Garuda - Garba Rujukan Digital

FENOMENA MONEY POLITICS DAN PEMBUKTIAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF (TSM) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2020 Meri Carolina Siregar; Tabah Maryanah
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.1461

Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu kembali diwarnai praktek politik jual beli suara atau yang lebih dikenal dengan politik transaksional (money politics). Politik uang atau politik transaksional pada pemilihan Kepala Daerah yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa banyak indikasi terjadi politik uang namun pembuktiannya sulit memenuhi kriteria TSM. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa referensi saintifik dari sumber fundamental dan sumber kedua dengan wawancara terstruktur dan penelaahan artikel yang berkaitan misalnya; buku, makalah, jurnal, dan ulasan pers cetak maupun online berkenaan ritme TSM serta fenomenanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi dan pengawasan dalam pilkada turut membuka berkembangnya politik uang. Juga faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perlu penegakkan sanksi yang lebih tegas dari Bawasalu, sentra Gakumdu, revisi regulasi terkait TSM, serta pendidikan politik pemilih oleh seluruh stakeholder. Kata Kunci: Pilkada, Politik Uang, Pembuktian TSM.

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA DIGITAL DI KABUPATEN SLEMAN Eko Budi Santoso; Teguh Ilham; Hasna Azmi Fadhilah; Annisa Rahmadanita
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.3033

Dalam beberapa tahun terakhir, pemilihan kepala desa (pilkades) secara elektronik banyak dilakukan, termasuk di Kabupaten Sleman. Kekhawatiran akan manipulasi teknologi yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sering muncul dalam kaitan e-vote pilkades. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelenggaraan e-Voting dalam setiap tahap penyelenggaraan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan dokumentasi, observasi, wawancara, dan FGD. Analisis deskriptif naratif dilakukan terhadap fakta pada tiap tahapan pilkades menurut Pratama dan Salabi yang mencakup tahap Pengkajian dan Perencanaan, Pengadaan, Penerapan/Pelaksanaan, dan Pasca e-Voting. Ditemukan bahwa pilkades di Kabupaten Sleman secara digital pada tiap tahapan, telah dapat dilaksanakan secara baik pada tahun 2020 maupun 2021. Permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia yang terjadi saat perencanaan, pengadaan, pelaksanaan/penerapan, dan pasca e-vote relatif telah dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik pada tahun 2021. Dan hanya terdapat sedikit masalah yang hampir semua masalah tersebut terkait dengan kondisi pandemic covid-19 yang masih melanda Indonesia pada saat dilakukan pilkades secara digital. Disarankan penyiapan pendamping teknis dari warga desa atau penduduk sekitar desa dengan plotting silang, pembuatan SOP untuk pendamping pemilih, serta penyempurnaan system e-rekapitulasi pada tingkat desa. Kata Kunci: e-voting, pemilihan digital, pemilihan umum, kepala desa, Kabupaten Sleman

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NAGA TIMBUL KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG Cut Sah Kha Mei Zsazsa
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.2751

Penelitian ini diambil dari latarbelakang masalah yaitu masih rendahnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Naga Timbul. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum memiliki penghasilan mencukupi kebutuhannya, masyarakat cenderung mengandalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, namun pemerintah tidak menjalankan dengan baik serta minat masyarakat rendah, hal ini terjadi dikarenakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Desa belum optimal dimanfaatkan, pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat masih minim. Rendahnya pemberdayaan masyarakat mempengaruhi pembangunan desa, untuk itu perlu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 5 orang, Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Naga Timbul tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hambatan yang dihadapi, terdapat dua faktor yaitu faktor internal, mencakup dana yang di butuhkan untuk melakukan kegiatan tidak kunjung turun oleh Pemerintah Desa, perangkat desa yang masih kurang melakukan kegiatan pemberdayaan, dan faktor eksternal yaitu masyarakatnya kurang minat mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, karena faktor usia dan jarak ke kantor Desa. Adapun pembangunan desa yang belum dilakukan menyeluruh akibat adanya isu penyimpangan dana oleh Pemerintah Desa, sehingga pembangunan desa tertinggal dan belum termaksud desa maju serta kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK baik dibidang pertanian dan perdagangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Pemberdayaan; Masyarakat; Pembangunan Desa.

PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TANAH DATAR Puja Ayuni Bestary; Ahmad Averus Toana; Elvira Mulya Nalien
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.2835

Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar termasuk dalam angka krisis, dimana kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, dalam lima tahun terakhir total kasus kekerasan terhadap anak terdapat 331 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dijalankan dinas dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar, faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penanganan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sementara itu, Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian , penulis menyimpulkan bahwa dinas dalam menangani kekerasan terhadap anak belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur dan fasilitas penunjang anak, belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di semua desa, terhambatnya hubungan komunikasi antara dinas dengan aparat desa dan juga masyarakat, serta pandemi yang melanda saat ini. Dari penelitian ini diharapkan dinas dapat kembali menyusun analisis kebutuhan pegawai, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penunjang perlindungan anak baik di kantor maupun di Kabupaten Tanah Datar, perlunya membangun komunikasi dengan masyarakat dengan sosialisasi melalui media cetak atau elektronik, radio, brosur, film pendek serta Forum Group Discussion dan mengajukan usulan kepada pemerintah daerah maupun provinsi untuk membangun rumah singgah yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Peran.

STRATEGI BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI MASA PANDEMI COVID-19 Ira Meiyenti
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.2857

Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi organisasi pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimasa Pandemi Covid-19. Kebijakan Pemerintahan Indonesia dalam rangka penanganan Covid-19 yang mempengaruhi tatanan kehidupan pemerintahan daerah. Sisa anggaran yang minim setelah kebijakan realokasi anggaran dan kuantitas sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan tupoksi mengharuskan untuk melaksanakan beberapa strategi agar tetap mampu menyelenggarakan tupoksi dengan baik dan maksimal di masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan sistematic literature review, wawancara semi terstruktur yang mendalam kepada 11 informan, Focus Group Discussion (FGD) serta observasi pada lokus penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Matriks SWOT dengan melakukan perhitungan bobot, rating dan skor pada IFAS (Internal Factors Analysis Summary : Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses)) dan EFAS (External Factors Analysis Summary: Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas strategi yang dapat dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah Strategi Growth. Hal ini diperoleh dari perhitungan pembobotan indikator Strengths dan Weaknesses (IFAS) dengan total skor sebesar 1,22 dan pembobotan indikator Opportunities dan Threats (EFAS) dengan total skor sebesar 1,39. Skor IFAS dan EFAS tersebut menunjukkan pada titik acuan matriks SWOT pada kuadran 1 yang merekomendasikan untuk melakukan prioritas strategi dengan memanfaatkan kekuatan (Strength) internal organisasi untuk mendapatkan keuntungan dari peluang (Opportunity) eksternal. Dengan demikian Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal dimasa Pandemi Covid-19. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pandemi Covid-19, Analisis SWOT

PERAN PEREMPUAN DALAM KETAHANAN NASIONAL Margaretha Rumbekwan; Nini Adelina Tanamal
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.3081

Perempuan berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, baik dalam skala kecil seperti pembentukan keluarga maupun dalam pembangunan skala besar seperti pembangunan nasional. Pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Mengingat pesatnya perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di dunia saat ini, pemberdayaan perempuan merupakan upaya berkelanjutan yang harus mengikuti perubahan tersebut. Perspektif keamanan nasional menekankan bahwa identitas nasional terkait erat dengan peran dan tanggung jawab perempuan, bahkan menjadi tolak ukur keberhasilan perempuan dari suatu bangsa. Jika seorang wanita baik, maka bangsa akan makmur; sebaliknya, jika dia tidak bertindak dengan baik, bangsa itu akan hancur. Di sinilah pentingnya peran perempuan dalam segala aspek kehidupan, khususnya dari perspektif keamanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang peran perempuan dalam ketahanan nasional guna mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi dalam diri perempuan yang memungkinkan mereka memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, serta memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dalam kaitannya dengan pembangunan ketahanan nasional. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif data melalui review buku, jurnal, dan artikel yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah memberikan kontribusi dalam pembangunan, namun perannya tidak sebanding dengan jumlah perempuan dalam populasi. Masih terdapat berbagai persoalan yang mempengaruhi posisi perempuan di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, penulis memberikan gambaran tentang peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan nasional dalam kehidupan warga negara Indonesia. Kata Kunci: Peran; Wanita; Ketahanan Nasional.

INOVASI PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 Lilian Sinta Ria Siagian; Auradian Marta
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.2621

Penyebaran Covid-19 yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya untuk menekan laju pandemi covid-19 dengan memasang target untuk mencapai kekebalan tubuh sebesar 70 persen pada akhir tahun 2021 dengan melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 pada masyarakat terutama lansia, dengan itu pemerintah Kota Pekanbaru dituntut melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui inovasi pemerintah Kota Pekanbaru dalam percepatan kebijakan vaksinasi Covid-19 dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya inovasi percepatan kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan inovasi percepatan vaksinasi salah satunya melalui program menjemput bola dengan menyediakan bus vaksinasi keliling untuk menyasar masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi sembari mensosialisasikan vasinasi Covid-19. Pengetahuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19, oleh karena itu diperlukannya untuk memberikan informasi secara menyuluruh dan merata pada semua masyarakat tentang kegunaan, keamanan vaksin covid-19 dan semua informasi ter-update mengenai vaksin covid-19. Kata kunci: Inovasi; inovasi pemerintah; vaksinasi covid-19.

HIGH SCHOOL ZONING POLICY IMPACT ON TRANSPORTATION IN BANDUNG CITY WEST JAWA PROVINCE Miming Miharja; Anindita Putri Dewanti; Renny Desiana
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.3010

The enactment of the zoning policy through the Minister of Education and Culture Regulation (Number 14/2018) concerning the Admission of New Students states that the admission priority would be given to those who live within the radius of the closest zone from the school. From a transportation perspective, this policy has a potential positive impact in creating a more balanced school trip distribution pattern, and would further reduce the total trip length and improve transportation performance. Taking Bandung City as a case, this study aims to evaluate the impact of the Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB (New Student Admission) based on zoning system policy on the travel distribution patterns of high school students in this city. The method used in this research is spatial distribution analysis and qualitative descriptive analysis. The research performs a before-after analysis of comparison to analyze the impact of the policy on schooling trip distribution. The results show that the zoning policy stimulates the total change of the average schooling trip length of high school students in Bandung by 35%. This research also concludes that the schooling trip distribution pattern is no longer centered in the city center where favorite schools were located. Keywords: Government Policy, School Zoning, Bandung City Transportation.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA