cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aprina
Contact Email
elsafhuniba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
elsafhuniba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal de jure
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 20858477     EISSN : 26554348     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 128 Documents
 6   7   8   9   10 
Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh Shelila Minati Karima
Jurnal de jure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.530

Abstract

Terdapat dua sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli cengkeh yaitu secara tunai dan sistem tempo. Salah satu pedagang cengkeh mengatakan, terkadang setelah jatuh tempo terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak pengepul dimana pengepul tidak bisa memenuhi janjinya kepada pihak penjual cengkeh. Penelitian ini akan merumuskan bagaimana proses pelaksanaan jual beli cengkeh di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?, apa konsekuensi hukumnya apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan jual beli cengkeh di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pembayaran dilakukan secara jelas dari awal perjanjian apakah akan melakukan jual beli secara kontan atau secara tempo. Pelaksanaan akad jual beli baik secara kontan maupun tempo tersebut hanya melalui akad secara lisan, akan tetapi untuk sistem tempo setelah terjadi kesepakatan harga maka pengepul akan membuatkan nota atau catatan kesepakatan (perjanjian) yang diberikan kepada penjual. Wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli cengkeh memang sering terjadi. Akan tetapi belum ada kelanjutannya jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan karena menanggung risiko dari suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Dengan begitu pelaksanaan jual beli cengkeh tidak ada hambatan dan bisnis pun berjalan dengan lancar.
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PERJANJIAN KERJA TENAGA KERJA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Taun Taun
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.381

Abstract

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dalam membuat perjanjian, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, salah satinya adalah sebab yang halal, artinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan, dalam membuat perjanjian tenaga kerja asing undang-undangnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut yaitu sejauhmana luas asas kebebasan berkontrak dan seberapa jauh negara dapat campur tangan dalam menentukan isi suatu perjanjian.Menggunakan pendekatan yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni meliputi Pendekatan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pendekatan Konsep yaitu konsep asas kebebasan berkontrak.Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian tenaga kerja asing dapat diterapkan, artinya para pihak dapat membuat bebas isi klausul perjanjian kerja selama memperhatikan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal, sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan, yakni Undang-Undang ketenagakerjaan, serta negara dapat campur tangan dalam menentukan isi perjanjian tersebut melalui perundang-undangan.
Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton Mashendra Mashendra
Jurnal de jure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.385

Abstract

Kehidupan berumah tangga selalu merupakan tempat yang aman. Tetapi menurut penelitian kekerasan banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga. Dari 217 juta penduduk setidaknya 24 juta penduduk perempuan mengalami kekerasan khususnya di daerah pedesaan. Kekerasan dalam rumah tangga itu, seperti penganiayaan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dari gambaran di atas, studi ini mengelaborasi aspek kriminologi yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan pada masyarakat Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton di Desa Galaanti khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan latar belakang di atas, kemudian didapatkan beberapa permasalahan seperti bagaimana gejala kasus-kasus KDRT di Desa Galanti; bagaimana fenomena kasus kasus KDRT di Desa Galanti dikaji dari aspek kriminologi dan bagaimana pandangan masyarakat Wolowa Kabupaten Buton mengenai KDRT dan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan  untuk melakukan studi kriminologi dalam konteks penegakan hukum, dan pendekatan empiris dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton mengenai KDRT dan faktor-faktor penyebabnya. KDRT dapat terjadi karena faktor-faktor ekonomi, kecemburuan dan minuman keras. Penyelesaian menggunakan hukum Negara yang diatur di dalam UU KDRT. Apapun bentuk penyelesaiannya, tindak kekerasan dalam rumah tangga jika dilihat dari aspek kriminologi tetap dipandang sebagai tindak kriminal. Oleh karena itu penyelesaiannyapun tetap berpedoman pada hukum pidana. Mengacu pada alasan pandangan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak kriminal, maka karya ini kemudian mengulas lebih jauh tentang penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam wilayah Desa Galanti Kacamatan Wolowa Kabupaten Buton dilihat dari sudut studi kriminologi.
Status Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Hibah Di Bawah Tangan Reza Fahlepy; Adela Maria Delfiana; Devinda Dwi Rahmadani; Siti Dewi Novitasari
Jurnal de jure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.536

Abstract

Peralihan hak atas tanah dapat beralih dengan cara pewarisan dan dengan pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pewarisan berupa hak atas tanah harus memperhatikan beberapa peraturan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian hukum maka peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 19 UUPA. Berdasarkan hak menguasai oleh negara maka penguasaan hak atas tanah diatur dalam UUPA, peralihan hak atas tanah seperti hibah sendiri harus didasarkan menurut peraturan yang berlaku, dan untuk menjamin kepastian hukum peralihan hak atas tanah tersebut harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan apabila hak yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan hak-nya dilakukan atas permohonan penerima hibah dan apabila hak yang dihibahkan belum tertentu maka pendaftaran peralihan hak-nya dilakukan kepada ahli waris dan penerima hibah sebagai harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana status peralihan sertifikat hak atas tanah berdasarkan surat hibah dibawah tangan?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Akibat hukum apabila peralihan hak atas tanah dibawah tangan melalui hibah atau surat keterangan desa saja maka itu tidak memberikan jaminan kepastian hukum, untuk menanggulanginya perlu mengikuti prosedur yang ada dan dibuat berupa akta otentik.
PENGGUNAAN CERTIFIED EMISSION REDUCTIONS SEBAGAI BUKTI OBJEK TRANSAKSI CARBON CREDITING Agatha Sevilla Maharani; Muhamad Muhdar; Rahmawati Alhidayah
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.467

Abstract

Indonesia ikut serta dalam skema jual-beli karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Karbon merupakan benda tidak berwujud yang diperjualbelikan berdasarkan pada perjanjian. Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu pertama menganalisis skema perdagangan karbon menurut Hukum Perdata khususnya jual-beli. Kedua menganalisa mengenai Certified Emissions Reductions (CER) sebagai bukti objek transaksi Carbon Crediting.Dalam hukum perdata Indonesia tidak mengenal karbon sebagai objek hukum, tetapi Indonesia telah melakukan jual-beli karbon sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Namun demikian dalam precedent praktek hukum dapat direplikasi sebagai objek hukum tidak berwujud. Hak kepemilikan dari karbon ditandai dengan CER berpotensi sebagai peneguhan objek kepemilikan karbon belum dapat dipastikan yang dapat berakibat pada adanya konflik dimasyarakat karena hak karbon dan pembagian manfaat dari jual beli karbon belum dapat dipastikan.
Mengkaji Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 441/Pid.B/2019/Pn Ckr Novita Anassatia Wulandari; Rahmi Zubaedah
Jurnal de jure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.502

Abstract

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II bab V Pasal 170 ayat (2) ke-3 berisi tentang kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang secara terang-terangan sehingga menyebabkan kematian dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Walaupun dalam peraturannya sudah diatur jelas, kenyataannya kekerasan secarabersama-sama masih marak dilakukan di Wilayah Cikarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemidanaan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Cikarang. Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif dengan melakukan penelitian pustaka, analisis data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan hakim dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Ckr, kurang tepat karena apa yang dilakukan para terdakwa terhadap korban sangatlah brutal serta tidak manusiawi. Sehingga apabila terdakwa kemudian dijatuhi hukuman 12 tahun penjara sebagaimana yang menjadi tuntutan dari Penuntut Umum yakni berdasarkan Pasal 170 ayat (2)  yakni 12 tahun penjara adalah hal yang tepat.
Penyelesaian Perkara Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh Di Kabupaten Malinau Galuh Praharafi Rizqia; Dimas Sutawijaya
Jurnal de jure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.533

Abstract

Artikel ini membahas tentang proses penyelesaian perkara pidana persetubuhan dengan pelaku anak yang terjadi pada masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau, yang mana terdapat dua sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum pidana nasional dan hukum adat. Hukum pidana nasional mengikat bagi mereka, namun di sisi lain masyarakat adat Dayak Lundayeh lebih mematuhi aturan adat dan putusan yang dihasilkan melalui sidang adat yang dilaksanakan oleh lembaga hukum adat Dayak Lundayeh.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh dilakukan melalui mekanisme hukum pidana nasional maupun hukum adat. Penyelesaian berdasarkan hukum pidana nasional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan penerapan diversi di tahap penyidikan. Hasil kesepakatan diversi, diantaranya adalah penyelesaian perkara melalui sidang adat pada lembaga hukum adat Dayak Lundayeh. Kesepakatan diversi yang dihasilkan sangat mengakomodir kondisi sosial kemasyarakatan dari pelaku dan korban. Korban merupakan anggota dari masyarakat hukum Adat Dayak Lundayeh yang memiliki lembaga hukum adat serta mekanisme sidang adat. Proses diversi dan hasil kesepakatan diversi menunjukkan harmonisasi antara penerapan hukum pidana nasional dengan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana.
KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN MATA UANG RINGGIT OLEH MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA Rivaldi Nugraha
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.492

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepastian hukum terhadap penggunaan mata uang ringgit oleh masyarakat kabupaten nunukan di daerah perbatasan indonesia-malaysia serta apakah kendala yang dihadapi yang dihadapi dalam melakukan pengawasan sehingga tidak adanya keefektifan terhadap aturan hukum mengenai penggunaan mata uang ringgit oleh masyarakat di daerah perbatasan indonesia-malaysia.Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan segala permasalahan terkait dengan bentuk pengawasan dari pihak-pihak terkait yang didalamnya termasuk aparat penegak hukum, karena di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang sudah mengatur jelas mengenai penggunaan mata uang rupiah, dan telah diatur bahwa mata uang Rupiah wajib digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Manfaat penelitian ini diharapkan dari penelitian ini sekurang-kurangnya bermanfat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dimana tulisan ini diharapkan sebagai bahan wacana baru dalam memperdalam kembali konsep-konsep teoritik hukum, termasuk melihat kepastian hukum terhadap penggunaan mata uang ringgit di daerah perbatasan indonesia-malaysia. Metode Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penulis akan mengkonstruksikan rumusan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berkaitan dengan penggunaan mata uang ringgit di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia.Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil suatu kesimpulan..penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, dimana penulis pada penelitian sebelumnya belum menemukan solusi yang efektif hingga sampai saat ini hanya solusi-solusi terdahulu yang masih diberlakukan, sehingga pada penelitian lanjutan ini penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum yang dipopulerkan oleh Jan. M. Otto dan Teori Kedaulatan Negara yang dipopulerkan oleh George Jellinek dan dilanjutkan oleh Jean Bodin guna dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut khususnya Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, hingga pada akhir penelitian ini penulis mendapatkan fakta-fakta yang apabila dikaitkan dengan dua Teori tersebut banyak poin-poin yang belum terpenuhi sehingga keefektifan itu tidak akan tercipta dan sangat perlunya kesadaran masyarakat dan regulasi yang diperkuat sehingga masyarakat Perbatasan tidak lagi menggunakan Mata Uang Ringgit. Kata Kunci: Mata Uang, Ringgit, Perbatasan, Indonesia, Malaysia
Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Wuri Sumampouw; Kana Kurnia; Imam Ridho Arrobi
Jurnal de jure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.506

Abstract

Penelitian ini bermula pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau yang biasa dikenal sebagai omnibus law dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (umkm). Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan utang piutang terhadap mitra. Selanjutnya perlindungan terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.
TANGGUNGJAWAB HUKUM KORPORASI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI Piatur Pangaribuan; Aditya Dendi Darmawan
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.443

Abstract

Corruption practices occur in Indonesia not only involving individuals, but corruption involving a limited liability company. The purpose of this study is to determine law enforcement against corporations related to corruption and factors that influence the law enforcement of legal entities or corporations. Data analysis method used is normative analysis, researchers also conduct interviews, from the results of the study will be linked to existing rules. The issuance of PERMA RI No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations of accountability and law enforcement needs to be done. The law enforcement process for corruption cases that are sanctioned is only the director or commissioner of a legal entity that commits a criminal act of corruption but should the legal entity itself as well.

Page 8 of 13 | Total Record : 128

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2017) More Issue