Articles
151 Documents
<![CDATA[PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TANAH DATAR ]]>
<![CDATA[Puja Ayuni Bestary]]>;
<![CDATA[Ahmad Averus Toana]]>;
<![CDATA[Elvira Mulya Nalien]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.2835
<![CDATA[Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar termasuk dalam angka krisis, dimana kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, dalam lima tahun terakhir total kasus kekerasan terhadap anak terdapat 331 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dijalankan dinas dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar, faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penanganan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sementara itu, Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian , penulis menyimpulkan bahwa dinas dalam menangani kekerasan terhadap anak belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur dan fasilitas penunjang anak, belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di semua desa, terhambatnya hubungan komunikasi antara dinas dengan aparat desa dan juga masyarakat, serta pandemi yang melanda saat ini. Dari penelitian ini diharapkan dinas dapat kembali menyusun analisis kebutuhan pegawai, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penunjang perlindungan anak baik di kantor maupun di Kabupaten Tanah Datar, perlunya membangun komunikasi dengan masyarakat dengan sosialisasi melalui media cetak atau elektronik, radio, brosur, film pendek serta Forum Group Discussion dan mengajukan usulan kepada pemerintah daerah maupun provinsi untuk membangun rumah singgah yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Peran.]]>
<![CDATA[STRATEGI BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ira Meiyenti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.2857
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi organisasi pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimasa Pandemi Covid-19. Kebijakan Pemerintahan Indonesia dalam rangka penanganan Covid-19 yang mempengaruhi tatanan kehidupan pemerintahan daerah. Sisa anggaran yang minim setelah kebijakan realokasi anggaran dan kuantitas sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan tupoksi mengharuskan untuk melaksanakan beberapa strategi agar tetap mampu menyelenggarakan tupoksi dengan baik dan maksimal di masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan sistematic literature review, wawancara semi terstruktur yang mendalam kepada 11 informan, Focus Group Discussion (FGD) serta observasi pada lokus penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Matriks SWOT dengan melakukan perhitungan bobot, rating dan skor pada IFAS (Internal Factors Analysis Summary : Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses)) dan EFAS (External Factors Analysis Summary: Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas strategi yang dapat dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah Strategi Growth. Hal ini diperoleh dari perhitungan pembobotan indikator Strengths dan Weaknesses (IFAS) dengan total skor sebesar 1,22 dan pembobotan indikator Opportunities dan Threats (EFAS) dengan total skor sebesar 1,39. Skor IFAS dan EFAS tersebut menunjukkan pada titik acuan matriks SWOT pada kuadran 1 yang merekomendasikan untuk melakukan prioritas strategi dengan memanfaatkan kekuatan (Strength) internal organisasi untuk mendapatkan keuntungan dari peluang (Opportunity) eksternal. Dengan demikian Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal dimasa Pandemi Covid-19. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pandemi Covid-19, Analisis SWOT]]>
<![CDATA[PERAN PEREMPUAN DALAM KETAHANAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Margaretha Rumbekwan]]>;
<![CDATA[Nini Adelina Tanamal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.3081
<![CDATA[Perempuan berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, baik dalam skala kecil seperti pembentukan keluarga maupun dalam pembangunan skala besar seperti pembangunan nasional. Pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Mengingat pesatnya perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di dunia saat ini, pemberdayaan perempuan merupakan upaya berkelanjutan yang harus mengikuti perubahan tersebut. Perspektif keamanan nasional menekankan bahwa identitas nasional terkait erat dengan peran dan tanggung jawab perempuan, bahkan menjadi tolak ukur keberhasilan perempuan dari suatu bangsa. Jika seorang wanita baik, maka bangsa akan makmur; sebaliknya, jika dia tidak bertindak dengan baik, bangsa itu akan hancur. Di sinilah pentingnya peran perempuan dalam segala aspek kehidupan, khususnya dari perspektif keamanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang peran perempuan dalam ketahanan nasional guna mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi dalam diri perempuan yang memungkinkan mereka memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, serta memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dalam kaitannya dengan pembangunan ketahanan nasional. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif data melalui review buku, jurnal, dan artikel yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah memberikan kontribusi dalam pembangunan, namun perannya tidak sebanding dengan jumlah perempuan dalam populasi. Masih terdapat berbagai persoalan yang mempengaruhi posisi perempuan di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, penulis memberikan gambaran tentang peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan nasional dalam kehidupan warga negara Indonesia. Kata Kunci: Peran; Wanita; Ketahanan Nasional.]]>
<![CDATA[INOVASI PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Lilian Sinta Ria Siagian]]>;
<![CDATA[Auradian Marta]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.2621
<![CDATA[Penyebaran Covid-19 yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya untuk menekan laju pandemi covid-19 dengan memasang target untuk mencapai kekebalan tubuh sebesar 70 persen pada akhir tahun 2021 dengan melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 pada masyarakat terutama lansia, dengan itu pemerintah Kota Pekanbaru dituntut melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui inovasi pemerintah Kota Pekanbaru dalam percepatan kebijakan vaksinasi Covid-19 dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya inovasi percepatan kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan inovasi percepatan vaksinasi salah satunya melalui program menjemput bola dengan menyediakan bus vaksinasi keliling untuk menyasar masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi sembari mensosialisasikan vasinasi Covid-19. Pengetahuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19, oleh karena itu diperlukannya untuk memberikan informasi secara menyuluruh dan merata pada semua masyarakat tentang kegunaan, keamanan vaksin covid-19 dan semua informasi ter-update mengenai vaksin covid-19. Kata kunci: Inovasi; inovasi pemerintah; vaksinasi covid-19.]]>
<![CDATA[HIGH SCHOOL ZONING POLICY IMPACT ON TRANSPORTATION IN BANDUNG CITY WEST JAWA PROVINCE ]]>
<![CDATA[Miming Miharja]]>;
<![CDATA[Anindita Putri Dewanti]]>;
<![CDATA[Renny Desiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.3010
<![CDATA[The enactment of the zoning policy through the Minister of Education and Culture Regulation (Number 14/2018) concerning the Admission of New Students states that the admission priority would be given to those who live within the radius of the closest zone from the school. From a transportation perspective, this policy has a potential positive impact in creating a more balanced school trip distribution pattern, and would further reduce the total trip length and improve transportation performance. Taking Bandung City as a case, this study aims to evaluate the impact of the Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB (New Student Admission) based on zoning system policy on the travel distribution patterns of high school students in this city. The method used in this research is spatial distribution analysis and qualitative descriptive analysis. The research performs a before-after analysis of comparison to analyze the impact of the policy on schooling trip distribution. The results show that the zoning policy stimulates the total change of the average schooling trip length of high school students in Bandung by 35%. This research also concludes that the schooling trip distribution pattern is no longer centered in the city center where favorite schools were located. Keywords: Government Policy, School Zoning, Bandung City Transportation.]]>
<![CDATA[THE INFLUENCE OF EMPLOYEE PROFESSIONALISM AND COMPETENCE IN IMPROVING THE QUALITY OF EMPLOYEE SERVICE ONE STOP INTEGRATED SERVICES, KEMBANGAN DISTRICT, WEST JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY ]]>
<![CDATA[Rina Apriyanti]]>;
<![CDATA[Farida Ruhana]]>;
<![CDATA[Mansyur Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.3246
<![CDATA[Service is the most important aspect in public organizations and government. Some literature emphasizes that service quality can be improved through the professionalism and competence of employees. This study aims to analyze the effect of professionalism and employee competence on service quality at the One Stop Integrated Service, Kembangan District, West Jakarta Administrative City. This research method uses quantitative methods with multiple linear regression using SPSS. The results of the analysis show that the professionalism and competence of employees have a positive and significant effect on service quality. Furthermore, it was found that the most influential dimension of professionalism was effectiveness and the most influential dimension of employee competence was self-concept.]]>
<![CDATA[TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL ]]>
<![CDATA[Marsyifa Novia Fauziah]]>;
<![CDATA[Mochamad Faizal Rizki]]>;
<![CDATA[Rachmat Ramdani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.3034
<![CDATA[Research on the challenges of women's representation in formal politics discusses the process by which Indonesian women have fought in politics to date. In addition, this paper also dissects the factors considered to be the reasons why women can occupy the top leadership both in the executive and legislative realms or as regents/mayors/governors and their representatives. These factors are political costs, supporting parties and family relations. This study was compiled using descriptive qualitative research methods with data collection techniques using literature review. And the results of this study say that political costs in Indonesia depend on the region, population and availability of natural resources in each area. The bearer party as a medium for voting and family relations as a way to communicate and form personal branding quickly.]]>
<![CDATA[ANALISIS TATA KELOLA HASIL PERTANIAN KOPI BERKUALITAS EKSPOR ]]>
<![CDATA[Ruth Agnesia Sembiring]]>;
<![CDATA[Veri Samaria Silitonga]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.2733
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang analisis tata kelola hasil pertanian kopi berkualitas ekspor di Kecamatan Dampit. Pentingnya analisis tata kelola hasil pertanian kopi di Kecamatan Dampit, karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya penghasilan petani kopi, dapat meningkatkan kualitas dan sumber ekspor kopi dari Kabupaten Malang dan juga dapat lebih memperbaiki struktur pengolahan hasil pertanian kopi yang baik. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam menjabarkan analisis tata kelola dalam pengelolahan kopi Dampit berkualitas ekspor, peneliti menggunakan Good Governance, yang dimana ada tiga indikator yang terkait yakni, pemerintah, swasta dan masyarakat. Temuan peneliti ini menunjukkan bahwa BPP Dampit sebagai bagian dari pemerintah memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang budidaya tanam yang diberikan kepada masyarakat. Swasata yakni PT Asal Jaya terlibat dalam pendanaan, membuka askes pasar dan menjual produk kopi ke pasar global. Pemerintah dan swasta sama-sama memberikan alat pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen kopi. Masyarakat juga memiliki peran dalam menghasilkan kopi dan melaksanakan program-program penyuluhan yang diberikan. Dari tata kelola tersebut, produksi kopi berkualitas eksport meningkat dan kopi asal Dampit telah memiliki sertifikasi 4C. Pemerintah telah menciptakan mekanisme resmi pemasaran kopi ke luar negeri, namun pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih lemah dalam menciptakan mekanisme harga komoditas kopi di pasar nasional dan belum mampu mengatasi penurunan harga kopi di pasar global. Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memonitor monopoli harga komoditas kopi di pasar nasional, memetakan bantuan pertanian berdasarkan urgensi kebutuhan petani, dan peningkatan peran untuk mengatasi penurunan harga komoditas kopi di pasar global.Kata kunci; Kecamatan Dampit, Kopi, Kualitas Ekspor, Tata Kelola.]]>
<![CDATA[MEMAHAMI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Baharuddin Thahir]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.3133
<![CDATA[One of the causes of environmental problems such as natural disasters in many parts of Indonesia is land use violations. This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. In addition, researchers conducted data analysis using two models of analysis, namely the qualitative descriptive strategy model and the qualitative control analysis strategy model. RTRW as a policy is analyzed based on Grindle's view that there are two main variables that influence policy implementation, namely: political content; and implementation environment. Meanwhile, from the point of view of regional planning, Rapoport shows that housing formation does not only consist of physical factors, but can also consist of various existing socio-cultural factors and not in a narrow sense. see spatial planning as a result of spatial planning. He stressed that regional planning is all about distributing community activities and activities to achieve pre-formulated goals. Through this article we conclude that regional utilization must be addressed with regional planning policies. But in practice, the municipal government faces obstacles. The local government is trying to keep the RTRW consistent with government guidelines and it appears that the RTRW guidelines are also included in the planning documents. The city government participates in the planning, implementation and monitoring processes to ensure consistency in the implementation of the RTRW at both the provincial and district/city levels]]>
<![CDATA[Demo Slot Mahjong Ways dalam Industri Permainan Digital: Analisis Fitur dan Tren 2025 ]]>
<![CDATA[Gaol, Alhoma Lumban]]>;
<![CDATA[Widodo, Pujo]]>;
<![CDATA[Malik, Ichsan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.3152
<![CDATA[Mahjong Ways merupakan inovasi dalam permainan slot yang mengadaptasi elemen klasik dari permainan mahjong ke dalam mekanisme slot online. Sejak diperkenalkan, Mahjong Ways telah mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari Mahjong 1 yang menghadirkan konsep dasar hingga Mahjong 2 yang menyempurnakan sistem permainan. Versi terbaru, Mahjong 3, menawarkan fitur lebih dinamis dengan volatilitas tinggi. Bahkan, terdapat varian unik seperti Mahjong 1000 yang memberikan pengalaman bermain yang lebih kompleks dengan tingkat kemenangan yang variatif. Sebagai bagian dari industri permainan online, slot Mahjong telah menjadi salah satu produk unggulan dari pengembang terkemuka seperti PG Soft dan Pragmatic Play. Permainan ini menawarkan fitur menarik, termasuk scatter hitam yang berfungsi sebagai pemicu bonus, serta varian mahjong scatter hitam yang memberikan peluang lebih besar bagi pemain untuk memperoleh kombinasi kemenangan maksimal. Popularitas slot ini juga didukung oleh ketersediaan demo slot Mahjong, yang memungkinkan pemain untuk mencoba permainan sebelum melakukan taruhan dengan akun slot demo. Dalam ranah perjudian online, situs slot kini menyediakan berbagai metode transaksi, termasuk slot QRIS, yang mempermudah pemain dalam melakukan deposit melalui berbagai platform pembayaran seperti pulsa dan OVO. Selain itu, banyak operator menawarkan link slot yang mempermudah akses ke permainan melalui login yang aman serta link alternatif yang dapat digunakan apabila situs utama mengalami kendala. Tren permainan slot di Asia, khususnya di wilayah 88, menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap]]>
