cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aprina
Contact Email
elsafhuniba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
elsafhuniba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal de jure
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 20858477     EISSN : 26554348     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 128 Documents
 1   2   3   4   5 
SINKRONISASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH POLRI, KEJAKSAAN DAN KPK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SANJAYA, WAWAN
jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Masing-masing memiliki batasannya terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari anggota POLRI dan pegawai Kejaksaan maka demi menjaga independensi kasus tersebut serta menjaga supremasi Hukum yang adil dan tegas maka proses penyelidikan dan penyidikannya dilakukan oleh KPK.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KOTA BALIKPAPAN nurwulan, sri endang rayung
jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Balikpapan terhadap BPJS Kesehatan cabang Balikpapan sampai sekarang belum memenuhi target sesuai yang tertulis dalam undang-undang, karena dari total keseluruhan penduduk Kota Balikpapan yang berjumlah 771.970 warga masih terdapat 17% (tujuh belas persen) warga kota Balikpapan yang belum terdaftar menjadi peserta. Kemudian, terdapat faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut yaitu, pertama factor yuridis di mana belum adanya aturan yang mengatur tentang orang terlantar.Kedua, faktor sosiologis bahwa masyarakat Kota Balikpapan masih terkendala dari segi ekonomi danada pula yang sudah memiliki asuransi umum, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang jaminan kesehatan.Ketiga, dari faktor kebudayaan masyarakat dari segi stratifikasi social berpengaruh pada diataatinya hukum di suatu masyarakat.Keywords :Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang 24 Tahun 2011,Kota Balikpapan
Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Gultom, Mangara Maidlando
jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah politik hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan apa yang menjadi unsur “kegentingan yang memaksa” dalam membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu Pilkada). Politik hukum pembentukan Perpu Pilkada adalah untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang sebelumnya telah berubah menjadi dipilih oleh DPRD berdasarkan UU Pilkada. Tidak terdapat unsur “kegentingan yang memaksa” dalam pembentukan Perpu Pilkada, meskipun dalam konsiderannya menyebutkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai rujukan utama pembentukannya.
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DI KOTA BALIKPAPAN SUHADI, SUHADI
jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan di kota Balikpapan sampai saat ini belum memenuhi minimal kuota yang di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu sebesar 1% untuk swasta dan 2% untuk pemerintah, namun pemerintah masih mengupayakan agar dapat memenuhi minimal kuota tersebut melalui berkerjasama dengan perusahaan, mendorong perusahaan-perusahaan di kota Balikpapan untuk menyediakan sarana dan prasana penunjang, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas pendidikan, merubah pola pikiran pengusaha dan masyarakat untuk tidak memandang penyandang disabilitas sebagai golongan yang membutuhkan belas kasih. Kemudian untuk perlindungan hukum pemerintah kota Balikpapan terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan masih sebatas perlindungan hukum preventif yang diberikan yaitu masih berupa sosialisasi, melakukan pelatihan kerja, pemberian modal usaha, sedangkan untuk perlidungan hukum represif sampai saat ini belum dapat diberikan dikarenakan belum adanya regulasi yang memuat sanksi yang tegas.
KEDUDUKAN KONSTITUSI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Roziqin, Roziqin
jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Konstitusi memiliki fungsi menetapkan aturan dasar yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan warga negara pada suatu negara. Konstitusi sebagai norma dasar pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai “mercu suar” yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk pembentukan hukum yang lebih rendah tingkatannya dari konstitusi. Penulisan ini mengkaji tentang Konstitusi yang difokuskan sebagai upaya untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang- undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan kemudian melakukan analisis terhadap taraf sinkronisasi Konstitusi dengan peraturan perundang-undangaan dan harmonisasi substansi norma perundang-undang sektoral di bidang pengeloaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Kendala Penerapan Corporate Social Responsibility dalam Peraturan Perundang-undangan Fahlepy, Reza Fahlepy
jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Corporate Social Responsibilty (CSR) adalah tanggungjawab sosial perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Pengaturan CSR yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan memiliki perbedaan definisi. Perbedaan definisi tersebut menimbulkan kendala dalam pelaksanaan CSR oleh pelaku usaha, sehingga penerapan CSR belum maksimal. Perbedaan definisi peraturan perundang-undangan terkait CSR akan menimbulkan contradicio in terminis, sehingga mengakibatkan kebingungan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan CSR secara tepat dan adanya diskriminasi bagi perusahaan tertentu yang terkena kewajiban untuk melaksanakan CSR karena dimasing-masing peraturan memiliki aturan yang berbeda sehingga penerapan tiap-tiap pelaku usaha juga berbeda. Persoalan ini akan menimbulkan konflik normatif dan hambatan bagi penegakan hukumnya. Sebab itu, perlu adanya ketegasan aturan terkait dengan CSR sehingga penerapan CSR dapat diterapkan secara maksimal. 
POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ARDIANSYAH, ARDIANSYAH
jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Tujuan hukum yang paling utama adalah tercapainya keadilan, namun dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia, hukum sangat identik dengan kepastian hukum sehingga pola pikir postif legalistik sudah mendarah daging hampir kepada seluruh para penegak hukum di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran Civil Law Sysytem yang sudah diperkenalkan saat Indonesia masih zaman penjajahan. Tulisan ini akan membahas tentang peran hukum progresif yang saat ini mulai berkembang dalam pendidikan hukum di Indonesia untuk menjawab tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia.
PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN DINAS DI KOTA BALIKPAPAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH suhartini, suhartini
jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Prinsip-prinsip Pembentukan Dinas di Kota Balikpapan dalam Kerangka OtonomiDaerah bertujuan untuk menjawab permasalahan, Pertama, prinsip apakah yang menjadi dasar Pembentukan dinas DI Kota Balikpapan? Kedua, Apakah pembentukan dan keberadaan Dinas Daerah Kota Balikpapan telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah? Kesimpulan bahwa Pertama, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan dinas daerah di Kota Balikpapan adalah dalam rangka melaksanakan perintah Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan bahwa pembentukan Perangkat Dearah termasuk dinas daerah berdasarkan asas: Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; intensitas UrusanPemerintahan dan potensi Daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Kedua, bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Dinas daerah dapat dikatakan sesuai dengan otonomi daerah jika dalam pembentukannya mempertimbangkan atau berdasarkan kemampuan daerah, kebutuhan daerah dan sesuai dengan potensi daerah. Kota Balikpapanmempunyai 19 (Sembilan belas) dinas daerah yang secara umum telah mencerminkan kebutuhan, kemampuan dan potensi daerah, meskipun beberapa potensi Kota Balikpapan belum masuk dalam nomenklatur ataupun urusan pemerintahan yang diselenggarakan dinas yang ada.Kata Kunci: Prinsip-prinsip, Dinas Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan, OtonomiDaerah.
EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PASCA LAHIRNYA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA Yuliana, Wahyu Tri; Anzward, Bruce; Dewi, Merina Kencana
jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Pembangunan perekonomian tidak terlepas dari kegiatan perbankan sehingga tidak menutup kemungkinan dengan adanya sengketa yang akan terjadi. Salah satu cara penyelesaian sengketa perbankan yaitu, melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga resmi OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014. Sebelum lahirnya LAPSPI, sudah adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, hadirnya LAPSPI dan BPSK sebagai bentuk lembaga penyelesaian sengketa untuk perlindungan konsumen terjadi tumpang tindih kewenangannya, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai eksistensi BPSK pasca lahirnya LAPSI. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LOGO KABUPATEN PUTRA, JOHANS KADIR
jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Perkembangan zaman yang ada berdampak pada permasalahan kehidupan yang kompleks. Sebagai akibat dari perkembangan zaman juga berpengaruh pada permasalahan hukum salah satunya dalam perlindungan hukum. Yang menarik adalah bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan pada badan hukum publik yaitu pemerintah, hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih lagi apabila pemerintah kabupaten melakukan pelanggaran atas hak cipta atas logo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian berdasarkan penelusuran bahan-bahan hukum, seperti Undang-Undang, Putusan Hakim, serta makalah dan jurnal- jurnal hukum untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemerintah Kabupaten atas dugaan pelanggaran hak cipta atas logo kabupaten. Dari pembahasan yang ada dapat diraik kesimpulan bahwa perlindungan yang diberikan kepada pemerintah dan pemilik logo adalah perlindungan responsive yaitu dengan mengadakan mediasi antara kedua belah pihak

Page 2 of 13 | Total Record : 128

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2017) More Issue