cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
ISSN : 24769886     EISSN : 24770302     DOI : -
Core Subject : Education,
EDUCATIO Journal ISSN: Print 2476-9886 –Online 2477-0302 is the Counseling Journal is a peer-reviewed, counseling journal published by Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy. The aim of this journal is to publish articles dedicated to all aspects of the latest outstanding developments in the field of education. Its scope counseling in education, sections include research, assessment, supervision in counseling, sexual abuse, violence addition counseling, multi-cultural counseling, crisis intervention, trauma counseling, ITC in counseling, counseling career, spiritual counseling, marriage and family counseling, counseling and psychotherapy. EDUCATIO published biannualy (April and October).
Arjuna Subject : -
Articles 748 Documents
Tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 menurut pandangan partai keadilan sejahtera (PKS) kota Medan Namira Elisyah Nasution; Irwansyah Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322752

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pilkada Nasional Serentak Tahun 2024 Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan sumber berupa angka, sehingga dalam penyelesaiannya harus dilakukan berupa pengumpulan data dengan teori, proposisi dan sebagainya agar kesimpulannya sesuai dengan masalah yang penulis teliti. Pendekatan penelitian kualitatif ini juga menggunakan penelitian yang menggali berbagai literatur, baik dalam undang-undang, buku, jurnal atau artikel maupun website yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Hasil kajian menunjukkan bahwa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pilkada serentak 2024, yang pertama adalah secara filosofis pelaksanaan Pilkada 2024 menghilangkan kesempatan masyarakat untuk berpikir proporsional, karena waktunya bertepatan dengan pemilihan presiden, sehingga mungkin ada bias dalam memilih pemimpin. kedua, secara teknis pelaksanaannya berpotensi menimbulkan komplikasi di lapangan, seperti contoh pemilu lalu, pemilu dan pemilu presiden digabungkan sehingga menimbulkan korban jiwa. Dalam Pilkada serentak, Pemerintah harus lebih mempersiapkan penyelenggara pemilu dan strategi dalam menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Pilkada dan Pilkada serentak 2024 memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah tidak memberikan porsi pada setiap pemilu yang seharusnya diselenggarakan. Belum pasti efektifitas Pilkada serentak ini. Namun, kepada KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan sebaik-baiknya pelaksanaan pilkada ini.
Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021 Suci Rahmadani; Syofiati Lubis
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322804

Abstract

Stunting merupakan terhambatnya pertumbuhan seorang anak yang dapat dilihat dan dibandingkan dengan rata rata fisik anak pada umumnya. Masalah stunting menjadi target yang amat serius karena berdampak pada kecerdasan dan produktifitas bangsa indoneisa di masa mendatang. Tujuan penelitian ini untuk melakukan identifikasi dan analisis mengenai peran, upaya, dan efektifitas pemerintah dalam menjalankan target penurunan stunting di Kecamatan Lubuk Pakam. Penelitian ini juga mendorong pemerintah yang berwenang agar meningkatkan kembali kinerja dan akses Kesehatan serta layanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan wawancara kepada kantor BKKBN Deli Serdang dan kantor PPKS Lubuk Pakam yang andil dalam penurunan stunting di Kecamatan Lubuk Pakam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Lubuk Pakam perlahan mengalami penurunan dilihat dari angka stunting kabupaten deli Serdang yang berada di 12,5% pada tahun 2021 rendahnya angka stunting di kabupaten merupakan hasil keberhasilan beberapa kecamatan, salah satunya kecamatan lubuk pakam yang mengalami penurunan derastis mulai tahun 2021 dan kini masih dalam masa penurunan yang menjadi target pemerintah pada 2024 mendatang.
Peran pemerintah dalam mewujudkan potensi pengembangan digitalisasi di desa tertinggal menurut perspektif fiqh siyasah Risma Yuliawati; Irwansyah Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322754

Abstract

Tulisan ini untuk menganalisis  penerapan pembangunan digitalisasi di desa tertinggal dimana peranan pemerintah dalam mewujudkan tumbuhnya kegiatan digitalisasi agar dapat memaksimalkan potensi digitalisasi kegiatan di peran pemerintah dalam mewujudkan potensi pengembangan digitalisasi di desa tertinggal menurut perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian metode tinjauan kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa praktik digitalisasi dapat meningkatkan pertumbuhan, menghilangkan kendala ruang dan waktu, meminimalkan hambatan transportasi, memudahkan komunikasi kepada publik. Dimana pemerintah memiliki peran penting dalam menerapkan strategi untuk dapat mewujudkan potensi pegembangan digital, yaitu membangun salah satu pengetahuan diseminasi pengetahuan yang mengarahkan menetapkan standar. Dimana dalam mengembangkan kegiatan digitalisasi ialah  untuk perlindungan bagi masyarakat dalam pengembangan digitalisasi.
The importance of teacher interpersonal communication as an effort to maintain students' mental health: a study of lerature review Eli Sabrifha; Darmawati Darmawati
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 8, No 2 (2022): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202222931

Abstract

Mental health disorders in students have increased significantly in recent years, including anxiety, depression, stress, and feelings of isolation. Teachers have an important role not only as information transmitters but also as effective learning facilitators. Empirical and responsive interpersonal communication can provide the support, understanding, and guidance needed to maintain students' mental health. The purpose of this article is to provide an overview of the role of interpersonal communication in maintaining students' mental health. This article aims to inform readers of the role teachers play in supporting students' mental health through good interpersonal communication. The method used is a review of the literature by taking an article that can answer research problems. In this case, there are four main sources for research references. The result of this study is that teachers need to establish good interpersonal communication with students to support their mental health. Empirical, responsive, and inclusive communication can provide the support, understanding, and guidance needed to address academic anxiety, depression, stress, feelings of isolation, low self-esteem, and emotional problems. Positive emotional relationships between teachers and students create a safe, supportive, and mental well-being environment for students. Teacher interpersonal communication also promotes collaborative communication between teachers and students. Active participation and open discussion help students feel involved in the learning process, build confidence, and pay attention to their emotional needs. To improve teachers' interpersonal communication, educational institutions need to provide appropriate training and support. Teachers need to develop effective communication skills and an understanding of students' mental health. A supportive and stigma-free environment must also be created so that students feel comfortable talking about health issues.
Evaluasi implementasi program pendidikan gratis di kota Padang Sidimpuan Freddy Sanda P.H; Nurhizrah Gistituati
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322770

Abstract

Kebijakan program Pendidikan gratis memberikan harapan yang sangat besar bagi Sebagian besar masyarakat, hal ini disebabkan karena banyaknya keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya diakibatkan faktor ekonomi yang sulit. Namun, pemberian program Pendidikan gratis masih kurang merata, karena masih banyak anak yang putus sekolah atau bahakan adanya siswa yang tidak dapat mengikuti ujian akibat tidak dapat melunasi iuran sekolah ataupun membeli instrumen pembelajaran lainnya. Metode peneltian yang digunakan adalah penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok oran dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, data naratif, catatan lapang dari pengamatan dan dokumentasi tertulis lainnya. Hasil penelitian kebijakan pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Padang Sidimpuan sangat ideal dan mulia, tapi pada tataran implementasi kebijakan masih ditemukan adanya hambatan dan gesekan dari sisi koordinasi pemerintahan dengan para bupati/walikota, baik secara tekhnis maupun secara administratif oleh karena belum adanya regulasi yang tegas memberi tugas-tugas pemerintahan ke pemerintah kab/kota. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidimpuan adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Dari pembahasan yang dilakukan faktor yang cenderung mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Padang Sidimpuan adalah faktor komunikasi. Efektifitas Implementasi pendidikan gratis dari segi Efektivitas, tujuan kebijakan sudah dicapai, sehingga implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kota Padang Sidimpuan sudah efektif. Efisiensi, jumlah dana atau anggaran pendidikan gratis sudah cukup optimal untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kekurangan terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengembangan siswa dan sekolah. Kecukupan, pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Padang Sidimpuan sudah cukup memuaskan kebutuhan masyarakat akan pendidikan.
Pernikahan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 13/puu-xv/2017 perspektif fiqh siyasah dusturiyyah Nanda Mutia; Irwansyah Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322766

Abstract

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan dalam masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Alasan Ikatan Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah. Hasil penelitian menunjukkan terjadilah sebuah gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara Nomor 13/PUU-XV/2017. Dan yang awalnya seorang karyawan yang memiliki ikatan darah atau seorang karyawan yang hendak melakukan pernikahan dalam satu perusahaan yang semulah dilarang oleh perusahaan dan akan terjadi pemutusan hubungan kerja apabila seorang karyawan hendak melakukan pernikahan dalam satu perusahaan kini setelah keluarnya Putusan tersebut seorang karyawan boleh melakukan pernikahan dalam satu perusahaan tanpa harus memutus hubungan kerja. Fiqh siyasah dusturiyyah megatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Dalam permasalahan ini masuk dalam siyasah qadla’iyyah dimana sebuah hakim telah memutus perkara yang berlaku tentunya kita sangat mendukung dengan keluarnya isi Putusan tersebut dimana apabila seseorang melakukan hubungan pernikahan dalam satu perusahaan tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Karena islam menganjurkan antara pekerja dan perusahaan hendaklah saling melindungi satu sama lain tanpa adanya keuntungan sepihak atau salah satu pihak yang merasa dirugikan.
Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009 Nurhasanah Nasution; Irwansyah Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322803

Abstract

Transportasi merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Asal katanya berasal dari bahasa Latin, yaitu "trans" yang berarti seberang atau di seberang dan "portare" yang berarti mengangkut atau membawa. Transportasi mencakup kegiatan memindahkan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam penelitian ini, metode hukum sosiologis digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas hukum dari undang-undang yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penulis berusaha memberikan gambaran yang rinci, jelas, dan lengkap tentang realitas masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan handphone saat berkendara di Kota Medan telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) jo pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kasus ini, polisi memberikan sanksi berupa denda bagi pengemudi ojek online yang melanggar aturan. Faktor penghambat bagi penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan handphone saat berkendara di Kota Medan adalah karena aparat masih menggunakan hati nurani atau rasa iba untuk menindak pelanggar, karena mayoritas pengemudi ojek online berasal dari kalangan menengah ke bawah. Tindakan hukum melalui rekayasa dan pendidikan merupakan tindakan pengendalian atau tindakan pencegahan, sedangkan tindakan penindakan termasuk dalam tindakan pengendalian represif.
Penerapan prinsip manajemen pendidikan Islam dalam pengembangan kurikulum sekolah Islam: menggunakan tinjauan scientific literature review Eli Sabrifha; M. Fahli Zatrahadi; Istiqomah Istiqomah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322932

Abstract

Islamic education management plays an important role in the management and development of an Islamic-based curriculum. The purpose of this study was to analyze the application of Islamic education management principles in Islamic school curriculum development. The study used a systematic literature review method. The acquisition of data analyzed as many as 21 publication documents. Data obtained through database dimensions in the period 1970–2023 There were no limitations on collecting data in any form. The analysis stage uses NVivo software in order to obtain more accurate theme points. The results obtained through in vivo analysis include the formation of Islamic character, increased academic achievement, respect for Islamic values, community participation, and the application of Islamic teachings in the field. So that Islamic education can have a substantial and positive impact not only on students but also on Muslim society as a whole, maintaining and improving its quality requires the application of management principles in Islamic education.
Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003 Rika Dwi Juliani; Syofiaty Lubis
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322846

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui problematika pengaturan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui urgensi pembaruan penyitaan korupsi melalui non-conviction based asset forfeiture dalam pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kemajuan teknologi menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk menjalankan tindak pidana dan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut dengan metode yang lebih mudah. Hal ini kemudian harus di atasi dengan adanya ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa yang akan datang sehingga upaya perampasan aset dapat mencapai hasil yang maksima sehingga perlu pembaruan terhadap mekanisme yang ada baik mekanisme pidana maupun perdata sehingga dapat terwujud upaya. Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, Non-Conviction Based Asset Forfetiure mempunyai potensi yang baik, yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perangkat hukum di Indonesia dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Mekanisme Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut, seharusnya Indonesia harus menindaklanjuti proses legislasi nasional Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.
Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM) Laila Fatma Lubis; Syofiaty Lubis
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322851

Abstract

Hak Asasi Manusia atau HAM ada sejak seorang manusia berada dalam kandungan, HAM merupakan seperangkat hak dasar yang harus dilindungi,. Instrument HAM adalah UU Nomor 39 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap akta kelahiran anak adopsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun jenis penelitian ini adalah sosio yuridis, yang memandang hukum sebagai gejala sosio empirik yang teramati dalam pengalaman(Muhammad Ashri, 2018).  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.  Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua angkat, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak adopsi sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak. Dalam penelitian ini mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia hendaknya orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan pemerintah menetapkan kebijakan yang sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujud kesamaan persepsi antara orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak.

Filter by Year

2015 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 11, No 1 (2025): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 10, No 2 (2024): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 10, No 1 (2024): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 8, No 2 (2022): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 8, No 1 (2022): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 7, No 2 (2021): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 7, No 1 (2021): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 6, No 2 (2020): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 6, No 1 (2020): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 5, No 2 (2019): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 5, No 1 (2019): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 4, No 2 (2018): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 4, No 1 (2018): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 3, No 2 (2017): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 3, No 1 (2017): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 2, No 2 (2016): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 2, No 2 (2016): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 2, No 1 (2016): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 1, No 1 (2015): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia More Issue