Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAYANAN DRIVE THRU KTP-el DI KABUPATEN BLITAR Eko Budi Santoso; Higan Nanda Ihza Mahendra; Annisa Rahmadanita; Eem Nurnawati
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i1.1961

The Drive Thru program is an innovation developed by the Population and Civil Registration Office of Blitar Regency in the e-KTP service, which has the aim of improving the quality of e-KTP services in Blitar Regency and as a breakthrough in population administration services during the Covid-19 pandemic. This study aims to determine the mechanism of the Drive Thru Program e-KTP service by the Department of Population and Civil Registration of Blitar Regency. The research method used is descriptive qualitative research method. Sources of data in this study are primary and secondary data sources. The data analysis technique used is a theoretical taxonomy assessment technique, where the researcher provides an overview of the fact assessment on each indicator of the concept under study which is detailed theoretically. For data collection techniques include interviews, observation and documentation. The results showed that of the 5 (five) dimensions that the researcher used in the study, only one dimension that showed good performance was contained in the Empathy dimension. Meanwhile, in the other 4 dimensions of performance, many obstacles occur, especially in indicators of physical appearance, clarity of procedures, response to complaints, and guarantee of punctuality. Most of these obstacles are related to infrastructure which is closely related to budget constraints. Efforts made to overcome these obstacles are still in the planning stage by increasing the budget allocation to add mobile service cars, repair service counters, increase the number of digital comment boxes, improve internet networks, and create standard operating procedures (SOPs). It is recommended to the Government to immediately make regulations related to the Drive Thru Program e-KTP Service in the regions and to improve communication between regional apparatus organizations in the regions.Keywords: e-KTP, Drive Thru, Service, Blitar Regency

PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA DALAM ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) KABUPATEN LABUHANBATU MELALUI PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT Sefri Doni; Andjar Prasetyo
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.1711

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah kabupaten Labuhanbatu meningkatakan daya saing daerah melalui ekowisata. Tujuan penelitian ini adalah memetakan potensi lokus kajian dalam pengembangan ekowisata, menganalisis kesiapan ekowisata melalui pariwisata berbasis masyarakat, mengevaluasi potensi pengembangan ekowisata dalam Roadmap SIDa Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat adanya objek wisata berbasais alam yang potensial untuk dikembangkan. Metode deskriptif digunakan untuk menarasikan penelitian secara kualitatif. Lokus kajian terdiri dari delapan desa/kelurahan yaitu Sei Berombang, Sei Lumut, Sei Sakat, Sei Penggantungan, Sei Tawar, Sirondorung, Kampung Dalam dan Lobusona di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan waktu penelitian bulan Januari sampai Mei 2021. Sumber utama data sekunder berasal dari Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019-2025 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu berupa kuantitas data berkaitan dengan lokus penelitian, sedangkan data primer berasal dari hasil wawancara dan kuisioner terhadap responden di lokus kajian. Analisis menggunakan tahapan pariwisata berbasis masyarakat dengan implementasi pada Roadmap SIDa. Hasil penelitian menunjukan bahwa lokus kajian memiliki potensi pengembangan ekowisata berdasarkan pemetaan, tahapan dalam pariwisata berbasis masyarakat masih membutuhkan berbagai pendukung baik dari sisi kelembagaan, SDM, maupun proses ekowisata. Kebutuhan dalam pengembangan ekowisata ini dapat diintervensi melalui Roadmap SIDa Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026. Di samping itu terdapat potensi partisipasi masyarakat secara berkelanjutan dan menimbulkan peningkatan daya saing daerah. Kata Kunci: Ekowisata, Roadmap Sistem Inovasi Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata Berbasis Masyarakat

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MEMILIH PADA PEMILIH MUDA DALAM PILKADA TAHUN 2020 Sherly Alifah Citrayanti; Indrawati Yuhertiana
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.1840

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah berpikir lebih keras untuk bisa beradaptasi dengan keadaan yang masih kritis. Seluruh bidang kehidupan mengalami perubahan yang sangat signifikan sehingga menjadikan perhatian khusus pemerintah untuk segera membuat kebijakan baru dengan berinovasi agar seluruhnya kembali normal. Di masa seperti saat ini pemerintah sangat membutuhkan sebuah pembaruan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pemikiran dan ide-ide yang brilian sangat diperlukan untuk bisa mengangkat Indonesia berjalan beradaptasi dengan keadaan. Salah satunya bisa dimulai dari pembenahan sumber daya manusia pada sektor pemerintahan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 yang nantinya orang-orang terpilih tersebut akan menjadi tangan kanan penyalur aspirasi masyarakat untuk bersama-sama bersinergi bergerak mengatasi situasi pandemi saat ini. Sangat diperlukan partisipasi masyarakat untuk memilih kandidat mana yang siap untuk mengabdikan jiwa raga dan pemikirannya untuk Indonesia. Maka dari itu rekam jejak kandidat kepala daerah sangat penting diketahui karena akan berdampak pada kinerjanya di periode kepemimpinan selanjutnya. Selain itu suatu budaya politik bermasyarakat dapat membentuk kepribadian dan pemikiran suatu kelompok. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh dari rekam jejak kandidat kepala daerah, informasi keuangan pemerintah, dan budaya politik terhadap keputusan memilih pemilih muda pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik kuesioner dan dianalisis dengan Smart PLS. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa aktif angkatan 2017 di UPN “Veteran” Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, tingkat pendidikan, latar belakang sosial ekonomi kandidat kepala daerah, informasi keuangan pemerintah, dan budaya politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih pemilih muda pada Pilkada serentak tahun 2020. Kata Kunci: Rekam Jejak, Informasi Keuangan, Budaya Politik, Pilkada tahun 2020, Luder Contingency Model

AKIBAT HUKUM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PADA KEKAYAAN ALAM KEPULAUAN SANGIHE Zen Lutfulloh; Wahyu Donri
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2031

Mining is a strategic sector that must be utilized by the government as well as possible. In accordance with the mandate contained in Article 33 of the 1945 Constitution, the government or the state is obliged to serve every citizen and resident to fulfill their basic needs in the context of public services and improving the welfare of the community. One of the public services that get a bad impression in the community is related to licensing services. At the beginning of 2021, there was a case phenomenon that became a polemic of debate among the community, government and environmental health observers. The phenomenon is that it is easy for the government to issue a mining business permit (IUP) decree to PT Tambang Mas Sangihe (TMS) which substantially violates Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as well as having a large potential to cause environmental damage because some of the the area that gets the mining permit is a protected forest which is home to several endemic animals and plants that are threatened with extinction. This study uses normative research methods to determine the legal consequences of the policy. The purpose of this study is to provide several points of consideration to the government in terms of re-evaluating the decree. The results of this study indicate that Decree Number 163.K/MB.04/DJB/2021 has legal consequences for re-evaluation because in addition to violating other laws, the decision has the potential to cause damage to the natural environment in the Sangihe Islands. Key Words: Mining, Licensing, Environment

KAJIAN KEPUASAN MASYARAKAT PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BREBES Ahmad Fatkul Fikri; Titisari Haruming Tyas
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2207

The faith's adherents often get discriminated against in the service of population documents. Believers are required to fill in one of the official religions in Indonesia. The presence of the Decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 could not eliminate the act of discrimination. The state cannot guarantee the continuity of religion and belief that its adherents believe as guaranteed by the state constitution. This study aims to determine the Community Satisfaction Index (IKM) adherents of faith in the service of population documents in Brebes Regency with a quantitative descriptive approach. The sampling technique used is purposive sampling with data collection techniques of observation, documentation, and questionnaires. This research used Pearson's Product Moment validity test and Cronbach's alpha formula for reliability test to determine the questionnaire questions' validity. The study results show that the Community Satisfaction Index (IKM) of adherents' belief in services at the Population and Civil Registration Office of Brebes Regency is 2.83, with a conversion value of 70.75. So the performance of public services is of good quality. However, there are still service indicators in the poor category, namely equal rights and equal treatment/non-discrimination.

SEJAUHMANA BUDAYA ORGANISASI MEMPENGARUHI KINERJA ORGANISASI? BUKTI DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KABUPATEN TRENGGALEK, PROVINSI JAWA TIMUR Adfin Rochmad Baidhowah
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2212

Cultural aspects within an organization will determine the direction of the performance of an organization whether leading to a better pendulum or toward a stagnant pendulum. The issue of the performance of e-ID card service in the Department of Population and Civil Registry of Trenggalek Regency shows the absence of aspect in organizational culture which has an impact on the organization's performance whether it is evaluated objectively internal government and objectively from the viewpoint of the service recipient community. Organizational culture is a system of shared meanings embraced by members who distinguish an organization from other organizations. This shared system of meanings, when examined more thoroughly, is a set of key characteristics valued by an organization. Research on the influence of organizational culture on organizational performance in the Department of Population and Civil Registry of Trenggalek Regency using quantitative method with survey research approach conducted on the object of research. The influence of organizational culture variable (X) toward organizational performance (Y) shows the total influence of p = 0,584 or 58,4% and t value equal to 2,099 and t value table equal to 1,985, giving meaning that there is significant influence of organizational culture variable as Independent variable toward performance variable. And the value of the effect of epsilon variables ie other variables not studied in this study, that is equal to 0.416 or 41.6%. Key Words: Organizational Culture, Organizational Performance and eKTP Service.

INOVASI QR CODE PADA PENCETAKAN DOKUMEN DATA PENDUDUK SEBAGAI WUJUD PENERAPAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Husni Mubaroq; Nurul Jannah Lailatul Fitria
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2225

The Indonesian government has made reforms to the system of governance. Included in the system of administration of government administration. This form of renewal is by optimizing the use of information and communication technology which is increasingly sophisticated and coupled with an internet base. This renewal is called innovation with elements of technological sophistication, bringing the Indonesian government as a form of bureaucratic digitization or E-government. One of these reforms or innovations is in the Population Administration sector. The Directorate General of Dukcapil has the innovation of implementing document printing by adding a QR Code. The goal is to make public services in the population administration sector easier, better, and consistent with the principle of protecting population data. This study will describe the QR Code innovation on population documents in accordance with the principles of governance in Probolinggo City. This research method applies descriptive-oriented qualitative. The data input method is by observing phenomena related to the object of research and obtaining data from literature studies. So that it can be seen that the QR Code is a form of innovation by the Probolinggo City government in public services in the population administration sector in accordance with the legislation containing the principles of governance. Key Words: Population Administration, Barcodes, Public service.

PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH Eko Budi Santoso; Annisa Rahmadanita; Luthfiani Rahmaniazar; Enjang Hidayat; Neni Alyani
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2231

Beberapa indikasi masalah di lapangan serta hasil penelitian terkait menunjukkan bahwa masih ada banyak masalah dalam pengembangan wisata halal di Provinsi NAD maupun di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengembangan wisata halal yang dilakukan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan datanya dilakukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancaranya dilakukan terhadap 16 orang informan. Untuk meningatkan validitas penelitian, penulis juga melakukan trianggulasi baik triangulasi sumber data maupun triangulasi teknik. Konsep “pengembangan” yang digunakan dalam penelitian ini, menggabungkan pendapat Sammeng (2001), Andrew E. Sikula dalam Sedarmayanti (2009) dan Yoeti (2008). Oleh karena itu konsep “pengembangan” dimaknai sebagai proses perubahan sistem yang dilakukan secara sadar dan terencana menuju kondisi yang lebih baik dalam aspek sumber daya manusia, aspek fisik maupun aspek non fisik lainnya. Sedangkan terkait penyelenggaraan wisata halal di Kota Aceh, digunakan dasar peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata halal. Hasil penelitian menemukan bahwa masih terdapat fasilitas yang kurang memadai, kurangnya jumlah pegawai, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh. Dari tiga dimensi yang diamati, yaitu dimensi pengembangan obyek dan destinasi wisata, dimensi penyediaan prasarana, serta dimensi pengembangan SDM wisata, kesemuanya menunjukkan kinerja yang belum dapat dinilai baik. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik. Kata Kunci: Pengembangan, Wisata Halal, Kota Banda Aceh.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA Carina Safitri Hasibuan; Romi Saputra; Agung Nurrahman
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2251

Sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu dari delapan tujuan area perubahan reformasi birokrasi. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia aparatur merupakan pelaku yang bekerja dan menjalankan fungsi pemerintahan. Salah satu fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kompetensi aparatur dalam meningkatkan pelayanan pajak bumi dan bangunan pada BPPRD di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan data reduction pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi yang dimiliki aparatur BPPRD Kota Medan dalam pelayanan pajak dinilai kurang baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan kompetensi. Faktor penghambatnya yaitu keterbatasan anggaran dalam pengembangan kompetensi, keterbatasan jumlah kuota peserta pelatihan dan pendidikan, kurangnya penguasaan terhadap penggunaan teknologi informasi, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Kata Kunci: Kompetensi, Pelayan Publik, Pajak dan Retribusi, Pelayanan Publik.

PENGARUH DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN GOWA Andi Eka Iftitah; Puji Wibowo
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2331

Sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) 2030, pemerintah Indonesia berkomitmen membangun desa melalui belanja transfer ke daerah dan dana desa. Dana tersebut diterima oleh pemerintah desa sebagai pendapatan pada pos dana desa dan alokasi dana desa dalam struktur APBDes. Dampak kebijakan transfer ke desa tersebut diukur melalui Indeks Desa Membangun atau dikenal dengan IDM. Peningkatan kapasitas fiskal desa melalui transfer dari pemerintah pusat dan daerah tersebut tidak selalu sejalan dengan perbaikan IDM, seperti yang terjadi pada Kabupaten Gowa. Efektivitas pengelolaan APBDes antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemanfaatan dana desa dalam hal penyertaan modal pada BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan dana desa berupa penyertaan modal pada BUMDes, PADes, dan alokasi dana desa terhadap IDM pada 121 desa di Kabupaten Gowa selama periode 2017-2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan regresi data panel dan dengan pendekatan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penyertaan modal BUMDes dan PADes memiliki pengaruh positif terhadap IDM. Sementara itu, alokasi dana desa tidak memberikan efek terhadap IDM. Riset ini memberikan implikasi antara lain perlunya perbaikan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan agar dapat mendorong kemandirian desa. Kata Kunci: Dana Desa; Alokasi Dana Desa; Pendapatan Asli Desa; Indeks Desa Membangun; Desentralisasi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA