Jurnal de jure
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
128 Documents
<![CDATA[SISI GELAP OTONOMI DAERAH DALAM PENEMPATAN PEJABAT TINGGI PRATAMA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU) KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[susilo handoyo]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (853.14 KB)
|
DOI: 10.36277/.v9i1.7
<![CDATA[Kewenangan yang dimiliki seorang Kepala Daerah selaku Pejabat PembinaKepegawaian di Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pejabat Tinggi Pratama sering kali disalahgunakan, prosedur formal maupun standar regulasi yang seharusnya dijadikan sistem yang harus diikuti kerap di kesampingkan oleh kepentingan politik ataupun keinginan pribadi dari seorang Kepala Daerah, sehingga dalam praktik dan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil acapkali diwarnai oleh berbagai kontroversi dan ketidakpastian serta seringkali menyimpang dan tidak sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan hal ini lah yang menjadi sisi gelap Otonomi Daerah saat ini.Kata Kunci : Otonomi Daerah, Penempatan Pejabat, Kabupaten Penajam Paser Utara]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN ]]>
<![CDATA[Bruce Anzward]]>;
<![CDATA[Ratna Hidayati]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (861.615 KB)
|
DOI: 10.36277/.v12i1.364
<![CDATA[Aturan formal ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Hukum perburuhan diharapkan memberikan keadilan bagi setiap pekerja, tetapi dalam ketentuan pasal tersebut justru memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Perumusan jenis dan sifat pekerjaan yang telah ditentukan oleh perusahaan hingga saat ini masih menjadi masalah dalam penerapannya, terutama Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak ada ketidakadilan terhadap pekerja dan norma-norma yang saling bertentangan, termasuk beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis yang berkesinambungan dan berkelanjutan dalam bisnisnya masih melakukan sistem waktu kerja tertentu bagi karyawan yang memiliki sifat pekerjaan tetap termasuk di mana deskripsi pekerjaan akan terus berlanjut selama perusahaan terus beroperasi, maka pada posisi atau posisi kerja lain yang bersifat permanen juga berlaku sistem waktu kerja perusahaan tertentu, meskipun secara konstitusional mengatur tenaga kerja disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai isi artikel yang memiliki relevansi dengan periode Perburuhan adalah seperti yang dijelaskan oleh "Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan hidup layak untuk manusia ity ". Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha secara hukum menerima perlindungan yang sama, hanya dalam hal kewajiban, wewenang, dan manajerial mereka berbeda, dapat disimpulkan bahwa posisi majikan atau majikan lebih kuat daripada pekerja]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG MEROKOK DI PESAWAT UDARA DI BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN ]]>
<![CDATA[Suhadi Suhadi]]>;
<![CDATA[Elsa Aprina]]>;
<![CDATA[Abdul Wahab]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (418.506 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i2.329
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan terkait adanya penumpang yang merokok di Pesawat Udara di Bandara udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terkait adanya penumpang yang merokok di dalam pesawat udara bandara udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada asas-asas hukum serta berbagai peraturan yang terkait dengan penelitian ini sebagai pendekatan utamanya yang didukung dengan cara wawancara dengan responden terkait. Adapun hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terkait adanya penumpang yang merokok di Pesawat Udara Bandara Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan ialah melakukan upaya Preventif yang telah dilakukan meliputi Sosialisasi keselamatan dan keamanan penerbangan dan tindakan Represif nya dengan melakukan Blacklist di semua penerbangan maskapai tersebut karena pelaku belum dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL/HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sri Endang Rayung Wulan]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (697.736 KB)
|
DOI: 10.36277/.v10i2.31
<![CDATA[Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak memperjelas siapa saja yang termasuk warga negara asing oleh sebab itu, ketentuan pada dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang- Undang tersebut, juga tidak merumuskan secara jelas yang dimaksud dengan pengertian warga negara asing atau orang asing, hanya dapat disimpulkan secara negatif pada Pasal 7, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak memperjelas siapa saja yang termasuk warga negara asing oleh sebab itu, ketentuan pada dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masih memberikan hak penguasaan tanah atau memunggut hasil dari tanah berupa hak pakai kepada warga negara asing atau badan hukum asing yang berada di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN PRODUK SUPERMARKET YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL HARGA PROMOSI DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[ROSDIANA ROSDIANA]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (519.37 KB)
|
DOI: 10.36277/.v9i2.25
<![CDATA[Konsumen merupakan pemakai atau penggguna dari suatu produk barang maupun jasa. Sebagai pengguna produk barang atau jasa, tentunya konsumen memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi dan hak-hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menetapkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Selain itu dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam UUPK dimana adanya perbedaan informasi antara harga barang yang tercantum pada label harga promosi, yang seringkali ditemukan perbedaan dengan harga yang dikenakan pada saat pembayaran di kasir. Perbedaan harga tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi konsumen karena biaya yang dikeluarkan melebihi beban yang telah diperhitungkan sebelumnya. Penelitian ini lebih ditujukan kepada konsumen sebagai pembeli dari suatu produk dan pengunjung supermarket. Terkait dengan pelindungan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap fokus utama mengenai permasalahan selisih harga yang disebabkan tidak kesesuaian antara label harga promosi dengan harga yang dikenakan pada label display (rak barang) dan pada saat pembayaran di kasir]]>
<![CDATA[PEOPLE SMUGGLING, JUSTICE, LEGAL CERTAINTY AND UTILITY CONCEPT ]]>
<![CDATA[Pricillia Prisca]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.945 KB)
|
DOI: 10.36277/.v9i1.3
<![CDATA[Indonesia is not a state party to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees as well as its 1967 Protocol, but Indonesia is one of the countries with the greatest impact of refugees. There are many smuggler boats stranded in Indonesian water, bringing thousands of asylum seekers. These asylum seekers are often cheated by smugglers, they were boarded an improper vessels then stranded and being rejected. This article discusses the smuggling of people based on the perspective of legal theory of Gustav Radbruch.Key words: People smuggling, Migrant, Asylum seeker]]>
<![CDATA[MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Suhartini Suhartini]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.17 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i2.347
<![CDATA[Pemerintah daerah melaksanakan dan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat. Kewenangan mengelola keuangan daerah merupakan bagian dari pelimpahan kewenaangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Membuat laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini merupakan kewajiban daerah yang selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemerika Keuangan (BPK) dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Rumusan masalah penelitian adalah pertama, Bagaimana mekanisme pertanggung-jawaban pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut hukum keuangan Negara? Kedua, Konsekuensi apa yang diterima Papabila hasil pemeriksaan pertanggungjawaban  APBD terindikasi menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara/Daerah? Metode yang digunakan adalah yuridis normative, meneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan daerah dan ABPD serta studi pustaka dari berbagai buku, karya ilmiah dan lainnya.Kesimpulan pertama, pertanggungjawaban diawali dengan laporan keuangan yang dibuat bendahara pada akhir tahun masa anggaran, selanjutnya BPK melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kepada lembaga perwakilan dan tindak lanjut ditingkat DPRD ini dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Kedua, Bendahara daerah selaku penerima kuasa pengelola keuangan daerah mengganti kerugian apabila hasil pemeriksaan laporan petanggungjawaban APBD menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara/daerah.]]>
<![CDATA[DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM ]]>
<![CDATA[Suhartini Suhartini]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (674.453 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i1.42
<![CDATA[ABSTRAKSNegara merupakan organisasi kekuasaan dimana yang kuat menguasai yang lemah. Konsep Negara Hukum menghendaki bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan semata. Negara hukum dan demokrasi menghendaki penyelenggaran pemerintahan berdasarkan hukum yang bersumber dari keinginan rakyat, aspirasi rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu ada 2 (dua) pemasalahan yang akan di uraikan dan dianalisis: 1) bagaimana hubungan Demokrasi dan negara hukum? 2) Bagaimana Demokrasi dan Negara Hukum dalam Konteks Negara Indonesia?Sumber pustaka dari berbagai teori tentang negara hukum dan demokrasi serta pendapat para pakar hukum selanjutkan dianalisis dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama bahwa Negara Hukum dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang dimana yang satu harus ada untuk melengkapi yang lain. Negara sebagai wadah, hukum sebagai panduan dan demokrasi akan membuat dan menjadikan hukum demokratis, berpihak terhadap rakyat, memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kedua bahwa teori dan Konsep negara hukum sejak ratusan tahun silam atau lebih sudah ada dan dianut berbagai negara didunia. Ketika persiapan Indonesia Merdeka, sudah dikonsep oleh para Pendiri Bangsa ideology dan falsafah bangsa yang sesuai dengan keinginan serta cita-cita mayoritas rakyat Indonesia. Falsafah bangsa yakni Pancasila inilah yang menjadikan konsep Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia mempunyai ciri dan konsep tersendiri yakni Negara Hukum Indonesia dan Demokrasi Pancasila.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TANAH ADAT DI DAYAK MERATUS DESA PAPAGARAN KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Nur Arfiani]]>;
<![CDATA[Isnawati Isnawati]]>;
<![CDATA[Nopi Abadi]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.496
<![CDATA[Bagi masyarakat Dayak Meratus di Desa Papagaran yang masuk daerah Hulu Sungai Tengah, mempertahankan wilayah demi menyelamatkan meratus, menjaga bumi, air dan identitas budaya sama sifatnya menjaga warisan leluhur peninggalan datu moyang mereka. Apabila terjadi permasalahan, maka akan diselesaikan secara adat untuk mempertahankan hak masyarakat adat itu sendiri. Namun, penyelesaian melalui sistem pemerintahan yang berlaku juga terkadang dilakukan walaupun masih sering terdapat ketidakadilan dalam proses penyelesaian yang melibatkan keikutsertaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan teori tentang Hukum Tanah dan beberapa aturan hukum khususnya dari Undang-Undang Pokok Agraria dan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangs yang terkait dengan mempertahankan dan mengembangkan hubungan khas mereka baik secara spiritual maupun material dengan tanah, teritori, air dan wilayah-wilayah lepas pantai, dan sumber-sumber lainnya yang secara tradisional telah mereka miliki atau yang telah mereka duduki. Masyarakat adat juga diberi kewajiban untuk bertanggung jawab atas nasib generasi masa depan. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis, yaitu berupa studi-studi empiris dan undang-undang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan berlakunya ataupun efektivitas berlakunya hukum di dalam masyarakat. Masih banyak tugas baik dari masyarakat adat maupun pemerintah daerah untuk dapat bersama-sama duduk dan menata kembali aturan hukum tanah adat di daerah setempat sebagai bentuk evaluasi serta kepedulian dalam menjaga komitmen dari masyarakat adat.]]>
<![CDATA[UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULETED FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Elsa Aprina]]>;
<![CDATA[Mukhammad Ridho Rosyid]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.498
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang dilakukan oleh kapal asing penangkap ikan dari Republik Rakyat Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang dilakukan oleh kapal asing penangkap ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif yang dimilikinya dari tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penanggulangan IUU Fishing dapat dilakukan melalui cara penaatan terhadap hukum dan melaksanakan penegakan hukum. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu meningkatkan koordinasi patroli antar penegak hukum di wilayah di laut, memberdayakan nelayan lokal untuk meningkatkan intensifikasi nelayan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif, membentuk Coast Guard Unit, dan segera menyelesaikan perjanjian batas wilayah laut di Zona Ekonomi Eksklusif dalam rangka melindungi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.]]>
