cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aprina
Contact Email
elsafhuniba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
elsafhuniba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal de jure
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 20858477     EISSN : 26554348     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 128 Documents
 4   5   6   7   8 
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KE-2 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ROSDIANA ROSDIANA
Jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1096.453 KB) | DOI: 10.36277/.v10i1.17

Abstract

Model kelembagaan pengelolaan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah berbentuk KPH yang pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, dan Badan Pengelola Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain membentuk sebuah unit Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain untuk melakukan kegiatan operasional Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain ditangani oleh tanaga yang berasal dari organisasi pengelola sebelumnya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan kedepannya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain menyusun dokumen rencana pengelolaan (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) yang difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan dokumen tersebut sudah dalam tahap penilaian oleh pihak pusat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ATAS TARIF PROGRESIF DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DIBALIKNAMAKAN mochamad ardi
Jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.214 KB) | DOI: 10.36277/.v9i1.6

Abstract

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak tidak terpenuhi karena tidak adanyapengawasan atau adanya lembaga yang bisa mengawasi kinerja pemungutan pajak terlebih kepada wajib pajak yang terkena pajak tarif progresif. Pemblokiran nomor kendaraan bermotor di SAMSAT belum sepenuhnya menjadi solusi bagi wajib pajak kendaraan bermotor atas tarif progresif dalam jual beli kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor yang berbeda nama dikarenakan tidak dibalik nama pada waktu pembelian kendaraan bermotor bekas pakai (second) bisa menjadi polekmik baru pula dalam pajak progresif. Hal ini, pemilik kendaraan pertama menjual kepada pembeli dengan tidak dibalik nama. Kemudian penjual membeli kendaraan baru, dikenakan tarif pajak progresif terhitung dari kendaraan pertama penjual yang sudah dijual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pajak Progresif, Jual Beli Kendaraan Bermotor
REKONSTRUKSI BASIS PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM Muhamad Muhdar
Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.279 KB) | DOI: 10.36277/.v12i1.374

Abstract

This article aims to examine: First, how to determine calculation basis of state loss in the event of corruption in natural resource sector. Second, whether environmental destruction and pollution resulting in the loss or the degradation of economic value of the environmental can be the basis to extend the meaning of state loss. The constitution declares that the natural resources are under the power of the state. This constitutional right means that the state is authorized to control state resources. The state rule over natural resources is confirmed by state rights to manage, distribute as well as protect the utilization in order to be useful for social well-being. However, it is argued that the state is not without blemish in term of effective management as destruction and pollution are rampant. Furthermore, natural resource utilizers and certain people in the state agencies commit crime in concert in various sectors of natural resources. State loss in term of financial obligation value or contractual relationship is barely able to dismiss the weakness on the part of the state in protecting the common goods. It is therefore necessary to extend state loss calculation by adding the degradation or the loss of state income and the increasing public burden as a result of the destruction of livelihood.
NILAI NILAI PANCASILA YANG MASIH KUAT TERHADAP BUDAYA HUKUM DALAM ADAT TORAJA Jens Batara Marewa
Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.114 KB) | DOI: 10.36277/.v11i2.307

Abstract

Pancasila yang lahir tanggal 1 Juni merupakan sebuah momentum yang selalu di peringati oleh Negara Indonesia Sila 1 sampai sila 5 sudah sangat jelas bahwa Pancasila harus di laksanakan penerapanya dalam kehidupan Bermasyarakat. Banyak Orang beranggapan bahwa Nilai Pancasila tidak begitu maksimal penerapannya di Toraja tetapi faktanya Pancasila Sebagai dasar Negara sudah mulai diterapkan sejak Lama di Toraja itu didasari dari Perilaku masyarakat Toraja yang sangat kental dengan Nilai – Nilai Pancasila. Toraja bahkan bisa dikatakan sebagai Laboratorium Pancasila sebab budaya Toraja membangun kerukunan, keharmonisan, dan kearifan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Nilai – Nilai Pancasila di Toraja ? Faktor – Faktor apa yang mendasari sehingga Pancasila bisa diterapkan di Toraja ? Jenis Penelitian yang Penulis Gunakan adalah Kajian Literatur dengan beberapa kasus dan survey yang pernah dilakukan .Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif yang merupakan Penelitian yang bersifat konstestual yang berusaha menekankan pada pemaknaan suatu fenomena interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Pancasila sebagai Ideologi Negara jangan hanya dijadikan simbol tapi harus betul -betul dipahami makna dari nilainya . Toraja yang merupakan sebuah wilayah kecil mampu menerapkan Nilai-nilai Pancasila daerah lain pun harus demikian . Ketika kita mau melihat penerapan Pancasila Ayo ke Toraja.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAKUAN SEPIHAK PENUNJUKAN YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL OLEH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Rizky Atsar Maulana; Bruce Anzward; Elsa Aprina
Jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.342 KB) | DOI: 10.36277/.v10i2.30

Abstract

Pengakuan sepihak oleh Amerika Serikat bersamaan dengan relokasi kedutaan besarnya yang secara resmi mengakui status Yerusalem sebagai bagian dari Israel merupakan sebuah tindakan yang banyak menuai protes di masyarakat internasional, karena dikhawatirkan mempengaruhi proses penanganan konflik serta mempengaruhi proses perdamaian bagi negara-negara di timur tengah khususnya antara Israel dan Palestina yang berkaitan dengan wilayah. Pada penelitian ini penulisan akan menganalisis apakah tindakan pengakuan sepihak penunjukan Yerussalem sebagai ibukota Israel oleh Amerika Serikat tersebut dibenarkan dalam hukum internasional. Peneliti akan mengkaji berbagai teori dan sumber hukum internasional yang relevan untuk mengkaji tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Yerussalem tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA PENYEDIA JASA PARKIR PADA HOTEL JATRA KOTA BALIKPAPAN BERDASARKAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PROFESIONAL JOHANS KADIR PUTRA
Jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.85 KB) | DOI: 10.36277/.v10i2.27

Abstract

Pelanggaran hak-hak konsumen dibidang jasa perparkiran sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran itu berupa tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha jasa parkir apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang dititipkan oleh konsumen pada area perparkiran. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang mengandung pengertian bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan produk maupun jasa yang nyaman, aman, dan selamat. Bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jasa parker pada hotel jahtra Balikpapan sudah sesuai dengan pertanggung jawaban professional liability yang pada pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (strict liability) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikanya 
PROSES PENYIDIKAN SETELAH STATUS PENETAPAN TERSANGKA DINYATAKAN TIDAK SAH DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN WAWAN SANJAYA
Jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.564 KB) | DOI: 10.36277/.v9i2.8

Abstract

Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan adalah Penyidik harus menerbitkan Spridik baru dan melakukan proses penyidikan kembali terhadap pelaku tindak pidana dan Status tindak Pidana Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan adalah masih berlaku karena pemeriksaan dalam Praperadilan adalah pemeriksaan yang belum menyentuh pokok perkara namun masih pada wilayah administratif penyidikan saja. Kedepan perlu ada Perundang-undangan yang tegas mengatur mengenai status Perkara setelah putusan Praperadilan apakah di hentikan atau diberikan batas waktu agar menjamin kepastian hukum.
TINJAUAN NORMATIF BATAS MINIMAL USIA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN Tinuk Dwi Cahyani; Halimatus Khalidawati Salmah
Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.901 KB) | DOI: 10.36277/.v11i2.346

Abstract

Mayoritas masyarakat muslim di Indonesia secara umum memahami perkawinan sebagai sebuah ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan menurut UU No. 1  tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan itu membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut KHI, perkawinan itu akad yang sangat kuat dan untuk mentaati perintah Allah, melaksanakannya adalah sebuah ibadah. Dari seluruh makna yang ada, perkawinan seharusnya dapat menciptakan sesuatu hal yang mulia dalam kehidupan berumah tangga. Namun ternyata ada beberapa hal yang membuat suatu perkawinan tidak sesuai dengan arti dan tujuannya. Misal dalam hal ketentuan, umur dalam setiap peraturan perkawinan yang ada di Indonesia. Menurut UU no. 1 tahun 1974 usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan dalam KHI pasal 15 menerangkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang mencapai umur minimal sesuai dengan yang telah ditetapkan (merujuk pada pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Fakta dilapangan soal ketentuan minimal umur yang seperti ini masih menimbulkan beberapa masalah diantaranya adalah adanya rasa ketidak adilan atau diskriminasi pada perempuan karena usia minimal dalam UU no. 1 tahun 1974 ini, salah satunya di rasa menimbulkan perbedaan dan ketidak setaraan antara perempuan dan laki-laki, dan lain sebagainya. Fakta lain yang terjadi dalam negara kita sekarang, banyak bermunculan perkawinan dini dengan dalih aturan dan agama, padahal banyak pasangan yang melakukan perkawinan di usia muda ini, ternyata belum mampu untuk melakukan sebuah perkawinan baik itu secara fisik maupun mental mereka. Sering sekali hal-hal yang tidak di inginkan dalam sebuah rumah tangga, ketidak mampuan anak untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya menimbulkan banyaknya kejahatan dalam perkawinan. Parahnya lagi ternyata perkawinan dini yang kerap kali terjadi, tidak hanya terjadi atas keinginan dari masing-masing pihak saja, tetapi juga karena salah satunya ialah faktor hamil sebelum menikah. Mengetahui hal ini, maka penulis berfikir seharusnya ada analisis hukum yang lebih mendalam, mengenai batasan usia minimal untuk melakukan sebuah perkawinan karena itulah penelitian ini dibuat. Kemudian agar penelitian ini nantinya bias memberikan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis, maka penulis mengunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yang kualitatif, dengan jenis bahan hokum primer peraturan dan dasar hokum terkait. Berdasarkan penelitian ini, maka ditemukan bahwa seharusnya dalam hal ini pemerintah tidak hanya bingung memperhatikan bagaimana menetapkan batasan usia perkawinan dalam setiap peraturan yang ada saja, karena tentu akan sulit menetapkan batas usia untuk melakukan sebuah perkawinan sedangkan peraturan itu dibuat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan lain. Dari pada itu penulis berpendapat sebaiknya pemerintah juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang nyata agar kalaupun perkawinan dini di Indonesia masih terjadi setidaknya perkawinan itu terjadi benar-benar atas dasar hal-hal yang dianggap baik atau tidak bertentangan dengan aturan negara dan norma, agar kekerasan dalam rumah tangga dan kasus-kasus hamil sebelum menikah tidak akan terjadi lagi. Dan ditemukan juga bahwa adanya dampak berupa kerugian-kerugian tidak hanya pada pihak pribadi orang yang melakukan perkawinan dini, tapi juga untuk pemerintah.
PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS PARTISIPATIF DALAM UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada PT.Mandiri Mining Corporindo) rahmat idrus
Jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1096.373 KB) | DOI: 10.36277/.v11i1.44

Abstract

ABSTRAK PT.Mandiri Mining Corporindo (MMC) adalah perusahaan tambang Mangan di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan surat izin eksplorasi nomor 418 Tahun 2009 dan izin operasi produksi nomor 333 tahun 2010, dimana proses produksi telah dimulai sejak bulan oktober 2010, adapun luas ijin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT.MMC adalah 178 ha yang meliputi kawasan 178 ha yang meliputi kawasan hutan produksi 125 ha dan perkebunan masyarakat 53 ha, namun areal yang dikelola baru sekitar 30 persen. Sejak awal pembukaan perusahaan tambang di Desa ini telah menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, mengingat lokasi tambang berbatas langsung dengan perkebunan dan persawahan masyarakat setempat. Hal ini menjadi masalah yang menarik dikaji dari aspek hukum perizinan, khususnya perizinan lingkungan sehingga permasalahan dalam penilitian ini yaitu; Pertama bagaimana pelaksanaan penyusunan AMDAL PT.MMC. kedua bagaimanakah pelibatan masayarakat dalam tim penilai dokumen AMDAL PT.MMC. hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya sosialisasi AMDAL PT.MMC di masyarakat yang akan terkena dampak pembukaan tambang, kedua tidak maksimalnya perwakilan masyarakat dalam tim penilai dokumen AMDAL. Kata Kunci : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL PT.MMC, Izin Lingkungan, Hukum Perizinan.
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH SAPTO HADI PAMUNGKAS
Jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.504 KB) | DOI: 10.36277/.v10i1.18

Abstract

Pada artikel Penulis mengkaji dari sisi yuridis mengenai bagaimana implementasi Putusan Mahkamah konstitusi yang memberikan legitimasi kepada Pengadilan Agama untuk melakukan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dan umumnya bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan segala hal yang menyangkut segala jenis transaksi/ bermuamalah dengan menggunakan sistem syariah, sehingga penyelesian sengketa terhadap transaksi syariah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Mahkamah Konstitusi membatalkan Penjelasan, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kepastian hukum.

Page 6 of 13 | Total Record : 128

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2017) More Issue