Jurnal de jure
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
128 Documents
<![CDATA[KENDALA PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Reza Fahlepy Fahlepy]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (639.67 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i1.35
<![CDATA[Corporate Social Responsibilty (CSR) adalah tanggungjawab sosial perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Pengaturan CSR yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan memiliki perbedaan definisi. Perbedaan definisi tersebut menimbulkan kendala dalam pelaksanaan CSR oleh pelaku usaha, sehingga penerapan CSR belum maksimal. Perbedaan definisi peraturan perundang-undangan terkait CSR akan menimbulkan contradicio in terminis, sehingga mengakibatkan kebingungan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan CSR secara tepat dan adanya diskriminasi bagi perusahaan tertentu yang terkena kewajiban untuk melaksanakan CSR karena dimasing-masing peraturan memiliki aturan yang berbeda sehingga penerapan tiap-tiap pelaku usaha juga berbeda. Persoalan ini akan menimbulkan konflik normatif dan hambatan bagi penegakan hukumnya. Sebab itu, perlu adanya ketegasan aturan terkait dengan CSR sehingga penerapan CSR dapat diterapkan secara maksimal. ]]>
<![CDATA[POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[ARDIANSYAH ARDIANSYAH]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (679.186 KB)
|
DOI: 10.36277/.v10i1.16
<![CDATA[Tujuan hukum yang paling utama adalah tercapainya keadilan, namun dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia, hukum sangat identik dengan kepastian hukum sehingga pola pikir postif legalistik sudah mendarah daging hampir kepada seluruh para penegak hukum di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran Civil Law Sysytem yang sudah diperkenalkan saat Indonesia masih zaman penjajahan. Tulisan ini akan membahas tentang peran hukum progresif yang saat ini mulai berkembang dalam pendidikan hukum di Indonesia untuk menjawab tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN DINAS DI KOTA BALIKPAPAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[suhartini suhartini]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (594.491 KB)
|
DOI: 10.36277/.v9i1.5
<![CDATA[Prinsip-prinsip Pembentukan Dinas di Kota Balikpapan dalam Kerangka OtonomiDaerah bertujuan untuk menjawab permasalahan, Pertama, prinsip apakah yang menjadi dasar Pembentukan dinas DI Kota Balikpapan? Kedua, Apakah pembentukan dan keberadaan Dinas Daerah Kota Balikpapan telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah? Kesimpulan bahwa Pertama, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan dinas daerah di Kota Balikpapan adalah dalam rangka melaksanakan perintah Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan bahwa pembentukan Perangkat Dearah termasuk dinas daerah berdasarkan asas: Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; intensitas UrusanPemerintahan dan potensi Daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Kedua, bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Dinas daerah dapat dikatakan sesuai dengan otonomi daerah jika dalam pembentukannya mempertimbangkan atau berdasarkan kemampuan daerah, kebutuhan daerah dan sesuai dengan potensi daerah. Kota Balikpapanmempunyai 19 (Sembilan belas) dinas daerah yang secara umum telah mencerminkan kebutuhan, kemampuan dan potensi daerah, meskipun beberapa potensi Kota Balikpapan belum masuk dalam nomenklatur ataupun urusan pemerintahan yang diselenggarakan dinas yang ada.Kata Kunci: Prinsip-prinsip, Dinas Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan, OtonomiDaerah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN NORMATIF TERHADAP KEMIRINGAN LERENG DIKAWASAN INDUSTRI KARIANGAU ]]>
<![CDATA[Muhammad hadi saputra]]>;
<![CDATA[Sri Rayung Wulan]]>;
<![CDATA[Indo Chandra]]>;
<![CDATA[Hafidz Ehza]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (844.3 KB)
|
DOI: 10.36277/.v12i1.375
<![CDATA[Kawasan Industri Kariangau (KIK) secara administratif berada dikelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat kawasan ini bagi Kota Balikpapan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang diperuntukan sebagai sektor Industri besar di Kota Balikpapan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikapapan Tahun 2012-2032. bahwa kawasan industri Kariangau berada pada wilayah yang kemiringan lerengnya 5-40%. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum terkait karakteristik kawasan industri.Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.41/PRT/M/2007 yang menyatakan bahwa kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar antara 0% - 25%. Salah satu regulasi terkait kawasan industry, tertuang dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan indsutri sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Sedangkan untuk acuan atau tolak ukur pemerintah Kota Balikpapan mengenai pengembangan Kawasan Industri Kariangau yang terjadi saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PASCA LAHIRNYA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wahyu Tri Yuliana]]>;
<![CDATA[Bruce Anzward]]>;
<![CDATA[Merina Kencana Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (639.125 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i1.45
<![CDATA[Pembangunan perekonomian tidak terlepas dari kegiatan perbankan sehingga tidak menutup kemungkinan dengan adanya sengketa yang akan terjadi. Salah satu cara penyelesaian sengketa perbankan yaitu, melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga resmi OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014. Sebelum lahirnya LAPSPI, sudah adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, hadirnya LAPSPI dan BPSK sebagai bentuk lembaga penyelesaian sengketa untuk perlindungan konsumen terjadi tumpang tindih kewenangannya, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai eksistensi BPSK pasca lahirnya LAPSI. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LOGO KABUPATEN ]]>
<![CDATA[JOHANS KADIR PUTRA]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (512.267 KB)
|
DOI: 10.36277/.v9i2.26
<![CDATA[Perkembangan zaman yang ada berdampak pada permasalahan kehidupan yang kompleks. Sebagai akibat dari perkembangan zaman juga berpengaruh pada permasalahan hukum salah satunya dalam perlindungan hukum. Yang menarik adalah bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan pada badan hukum publik yaitu pemerintah, hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih lagi apabila pemerintah kabupaten melakukan pelanggaran atas hak cipta atas logo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian berdasarkan penelusuran bahan-bahan hukum, seperti Undang-Undang, Putusan Hakim, serta makalah dan jurnal- jurnal hukum untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemerintah Kabupaten atas dugaan pelanggaran hak cipta atas logo kabupaten. Dari pembahasan yang ada dapat diraik kesimpulan bahwa perlindungan yang diberikan kepada pemerintah dan pemilik logo adalah perlindungan responsive yaitu dengan mengadakan mediasi antara kedua belah pihak]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Reza Fahlepy]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (642.536 KB)
|
DOI: 10.36277/.v10i2.28
<![CDATA[Anak jalanan merupakan fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan kota-kota besar. Kehadiran Anak Jalanan sering dianggap sebagai gambaran kemiskinan kota, atau suatu kegagalan adaptasi kelompok orang tertentu terhadap kehidupan dinamis kota besar. Semakin merebaknya fenomena anak jalanan, membuat beberapa daerah di Indonesia membuat produk hukum berupa peraturan daerah yang mengatur tentang penanganan anak jalanan. Dengan banyaknya perda yang mengatur tentang larangan anak untuk meminta-meminta/ mengemis apakah sudah sejalan dengan prinsip hukum islam. Bahan hukum yang digunakan Al-Quran, Hadits dan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Hukum Islam mengharamkan perbuatan untuk meminta-minta ataupun mengemis sama halnya dengan hukum positif namun yang membedakan ada pengecualian dalam hukum islam tentang dalam keadaan apa seseorang boleh meminta atau mengemis. Dilihat dari ketentuan hukum positif kegiatan anak meminta atau mengemis dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran terutama bagi daerah yang memiliki perda sehingga sanksi yang diberikan dapat berupa pidana maupun sanksi administrasi. Sementara dalam hukum islam tidak diatur masalah sanksi terkait meminta-minta atau mengemis yang dilakukan oleh anak (seorang yang belum baligh) karena ini merupakan jenis jarimah ta’zir.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGADUAN DAN PENYEROBOTAN TANAH DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Sapto Hadi Pamungkas]]>;
<![CDATA[Jovanna Agustia Undap]]>;
<![CDATA[Adzah Sachra Majid]]>;
<![CDATA[Andika Ajeng Pangestu]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (830.963 KB)
|
DOI: 10.36277/.v12i1.378
<![CDATA[Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan pasal 385 KUHPidana.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu metode yang di lakukan dengan pendekatan berdasarkan norma-norma atau perundang-undangan yang terkait. Dimana peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap kasus penyerobotan tanah. Upaya hukum yang dapat dtempuh adalah melalui gugatan secara pidana namun ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh yakni upaya hukum acara perdata, mengapa demikian karena bahwa mekanisme berperkara yang terlalu lama secara perdata.  ]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI PERKARA MALADMINISTRASI DI DINAS PERTANAHAN PADA KASUS PERTANAHAN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Mohammad Ardi]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.101 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i2.345
<![CDATA[Ombudsman Republik Indonesia kota Balikpapan mengamati Badan Pertanahan Nasional yang kinerjanya termasuk dalam kriteria buruk, berdasarkan Informasi statistic dari data Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 31 Desember 2017, agraria/ Pertanahan menduduki posisi pertama dengan jumlah pengaduan sebesar 19 laporan dari laporan-laporan yang lainnya dan terdapat pula pungutan liar masih di jumpai oleh sejumlah oknum pegawai negeri sipil Badan Pertanahan di Kota Balikpapan untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat kepemilikan hak atas tanah sehingga perlu kiranya permasalahan semacam ini supaya diselesaikan agar terciptanya suatu pemerintahan yang baik. Dari hasil laporan masyarakat Kelurahan Gunung Sari Ulu. Masyarakat kurang mengenal dengan adanya peranan Ombudsman Republik Indonesia di Kota Balikpapan serta beberapa masyarakat yang telah mengadukan permasalahan kepada Ombudsman Republik Indonesia di Kota Balikpapan telah melaporkan bahwa banyaknya maladministrasi. Rumusan Masalah dalam penelitian ini Bagaimanakah langkah strategis yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani pekara maladministrasi di Dinas Pertanahan  pada kasus Pertanahan di Kota Balikpapan? Jenis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dan sebuah kenyataan fakta materiil yang ada menegenai hal-hal empiris.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KOMPOSISI KANDUNGAN YANG TERCANTUM PADA KEMASAN PANGAN DI KARAWANG ]]>
<![CDATA[rani apriani]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (632.397 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i1.32
<![CDATA[Kemajuan teknologi dan tingginya permintaan masyarakat atas produk pangan membawa dampak bagi pelaku usaha produk pangan. Pelaku usaha produk pangan berlomba-lomba memproduksi produk pangan dengan informasi yang menjadi petunjuk konsumen. Namun, karena persaingan usaha yang ketat diantara pelaku usaha membuat pelaku usaha memuat informasi yang tidak benar agar produk pangan yang dijual laku di pasaran. Hal ini jelas merugikan konsumen yang hendak membeli produk pangan karena informasi yang dimuat di label kemasan pangan tidak sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya. Permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan konsumen terhadap informasi komposisi kandungan yang tercantum pada label kemasan pangan?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang menganalisis berdasarkan hukum yang tertulis dalam buku (law as it written in the book). Perlindungan konsumen terhadap informasi komposisi kandungan yang tercantum pada label kemasan pangan yang diberikan UUPK dan UUP adalah penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan (Litigasi) dan penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan (Nonlitigasi). Penyelesaian nonlitigasi dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya (LPKSM).]]>
