cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ika Devy Pramudiana
Contact Email
jimpks6@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jimpks6@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
Published by Universitas Dr. Soetomo Surabaya
ISSN : 25811231     EISSN : 25977334     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
editors accept scientific articles in the form of scientific studies, research works and scientific innovation ideas in the field of public administration, especially related to the development and innovation of public management and public policy that contains social issues that have not been published in journals or other scientific media either in Indonesia or abroad.
Arjuna Subject : -
Articles 159 Documents
 4   5   6   7   8 
Pelayanan Pengaduan masyarakat tentang penerangan jalan umum di unit pelaksana Tehnis penerangan jalan umum Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Surabaya Dwijosusilo, Kristyan; Isdianto, Erwin
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1363

Abstract

Aparatur di Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya dapat menangani keluhan masyarakat terkait keluhan terhadap PJU di Surabaya. Keluhan yang masuk ditangani dengan pertimbangan urgensi / ketersediaan spare part. Semua jajaran di UPT Penerangan Jalan, mulai Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, hingga Kepala Rayon terlibat dalam penanganan PJU. Pada saat siang hari diterima oleh petugas bidang administrasi yang menerima dan merekap keluhan, lalu dilaporkan ke Kepala Rayon. Bila laporan pada malam hari, ada petugas bidang posko yang akan menerima dan langsung dilaporkan ke petugas lapangan. Karena keterbatasan aparatur, semua keluhan yang masuk, tentu akan memerlukan waktu untuk ditangani, jadi, semua keluhan tetap akan ditangani, namun memerlukan waktu. Bila tidak ditangani disaat setelah melaporkan, warga dapat melaporkan keluhannya kembali, sampai dengan keluhan tersebut dapat ditangani oleh petugas.Hubungan antara masyarakat dan Dinas, dalam hal ini UPT Penerangan Jalan Umum, sifatnya 1 arah, warga melaporkan keluhan, petugas menindak lanjuti hubungan bisa menjadi dua arah, bila warga melaporkan keluhannya melalui media, baik itu media massa maupun media sosial. Setelah warga melaporkan keluhannya dan akan di follow up oleh Kepala Seksi atau Kepala Rayon dan warga dapat mendapatkan feedback atau tanggapan dari Kepala BIdang, Kepala Seksi atau Kepala Rayon mengenai status keluhan, yang sudah ditangani oleh petugas.Dalam setiap list keluhan warga, Kepala Seksi menetapkan prioritas – prioritas, hasil cek lokasi ke lapangan oleh Kepala Rayon, untuk mana saja lokasi yang lebih dulu ditangani, berdasarkan pertimbangan urgensi dan ketersediaan alat dan bahan. Kata Kunci : Strategi, Pelayanan, Keluhan Publik, PJU
Evaluasi Kebijakan Pembangunan Frontage Roads Dalam Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Surabaya pramono, sapto
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.1432

Abstract

The number of motorized vehicles in major cities in Indonesia is increasing, including also the city of Surabaya with a population of more than 3 (three) million, which tends to have an impact on the increase in traffic density. Increasing the density of traffic will increase the number of vehicles, causing a decrease in vehicle speed compared to the planned speed for each function and role of the road.This study aims to determine the volume of vehicles or traffic flows that pass on the frontage road road. Furthermore, the purpose of this study is to provide an overview of the performance of the road after the opening of the frontage road on both the east and the west side. This evaluation examines the benefits of operating frontage road, how useful it is to reduce traffic congestion on Jalan Wonokromo and Jaan Ahmad Yani. Jalan Wonokromo and Jalan Ahmad Yani are two-way primary arterial roads (with separating directions) as a link between the cities of Surabaya and Sidoarjo and Mojokerto. The results of this evaluation are expected to be useful as a material consideration, by policy makers in the field of transportation both in terms of management and traffic engineering.
Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia Fatah, Zainal; Fatanti, Megasari Noer
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i1.1459

Abstract

Sebuah agensi global, WeAreSocial melansir jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 150juta jiwa di awal tahun 2019. Kehadiran internet yang mulanya hanya dianggap sebagai mediumpengantar pesan, menjadi semakin kompleks ketika publik menggunakan Internet sebagai ruangalternatif dalam menyampaikan gagasan (Dahlberg, 2001). Kemajuan Internet seolah mampumenciptakan ruang politik yang tanpa sekat, tanpa pengawasan. Beberapa gerakan kolektif yang lahirdari aktifnya pengguna internet di Indonesia antara lain Aksi Koin Peduli Prita, Aksi Bela Islam (212, 411),dan Aksi Bali Tolak Reklamasi. Sedangkan di belahan dunia lain, kemenangan Donald Trump sebagaiPresiden ke-45 Amerika Serikat seolah menujukkan bahwa internet dan media sosial juga memilikiwajah buruk yang dapat mencederai demokrasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Internet danmedia sosial mampu menciptakan cara baru berpartisipasi dalam politik. Dengan hadirnya Internet,berbagai informasi politik, sosialisasi politik, kampanye politik, hingga protes politik dapat dipublikasikandan dipertukarkan dengan waktu yang lebih cepat. Selain itu, kemampuan Internet dalam membangunkomunikasi dua arah menjadikan partisipasi politik tidak harus hadir secara fisik dalam debat terbukapolitisi atau demonstrasi di jalan. Melalui gagasan ruang publik Jurgen Habermas, penulis mencobauntuk menelusuri dan mengungkapkan bagaimana peran dan masa depan pengguna Internet dalamlogika demokrasi digital di Indonesia. Beberapa contoh kasus di Indonesia maupun internasionaldisajikan sebagai objek studi yang bekerja dengan metode kualitatif. Pengumpulan data berupaobservasi dan studi pustaka diharapkan dapat menyajikan ilustrasi komprhensif bagaimana potretpengguna Internet di Indonesia. Untuk lebih memudahkan analisis kasus yang disajikan, penelitimeminjam gagasan Diana Saco tentang demokrasi digital. Hasil penelitian diarahkan pada bagaimanagagasan Habermas dan Saco dapat menjelaskan fenomena politik kontemporer di Indonesia denganmemfokuskan pada keaktifan subjek yang bebas dan konsepsi ruang publik deliberatif.
Inovasi Layanan Pasien Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Surabaya Mustofa, Amirul; Roekminiati, Sri; Lestari, Damajanti Sri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i1.1521

Abstract

Salah satu fungsi pusat kesehatan masyarakat pada pelaksanaan  program jaminan kesehatan nasional adalah menjadi lembaga fasilitasi kesehatan tingkat pertama dalam memberikan layanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi layanan kesehatan puskesmas di Kota Surabaya dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbasis pada kearifan lokal.  Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, bahwa puskesmas saat ini, belum mampu memberikan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan kedua, bahwa puskesmas Medokan Ayu di Kota Surabaya hanya melakukan inovasi layanan kesehatan di bidang layanan administrasi, sementara layanan kesehatannya belum diinovasi. Dengan demikian layanan selama ini diinovasi pada aspek pendaftaran yang sudah terbagi sesuai dengan jenis layanan kesehatan dan dilanjutkan pada layanan kesehatan menuju poli yang disediakan. Sementara layanan kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat belum dilakukan inovasi. 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Kediri ningtyas, trimurti
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i1.1898

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Bagaimana masyarakat kota Kediri memanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik ; 2) Bagaimana upaya pemerintah kota dalam mendukung pemanfaatan ruang terbuka hijau. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan kerangka penelitian deskriptif kualitatif dengan model studi kasus.. Penelitian dilakukan di 3 lokasi RTH yaitu Taman Ngronggo, Taman Sekartaji, Hutan Joyoboyo. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui aktivitas sosial apa saja yang dilakukan masyarakat kota di luar ruangan terutama di Ruang Terbuka Hijau Publik. Penelitian ini Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada pengunjung 3 lokasi penelitian. Selain itu penelitian ini juga mengambil data dari pemerintah Kota Kediri yaitu bagian Bappeda dan DLHKP Kota Kediri ,untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan aktivitas positif masyarakat di Ruang Terbuka Hijau Publik. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik dibagi menjadi tiga yaitu oleh masyarakat pada umumnya , oleh komunitas dan pemerintah sendiri. Pemanfaatan oleh masyarakat dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan yang bersifat ekonomi lingkungan RTH serta kegiatan yang bersifat sosial. Pemanfaatan yang kedua dilakukan oleh komunitas, yaitu untuk media berkumpul, melakukan kegiatan sosial dan pendidikan (seperti penggalangan dana, lomba, diskusi dll) serta promosi. Pemanfaatan yang ketiga dilakukan oleh pemerintah sendiri, dengan memperkenalkan fasilitas publik, mengisi kegiatan di RTH untuk menarik minat masyarakat. Pemerintah dan sektor sektor yang berkepentingan bersama sama memberikan fasilitas yang terbaik bagi masyarakat dalam pemanfaatan RTH tersebut.Semua bentuk peran telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan RTH agar bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berdampak positif berkelanjutan bagi masyarakat serta Kota Kediri.
Kebijakan Pemenuhan Hak Sosial Dan Politik Kelompok Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Sumenep Ikmal, Moh
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i1.1901

Abstract

Berkembangnya kelompok gelandangan dan pengemis (gepeng) dibeberapa tempat termasuk di Kabupaten Sumenep merupakan fenomena social yang harus dapat perhatian bersama. Catatan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep selama kurun waktu 2012-2014 menyebutkan bahwa jumlah gepeng di Kabupaten Sumenep yang sudah terjaring mencapai 120 orang. Beberapa daerah sebagai penyuplai kelompok gepeng ini adalah Kecamatan Pragaan 41 orang, Batuputih 30 orang dan Batang-Batang 19 orang (radarmadura.co.id). Persoalan gepeng ini seperti dualisme yang saling berseberangan, Pasal 504 dan 505 KUHP menyatakan bahwa perbuatan gepeng dan pengemis dihukum dengan pidana kurungan, sementara disisi lain Pasal 34 UUD 1945 justru negara wajib menjamin sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Tujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menjamin perlindungan sosial berkelanjutan bagi kelompok gepeng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan prosedur pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber berupa person dan paper. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui dinas sosial dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak kelompok gepeng adalah meliputi a) Rehabilitasi Sosial, b) Perlindungan sosial, c) Pemberdayaan sosial, d) Jaminan sosial, setempat dilakukan dalam bentuk penggalian potens dan sumber daya yang dimiliki kelompok gepeng, pemberian akses sampai pada pemberian bantuan usaha.
Peran Sektor Industri Migas Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Bojonegoro Pratama, Hendra Ovianto
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i1.1902

Abstract

Industri daripada migas bumi memegang peran dalam memompa grafik pertumbuhan perekonomian Bojonegoro sehingga masyarakat dapat kemudahan dalam memperoleh kerja. Penelitian memakai penelitian kualitatif. Hasilnya, kemudahan warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro memperoleh pekerjaan sesuai keahlian diperoleh skor 73 dan 60,83% dari yang diharapkan 100% dinyatakan tidak baik. Kemudahan warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro dalam mengakses pekerjaan diperoleh skor 72 dan 60% dari yang diharapkan 100%, dan dinyatakan tidak baik. Dalam proses seleksi tidak berbelit-belit pada masyarakat Kabupaten Bojonegoro diperoleh skor 99 dan 82,50% dari yang diharapkan 100% dandinyatakan baik. Perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal diperoleh skor 91 dan 75,83% dari yang diharapkan 100% dan dinyatakan baik.Kemudahan masyarakat Kabupaten Bojonegoro dalam mendapatkan dan menyerap tenaga kerja pada subkontraktor diperoleh 88,33% dari yang diharapkan 100% dinyatakan sangat baik. Usaha catering diperoleh 88,83% dari yang diharapkan 100% dinyatakan baik. Usaha bengkel diperoleh 76,67% dari yang diharapkan 100% dinyatakan baik. Usaha jasalain diperoleh 90,83% dari yang diharapkan 100% dan dinyatakan baik.Peran sektor industri migas dalam penyerapan tenaga kerja langsung di Kabupaten Bojonegoro, diperoleh skor 91 dan 75,83% dari yang diharapkan 100% dinyatakan baik. artinya penilaian dari warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro peran sektor industri migas dalam penyerapan tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan perusahaan mendapatkan respon yang baik. Peran sektor industri migas dalam penyerapan tenaga kerja tidak langsung di Kabupaten Bojonegoro, diperoleh skor 101 dan 84,17% dari yang diharapkan 100% dinyatakan baik. artinya penilaian dari warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro peran sektor industri migas dalam penyerapan tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan perusahaan mendapatkan respon yang baik.
Persepsi Pasien terhadap Kualitas Pelayanan Rawat Jalan Pada Puskesmas Di Kabupaten Buleleng Rasnidiati, Komang Ayu Pitri; Subawa, Nyoman Sri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i1.2031

Abstract

This study aims to determine the patient's perceptions of the outpatient services quality at Sawan I Public Health Center of Buleleng District. The research type used in this study is survey research with quantitative descriptive methods and to find out patient perceptions of the outpatient services quality refers to KEPMENPAN number 25/2004 concerning on General Guidelines for Community Satisfaction Index Preparation. Population in this study were outpatients as many as 150 respondents. The sample technique used in this study was the average value per service element to obtain the results of 150 respondents. The results of this study indicate that: (1) The implementation of outpatient services in Sawan I Public Health Center based on patient perceptions is categorized as very good with the value of the Community Satisfaction Index of 82.11 percent; (2) The patient's perception of the reliability of outpatient services is perceived in the good category with a value of 73.56 percent; (3) Patient perceptions of responsiveness of outpatient services are perceived to be in the excellent category of 57.33 percent; (4) The patient's perception of the guarantee of outpatient services is perceived in the good category of 58.84 percent; (5) The patient's perception of the attention of outpatient services is perceived in the good category of 71.78 percent; (6) The patient's perception of direct evidence of outpatient services is perceived in the good category of 72 percent.s
Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro Huda, Muhammad Miftahul
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2138

Abstract

Konteks penelitian ini beraras pada tatakelola pemerintahan lokal yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bersama Masyarakat Sipil,untuk mendukung tatakelola pemerintahan lokal yang terbuka dan berkomitmen dalam keanggotaan OpenGovernment Indonesia(OGI) dan menjadi salah satu pilot project keterbukaan pemerintahan terbuka dari15 pemerintahan daerah lainnya di dunia.Sebagai subnational pioneers keterbukaan pemerintahan, Kabupaten Bojonegorotelah merumuskan dan menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai berikut; Revolusi Data, Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa, Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah, Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak PengadaanBarang dan Jasa, danPeningkatan Kualitas Layanan Publik.Untuk mengetahui apakah implementasi rencana aksi berlangsung efektif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan teori kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik, peneliti memilih pendekatan yang digunakan oleh Ripley (Ripley & Franklin, 1986: 11) sebagai alat bantu mengukur implementasi kebijakan tersebut, yang mengacu pada “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Temuan peneliti menunjukkanproses penyusunan RAD telah mengacu pada prinsip transparansi dan partisipatif sebagaimana prinsip OGP, namunkomitmen-komitmen dalam RAD belum sepenuhnya berjalan efektif seperti, One Data Bojonegoro sebagai komitmen Revolusi data belum terwujud, 369 Desa belum mentransparansikan APBDesa, Portal ABPD online tidak bisa diunduh, perbub open kontrak belum sepenuhnya berjalan. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperluas partisipasi lebih luas dengan jaringan-jaringan NGo, Stakeholder dan memperkuat komitmen OPD yang menjadi penanggungjawab teknis RAD OGP. Perlu adanya jaminan keberlanjutan kebijakan dengan memasukkan RAD dalam perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD, RKPD danAPBD, Serta diperkuat melalui peraturan daerah.Kata Kunci : Open Government Partnership, Transparansi, Partisipasi, Inovasi
Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Kasus Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Bojonegoro) Taufiq, Ahmad; Junadi, Junadi
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2139

Abstract

Untuk menunjang jalannya Pemerintahan Desa (Pemdes) agar berjalan stabil, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada akhir Oktober 2017 menyelenggarakan ujian calon Perangkat Desa secara masal. Ujian calon Perangkat Desa secara masal untuk mengisi 1.152 lowongan. Ujian calonPerangkat Desa diikuti 7.668 peserta dari 28 Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Agar pengisian Perangkat Desa berjalan baik, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Namun, dalampelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, khususnya Pemerintah Desa. Sebagian Pemerintah Desa menolak hasil ujian pengisian perangkat desa, sedangkan Pemkab tetap kukuh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa berlangsung efektif dan efisien. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti memilih pendekatan Bridgman & Davis sebagai alat bantu mengukur kebijakan, yang mengacu pada empat indikator, yaitu input, process, outputs, dan outcomes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun2017 tentang Perangkat Desa belum menjadi kebijakan publik yang ideal, sebagaimana dipersyaratkan Bridgman & Davis. Munculnya pro dan kontra di kalangan pemerintah desa dipicu tidak masuknya hak otonomi desa dan mekanisme rekrutmen di dalam Perda. Berdasar temuan di lapangan, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD Bojonegoro untuk secepatnya mengajukan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2017 dengan mengakomodasi hak-hak dasar dan otonomi desa sebagaimana diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta memasukkan mekanisme seleksi yang lebih fair. DPRD Bojonegoro secepatnya membahas revisi perda bersama pemerintah kabupaten, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang transparan, partisipatif, aspiratif, dan akuntabel.Keyword: Bojonegoro, Evaluasi, Perda, Perangkat, Desa

Page 6 of 16 | Total Record : 159

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 8 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 8 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5 No 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue