiliki derajad akuntable hingga pada new bouded rationality, hal ini didukung oleh hasil akhir bahwa program contra war bukan hanya untuk menjawab fenomena masalah kematian ibu dan bayi, namun capaian hingga dapat meningkatkan cakupan PUS RISTI dalam mengikuti KB dengan penapisan reproduksi pada wanita usia subur resiko tinggi, meskipun dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas.Reducing maternal and infant mortality is one ofthe goals of the MDG’s (Millennium Development Goals), the malang regency population and family planning control office issued a contraceptive for women at risk program, with the aim of reducing maternal and infant mortality rates and increasing coverage high risk fertile age couple (PUS RISTI) in participating in KB, this study uses qualitative research methods, the technique of determining informant using purposive sampling, and the sources in this study are the village head, PPKBD and SUB PPKBD. The purpose of this study was to determine the implementation of the contra war (contraceptive for women at risk) program in Gadingkulon Village, Dau District, Malang Regency. The analysis in this study uses a theoretical approach to the model of policy implementation by Edward III with the perspective of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the analysis obtained a conclusion that in Gadingkulon Village Dau District Malang Regency in implementing the contra war program is going well, seen from the commitment of the implementer or implementer in carrying out their duties and responsibilities, this program is very helpful in overcoming the problem of maternal and infant mortality and increasing the coverage of couples high risk fertile age (PUS RISTI) in participating in family planning by reproduction screening in women of high risk fertile age.
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI ERA TRANSISI NEW NORMAL Abd. Rohman; Dewi Citra Larasati
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1952

Abstract

Abstrak: Perubahan  nomenklatur Badan Pelayanan Pajak Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang di awal tahun 2020, menyebabkan bertambahnya beban kerja yang harus dijalankan. Begitu pula saat pandemi covid-19 muncul membuat Bapenda harus baradaptasi dengan tatanan normal baru. Dimana Bapenda harus memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kota malang telah menjalankan standart pelayanan dengan menggunakan protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah pegawai yang bertugas di loket pelayanan, mengalihkan pelayanan pelaporan serta konsultasi pajak melalui online, masyarakat dibebaskan dari biaya dalam mengakses pelayanan, menyediakan informasi produk layanan dalam bentuk buku atau menanyakan langsung kepada petugas yang ada di ruang tunggu, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai protokol kesehatan serta menempatkan petugas di lokat pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah kesadaran wajib pajak yang membutuhkan pelayanan untuk mematuhi protokol kesehatan.Kata Kunci: Standart Pelayanan; Manajemen Pelayanan; New NormalAbstract: Changing the nomenclature of the Regional Tax Service Agency to become the Regional Revenue Agencies of Malang City in early 2020 caused increasing in the workload that must be carried out. So as, when the Covid-19 pandemic emerged, Bapenda had to adapt to the new normal order. Bapenda must provide the best service while adhering to existing health protocols. Researchers used a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data validity used source triangulation. The results showed that Bapenda of Malang City had implemented service standards by using health protocols. Efforts are being made to reduce the number of employees on duty at service counters, divert reporting services and tax consultation via online, the public is exempted from fees in accessing services, providing service product information in book form or asking directly to officers in the waiting room, fulfillment service facilities and infrastructure according to health protocols and placing officers at service locations according to their competencies. Meanwhile, the obstacle faced is the awareness of taxpayers who need services to comply with health protocols.Keywords: Service Standards; Service Management; New Normal
KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIMASA PANDEMI COVID – 19 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN Mustafa Kamal; Annisa Purwatiningsih; Asih Widi Lestari
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2071

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan inovasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Kebijakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada aspek pelayanan publik, inovasi pelayanan, dokumen kependudukan dan output pelayanan bagi masyarakat. Di era digitalisasi telah dilakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan era serba teknologi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online ( dalam jaringan). Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Keabsahan data diperoleh setelah pengambilan data primer dan data sekunder secara sistematis dari informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode purposive sampling dan analisis data kualitatif induktif untuk menarik kesimpulan yang kredibel Penerapan kebijakan inovasi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan menunjukkan kualitas pelayanan prima pada percepatan proses dokumen kependudukan yaitu kepuasan masyarakat dengan mudah, cepat. , pelayanan yang efisien dan efektif, perlakuan birokrasi yang jujur untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang profesional, produktif, inovatif dan akuntabel. Masyarakat dengan mudah, cepat, efektif, memperoleh dokumen kependudukan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perbankan, keimigrasian. This study aims to analyze the public service innovation policy at the Department of Population and Civil Registration of Pasuruan Regency. Population administration service innovation policies in the aspects of public services, service innovation, population documents and output of services for the community. In the era of digitalization, adjustments have been made in implementing services for the community with the needs of the all-technological era as stated in the Regulation of the Minister of Home State of the Republic Indonesia Number 7 of 2019 concerning online population administration services (in network). This research uses descriptive qualitative. The validity of the data obtained after taking primary data and secondary data systematically from the informants during in-depth interviews, observation, and documentation. Purposive sampling method and inductive qualitative data analysis to draw credible conclusions.The implementation of service innovation policies at the Department of Population and Civil Registration of Pasuruan Regency shows excellent service quality at the acceleration of the population document process, namely community satisfaction with easy, fast, efficient and effective services, honest treatment of bureaucracy to create productive, innovative and accountable professional government performance. Society easily, quickly, effectively, to obtain population documents for the purposes of education, health, employment, banking, immigration.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MENUJU SMART CITY MADANI DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU Niken Putri Salsabila; Mayarni Mayarni
REFORMASI Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i2.2596

Abstract

Pada dewasa ini, zaman digitalisasi sangat diperlukan bagi pemerintah terutama dalam hal pelayanan publik. Kota Pekanbaru untuk mewujudkan smart city madani mengharuskan pemerintah untuk menciptakan inovasi pada bidang pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu kecamatan yang telah menciptakan inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi di zaman digitalisasi ini. Program pelayanan tersebut berupa Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU), Elektronik menyapa (E-SAPA), Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW), Pelayanan antar-jemput, dan Orang tua Asuh. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori inovasi Rogers berrdasarkan pada lima indikator yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan coba, dan kemudahan diamati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini adalah inovasi pelayanan publik belum berjalan secara maksimal tetapi sudah menjadikan pelayanan menjadi efektif dan efisien Abstract: Today, the age of digitalization is indispensable for the government, especially in terms of public services. Pekanbaru city to realize smart city madani requires the government to create innovations in the field of public services in order to provide services that are transparent, accountable and accessible to the entire community. Bukit Raya subdistrict is one of the sub-districts that has created public service innovations by utilizing technology in this digitalization era. The service program is in the form of Integrated Service System (SIPADU), Electronic greeting (E-SAPA), Community Empowerment Development Based on Rukun Warga (PMBRW), Shuttle Service, and Foster Parents. This research aims to find out how public service innovations exist in Bukit Raya Subdistrict pekanbaru city.This study uses Rogers' theory of innovation through five indicators namely relative advantage, compability, complexity, triability, and observability. The research method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interview, and documentation. The results of the research show that public service innovation has not been running to the maximum but has made the service effective and efficient