cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "No 17 (2013): Juni" : 6 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS ASPEK HUKUM DALAM SURAT PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TANJUNG JABUNG BARAT Abdul Hariss; Che Tthalbi Ismail
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.138 KB)

Abstract

Abstract Sekalipun perjanjian pemborongan pekerjaan yang diadakan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan perusahaan swasta telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi untuk memperkuat dan mempertegasnya para pihak membuat surat perjanjian kerja.Dikarenakan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta menggunakan dana negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau menggunakan dana daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidaklah dirasakan cukup, sehingga pemerintah menambahkan ketentuan yang wajib diikuti dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, yang untuk saat sekarang pengaturannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.Dengan keadaan tersebut di atas, maka segala ketentuan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, haruslah mencerminkan dan mencakup ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Kata kunci : Aspek Hukum, Surat Perjanjian
TINJAUAN YURIDIS KESAKSIAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA Islah Islah
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.738 KB)

Abstract

Abstract Lembaga peradilan berperan penting karena satu-satunya institusi formal dalam mengelolah permasalahan hukum dari setiap warga yang mengalami kesulitan dan menjadi andalan serta tumpuan harapan masyarakat dalam mencari keadilan.Penegakan hukum melalui peradilan menggunakan hukum formil atau hukum acara.Tujuan hukum formil adalah menegakkan hukum materiil.Untuk mencari kebenaran hukum materiil diperlukan suatu pembuktian menurut hukum formil.Ditinjau dari perspektif hukum formil atau hukum acara dalam sistem peradilan, maka pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak.Keterangan saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu alat bukti penting dalam pembuktian.Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana.Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa.Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum.Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Kata Kunci : Kesaksian Palsu, Tindak Pidana
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN SAKSI GANTI RUGI (Politik Hukum Rancangan KUHP Baru Terhadap Kejahatan Pencurian) S. Sahabuddin S. Sahabuddin
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.106 KB)

Abstract

Abstrak Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak pernah berhenti dan selalu mengitari kehidupan manusia. Salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian yang pengaturannya sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Namun demikian pengaturan terhadap delik pencurian tersebut tidak memberikan keadilan substantif, terutama terhadap korban. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan baru yang mampu memberikan nilai keadilan substansial bagi korban dengan cara memunculkan kebijakan ganti rugi dalam sistem sanksi terhadap kejahatan pencurian tersebut. Key Note : Penggulangan, Kejahatan, Ganti Rugi
PENANGGULANGAN HAK ATAS KEMERDEKAAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM A. Thalib A. Thalib
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.408 KB)

Abstract

Abstract Kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum, baik melalui bentuk unjuk rasa / demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas, dalam semua negara demokratis, secara universal diikat oleh aturan main melalui peraturan perundang-undangan. Tidak ada demokrasi yang dijalankan tanpa aturan bagi bangsa-bangsa yang beradab. Dalam negara demokrasi, kebebasan selalu diimbangi dengan keteraturan. Kebebasan yang ada adalah kebebasan dalam keterikatan Kata Kunci : Kemerdekaan, Pendapat di Muka Umum
EKSISTENSI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA (Analisis terhadap UU No. 32 Tahun 2009 dilihat dari TAP MPR No. IX Tahun 2001) Muslih Muslih
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.713 KB)

Abstract

Abstract Lahirnya UUPPLH 2009 bukan saja sebagai refisi terhadap UU LH sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997) yang dinilai tidak lagi relevan dengan realitas yang ada, melainkan juga diamanahkan oleh TAP MPR No. XI Tahun 2001. Ada 13 prinsip yang diamanatkan oleh Tap MPR tersbut, antara lain memelihara dan mempertahankan NKRI; menghormati  HAM; menghormati supremasi hukum; mensejahterakan rakyat; mengembangkan demokrasi dan optimalisasi partisipasi rakyat; mewujudkan keadilan penguasaan SDA; memelihara keberlanjutan; melaksanakan fungsi sosial dan fungsi ekologis; mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat; melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam. Key Note : Perlindungan, Lingkungan Hidup, TAP MPR
EFEKTIVITAS PRA PERADILAN DITINGKAT PENYIDIK, PENUNTUTAN TERHADAP PROSES PERADILAN Muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.067 KB)

Abstract

Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Efektifitas Pra Peradilan Ditingkat Penyidik, Penuntutan Terhadap Proses Peradilan dengan rumusan masalah “Bagaimana Efektifitas Pra Peradilan Ditingkat Penyidik, Penuntutan Terhadap Proses Peradilan”. Metode yang digunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Praperadilan ini tidak lain adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan  hak  asasi  tersangka  dalam  tingkat  pemeriksaan  penyidikan  dan penuntutan.  Di  samping  itu,  praperadilan  ini  juga  berfungsi  sebagai  alat  kontrol terhadap  penyidik  atau  penuntut  umum  terhadap  penyalahgunaan  wewenang yang diberikan kepadanya, kemudian terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberikan hak kepada penuntut umum atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan, demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidak penghentian penuntutan kepada praperadilan. Kata Kunci : Efektifitas Pra Peradilan, Proses Peradilan, Tegaknya Hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue