cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aprina
Contact Email
elsafhuniba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
elsafhuniba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal de jure
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 20858477     EISSN : 26554348     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 128 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang Dilakukan Oleh Anak Fahlepy, Reza
jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Anak jalanan merupakan fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan kota-kota besar. Kehadiran Anak Jalanan sering dianggap sebagai gambaran kemiskinan kota, atau suatu kegagalan adaptasi kelompok orang tertentu terhadap kehidupan dinamis kota besar. Semakin merebaknya fenomena anak jalanan, membuat beberapa daerah di Indonesia membuat produk hukum berupa peraturan daerah yang mengatur tentang penanganan anak jalanan. Dengan banyaknya perda yang mengatur tentang larangan anak untuk meminta-meminta/ mengemis apakah sudah sejalan dengan prinsip hukum islam. Bahan hukum yang digunakan Al-Quran, Hadits dan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Hukum Islam mengharamkan perbuatan untuk meminta-minta ataupun mengemis sama halnya dengan hukum positif namun yang membedakan ada pengecualian dalam hukum islam tentang dalam keadaan apa seseorang boleh meminta atau mengemis. Dilihat dari ketentuan hukum positif kegiatan anak meminta atau mengemis dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran terutama bagi daerah yang memiliki perda sehingga sanksi yang diberikan dapat berupa pidana maupun sanksi administrasi. Sementara dalam hukum islam tidak diatur masalah sanksi terkait meminta-minta atau mengemis yang dilakukan oleh anak (seorang yang belum baligh) karena ini merupakan jenis jarimah ta’zir.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KOMPOSISI KANDUNGAN YANG TERCANTUM PADA KEMASAN PANGAN DI KARAWANG apriani, rani
jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Kemajuan teknologi dan tingginya permintaan masyarakat atas produk pangan membawa dampak bagi pelaku usaha produk pangan. Pelaku usaha produk pangan berlomba-lomba memproduksi produk pangan dengan informasi yang menjadi petunjuk konsumen. Namun, karena persaingan usaha yang ketat diantara pelaku usaha membuat pelaku usaha memuat informasi yang tidak benar agar produk pangan yang dijual laku di pasaran. Hal ini jelas merugikan konsumen yang hendak membeli produk pangan karena informasi yang dimuat di label kemasan pangan tidak sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya. Permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan konsumen terhadap informasi komposisi kandungan yang tercantum pada label kemasan pangan?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang menganalisis berdasarkan hukum yang tertulis dalam buku (law as it written in the book). Perlindungan konsumen terhadap informasi komposisi kandungan yang tercantum pada label kemasan pangan yang diberikan UUPK dan UUP adalah penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan (Litigasi) dan penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan (Nonlitigasi). Penyelesaian nonlitigasi dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya (LPKSM).
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KE-2 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ROSDIANA, ROSDIANA
jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Model kelembagaan pengelolaan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah berbentuk KPH yang pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, dan Badan Pengelola Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain membentuk sebuah unit Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain untuk melakukan kegiatan operasional Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain ditangani oleh tanaga yang berasal dari organisasi pengelola sebelumnya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan kedepannya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain menyusun dokumen rencana pengelolaan (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) yang difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan dokumen tersebut sudah dalam tahap penilaian oleh pihak pusat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ATAS TARIF PROGRESIF DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DIBALIKNAMAKAN ardi, mochamad
jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak tidak terpenuhi karena tidak adanyapengawasan atau adanya lembaga yang bisa mengawasi kinerja pemungutan pajak terlebih kepada wajib pajak yang terkena pajak tarif progresif. Pemblokiran nomor kendaraan bermotor di SAMSAT belum sepenuhnya menjadi solusi bagi wajib pajak kendaraan bermotor atas tarif progresif dalam jual beli kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor yang berbeda nama dikarenakan tidak dibalik nama pada waktu pembelian kendaraan bermotor bekas pakai (second) bisa menjadi polekmik baru pula dalam pajak progresif. Hal ini, pemilik kendaraan pertama menjual kepada pembeli dengan tidak dibalik nama. Kemudian penjual membeli kendaraan baru, dikenakan tarif pajak progresif terhitung dari kendaraan pertama penjual yang sudah dijual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pajak Progresif, Jual Beli Kendaraan Bermotor
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAKUAN SEPIHAK PENUNJUKAN YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL OLEH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL ANZWARD, BRUCE
jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Pengakuan sepihak oleh Amerika Serikat bersamaan dengan relokasi kedutaan besarnya yang secara resmi mengakui status Yerusalem sebagai bagian dari Israel merupakan sebuah tindakan yang banyak menuai protes di masyarakat internasional, karena dikhawatirkan mempengaruhi proses penanganan konflik serta mempengaruhi proses perdamaian bagi negara-negara di timur tengah khususnya antara Israel dan Palestina yang berkaitan dengan wilayah. Pada penelitian ini penulisan akan menganalisis apakah tindakan pengakuan sepihak penunjukan Yerussalem sebagai ibukota Israel oleh Amerika Serikat tersebut dibenarkan dalam hukum internasional. Peneliti akan mengkaji berbagai teori dan sumber hukum internasional yang relevan untuk mengkaji tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Yerussalem tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA PENYEDIA JASA PARKIR PADA HOTEL JATRA KOTA BALIKPAPAN BERDASARKAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PROFESIONAL PUTRA, JOHANS KADIR
jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Pelanggaran hak-hak konsumen dibidang jasa perparkiran sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran itu berupa tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha jasa parkir apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang dititipkan oleh konsumen pada area perparkiran. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang mengandung pengertian bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan produk maupun jasa yang nyaman, aman, dan selamat. Bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jasa parker pada hotel jahtra Balikpapan sudah sesuai dengan pertanggung jawaban professional liability yang pada pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (strict liability) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikanya 
PROSES PENYIDIKAN SETELAH STATUS PENETAPAN TERSANGKA DINYATAKAN TIDAK SAH DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN SANJAYA, WAWAN
jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan adalah Penyidik harus menerbitkan Spridik baru dan melakukan proses penyidikan kembali terhadap pelaku tindak pidana dan Status tindak Pidana Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan adalah masih berlaku karena pemeriksaan dalam Praperadilan adalah pemeriksaan yang belum menyentuh pokok perkara namun masih pada wilayah administratif penyidikan saja. Kedepan perlu ada Perundang-undangan yang tegas mengatur mengenai status Perkara setelah putusan Praperadilan apakah di hentikan atau diberikan batas waktu agar menjamin kepastian hukum.
PENGEMBANGAN KERJASAMA INDONESIA BERSAMA NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KETENAGAKERJAAN
 ELSA APRINA
Jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.54 KB) | DOI: 10.36277/.v9i2.23

Abstract

Tulisan ilmiah ini akan menyoroti mengenai hubungan kerjasama regional di Asia Tenggara harus terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya pengembagan dalam aspek ketenagakerjaan. Bahwasanya kerjasama regional harus terus difokuskan mengenai pembentukan peraturan regional tentang perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri atau istilahnya pekerja migran terkhusus untuk perempuan. Persoalan perlindungan pekerja migran ini telah lama menjadi masalah global,mulai dari tingkat nasional, regional hingga di tingkat internasional. Oleh karenanya, diharapkan bagi negara-negara pengirim dan penerima pekerja migran khususnya di Asia Tenggara memiliki komitmen untuk menciptakan dan merealisasikan kesepakatan tentang kebijakan perlindungan pekerja migran.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA SUHARTINI SUHARTINI
Jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.824 KB) | DOI: 10.36277/.v9i2.24

Abstract

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara bertujuan untuk menjawab permasalahan, pertama, apakah selama ini desa atau sebutan (kampong) lainnya sudah menjadi desa/kampong yang otonom. Kedua, alam yang melimpah baik gas, minyak Apa saja bentuk dan pelaksanaan otonomi yang dimiliki desa atau sebutan lainnya (kampong)? Ketiga, Apakah pengaturan desa/kampong kedepan akan memberikan bumi, batu bara, emas, batu mulia lainnya, peluang atau tantangan atau hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan otonomi desa/kampong. Kesimpulan, Pertama, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini menunjukan bahwa desa adalah daerah Indonesia bersyukur atas karunia ini otonom. Kedua, bahwa desa mmempunyai hak otonomi yang pelaksanaannya berupa mengelola dana desa dan menetapkan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan dengan menjaga, memelihara kelestarian Jangka Menengah (6 (enam) tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (untuk satu alam agar tetap seimbang, membawa tahun). Ketiga, pengaturan tentang desa ini memberikan peluang atau hambatan bagi perkembangan otonomi desa, secara normative adalah memberi peluang. Akan tetapi manfaat dan maslahat bagi seluruh rakyat dalam implementasinya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan leadership dan Indonesia untuk masa sekaran dan yang manajerial kepala desa yang didukung oleh peangkat desa dan masyarakat desa.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IMTN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA Ratna Luhfitasari; Safira Zahwa Azzahra; Andi Dian Angraeni; Aminah Mutiara Kasih
Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.641 KB) | DOI: 10.36277/.v12i1.373

Abstract

Di Indonesia terutama di Kota Balikpapan keberadaan segel tanah masih sering menjadi permasalahan. Permasalahan yang terjadi adalah masalah tumpang tindih pemegang hak atas tanah ganda dalam suatu obyek. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara maka setiap orang wajib memohonkan segel tanah menjadi surat keterangan Izin Membuka Tanah Negara terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendaftarkan hak lama berupa segel tanah ke Badan Pertanahan Nasional untuk ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Surat IMTN tersebut tidak dapat terbit apabila sebelumnya ada sanggahan atau bantahan dari pihak ketiga, oleh sebab itu jurnal ini ditulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hokum terhadap pemegang IMTN berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara. Metode penelitian jurnal ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan cara menganalisis Peratuan Daerah Kota Balikpapan No.1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara, serta membaca buku-buku dan artikel daring Kata Kunci : Perlindungan hukum, Tanah Negara, Izin Membuka Tanah Negara PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IMTN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MENDIRIKAN TANAH NEGARA

Page 3 of 13 | Total Record : 128

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2017) More Issue