cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "No 23 (2016): Juni" : 6 Documents clear
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT OLEH PENGAWAS SEKOLAH TERHADAP DISIPLIN GURU SEKOLAH DASAR DI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI Nuraini Nuraini
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.421 KB)

Abstract

Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Selain tenaga pendidik, peningkatan mutu pendidikan juga menuntut adanya tenaga kependidikan yang memadai. Tenaga kependidikan yang ada dan memerlukan pembinaan dan pengembangannya salah satunya tenaga pengawas. Tenaga pengawas sudah ada dan sudah berfungsi di setiap jenis dan jenjang pendidikan, walaupun pembinaan dan pengembangan secara akademik masih belum terpola dan berkesinambungan. Tulisan ini mengkaji masalah pokok yaitu : Bagaimanakah tugas dan fungsi Pengawas Sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru sekolah dasar dan Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan melekat oleh pengawas sekolah terhadap guru  Sekolah Dasar  di wilayah Dinas Pendidikan Kota Jambi.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data penelitian lapangan. Hasil penelitian ini Meskipun berdasarkan jenjang evaluasi yang telah ditetapkan disimpilkan bahwa kurang pengetahuan dan pemahaman terhadap pengawasan melekat disebabkan karena atasan kurang mensosialisasikan dan menjelaskan pengawasan melekat pada bawahannya.Kendala-kendala tersebut adalah :rapat staf untuk mengevaluasi pimpinan tidak berada ditempat, disiplin kerja pegawai masih rendah, hal ini dibuktikan dengan terlambat masuk kerja ataupun pulang lebih awal dari ketentuan yang berlaku dan atasan seringkali tidak memberikan teguran terhadap pegawai/bawahan yang kurang disiplin.upaya-upaya yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :Jadwal rapat staf tidak perlu ditentukan berdasarkan tanggal tetapi cukup berdasarkan mingguan dan setiap atasan memonitoring bawahannya pada setiap jam mulai kerja maupun jam pulang kerja. Kata Kunci : Pengawasan Melekat, Disiplin, Guru, Dinas Pendidikan
TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA WAKTU TERJADI KEBAKARAN DAN PROSES PENYELESAIAN DI KOTA JAMBI Islah Islah; Arham Arham
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.888 KB)

Abstract

Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka ia akan mengalami ketidak tentraman dalam penyesuaian hidup yang tidak wajar, sehingga tidak menutup kemungkinan baginya untuk melakukan berbagai tindak pidana, misalnya pencurian yang tujuannya untuk memenuhi ketidak puasan dalam kebutu­hannya. Kota Jambi adalah salah satu daerah rawan pencurian, baik itu pencurian dengan pemberatan maupun pen­curian biasa. Akibat terjadinya kebakaran maka akan menimbulkan suatu kesempatan bagi para pelaku yang ingin memanfaatkan situasi pada saat orang sedang panik atau sibuk dengan adanya kebakaran tersebut, sehingga barang-barang kurang bisa terkontrol, hal inilah yang menyebabkan para pelaku tindak kejahatan melaksanakan aksinya untuk melakukan tindak kriminal, seperti pencurian. permasalahan yang akan diteliti, yaitu: Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian pada waktu kebakaran terjadi?, Apa hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana pen­curian pada waktu kebakaran? Dan Bagaimana cara menanggulangi hambatan tersebut? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah yuridis-empiris.  Metode  pendekatan  yuridis-empiris,  yaitu  suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian Pencurian pada waktu kebakaran yaitu, merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP, dan unsur kwalifikasi pasal 363 ayat (1) bagian ke 2e KUHP. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pencurian pada waktu kebakaran di Kota Jambi adalah: Adanya kesempatan, Adanya keinginan untuk memiliki, Disebabkan faktor ekonomi sipelaku, Karakter manusianya  tidak baik dan Upaya yang dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi tindak pidana pencurian pada waktu kebakaran di Kota Jambi, dengan cara melakukan pengamanan yang ketat oleh pihak yang berwenang untuk melindungi korban dan harta benda korban, serta adanya kerjasama antara pihak terkait, baik dengan pihak pemerintah maupun masyarakat.Kata Kunci : Tindak Pidana, pencurian, pemberatan, kebakaran.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) YANG TINDAK PIDANA Ruslan Abdul Gani
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.667 KB)

Abstract

Penelitian   ini  membahas  tentang Penegakan  hukum terhadap anggota Tentara  Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang melakukan  tindak pidana. Adapun  yang menjadi permasalahan  yang  dibahas  antara  lain,  Proses  Penegakan  Hukum   Terhadap Anggota  TNI AD  Yang melakukan  Tindak Pidana, dan Sanksi yang  Dijatuhkan Terhadap Anggota TNI AD  yang  Terbukti  Bersalah Melakukan Tindak Pidana  Dari  hasil penelitian  ini dapat disimpulkan. Proses  Penegakan Hukum   Terhadap Anggota  TNI AD    Yang Melakukan  Tindak Pidana, pada dasarnya berbeda  dengan proses penegakan hukum yang berlaku  di luar lingkungan militer. Sedangkan  dalam proses peradilannya  antara  peradilan militer dengan peradilan umum terdapat persamaan. Sanksi  yang  Dijatuhkan Terhadap Anggota TNI AD  yang  Terbukti  Bersalah Melakukan Tindak Pidana   ada dua  bentuk yakni, Pidana–Pidana Utama meliputi antara lain, Pidana   Mati. Pidana  Penjara, Pidana Kurunga, Pidana  tutupan,Pidana-Pidana  Tambahan. Kemudian Pidana  Tambahan antara lain Pemecatan  dari  dinas  militer  dengan atau  tanpa  pencabutan hak untuk  memasuki  Angkatan  Bersenjata, Penurunan   Pangkat,  dan Pencabutan  hak-hak tertentu. Kata Kunci : Penegakan Hukum,  TNI AD,   Melakukan, Tindak Pidana.
PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Masriyani Masriyani
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.446 KB)

Abstract

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan. Berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Tulisan ini mengkaji masalah pokok yaitu : Bagaimana pelaksanaan peraturan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 di BP4K Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di  BP4K  Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data penelitian lapangan.Hasil penelitian  menunjukkan bahwa : Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri berdasarkan Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 1999 j.o. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin pegawai negeri pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Tanjabar melalui pelaksanaan pengawasan langsung oleh atasan (pengawasan melekat), Penerapan hukuman disiplin pada Kantor BP4K dilaksanakan dengan sistem dan prosedur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan penjatuhan sanksi admisitrasi pelanggaran disiplin PNS di BP4K dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Kata Kunci : Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, BP4K, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK PEKERJA YANG BEKERJA DI PT. INDONUSA AGROMULIA DIKECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Maryati Maryati; M Hatta
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.566 KB)

Abstract

PT. Indonusa Agromulia Jambi penyedia tenaga kerja jasa dan Koperasi Sawit Reza Jaya telah memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Kendala yang dihadapi PT. Indonusa Agromulia Jambi dalam pelaksanaan pekerjaan ini, yaitu: Kurangnya tenaga-tenaga ahli dalam jasa penunjang perkebunan sawit yang mempunyai keahlian khusus yang ditetapkan. Investasi yang cukup besar dalam hal peralatan, human skill dan teknologi. Pasar dalam hal outsourcing yang belum banyak sehingga kurang menjanjikan profit untuk jangka pendek. Langkah yang dilakukan oleh PT. Indonusa Agromulia Jambi yaitu : Para pekerja yang mempunyai ketekunan dan profesional yang tinggi dalam kerjanya dipilih oleh perusahaan untuk mengambil kursus dan pelatihan untuk memperoleh keahlian yang diperlukan bagi perusahaan dengan dibiayai oleh perusahaan. Para persero pengurus dari PT. Indonusa Agromulia Jambi berusaha untuk mencari usaha-usaha yang lain dengan jalan melebarkan sayap ke luar daerah. Berusaha untuk memenuhi peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk semua jenis pekerjaan yang ada dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial yang dimiliki dan tetap mengutamakan kualitas pelayanan yang baik. Kata Kunci : Perlindungan Hukum,  Hak-hak Pekerja.
PENEGAKAN HUKUM DALAM BATAS TOLERANSI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.463 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Dalam Batas Toleransi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana dengan rumusan masalah “Penegakan Hukum Dalam Batas Toleransi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa kejahatan pada hakekatnya adalah sesuatu perwujudan prilaku manusia, hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor baik dari faktor dirinya sendiri maupun faktor karena faktor lingkungan. Pelaku yang harus diberi toleransi adalah pelaku yang menjadi tumpuan keluarganya atau kelompoknya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Toleransi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue