cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aprina
Contact Email
elsafhuniba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
elsafhuniba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal de jure
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 20858477     EISSN : 26554348     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 128 Documents
 9   10   11   12   13 
Legalitas Penggunaan Senjata Termobarik Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Akhlia, Afinda Yuhra; Walintukan, Monica Alicia Larasati; Afifah, Sayyida Nur; Sari, Ria Maya
Jurnal de jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i2.975

Abstract

Konflik yang terjadi antara negara Rusia dan Ukraina telah berlangsung cukup lama, namun, pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia mengumumkan operasi militer di Ukraina. Akibat peristiwa ini, banyak menimbulkan korban jiwa dan Ukraina mengalami kerusakan parah skala nasional. Dalam serangannya, Rusia menggunakan bom termobarik sebagai salah satu persenjataan yang digunakan untuk memusnahkan sebagian wilayah Ukraina. Bom termobarik merupakan senjata yang dapat menghasilkan ledakan dengan suhu yang tinggi dengan cara menghisap oksigen dari udara sekitar. Efek yang ditimbulkan dari ledakan bom termobarik tersebut dapat merusak daerah yang dijatuhi bom tersebut dan manusia yang terkena ledakan tersebut dapat menghasilkan cidera yang secara kuantitas dan tingkat keparahannyadapat merusak tubuh manusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana legalitas tentang penggunaan bom termobarik dalam perang Rusia-Ukraina menurut Hukum Humaniter Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memungkinkan penulis meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang dilanjutkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisa dan menulis yangdisertai dengan pendekatan  instrumen hukum humaniter internasional. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa menurut Hukum Humaniter Internasional, penggunaan senjata termobarik ini tidak dilarang oleh perjanjian tertentu, dan apabila bom termobarik ini digunakan dalam tujuan militer dan disertai dengan tindakan pencegahan guna untuk membatasi dampak dari ledakan senjata serta menghormati prinsip proposionalitas, maka penggunaannya adalah sah.
Analisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Djalaluddin, Muhammad Mawardi; Dalip, Muhammad; Habbab, Muhammad Chaeril
Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.1007

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran perempuan dalam keluarga dari sudut pandang hukum, serta untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat menjadi alat untuk mendorong kesetaraan gender. Penelitian ini juga bermaksud untuk menjelaskan dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap perempuan sebagai kepala keluarga, baik dalam konteks negatif maupun positif. Melalui studi kasus dan wawancara mendalam dengan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, diharapkan dapat diperoleh data yang komprehensif mengenai dampak dari pergeseran peran gender ini terhadap dinamika keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan library research atau penelitian Pustaka. Hasil temuan dari penelitian ini adalah perempuan dapat berperan sebagai kepala keluarga tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Peran ini sejalan dengan maqashid syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam perlu terus dikontekstualisasikan agar mampu merespons tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Peran perempuan sebagai kepala keluarga bukan hanya sebuah fenomena sosial, tetapi juga harus menjadi fokus diskusi dalam konteks hukum. Dengan adanya perubahan dalam pemahaman, interpretasi hukum, dan dukungan masyarakat, diharapkan perempuan dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik dan setara. Kesadaran dan dukungan bersama dari semua pihak menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan gender yang ideal dalam keluarga, sehingga perempuan dapat berkontribusi secara maksimal dalam struktur masyarakat yang lebih luas.
Pembatasan Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hak Asasi Manusia Rahman, Abdul; Karmila Dol, Sri; Haq, Syaiful
Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.1008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembatasan usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari sudut pandang hak asasi manusia. Fokus kajian mencakup pentingnya penetapan usia minimum untuk menikah dalam kerangka hukum dan sosial, relevansi kebijakan tersebut dalam melindungi hak anak, serta dampaknya terhadap kesetaraan gender dan kesejahteraan individu. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis peraturan hukum, dokumen internasional terkait HAM, serta data empiris tiga tahun terakhir mengenai angka pernikahan anak di Indonesia. Penelitian ini juga memanfaatkan studi literatur untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Hasil utama menunjukkan bahwa pembatasan usia pernikahan telah berperan signifikan dalam menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia, dari 10,35% pada tahun 2021 menjadi 6,92% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan efektivitas kebijakan dalam mendukung perlindungan hak anak serta meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, penerapan kebijakan menghadapi kendala di daerah yang masih dipengaruhi norma budaya yang mendukung pernikahan dini. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
Pengawasan Lembaga Advokasi Terhadap Kasus Pidana Dapat Meningkatkan Akuntabilitas Dalam Sistem Peradilan Sagita, Fatri; Basri, Hasan
Jurnal de jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i2.1029

Abstract

Artikel ini membahas peran penting lembaga advokasi dalam pengawasan kasus pidana dan dampaknya terhadap akuntabilitas sistem peradilan. Dengan melakukan monitoring yang ketat terhadap proses hukum, lembaga advokasi berkontribusi dalam menciptakan transparansi, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota lembaga advokasi, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, dokumentasi laporan pengawasan dan catatan kasus pidana yang telah diobservasi oleh lembaga advokasi juga dianalisis. Melalui analisis kasus dan pengumpulan data, artikel ini menunjukkan bahwa pengawasan lembaga advokasi tidak hanya menyoroti kekurangan dalam sistem hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga advokasi dan sistem peradilan untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak.
Efektivitas PERMEN Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan di Balikpapan Rosdiana, Rosdiana; Saputra, Muhammad Dede; Juniati, Tania; Hidayat, Rizal Arief
Jurnal de jure Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i1.967

Abstract

Bendungan merupakan salah satu bangunan infrastruktur di bidang sumber daya air yang penting dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, ruang lingkup pemanfaatan bendungan diatur secara khusus di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang bendungan, dimana tindakan yang dilakukan di luar daripada yang telah ditentukan itu, dianggap sebagai sebuah tindakan pelanggaran, seperti memancing, berenang dan menjala ikan. Dalam hal ini, pemerintah sudah memasang plang di area bendungan Bendali 1 Sepinggan yang berisi larangan disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya, namun peraturan tersebut tidak dipedulikan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan ancaman sanksi pidana dalam menanggulangi berbagai tindakan pelanggaran di Bendungan Bendali 1 Sepinggan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan turun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara bersama pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan ancaman sanksi pidana tidak berjalan efektif dalam menanggulangi berbagai tindakan pelanggaran di Bendungan Bendali 1 Sepinggan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.
Judicial Review dan Pengawasan Masyarakat Sipil: Sinergi Dalam Mewujudkan Peradilan Konstitusi Yang Demokratis Khilmi, Erfina Fuadatul
Jurnal de jure Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i1.1028

Abstract

Intervensi kekuatan politik dalam judicial review membawa dampak yang signifikan terhadap peradilan konstitusi yang dinilai menganggu independensi hakim konstitusi dan pola penafsiran konstitusi yang sejalan dengan kekuasaan karena digunakan sebagai dalih untuk menghilangkan daya kritis terhadap produk hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi. Di sisi lain, kekuatan politik juga membatasi akses masyarakat sipil dalam judicial review di peradilan konstitusi, sehingga berpotensi pada putusan Judicial Review yang sarat akan kepentingan politik. Hal ini dikarenakan adanya intervensi politik yang tidak diimbangi dengan prinsip independensi kehakiman dan moral, meskipun putusan yang dihasilkan membuka peluang hak konstitusional masyarakat tetapi tidak sepenuhnya berpihak pada kekuatan masyarakat sebagai penyeimbang dalam judicial review. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Judicial Review dan pengawasan masyarakat sipil yang bersinergi dalam mewujudkan putusan peradilan yang demokratis di tengah-tengah kekuatan politik yang mengintervensi peradilan konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasilnya menunjukkan dalam judicial review yang telah diintervensi oleh kekuatan politik, akses masyarakat dalam proses judicial review telah dikendalikan oleh kepentingan politik. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan khusus mengenai mekanisme amicus curiae dari partisipasi masyarakat merupakan bentuk kontrol demokrasi dalam negara hukum untuk memberikan pendapat sebagai pertimbangan tambahan bagi hakim yang seharusnya menjadi bagian dari prosedur formal dalam judicial review. Hal ini dilakukan dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat secara aktif dan objektif dalam putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Urgensi Peraturan Daerah Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Daerah Di Kabupaten Majene Ardiansyah, Ardiansyah; Nuzha, Nuzha
Jurnal de jure Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i1.1001

Abstract

Artikel ini akan membahas tentang pentngnya peraturan daerah tentang penylesaian ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan demi kepentingan umum. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Majene dalam penyelesaian ganti rugi pada kegiatan pengadaan tanah dan Merumuskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional dengan tidak mengesampingkan potensi daerah dalam rangka Penyelesaian Ganti kerugian Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Majene. Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau normatif yuridis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan; penelitian terhadap asas-asas hukum yang berupa unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; penelitian mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, dan peristiwa hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ternyata peraturan daerah sebagai Solusi pemberian gani kerugian atas kegiatan pengadaan tanah sangat krusial dalam konteks peraturan daerah yang mengatur penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Kebijakan yang diusulkan melalui peraturan daerah memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan tanah yang transparan, adil, dan efisien. Sebuah Perda yang komprehensif berfungsi tidak hanya sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang mengatur pelaksanaan pengadaan tanah secara sistematis.
Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Perjanjian Hibah Yang Dibebankan Hak Tanggungan Delfiana, Adela Maria; Nurunnisa, Nurunnisa
Jurnal de jure Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i1.1099

Abstract

Setiap orang atau individu berhak untuk memperoleh hak atas tanah salah satunya dengan cara peralihan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Perbuatan hukum tersebut salah satunya, yaitu hibah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme peralihan hak atas tanah melalui akta perjanjian hibah yang dibebankan hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Tipe penelitian ini yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat penelitian preskriptif yaitu untuk memberikan argumen atas hasil penelitian yang dilakukan. Mekanisme peralihan hak atas tanah yang objek hibah masih dibebankan jaminan hak tanggungan tidak diperkenankan untuk dialihkan. Jika ingin mengalihkan benda itu, harus mendapatkan izin dari Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan. Dalam hal tersebut kemudian mendapatkan persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, maka peralihannya, yaitu: persetujuan tertulis dari pemegang Hak Tanggungan, pembuatan Akta Hibah oleh PPAT dalam akta hibah tersebut terdapat klausula bahwa tanah sedang dibebani Hak Tanggungan, dan setelah itu dilakukan pendaftaran peralihan di Kantor Badan Pertanahan, sertifikat tanah diperbarui atas nama penerima hibah, tetapi dengan catatan Hak Tanggungan tetap melekat. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak maka suatu peralihan hak atas tanah melalui akta perjanjian hibah yang dibebankan hak tanggungan, maka objek hak tanggungan tersebut harus dilakukan roya atau penghapusan Hak Tanggungan.

Page 13 of 13 | Total Record : 128

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2017) More Issue