Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan ]]>
<![CDATA[Gita Santika Ramadhani]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.1898
<![CDATA[Hukum tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari baik di dalam lingkup keluarga, sekolah, kantor, dan dalam bermasyarakat. Konstitusi kita telah secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum juga dapat diartikan sebagai aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Berhukum tidak hanya sekedar menjalankan undang-undang, hukum merupakan suatu sistem yang saling terkait antara Undang-undang, lembaga pelaksana undang-undang dan masyarakat itu sendiri. keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena berfungsi sebagai menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (asas dominus litis), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan khususnya keadilan restoratif untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kata kunci : keadilan restoratif, Kejaksaan, Penanggulangan Kejahatan]]>
<![CDATA[Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Suparto Suparto]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2008
<![CDATA[The position of the Vice President and the President is not equal, even though the President and Vice President are a single inseparable institution. The position of the President and Vice President which is not equal shows that the presidential institution is the organizer of a single government system. The position of the Vice President cannot be separated from the President as a unit of positions which are directly elected by the people through general elections. Then, the duties and powers of the Vice President in the 1945 Constitution do not provide regulation, because the provisions of Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution only mention their duties as assistant to the President, even though the President and Vice President are a single unit of office elected by the people through general elections. The authority of the Vice President is the authority mandated by the President to assist the President in implementing laws so that the responsibility remains with the President. The authority of the Vice President as a substitute for the President is all the powers that are in the position of President. In the future, it is necessary to make a law as an elaboration of the provisions of Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution]]>
<![CDATA[Pengaturan Sektor Jasa Pendidikan Indonesia Dalam Kerangka Liberalisasi WTO ]]>
<![CDATA[Rehulina Rehulina]]>;
<![CDATA[Ria Wierma Putri]]>;
<![CDATA[Yunita Maya Putri]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2071
<![CDATA[Pengaturan perdagangan jasa dalam General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations dalam bidang jasa diatur pada pada putaran Doha bersama dengan 12 Sektor perdagangan lainnya yang merupakan kompromi antara negara berkembang dengan negara maju. Pengaturan liberalisasi perdagangan jasa dalam General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations pada sektor pendidikan di Indonesia telah terimplementasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi. Kata Kunci: GATS, Liberalisasi Pendidikan, , WTO]]>
<![CDATA[Desain Kebijakan: Percepatan Penggunaan Dana Penanganan Covid19 Berbasis Kinerja ]]>
<![CDATA[Beni Kurnia Illahi]]>;
<![CDATA[Putra Perdana Ahmad Saifulloh]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2210
<![CDATA[Pemerintah harus mengeluarkan instrumen hukum dalam penanganan COVID-19 agar sesegera mungkin anggaran dengan besaran mencapai Rp.695,2 triliun. Namun persoalannya dalam setiap pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran yang rendah menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dipungkiri dan hampir selalu terjadi di setiap tahun baik di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Tingkat Daerah, tak terkecuali dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Menjawab persoalan tersebut, maka perlu diketahui pengaturan dan dinamika penyerapan anggaran berbasis kinerja dan faktor yang mempengaruhinya dalam keadaan darurat untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dan Bagaimana Desain Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penggunaan Dana Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Konsep Anggaran Berbasis Kinerja. Desain kebijakan, yaitu: (i) meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan satuan kerja (satker) dalam menyusun rencana penarikan dana dan perencanaan pengadaan; (ii) menyempurnakan regulasi, khususnya terkait tata cara revisi anggaran tahun yang memberi kewenangan lebih besar kepada kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran dan tata cara penerbitan ijin kontrak tahun jamak; (iii) meningkatkan peran aparat pengawasan intern kementerian negara/ lembaga maupun unit-unit pengendali mutu di setiap kementerian negara/lembaga dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing satker.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Rio Armanda Agustian]]>;
<![CDATA[Jeanne Darc Noviayanti Manik]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2236
<![CDATA[Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions is the first Act in the field of information technology and electronic transactions as a product of much-needed legislation and has become the spearhead that lays the groundwork for regulation in the field of technology utilization, although now during the implementation of the ITE Act experienced some problems regarding legal certainty about criminal provisions after the decision Constitutional Court, protection personal data and criminal investigation. Method in this study is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Government supports the development of IT through its legal infrastructure and arrangements so that the use of IT is carried out safely to prevent its misuse by paying attention to the religious and socio-cultural values of Indonesian people. Side of protection and legal certainty in the use of information technology, media, and communication in order to develop optimally. Protection of personal data in conducting activities in cyberspace can be the right to enjoy a private life and free from all kinds of interference, right to be able to communicate with others without the act of spying and right to supervise access to information about one's personal life and data.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Syaiful Anwar]]>;
<![CDATA[Rafiqa Sari]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2336
<![CDATA[Environmental law enforcement put forward settlement of dispute through administration law as well as civil and criminal law. Based on the principle of state responsibility, the state will guarantee that the utilization of natural resources will provide benefits for the greater well-being and quality of life, both present and future generations as a goal of the implementation of sustainable development.The formulation of the problem a point issue is environmental management in Indonesia by the state in accordance with the principle of state responsibility? And, how is the implementation of sanctions as environmental law enforcement based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management? The method used in this research is juridical normative with regulation approach. The results of the study conclude that Indonesia has not been maximized in carrying out the function of the principle of state responsibility because there is still a lot of forest destruction that has occurred, and law enforcement, both administrative, civil and criminal, should be carried out in a balanced manner so that the deterrent effect of law enforcement can be a reflection for the parties who will do environmental damage]]>
<![CDATA[Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Gita Santika]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.1898
<![CDATA[Hukum tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari baik di dalam lingkup keluarga, sekolah, kantor, dan dalam bermasyarakat. Konstitusi kita telah secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum juga dapat diartikan sebagai aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Berhukum tidak hanya sekedar menjalankan undang-undang, hukum merupakan suatu sistem yang saling terkait antara Undang-undang, lembaga pelaksana undang-undang dan masyarakat itu sendiri. keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena berfungsi sebagai menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (asas dominus litis), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan khususnya keadilan restoratif untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kata kunci : keadilan restoratif, Kejaksaan, Penanggulangan Kejahatan]]>
<![CDATA[Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Suparto, Suparto]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2008
<![CDATA[The position of the Vice President and the President is not equal, even though the President and Vice President are a single inseparable institution. The position of the President and Vice President which is not equal shows that the presidential institution is the organizer of a single government system. The position of the Vice President cannot be separated from the President as a unit of positions which are directly elected by the people through general elections. Then, the duties and powers of the Vice President in the 1945 Constitution do not provide regulation, because the provisions of Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution only mention their duties as assistant to the President, even though the President and Vice President are a single unit of office elected by the people through general elections. The authority of the Vice President is the authority mandated by the President to assist the President in implementing laws so that the responsibility remains with the President. The authority of the Vice President as a substitute for the President is all the powers that are in the position of President. In the future, it is necessary to make a law as an elaboration of the provisions of Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution]]>
<![CDATA[Pengaturan Sektor Jasa Pendidikan Indonesia Dalam Kerangka Liberalisasi WTO ]]>
<![CDATA[Rehulina, Rehulina]]>;
<![CDATA[Putri, Ria Wierma]]>;
<![CDATA[Putri, Yunita Maya]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2071
<![CDATA[General Agreement on Trade and Servies WTO in the Service sector is regulated in the Doha Round along with 12 other trade sectors which are compromises between developing countries and developed countries. The service trade liberalization regulation in Indonesia has been implemented in law Number 20 of 1999 concerning the National Education System and Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education.]]>
<![CDATA[Desain Kebijakan: Percepatan Penggunaan Dana Penanganan Covid19 Berbasis Kinerja ]]>
<![CDATA[Kurnia Illahi, Beni]]>;
<![CDATA[Saifulloh, Putra Perdana Ahmad]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2210
<![CDATA[The government must issue a legal instrument in handling COVID-19 so that as soon as possible the budget reaches Rp.695.2 trillion. But the problem is in every budget implementation, low budget absorption is an undeniable phenomenon and almost always occurs every year both at the Ministry/Institution (K/L) and Regional Levels, including in the context of tackling the COVID-19 pandemic. Answering this problem, it is necessary to know the regulation and dynamics of performance-based budget absorption and the factors that influence it in an emergency for the response to the COVID-19 pandemic and How to Design Government Policies in Accelerating the Use of Covid-19 Countermeasures Funds Based on the Concept of Performance-Based Budgeting. Policy design, namely: (i) increasing the capacity of the financial managers of work units (satker) in preparing plans for withdrawing funds and planning for procurement; (ii) refining regulations, particularly in regards to procedures for revision of yearly budgets which give greater authority to budget users and budget users in completing budget revisions and procedures for issuing multi-year contract permits; (iii) enhancing the role of the internal control apparatus of state ministries / institutions as well as quality control units in each state ministry/institution in monitoring the implementation of activities by each work unit.]]>
