Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMANFAATAN MODAL SOSIAL SEBAGAI COPING STRATEGY Yunia Setyaningrum; Suci Prasita Dewi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2332

Pasar Seni Ancol sebagai ruang seni (art center) tertua dan terluas di Indonesia berisikan Komunitas Seniman Perupa di Pasar Seni Ancol memiliki tujuan yang sama yakni untuk membangun modal sosial dalam lingkup sosial. Komunitas Seniman memerlukan Modal sosial sebagai salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi manajemen masalah (coping strategy) dalam situasi yang sulit, salah satunya pada masa pandemi COVID-19. Seniman Pasar Seni Ancol melakukan beberapa Coping strategy yang dapat diusahakan menghadapi masa pandemi antara lain sebagai berikut ; a) strategi aktif yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi aset sosial media yang dimiliki oleh masing-masing seniman; b) strategi pasif dengan cara melakukan penghematan dengan menekan biaya hidup dan biaya produksi karya-karyanya; dan c) strategi jaringan dengan cara memanfaatkan hubungan baik dengan berbagai instansi organisasi serta kolektor karya-karya sebelumnya untuk mendapatkan bantuan dalam mendistribusikan hasil produksi lukisnya. Melalui kajian kualitatif, artikel ini ditemukan bahwa coping strategy yang dilakukan oleh para seniman Pasar Seni Ancol pada masa pandemi COVID-19 dapat terwujud karena pentingnya peran modal sosial. Modal sosial yang terbentuk dalam komunitas seniman Pasar Seni Ancol yang merealisasikan coping strategy adalah dalam bentuk bridging social capital. Bridging social capital yang dilakukan oleh para seniman karena adanya interaksi dan relasi dengan pihak luar komunitas Pasar Seni Ancol. Selain itu seniman membangun bridging social capital untuk mengakomodir distribusi kesejahteraan yang tidak didapatkan dalam bonding social capital. Kata Kunci: Modal Sosial; Bridging Social Capital; Bonding Social Capital; Coping Strategy; Pandemi COVID-19, Seniman.

ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA MEDEWI, KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI I Putu Dharmanu Yudartha
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2222

Desa Medewi menjadi salah satu desa yang memiliki potensi besar yang belum dikembangkan secara optimal, padahal dari sisi penerimaan dana desa tergolong tinggi. Selain dari penilaian indeks desa membangun menunjukkan dalam empat tahun, peningkatan pembangunan desa kurang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam pengelolaan dana desa dan memberikan rekomendasi kebijakan pada Desa Medewi. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods, yaitu menggabungkan penetian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skala kepuasan dan manfaat dari pengelolaan dana desa di Desa Medewi sudah Baik tetapi ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan pengembangan potensi desa. Variabel yang masih lemah dalam memberikan kebermanfaatan dan kepuasan adalah variabel lingkungan dan perekonomian. Pengelolaan dana desa belum sinergi dengan potensi Desa Medewi, seperti sektor pertanian belum dioptimalkan, Badan Usaha Milik Desa hanya jual beli hasil pertanian dan belum adanya produk olahan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Peneliti menganalis ada beberapa kebijakan sebagai bentuk alternatif yang dapat diimplementasi di Desa Medewi. Pertama, Peningkatan kemudahan akses modal usaha di Sektor pariwisata dan pertanian oleh pemerintah desa. Kedua, meningkatkan intensitas pembinaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian dan perikanan. Ketiga, Pengembangan sector pariwisata berbasis Ekowisata di beberapa obyek wisata. Alternatif kebijakan yang ideal untuk diimplementasikan dalam sebagai prioritas adalah pembinaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian dan perikanan. Pemilihan kebijakan tersebut berdasarkan dampak kebijakan yang signifikan dan relevan dalam meningkatkan perekonomian desa terutama di tengah situasi pandemi Covid-19. Kata Kunci: Kebijakan, Dana Desa, Potensi Desa.

THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT BUDGET CAPACITY ON COVID-19 CASES HANDLING Ika Kurnia Indriani
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2292

The COVID-19 pandemic has had a major impact on financial conditions of local government. This study aims to analyze effect of budget capacity on COVID-19 cases in district government of Kalimantan. The research objective to shown the effect PAD, DAK, capital expenditure, and operational expenditure on COVID-19 case. This study uses a descriptive quantitative approach. The results showed that H1 was accepted with sig. <0,001 of district government's budget capacity has a simultaneous effect on COVID-19 cases. H3 is accepted with sig <0,001 that DAK has a partial effect on COVID-19 cases. H4 is accepted with sig. <0,001 that capital expenditure has a partial effect on COVID-19 cases. H5 is accepted with sig. <0,001 that operational expenditures have a partial effect on cases of COVID-19. While H2 is rejected with a sig. 0,388 that PAD have not partial effect on cases of COVID-19 . The highest budget capacity is Kutai Kartanegara, while Taha Tidung has the lowest capacity. The recommendation district government of Kalimantan need to maintain the budget capacity to handling unconditional condition COVID-19 pandemic. Key Words: Budget Capacity, COVID-19, District, and Kalimantan.

BELAJAR DARI YANG TERBAIK: EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SURABAYA, INDONESIA Teguh Ilham; Adam Udi Velianto
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2556

Walaupun diskursus kesetaraan gender mulai mendapat perhatian, namun masih cukup banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan dengan baik. Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang Indeks Pemberdayaan Gender Tertinggi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pencapaian Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan melihat tujuh indikator yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk melihat gambaran pencapaian Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengarusutamaan Gender. Data yang diperlukan dalam analisis dikumpulkan melalui wawancara dengan informan terpilih, yaitu: pejabat di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, camat, dan masyarakat yang terlibat dalam Tim Penggerak PKK. Selain itu, berbagai data sekunder seperti dari artikel ilmiah, laporan pemerintah, berita, dan sebagainya juga dikumpulkan. Penelitian ini menemukan bahwa dari ketujuh indikator yang ditetapkan pemerintah, Pemerintah Kota Surabaya masih perlu untuk meningkatkan jumlah dan pemahaman/keterampilan sumber daya manusia yang berperan sebagai agen Pengarusutamaan Gender. Selain itu, ketersediaan data terpilah yang lengkap dan komprehensif juga perlu untuk dilengkapi lagi. Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender; Indikator Pencapaian PUG; Kesetaraan Gender; Evaluasi Program;Analisis Gender.

PELAKSANAAN FUNGSI KEPEMIMPINAN OLEH KEPALA DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN Irfan Nursetiawan; Tanti Ratnasari; Aan Anwar Sihabudin
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2558

Kepala Desa pada hakikatnya mempunyai fungsi kepemimpinan dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa, tetapi kurangnya koordinasi dan produk advokasi masih menjadi masalah yang muncul. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, yakni teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, wawancara, dan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kepemimpinan oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran menujukkan indikasi Kepala Desa kurang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan tersebut dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hambatan-hambatan yang muncul, meliputi: a) komunikasi yang belum berjalan intensif; b) pendefinisian tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; c) kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa; dan d) kurangnya evaluasi prestasi kerja. Upaya yang telah dilakukan, yakni melalui musyawarah dalam setiap pembuatan kebijakan, membuat struktur organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, melakukan evaluasi prestasi kerja. Kata Kunci: Kepemimpinan; Kepala Desa; Prestasi Kerja; Tata Kelola; Pemerintahan.

PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR (SISUMAKER) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN MINAT PENGGUNA DI KOTA TANGERANG SELATAN Muhammad Dito Dian Permana; Sadu Wasistiono; Eem Nurnawati
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2675

Penulis memfokuskan pada permasalahan saat surat tidak diarsipkan dan alur birokasi yang panjang di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) dari Fred D. Davis dan teori user interface menurut Wiwit Siswoutomo. Teknik pengumpulan data dilakukan metode wawancara dengan berbagai narasumber dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) , dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi SISUMAKER dalam peningkatan kualitas dan minat masyarakat cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, pegawai dan masyarakat menggunakan aplikasi itu sebagai alternatif untuk mendapatkan atau membuat surat dinas dengan mudah dan cepat. Aplikasi SISUMAKER meningkatkan minat masyarakat dan pegawai untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Aplikasi ini memfasilitasi para pengguna dengan beberapa fitur di dalam aplikasi. Seiring dengan peningkatan minat pengguna, pemerintah juga meningkatkan kualitas guna memberikan kesan baik pada pengguna. Kata Kunci: Pengembangan; Aplikasi SISUMAKER; Minat; Surat-Menyurat.

RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SAMARINDA: PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN UPAYANYA Eko Budi Santoso; Annisa Rahmadanita; M. Daffa Ryandana
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2828

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda belum memenuhi target sebesar 20% dari ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum terkait pencapaian penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Samarinda, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pelaksanaan standar RTH serta upaya yang dapat dilakukan oleh oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pencapaian standar RTH. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian RTH public belum sesuai ketentuan, baru sekitar 6,07 atau 17,08% tergantung data yang dipergunakan. Beberapa permasalahan masih ada dalam penyediaan RTH publik, utamanya minimnya ketersediaan lahan untuk RTH, disamping permasalahan SDM, anggaran, sebaran ekologi RTH, dan masalah sosial terkait RTH. Beberapa upaya telah dilakukan, namun masih direkomendasikan untuk menyiapkan bank tanah, pengalokasian ulang RTH sesuai fungsi ekologisnya, peningkatan SDM dan anggaran serta peningkatan leadership yang dapat memobilisasi pelibatan pelaksana dan kontribusi serta partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pencapaian, Permasalahan dan Upaya

FENOMENA MONEY POLITICS DAN PEMBUKTIAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF (TSM) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2020 Meri Carolina Siregar; Tabah Maryanah
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.1461

Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu kembali diwarnai praktek politik jual beli suara atau yang lebih dikenal dengan politik transaksional (money politics). Politik uang atau politik transaksional pada pemilihan Kepala Daerah yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa banyak indikasi terjadi politik uang namun pembuktiannya sulit memenuhi kriteria TSM. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa referensi saintifik dari sumber fundamental dan sumber kedua dengan wawancara terstruktur dan penelaahan artikel yang berkaitan misalnya; buku, makalah, jurnal, dan ulasan pers cetak maupun online berkenaan ritme TSM serta fenomenanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi dan pengawasan dalam pilkada turut membuka berkembangnya politik uang. Juga faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perlu penegakkan sanksi yang lebih tegas dari Bawasalu, sentra Gakumdu, revisi regulasi terkait TSM, serta pendidikan politik pemilih oleh seluruh stakeholder. Kata Kunci: Pilkada, Politik Uang, Pembuktian TSM.

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA DIGITAL DI KABUPATEN SLEMAN Eko Budi Santoso; Teguh Ilham; Hasna Azmi Fadhilah; Annisa Rahmadanita
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.3033

Dalam beberapa tahun terakhir, pemilihan kepala desa (pilkades) secara elektronik banyak dilakukan, termasuk di Kabupaten Sleman. Kekhawatiran akan manipulasi teknologi yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sering muncul dalam kaitan e-vote pilkades. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelenggaraan e-Voting dalam setiap tahap penyelenggaraan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan dokumentasi, observasi, wawancara, dan FGD. Analisis deskriptif naratif dilakukan terhadap fakta pada tiap tahapan pilkades menurut Pratama dan Salabi yang mencakup tahap Pengkajian dan Perencanaan, Pengadaan, Penerapan/Pelaksanaan, dan Pasca e-Voting. Ditemukan bahwa pilkades di Kabupaten Sleman secara digital pada tiap tahapan, telah dapat dilaksanakan secara baik pada tahun 2020 maupun 2021. Permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia yang terjadi saat perencanaan, pengadaan, pelaksanaan/penerapan, dan pasca e-vote relatif telah dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik pada tahun 2021. Dan hanya terdapat sedikit masalah yang hampir semua masalah tersebut terkait dengan kondisi pandemic covid-19 yang masih melanda Indonesia pada saat dilakukan pilkades secara digital. Disarankan penyiapan pendamping teknis dari warga desa atau penduduk sekitar desa dengan plotting silang, pembuatan SOP untuk pendamping pemilih, serta penyempurnaan system e-rekapitulasi pada tingkat desa. Kata Kunci: e-voting, pemilihan digital, pemilihan umum, kepala desa, Kabupaten Sleman

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NAGA TIMBUL KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG Cut Sah Kha Mei Zsazsa
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.2751

Penelitian ini diambil dari latarbelakang masalah yaitu masih rendahnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Naga Timbul. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum memiliki penghasilan mencukupi kebutuhannya, masyarakat cenderung mengandalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, namun pemerintah tidak menjalankan dengan baik serta minat masyarakat rendah, hal ini terjadi dikarenakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Desa belum optimal dimanfaatkan, pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat masih minim. Rendahnya pemberdayaan masyarakat mempengaruhi pembangunan desa, untuk itu perlu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 5 orang, Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Naga Timbul tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hambatan yang dihadapi, terdapat dua faktor yaitu faktor internal, mencakup dana yang di butuhkan untuk melakukan kegiatan tidak kunjung turun oleh Pemerintah Desa, perangkat desa yang masih kurang melakukan kegiatan pemberdayaan, dan faktor eksternal yaitu masyarakatnya kurang minat mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, karena faktor usia dan jarak ke kantor Desa. Adapun pembangunan desa yang belum dilakukan menyeluruh akibat adanya isu penyimpangan dana oleh Pemerintah Desa, sehingga pembangunan desa tertinggal dan belum termaksud desa maju serta kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK baik dibidang pertanian dan perdagangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Pemberdayaan; Masyarakat; Pembangunan Desa.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA