cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Maya Puspita Dewi
Contact Email
maya.pd@stiami.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
muniraaa.ms@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani
Published by Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
ISSN : 2355309X     EISSN : 26228696     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Reformasi Administrasi adalah Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani untuk mempublikasikan Disiplin Administrasi meliputi peminatan Ilmu Administrasi Publik atau Negara dan Administrasi Perpajakan dalam skala lokal, nasional, dan regional. Kegiatannya adalah untuk mengelola berbagai potensi, hambatan, tantangan, dan masalah yang ada di masyarakat untuk mencari solusi. Pelaksanaan kegiatan penelitian diatur ke dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, publikasi dilakukan dalam dua periode Maret dan September.
Arjuna Subject : -
Articles 208 Documents
 1   2   3   4   5 
PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN LOKAL: STUDI DI KOTA BANDUNG Idil Akbar
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 5, No 2: September 2018
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.962 KB) | DOI: 10.31334/reformasi.v5i2.269

Abstract

Participatory planning supports community to involve in government and regional development. This community effort is one of the important manifestations of good governance and democracy. The importance of participatory planning in optimizing community participation and its implementation in regional development is an important topic in this article. Participatory planning emphasizes the importance of broad participation for every community, both individually and in groups, from planning to decision making. A development with a welfare goal cannot be ascertained its achievement without community participation.
PENERAPAN KEBIJAKAN ELEKTRONIK FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA KEMUDAHAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BEKASI SELATAN Mega Kusuma; Nopikah Safitri
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 4, No 2: September 2017
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.186 KB) | DOI: 10.31334/reformasi.v4i2.8

Abstract

Tax is one of the important components of the State administration because of all activities that enter the State treasury. Based on this it becomes very important how the Directorate of Tax Jederal as a state institution in charge of taxation can create policies that can maximize tax revenue for the country. And one of the policies made by the Directorate General of Taxes is an electronic Tax Invoice referred to as an e-invoice which was officially launched on 1 July 2014. The emergence of the policy is based on the abundance of tax invoices in the form of fictitious taxes with a high number of violations.The purpose of this study is to determine the implementation of Electronic Tax Invoice policy in order to ease service to taxpayers at the tax service office pratama South Bekasi.This type of research used in this research is descriptive by using qualitative approach.The results showed that the Application of Electronic Tax Invoice Policy In A Framework of Ease to Taxpayers at the Office Pratama South Bekasi Overall quite good although there are still some that hamper in the manufacture of tax invoices and affect taxpayer compliance such as uneven socialization conducted by the tax service office,Servers are often down / offline,An unstable Internet network, Knowledge of taxable companies that are still less policy-related and the lack of members of the tax authorities to socialize the policy in the Tax Office itself.
PROSES BISNIS DAN ASPEK PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Pebriana Arimbhi; Imam Susanto; Septian Khaerul Ghany
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 6, No 1: Maret 2019
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1582.484 KB) | DOI: 10.31334/reformasi.v6i1.343

Abstract

Penemuan internet merupakan revolusi besar dalam dunia komputer dan komunikasi. Internet adalah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan alat komunikasi tanpa terhalang batas geografis. Pengaruh dari internet keseluruh lapisan masyarakat sebagai media online untuk menyelesaikan berbagai macam transaksi salah satunya adalah transaksi e-commerce. Revolusi industri 4.0 telah menimbulkan disrupsi pada seluruh aspek kegiatan usaha. Pengaruh disrupsi akan mentransformasikan sistem perpajakan secara global, terutama standar dan norma pemajakannya yang masih konvensional. Hal ini menimbulkan adanya pertanyaan bagaimana proses bisnis dan aspek pemungutan pajak atas transaksi e-commerce dalam era revolusi industri 4.0 di Direktorat Jenderal Pajak, serta kendala dan upaya dalam proses bisnis dan aspek pemungutan pajak tersebut. Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut adalah metode penelitan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian, pertama : Proses bisnis atas transaksi e-commerce dalam era revolusi industri di Indonesia hanya ada 4 (empat) model, yaitu : Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, Dan Online Retail. Untuk aspek pemungutan pajak atau perlakuan perpajakan yang digunakan masih merujuk pada kebijakan yang sudah ada saat ini yaitu pada peraturan perpajakan PPh dan PPN, belum ada peraturan khususnya. Sementara untuk proses bisnis dan model kebijakan administrasi perpajakan atas transaksi e-commerce terhadap media sosial ditinjau dari konsep Equality belum di desain oleh pihak DJP.. Kedua : kendala yang dihadapi oleh DJP dalam menerapkan pemajakan ekonomi digital di bidang e-commerce, yaitu: kesulitan terkait dengan anonimitas data pelaku e-commerce, sulitnya mendeteksi data transaksi e-commerce, mudahnya pelaku e-commerce menghapus informasi ataupun memberikan informasi yang salah terkait transaksi, dan metode pembayaran. Ketiga : upaya yang telah dilakukan oleh DJP dalam mengatasi kendala tersebut, adalah : memperketat izin perdagangan serta izin pembukaan situs, memonitor data pengiriman serta memonitor transaksi, mengatur adanya kewajiban bagi pelaku e-commerce untuk memastikan data transaksi di situs tetap ada sampai jangka waktu tertentu, dan mengatur kewajiban pembayaran melalui satu payment gateway nasional.
PENGGUNAAN E-FILING OLEH WAJIB PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN DI KOTA BANDUNG Ade Irma Hentriwati; Ira Irawati; Candradewini Candradewini
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 5, No 2: September 2018
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.818 KB) | DOI: 10.31334/reformasi.v5i2.271

Abstract

Bureaucratic reform in the taxation is begun from the needs of taxpayers to report taxes more quickly, easily, and save on expenses. Responding to the case, the government offers an e-filing facility to the taxpayers in order to report taxes anytime and anywhere. The purpose of this research is to analyze the factors that influence taxpayers to use e-filing, and to measure the level of influence of each variable. This research is important because the use of e-filing by the taxpayers has not been maximized. The sample of this research was 100 respondents, who had an experience in using e-filing. The sampling technique was simple random sampling. Data analysis technique using path analysis. The validity and reliability test of the variables were valid and reliable. The result of the research indicated that the variable of perceived usefulness was not significantly correlated with the variable of behavioral intention (r=0,07), while the variable of perceived ease of use was significantly correlated with the variable of behavioral intention (r=0,33). The variable of service quality was significantly correlated with the variable of user satisfaction (r=0,39). The variable of user satisfaction was significantly correlated with the variable of behavioral intention (r=0,34). The variable of behavioral intention was significantly correlated with the variable of use behavior (r=0,45).
ANALISIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SALATIGA Istianah Setyaningsih
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 3, No 1: March 2016
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.578 KB) | DOI: 10.31334/reformasi.v3i1.97

Abstract

Salatiga is one of the cities that were in the area of nationally strategic Kedungsepur, and has potential of natural resources and infrastructure and facilities provide opportunities for Salatiga city to grow and evolve and one of them with carrying out development. High levels of development making Salatiga city get in trouble in terms of the use of space, among athor limited land which resulted in the opening of agricultural lamd the offense of between spatial plan from the utilization of space, and weal law enforcement againts violations.The focus and purpose of the research is to describe and analyze how the implementastion  controling the utilization space in Salatiga City.In addition to describe and analyze the factors that contribute to the implementation of controling the utilization space in Salatiga space. The theory used in this research is Public Administration, Public Implementation, and control of spatial use of space. This research uses qualitative research type by using doamin analysis method, analysis of the taxonomy and analysis of overlay map within view the implementation of controling the utilization space in Salatiga space. The respondent who used, among others Dinas Cipta Karya dan Ruang Kota Salatiga, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga and the people of Salatiga city.The result of this research explains that the implementation of the control usage space in the Salatiga city is implemented in stages of monitoring and curbing. But in the process of implementation encountered obstacles related to managing human resources, implementing agencies coordination, process evaluation of utilization of space, the implementing agencies carried out socialization, budget execution control and the lackof participation from people of teh Salatiga city. This caused the control usage space in the Salatiga city not running optimally.Implementation of the control usage space in the Salatiga city can be maximized by means of the control activities in society involve the utilization of space, increasing the budget for tha activity control, improve coordination of agencies implementing, improving socialization about controling the utilization of space and increase the involvement of private and the people of the Salatiga city,
ANALISIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TINGKAT MIKRO PADA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Habsul Nurhadi
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 4, No 2: September 2017
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.044 KB) | DOI: 10.31334/reformasi.v4i2.3

Abstract

This research inspired from the fact the low readiness of bureaucratic reform in the Secretariat General of the MPR-RI in 2013, as well as lack of the evaluation of bureaucratic reform in 2014, making it nearly did not get the performance benefits (remuneration). The study aims to find out how far the Secretariat General of the MPR-RI has been carrying out bureaucratic reform. This study adopted qualitative approaches, to dimension case study, presented in a descriptive, with between other uses the theory of reinventing government (1992) and the theory of banishing bureaucracy (1997). This research is naturalistic paradigm, where observation and data collection done just as there are. Based on data processing suggests that in generally the bureaucracy reform in the Secretariat General of the MPR-RI 2010-2014 still not fully way implementation guidelines for the bureaucratic reforms are already published by the Ministry of Administrative State Apparatus and Bureaucratic Reform.
IMPLEMENTASI SISTEM KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN (SKKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN DINI PADA KANTOR SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SEKTOR III MENTENG JAKARTA PUSAT Tono Tono; Dwi Agustina; Eka Rofiyanti
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 6, No 1: Maret 2019
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.964 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pelatihan sistem ketahanan kebakaran lingkungan pada kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi dan Teknik analisis data menggunakan model interaktif.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa impelementasi sistem ketahanan kebakaran lingkungan sebagai upaya pencegahan dini telah berjalan sebagaimana mestinya, implelentasi yang dilakukan mengacu pada teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Nugroho, (2011:286) atas implemtasi yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, lingkungan sosial masyarakat dengan mengimplementasikan SKKL sebagai bentuk program kerja yang telah di canangkan oleh Kantor Gulkarmart Provinsi DKI melalui kantor Sektor yang berada di wilayah Kecamatan-Kecamatan, di samping itu tedapat beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan seperti: Kurangnya Sumberdaya masyarakat yang ikut menjadi tenaga sukarela, kurangnya komunikasi, kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk itu solusi dalam menanggulangi hambatan dan kenadalanya adalah: Berupaya untuk memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi, peran srta masyarakat, focus pada peningkatan keikutsertakan masyarakat yang dengan sukarela mengikuti pembekalan, dan pelatihan SKK. Dan Upaya pencegahan peristiwa bencana kebakaran dini meliputi: Menghindari penggunaan bahan material yang mudah terbakar, dengan mematikan aliran listrik secepatnya bilamana terjadi korsleting listrik, hidari pemakaian colokan listrik yang berlebihan, matikan kompor gas bilamana akan meninggalkan ruang masak dan tidak panik bila terjadi peristiwa bencana kebakaran
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN CIMANGGIS, KOTA DEPOK Munir Saputra; Ahmad Hidayat Rahadian
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 5, No 2: September 2018
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.807 KB) | DOI: 10.31334/reformasi.v5i2.275

Abstract

This research was conducted to determine the effectiveness of policies for integrated administrative service/ PATEN in District Town Cimanggis, Depok City.  Research using qualitative methods to describe and analyze the objective. The results showed that the effectiveness has not met the minimum standards, but in general the community felt a change was quite good with one-stop service.Several things that make service ineffective namely the unavailability of the service manual , the fees charged , the suggestion box as an evaluation , an online registration facility , which has not been scheduled service personnel and their dependence on the head section that is hindering the speed of service.Some efforts have been made to improve the effectiveness is improving the competence of personnel , implementing e - PATEN and the need for city government's commitment to improve the efficiency and effectiveness of the implementation PATEN in District CimanggisThis research was conducted to determine the effectiveness of policies for integrated administrative service/ PATEN in District Town Cimanggis, Depok City.  Research using qualitative methods to describe and analyze the objective. The results showed that the effectiveness has not met the minimum standards, but in general the community felt a change was quite good with one-stop service.Several things that make service ineffective namely the unavailability of the service manual , the fees charged , the suggestion box as an evaluation , an online registration facility , which has not been scheduled service personnel and their dependence on the head section that is hindering the speed of service.Some efforts have been made to improve the effectiveness is improving the competence of personnel , implementing e - PATEN and the need for city government's commitment to improve the efficiency and effectiveness of the implementation PATEN in District Cimanggis
KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGHADAPI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (di Pemerintahan Desa Tutul, Desa Balung Kulon, dan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember) Zakia Zakia; Irfan Ridwan Maksum
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 4, No 2: September 2017
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.015 KB) | DOI: 10.31334/reformasi.v4i2.9

Abstract

This research is analyzing about the capacity of rural government and the capacity building strategy in facing the implementation of Act No. 6 of 2014 about village. The research held in three rural governments they are Tutul, Balung Kulon and Balung Lor Sub-district Balung District Jember. This research is using qualitative method with descriptive design. The result of the study suggest that the authority of the village should be reinforced to solve governance related problems, it also needs to review the coaching program because the schemes tend to be elitist along this time, so it does not really fit to the rural government official’s necessary; furthermore, the stakeholders of rural government (local governments) should be involved to help strengthen the capacity of rural government both in terms of policies, resources or technical assistance. In addition, it also needs to involve the universities and non-governmental organizations in order to open and expand the new discourse about the renewal of the village
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATANDI KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK Rahadian, Ahmad Hidayat; Saputra, Munir; Fauzi, M.
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 6, No 1: Maret 2019
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.303 KB) | DOI: 10.31334/reformasi.v6i1.344

Abstract

This study was conducted to determine the factors that affect the performance of policy implementation, the factors that hinder the implementation of PATEN policy and performance assesment of service quality. This study uses a qualitative method of interviews, documentation and observation to describe and analyze the implementation of PATEN policy. The theory used is the Theory of Implementation Performance, George C Edwards III adnd Theory Inhibitors, Bambang Sunggono, Implementation and Quality Performance Assessment Theory, Zeithaml, V.A, Pasuraman and Berry.The result is a factor affecting performance of PATEN implementation is resources and position, while the inhibiting factor is the implementation of information, and performance assessment of service quality perceived by the public of the documents to be faster, efficient, effective and transparent. Based on the result of the analysis, the unavailability of online registration facilities and personnel are less responsive affect performance of PATEN implementation. Performance assessment of the quality of services by the public to be more rapid, efficient, effective and transparent. Local goverments need to provide a budget for the purpose of infrastructure and provide technical guidance to officers of PATEN excellent service. Kecamatan Pancoran Mas need to improve the quality of the apparatus. People are required to comply with the terms of the documents.

Page 2 of 21 | Total Record : 208

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 12 No. 1: Maret 2025 Vol. 11 No. 2: September 2024 Vol. 11 No. 1: Maret 2024 Vol. 10 No. 2: September 2023 Vol 10, No 1: Maret 2023 Vol. 10 No. 1: Maret 2023 Vol 9, No 2: September 2022 Vol 9, No 1: Maret 2022 Vol 8, No 2: SEPTEMBER 2021 Vol 8, No 1: Maret 2021 Vol 7, No 2: September 2020 Vol 7, No 1: March 2020 Vol 6, No 2: September 2019 Vol 6, No 1: Maret 2019 Vol 6, No 1: Maret 2019 Vol 5, No 2: September 2018 Vol 5, No 1: March 2018 Vol 4, No 2: September 2017 Vol 4, No 1: March 2017 Vol 3, No 2: September 2016 Vol 3, No 1: March 2016 Vol 2, No 3: Agustus 2015 (Spesial Issues) More Issue