cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 17   18   19   20   21 
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU 2019 Sukma Umbara Tirta Firdaus; Syaiful Anam
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1915

Abstract

Artikel ini memaparkan data-data tentang kinerja Bawaslu Kabupaten Pamekasan dalam menangani pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan. Merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif-kualitatif. Teknik sampling yang dilakukan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pamekasan memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran dari dua sumber. Pertama, pelanggaran yang bersifat temuan, yaitu pelanggaran Pemilu yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan beserta jajarannya. Kedua, pelanggaran yang bersifat laporan, yaitu dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan jajarannya. Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan. Pertama, ditertibkannya setiap APK melanggar di berbagai titik, mulai ukuran terkecil yang dipaku di pohon hingga ukuran terbesar yang dipasang Billboard berbayar. Kedua, semua temuan dan laporan ditangani secara professional berdasarkan aturan dan prosedur yang ada. Juga telah dilibatkannya rakyat Kabupaten Pamekasan secara aktif untuk ikut mengawasi setiap tahapan Pemilu 2019. Banyaknya laporan masyarakat (22 laporan) yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Pamekasan, menunjukkan bahwa keterlibatan rakyat di Kabupaten Pamekasan sudah cukup bagus bersama-sama Bawaslu Kabupaten Pamekasan menciptakan keadilan Pemilu di Kabupaten Pamekasan.This article presents data on the performance of the Bawaslu Pamekasan Regency in handling violations of the 2019 Election in Pamekasan Regency. Qualitative research with a descriptive-qualitative approach. The sampling technique used was purposive sampling. The result showed that in handling election violations, Bawaslu Pamekasan Regency had the authority to follow up on violations from two sources. First, violations which are findings, namely election violations were found based on the results of supervision of the Bawaslu Pamekasan Regency and its staff. Second, reporting violations, namely alleged election violations reported by the public to the Bawaslu Pamekasan Regency and its staff. Bawaslu Pamekasan Regency had brought justice in the implementation of the 2019 Election in Pamekasan Regency. First, it disciplines each APK to break at various points, from the smallest size nailed to a tree to the largest size installed by a paid Billboard. Second, all findings and reports are handled professionally based on existing rules and procedures. The people of Pamekasan Regency are also actively involved in overseeing every stage of the 2019 elections. The large number of community reports (22 reports) that came to the Bawaslu of Pamekasan Regency, showed that community involvement in Pamekasan District was quite good together with the Bawaslu of Pamekasan Regency creating Election Justice in Pamekasan Regency.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL MENEGAH (UMKM) PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU Nurhaeni Jaya; Cahyo Sasmito; Roro Merry Wulandari
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2253

Abstract

AbstrakHambatan dalam pengembangan UMKM bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain atau antar perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Salah satu permasalahan pelaku UMKM di Kota Batu adalah pemasaran hasil produksi, masih ada pelaku usaha yang tidak memiliki izin dari BPOM, banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki mesin-mesin yang berteknologi tinggi salah satunya ialah mesin packing. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Keputusan (Liberary Research). Sember data berupa data primer dan data sekunder. Fokus dalam penelitan ini ialah “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kota Batu”. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah keputusan (liberairy research) dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah informasi yang telah dikumpulkan kedalam unit-unit anlisis. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam konteks komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi, dan Struktur organisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sudah cukup Baik. Dalam hal sudah cukup baik. Dalam mengimplementasikan program pemberdayaan memiliki faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhu keberlangsungan pengimplementsikan program tersebut. MSMEs in Batu is facing several problems such as product marketing, the lack of packing machines, and BPOM license. The purpose of this study was to determine the implementation of community empowerment programs through the UMKM and to identify the supporting and hindering factors for the implementation of the program.This research is literature research. Data sources are in the form of secondary data. The research focus was the implementation of community empowerment through the UMKM Program at Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. The data collection methods were literature (library research) and documentation. While the data in the form of information that has been collected were analyzed into analysis units. The validity of the data was through external and internal critical analysis. The result showed that the implementation of this program is quite good from the aspect of communication, resource availability, disposition, and organizational structure. But, there are still some supporting and inhibiting factors that affect the program.
EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATU Dekki Umamur Ra'is; Dody Setyawan; Yordanus Dimus
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1910

Abstract

Keberhasilan pembangunan negara tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga ditentukan oleh proses perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan menyeluruh (komprehensif). Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam pembangunan. Keberhasilan perencanaan, salah satunya diukur dari efektifitasnya. Ada empat indikator efektivitas,  yaitu Ketepatan Waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan, dan Ketepatan Sasaran. Penelitian in menggunakan pendekatan kualitatif dengan penentuan informan menggunakan metode snowball sampling dan analisa data menggunakan triangulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah di Kota Batu sudah efektif. Walaupun begitu, masih ada beberapa faktor penghambat yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Batu,  yaitu program kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMD atau visi-misi kepala daerah, sistem ditingkat lokal pemerintahan daerah yang belum tersinkronisasi secara maksimal, sehingga proses input data masih perlu berulang-ulang. Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi antar OPD. Oleh sebab itu diperlukan konsistensi dari semua elemen yang terlibat dalam perencanaan. Komitmen dari kepala daerah, kepala OPD dan elemen lain yang terlibat dalam proses perencanaan harus diperkuat.The quality of a country's growth is decided not just by the availability of plentiful natural resources but also by a formal, tangible and rigorous method of development planning. Planning for construction plays a very pragmatic and vitally significant position in planning. Planning performance, in which one is calculated by its effectiveness. There are 4 efficacy metrics, that' Timeliness, Accuracy in costs, Accuracy in Setting Goals, and Accuracy of Targets. There are four effectiveness measures, which is timeliness, expense accuracy, objective setting accuracy, and aim accuracy. This research uses a qualitative methodology and the snowball sampling process to pick the informant and use triangulation as interpretation of the results. The results showed that regional development planning in Batu had been effective. Even so, there are still some inhibiting factors that must be considered by the local government, the program of activities that are not in accordance with the RPJMD or the vision and mission of the regional head, the system at the local level of the local government that has not been synchronized maximally, so the data input process still needs be repeated. Another factor is the lack of coordination among the OPD. It requires continuity with all the components involved in preparation. Commitments will be reinforced from department leaders, manager level and other aspects participating in the planning phase.Key Words: Effectiveness; Planning; Development; Regional; Government; Governance
POLITISASI ISU PRIBUMI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017 DI MEDIA SOSIAL Tri Oka Putra Laksana; Ridho Al-Hamdi; Adibah Dhivani Gusmi
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1870

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang politisasi isu pribumi yang dilakukan oleh kubu Ahok dan Anies pada Pilgub Jakarta 2017 di media sosial (medsos). Politisasi diukur dengan tiga indikator: isu/ kepentingan, agenda politik, dan partisipasi. Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, facebook menjadi sumber utama untuk melihat prakter politisasi dari kedua kubu di medsos. Temuan penelitian ini menunjukkan tiga hal. Pada indikator pertama, kubu Ahok mengangkat isu Pilkada damai, Jakarta milik semua, dan keadilan untuk Ahok. Sementara kubu Anies menonjolkan isu pemimpin Muslim santun dan reklamasi pantai. Pada indikator kedua, kubu Ahok dan kubu Anies melakukan kampanye melalui konten yang menarik. Pada indikator ketiga, partisipasi yang dilakukan masyarakat adalah memberikan respon pada postingan akun medsos berupa like, share, dan komentar. Dari ketiga indikator terserbut, isu/kepentingan merupakan indikator paling dominan yang menyebabkan terjadinya politisasi isu pribumi pada Pilkada Jakarta 2017 di medsos.This paper examines the politicization of indigenous issues both of Ahok and Anies factions in the 2017 Jakarta gubernatorial election on social media. The politicization is measured by a threefold indicator: issues/interests, political agenda, and participation. Methodologically, this paper uses qualitative research by applying case study. For data-gathering, Facebook is the primary source to investigate the politicization of both factions on social media. The finding demonstrates three things. First, Ahok faction offers the peaceful election, Jakarta belongs to all and the justice for Ahok. Meanwhile, Anis faction proposes the issues of Muslim leaders and reclamation. Second, both factions fight to campaign through social media to attract society’s belief. Third, the participation conducted by society is responding to both factions’ social media accounts with their like, share, and comments. Among those three indicators, the issue/interest is the dominant indicator causing the politicization of indigenous issues in the 2017 Jakarta Gubernatorial election on social media. 
MENJELASKAN RELASI ANTARA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN KORUPSI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DI KOTA MALANG Fathur Rahman
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2155

Abstract

Artikel ini menjelaskan relasi antara kualitas pelayanan publik dengan korupsi dan keterlibatan masyarakat sipil di Kota Malang. Tulisan ini tersusun melalui studi pustaka, dokumentasi dan wawancara terbatas karena ada penyebaran Covid-19. Jelas, bahwa kualitas pelayanan publik yang baik di Pemerintahan Kota Malang dipengaruhi oleh sistem administrasi atau Standart Operating Procedure (SOP), tingkat pengetahuan dan sikap profesional dari Aparatur Sipil Negara (ASN), keberadaan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi yang terjadi di Kota Malang bermula dengan terjadinya mal-administrasi dalam urusan pelayanan publik dan tidak berfungsinya peran ideal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Malang.    This article explains the relationship between the quality of public services and corruption and the involvement of civil society in Malang City. This paper was structured through literature study, documentation and limited interviews due to the spread of Covid-19. It is clear, that the quality of good public services in Malang City Government is influenced by the administration system or Standard Operating Procedure (SOP), the level of knowledge and professional attitudes of the State Civil Apparatus (ASN), the existence of civil society in government administration. Corruption that occurs in Malang City begins with the occurrence of mal-administration in matters of public services and the dysfunction of the ideal role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Malang City.  
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN Firdaus Firdaus; Irawanto Irawanto
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1907

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme, alur pengelolaan pengaduan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat. Pendekatan penelitan dilakukan dengan deskriftif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari sumber informasi dan sumber informasi kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan  wawancara, observasi dan dokumentasi, data hasil penelitian dianalisa dengan langkah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme dan alur pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan Permen PAN RB No. 24/2014. Kedua, Ada 2 (dua) faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat yaitu; a) faktor internal, yaitu kurangnya jumlah orang dan kompetensi petugas b) faktor eksternal yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat karena kurangnya sosialisasi terkait materi aduan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dinas ini.This study aims to analyze the mechanisms, flow of complaints management and identify the obstacles faced in managing public service complaints. The research approach was carried out with a qualitative descriptive approach. Research data were obtained from sources of information and key sources of information. The technique of collecting data was carried out by observation, interviews and documentation, the research data were analyzed using data reduction, data presentation and conclusion / verification. The results showed that the complaint mechanism and flow at the Banjarmasin Investment Agency and One Stop Integrated Service were not in accordance with the PAN RB Regulation No. 24/2014. Second, there are 2 (two) factors that become obstacles in the management of public service complaints, namely; a) internal factors, namely the lack of the number of people and the competence of officers b) external factors, namely the lack of public knowledge due to the lack of socialization regarding complaint material that is not in accordance with the duties and functions of this agency.Keywords: Management; Public Services; Community Complaints
PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA KOTA PEKANBARU TERKAIT DUKUNGAN PRESIDEN DALAM PENGESAHAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2019 Adlin Adlin; Jhoni Fernando Siregar
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2191

Abstract

Abstrak Adanya pengesahan revisi UU KPK membuat masyarakat dan mahasiswa beranggapan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk melemahkan KPK selaku independen dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, mahasiswa seluruh Indonesia juga mahasiswa Kota Pekanbaru melakukan berbagai aksi untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut. Namun, pasca pengesahan revisi rancangan undang-undang KPK tersebut tidak membuat mahasiswa Kota Pekanbaru untuk terus melakukan aksi lebih banyak untuk menekan presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan pengesahan revisi undang-undang KPK tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi mahasiswa Kota Pekanbaru dalam konsep Partisipasi Politik berdasarkan 4 kriteria yang diberikan oleh Paige dan untuk mengetahui faktor penyebab menrunnya frekuensi aksi demonstrasi mahasiswa Kota Pekanbaru pasca pengesahan Revisi UU KPK Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Kota Pekanbaru berada pada posisi “radikal militan” pada 4 kriteria yang diberikan oleh Paige dan faktor penyebab menurunnya aksi di antaranya adalah perubahan strategi ke judicial review, adanya masalah internal organisasi, dan adanya intervensi dari pihak mengaku intel. The ratification of the revision of the KPK Law makes the public and students think that there are efforts made by the Joko Widodo government to weaken the KPK as an independent in an effort to prevent and tackle corruption. Therefore, students from all over Indonesia as well as students from Pekanbaru City took various actions to reject this government policy. However, after the ratification of the revision of the KPK law draft did not make Pekanbaru City students continue to take more action to pressure the president to issue a Perppu to cancel the ratification of the KPK law revision. This study aims to determine the position of Pekanbaru City students in the concept of Political Participation based on the 4 criteria given by Paige and to determine the factors causing the decrease in the frequency of student demonstrations in Pekanbaru City after the ratification of the 2019 KPK Law Revision. This study uses a mixed approach between quantitative and qualitative. The results of this study indicate that Pekanbaru City students are in a “radical militant” position on the 4 criteria given by Paige and the factors causing the decline in action include a change in strategy to a judicial review, an internal organizational problem, and an intervention from parties claiming to be intelligence.
KAJIAN KEBIJAKAN MODAL SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAMBANG PADA MASYARAKAT PESISIR Fitriansyah Fitriansyah
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1956

Abstract

Social conflicts always occur because of interests in people's lives. Likewise, what happens to coastal communities as a result of negative excesses in carrying out mining activities, so that this environmental condition is not managed wisely and can cause conflicts that are detrimental to the parties concerned. This writing aims to analyze and examine the application of social capital as a policy in resolving conflicts. Qualitative descriptive method, which examines some literature related to the handling of social conflicts, one of which is developing the existing social capital in society. Reference to social capital developed by the government through the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia as a policy in resolving social conflicts, with the assumption that social capital can generate collective consensus in society to answer problems that lead to social conflict. The conclusion of this conclusion shows that, the development of social capital through social harmony programs are functionally not fully utilized, because of the various connecting services. So that we need the right solutions and strategies in developing these policies.
EFEK DOMINO PASCA DIBANGKITKANNYA KESULTANAN KUTAI KARTANEGERA ING MARTADIPURA Fadli Afriandi; Fachriza Ariyadi
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1919

Abstract

Tulisan ini adalah kajian politik identitas yang bertujuan untuk melihat efek domino yang terjadi ketika rezim pemerintahan di tingkat lokal membangkitkan kembali lembaga formal yang dulu pernah hadir di daerah tersebut. Tulisan ini mengajukan tesis utama bahwa identitas dibangkitkan sebagai alat bagi penguasa dalam merebut, mempertahankan, dan menunjukkan kekuasaan. Lembaga formal yang dihidupkan kembali adalah Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibubarkan akibat diberlakukannya Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kulturalisme dengan pandangan instrumentalisme menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rezim membangkitkan kesultanan adalah untuk mendukung proses elektoral dalam pemilihan kepala daerah. Namun tujuan itu tidak tercapai karena Kesultanan Kutai Kartanegara mendukung kerabat kesultanan yang juga ikut dalam proses elektoral tersebut.  Dengan keadaan seperti itu terjadi pergesekan antara rezim pemerintah Kutai Kartanegara dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Akibatnya hajatan tahunan kesultanan (Festival Erau) selama tiga tahun (2004-2006) terhenti karena ketergantungan anggaran pihak kesultanan dengan pemerintah.This paper is a study of identity politics that aims to see the domino effect that occurs when government regimes at the local level revive formal institutions that were once present in the area. This paper proposes the main thesis that primordial identity is raised as a tool for rulers to seize, defend, and show power. The formal institution that was revived was the Kutai Kartanegara Sultanate, which once existed as a state institution and was dissolved due to the enactment of Emergency Law No. 3 of 1953 and Law No. 27 of 1959 concerning the formation of second-level regions in Kalimantan. This paper uses the approach of culturalism with an instrumentalist view that uses qualitative methods and data collection techniques through literature study. The results of this study indicate that the regime arousing the empire was to support the electoral process in regional elections. However, that goal was not achieved because the Sultanate of Kutai Kartanegara supported the Sultanate's relatives who also participated in the electoral process. Under such circumstances there was a friction between the government regime of Kutai Kartanegara and the Sultanate of Kutai Kartanegara. As a result, the annual celebration of the empire (Erau Festival) for three years (2004-2006) was stopped due to the dependence of the Sultanate's budget on the government.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA TANGERANG Riska Sarofah; Mega Dewi Arlina Wati; Yusuf Fadli
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2095

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintahan daerah yang dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB ini diterapkan untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan ini adalah Kota Tangerang. PSBB terebut sudah memasuki 5 tahap. Masalah yang di hadapi oleh pemerintah adalah masyarakat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan yang harus wajib di jalani di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa stakeholders untuk mendapatkan informasi terkait implementasi PSBB dan outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan PSBB di Kota Tangerang.This study aims to explain the implementation of health quarantine in Indonesia carried out by the regional government known as Large-Scale Social Restrictions. This PSBB is applied to prevent the spread of Coronavirus (Covid-19). One area that implements this policy is the City of Tangerang. The PSBB has entered 5 stages. The problem faced by the government is that many people ignore the health protocols that must be mandatory to live in the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Researchers conducted in-depth interviews with several stakeholders to obtain information related to the implementation of PSBB and the outcome resulting from the implementation of PSBB in Tangerang City.

Page 19 of 36 | Total Record : 353

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue