Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGATURAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Muhammad Arif; Hamzah Halim; Zulkifli Aspan
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Tipe penelitian yang digunakan dalam peniltian ini adalah penelitian normatif (doktrinal). Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan penelitian hukum yaitu Pendekatan histori (Historical approach), Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (Conseptual approach). Adapun data penelitian akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dasar pemikiran (Ratio Legis) dari Pasal 6a ayat (3) UUD 1945 tentang syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden adalah merupakan kompromi terhadap masalah yang akan timbul jika hanya memakai sistem popular vote. Penambahan tentang syarat persebaran suara bertujuan utama untuk mendapat legitimacy rakyat indonesia seluruhnya dalam kontestasi politik pemilihan presiden. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan representasi rakyat berdasar kewilayahan dapat tercapai agar konflik horizontal bisa dihindari. Majelis hakim Mahkamah konstitusi pada putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 terbukti tidak memperhatikan dasar pemikiran (Ratio Legis) dari Pasal 6a ayat (3). Pemaknaan majelis hakim terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan representasi kewilayahan mempunyai konteks yang berbeda dengan pembahasan pembentukan ketentuan ini. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Perlunya Perlunya analisis yang menyeluruh dalam usaha memahami teks konstitusi termasuk dengan mencari tahu dasar pemikiran terbentuknya ketentuan konstitusional tersebut. Perlunya Hakim Mahkamah konstitusi menggali dasar pemikiran sebuah ketentuan dalam UUD 1945 pasca amandemen sebelum memutuskan sebuah perkara Judicial Review.Kata-Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Ratio LegisThis study aims to analyze the decision of the Constitutional Court Number 39/PUU-XVII/2019 and its conformity with the ratio legis for the formation of the presidential and vice presidential election regulations in the amendments to the 1945 Constitution. The type of research used in this research is normative (doctrinal) research. This study uses three types of legal research approaches, namely the historical approach, the statutory approach and the conceptual approach. The research data will be analyzed by descriptive analysis method, namely an effort to collect and compile a data, then an analysis of the data is carried out. The results of this study conclude that the rationale (Ratio Legis) of Article 6a paragraph (3) of the 1945 Constitution regarding the requirements for the election of the president and vice president is a compromise on the problems that will arise if only using the popular vote system. The addition of the requirements for the distribution of votes has the main aim of gaining the legitimacy of the Indonesian people as a whole in the political contestation of the presidential election. It also aims to ensure that regional representation of the people can be achieved so that horizontal conflicts can be avoided. The judges of the Constitutional Court in their decision Number 39/PUU-XVII/2019 were proven not to pay attention to the rationale (Ratio Legis) of article 6a paragraph (3). The meaning of the panel of judges on the principle of people's sovereignty and territorial representation has a different context from the discussion on the formation of this provision. The recommendation from this research is the need for a thorough analysis in an effort to understand the text of the constitution, including by finding out the rationale for the formation of the constitutional provisions. It is necessary for judges of the Constitutional Court to explore the rationale for a provision in the 1945 Constitution after the amendment before deciding on a Judicial Review case.Keywords: Decision, Constitutional Court, Ratio Legis

PEMBELAAN NOTARIS DALAM MENGHADAPI PERSOALAN PIDANA DALAM ERA PANDEMIC COVID 19 Bayu Dwi Wijayanto; Rusdianto Sesung
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam membuat akta autentik, masih terdapat dokumen dan keterangan palsu dari para penghadap diera pandemic covid19, sehingga timbul persoalan dan sengketa bahkan menjadi celah hukum pidana bagi Notaris. Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji sejauh mana Pembelaan Notaris Dalam Menghadapi Persoalan Pidana Dalam Era Pandemic Covid19. Metode penelitian ini menggunakan penyusunan yang sistematis, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk literatur kepustakaan, atau literatur lainnya. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif analitis yaitu melakukan analitis terhadap permasalahan yang akan dikaji. Hasil penelitian ini yaitu: 1). Notaris/PPAT dalam membuat akta-akta autentik dalam memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat di era pandemic covid19 Melaksanakan protokol pencegahan penyebaran covid19 dengan menggunakan masker, cairan penyanitasi tangan, pemberlakuan jam kerja karyawan secara bergantian (PPKM) dan meningkatkan kebersihan kantor; 2). bahwa para penegak hukum dalam prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi/terdakwa harus memperhatikan Pasal 66 UUJN, MoU nomor: 01/Mou/PP-INI/V/2006 dan SK. Kapolri nomor 12 Tahun 2009.Kata-Kunci: Pelaksanaan, Jabatan, Notaris, Pandemic Covid19. In carrying out the duties of the Notary's position in making authentic deeds, there are still false documents and information from the presenters in the era of the COVID-19 pandemic, so that problems and disputes arise and even become a criminal law loophole for Notaries. The author is interested in analyzing and assessing the extent to which the Notary's Defense in Facing Criminal Issues in the Covid19 Pandemic Era. This research method uses a systematic arrangement, with a normative juridical approach that refers to written legal norms, both as outlined in the form of legislation and in the form of literature, or other literature. This research is included in analytical descriptive research, which is doing analysis of the problems to be studied. The results of this study are: 1). Notary/PPAT in making authentic deeds in meeting the needs of the community in the era of the covid19 pandemic Implementing protocols to prevent the spread of COVID-19 by using masks, hand sanitizer, implementing alternate working hours (PPKM) and improving office cleanliness; 2). that law enforcers in the procedure for summoning a Notary as a witness/defendant must pay attention to Article 66 of the UUJN, MoU number: 01/Mou/PP-INI/V/2006 and SK. National Police Chief Number 12 of 2009.Keywords: Implementation, Position, Notary, Pandemic Covid19.

HAMBATAN DAN UPAYA MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN NOTARIS DI KOTA BANAJRMASIN Neneng Septika Dagis; Prija Djatmika; Endang Sri Kawuryan
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh seorang notaris adalah dalam bentuk pembuatan akta otentik ataupun berbagai kewenangan lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga fungsi notaris sangat penting. Dalam menjalankan tugasnya, notaris di kota Banjarmasin diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin. Saat ini banyak sekali notaris yang melakukan pelanggaran di berbagai daerah, hal tersebut tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Kota Banjarmasin ditambah akibat pertumbuhan perekonomian di Kota Banjarmasin memberikan dampak yang signifikan pada kebutuhan masyarakat terhadap jasa notaris dalam pembuatan akta jual beli ataupun perjanjian lainnya. Penelitian ini mertupakan penelitian yuridis empiris, Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dengan melakukan wawancara, sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dan pembahasan menemukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang terjadi di lapangan, mulai dari jarak, waktu hingga biaya dimana hal tersebut diselesaikan dengan upaya penjadwalan ulang pengawasan dan diperlukan sekretariat MPD di Kota Banjarmasin.Kata-Kunci: Hambatan, Upaya, Pengawasan, Notaris, Majelis PengawasDaerahNotaries are public officials who have the duty and obligation to provide legal services and consultations to people in need. Legal assistance that can be provided by a notary is in the form of making an authentic deed or various other authorities that have been regulated in laws and regulations so that the function of a notary is very important. In carrying out their duties, notaries in the city of Banjarmasin are supervised by the Regional Supervisory Council of the City of Banjarmasin. Currently, there are many notaries who commit violations in various regions, it is also possible that it will also occur in the City of Banjarmasin, plus the economic growth in the City of Banjarmasin has a significant impact on the community's need for notary services in making sale and purchase deeds or other agreements. This research is an empirical juridical research, a sociological juridical research approach using primary data by conducting interviews, secondary by conducting library research. The results and discussion found that there were several obstacles that occurred in the field, ranging from distance, time to cost where this was resolved by rescheduling the supervision and requiring an MPD secretariat in Banjarmasin City.Keywords: Obstacles, Efforts, Supervision, Notary, Regional Supervisory Council

ASPEK HUKUM PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Moh. Muhibbin; Sunardi Sunardi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Konsepsi penataan ruang pada dasarnya harus memperhatikan kondisi, potensi, permasalahan sosial dan budaya serta memperhatikan daerah kawasan rawan bencana sebagai basis dalam pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah. Karena itu untuk mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman sebagai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang nyaman, aman, produktif dan keberlanjutan. Salah satu upaya yang bisa ditempuh dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang adalah dilakukan melalui pemberian izin sebagai syarat dalam kegiatan pengendalian pemanfatan ruang. Pmberian izin merupakan salah satu implementasi dari upaya dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Karena itu izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata-Kunci: Penataan ruang, Penyelenggaraan penataan ruang, Pengendalian penataan ruang, dan Pemberian izin The concept of spatial planning basically must pay attention to conditions, potentials, social and cultural problems and pay attention to disaster-prone areas as a basis for developing and managing an area. Therefore, to realize housing and settlement development as a sustainable development, transparent, effective and participatory spatial planning is needed in order to create a comfortable, safe, productive and sustainable space. One of the efforts that can be taken in realizing sustainable development and in accordance with the spatial plan is through the issuance of permits as a condition for controlling the use of space. The granting of permits is one of the implementations of efforts to control space utilization. Therefore, space utilization permits that are not in accordance with the regional spatial plan can be canceled by the government and regional governments according to their respective authorities in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.Keywords: Spatial planning, Spatial planning implementation, Spatial planning control, and Permit granting

KEPEMILIKAN ATAS APARTEMEN OLEH WARGA NEGARA ASING PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Luna Diana Puteri; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

WNA yang hendak memperoleh apartemen, tentunya harus melihat serta memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. WNA yang berkedudukan di Indonesia harus mengetahui serta memahami mengenai hak-hak apa saja yang dapat diperoleh oleh WNA dalam mendapatkan suatu hunian baik tempat tinggal dalam berbentuk rumah maupun satuan rumah susun. Mengenai pengaturan tentang apartemen, diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011 (UU Rumah Susun). Kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing diatur lebih lanjut dalam PP No. 103 Tahun 2015. Namun hal tersebut telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) yang kemudian di perjelas kembali dalam PP No. 18 Tahun 2021. Tujuan penulisan ini untuk mencari kepastian hukum bagi WNA agar dapat memperoleh tempat tinggal di Indonesia berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dikarenakan penelitian ini akan melakukan pendakatan kepada peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan. Hasil dari penelitian ini ialah UU Cipta Kerja ini sudah menjelaskan lebih lanjut dalam PP no. 18 tahun 2021, namun mengenai batasan apartemen yang dapat di peroleh oleh WNA belum di jelaskan lebih lanjut seperti apa yang terdapat dalam Permen ATR/BPN No. 29 Tahun 2016. Kesimpulan dari penulisan ini ialah diperlukannya peraturan turunan dari PP No. 18 tahun 2021 yang menjelaskan secara spesifik mengenai pengaturan hukum kepemilikan atas satuan unit apartemen/sarusun oleh WNA.Kata-Kunci: Hak Milik, Hak Pakai, Kepemilikan, Satuan Rumah Susun, WNACitizens who want to get an apartment, of course, must-see and pay attention to the conditions contained in the laws and regulations in force in Indonesia. Foreign citizens residing in Indonesia must know and understand about any rights that can be obtained by Foreign citizens in obtaining a residence, either a residence in the form of a house or an apartment unit. Regarding the arrangements for the apartment, it is regulated in Law No. 20 of 2011 (Flat House Law). Ownership of a dwelling or dwelling house by a foreigner is further regulated in PP No. 103 of 2015. However, this has been changed by Law No. 11 of 2020 (Work Creation Law) which was later clarified in PP No. 18 of 2021. The purpose of this writing is to seek legal certainty for citizens to obtain residence in Indonesia based on applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical because this research will approach the interrelated legislation. The result of this research is that the Copyright Law has been explained further in PP no. 18 of 2021, but regarding the limitations of apartments that can be obtained by Foreign citizens has not been explained further as what is contained in Permen ATR/BPN No. 29 of 2016. The conclusion from this writing is that there is a need for derivative rules from PP No. 18 of 2021 which explains specifically about the legal regulation of ownership of apartment units/sarusun by Foreign citizens.Keywords: Property Rights, Rights, Property, Housing Unit, Foreign Citizens

PERSPEKTIF ETIKA TERHADAP ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM RELASINYA DENGAN EKSPEKTASI MEWUJUDKAN PROFESI NOTARIS YANG BERWIBAWA Siti Marwiyah; Vieta Imelda Cornelis; Ach. Rubaie
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Di Indonesia aini, banyak pemangku profesi yang berelasi dengan berfungsinya hukum atau layanan masyarakat, diantaranya nitaris. Profesi notaris termasuk profesi spesial di dunia. Notaris adalah pejabat umum dalam menjalankan tugasnya yang terikat dengan norma-norma yuridis dan kode etik profesi. Kode etik notaris menjadi kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang menjadi pijakan menata atau mengatur tentang kode etik profesi notaris dalam hubungannya dengan banyak pihak, yang tentu saja harus ditaati atau dpatuhi oleh setiap anggota yang terikat atau mengikatkan diri dalam perkumpulan (organisasi) itu. Konsekuensi sebagai anggota profesi ini harus dipahami oleh notaris, karena bersumber dari sini, kewibawaan profesi bisa terjaga citranya.Kata-Kunci: eksistensi, notaris, organisasi, profesi, etikaIn Indonesia today, there are many professional stakeholders who are related to the functioning of the law or public services, including notaries. The notary profession is a special profession in the world. Notaries are public officials in carrying out their duties who are bound by juridical norms and professional codes of ethics. The notary code of ethics is a moral code determined by the association of the Indonesian Notary Association (INI) which is the basis for organizing or regulating the code of ethics of the notary profession in relation to many parties, which of course must be obeyed or obeyed by every member who is bound or bound in the association. (organization) it. The consequences of being a member of this profession must be understood by a notary, because from here, the authority of the profession can be reflected.Keywords: existence, notary, organization, profession, ethics

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH MASA JABATANNYA BERAKHIR TERHADAP SEMUA AKTA YANG PERNAH DI BUAT Iva Qohari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan notaris di atur di dalam Undang Undang No.30 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu masa jabatan Notaris sampai berumur 65 Tahun dan dapat di perpanjang 2 Tahun dan Notaris, Dapat di berhentikan Karena di jatuhi Hukuman Pidana paling lama 5 Tahun penjara. adapun bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah purna Werda Notaris bisa di bagi menjadi 4 antara lain 1). Pertanggungjawaban secara pidanadikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. 2) Pertanggungjawaban secara Perdata yaitu jika ada unsur dari perbuatan melawan hukum dalam pembuatan aktanya, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan dari pembuatan akta tersebut.3) Pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris 4) Pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etikharus taat pada kode etik profesi terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi maupun terhadap Negara. adapun bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang sudah purna (Werda Notaris) adalah 1) Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata 2) Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup 3) Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya 4) daluwarsa penuntutan secara pidana 5) bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia yaitu dari organisasi INI.Kata-Kunci: Notaris Werda, Tanggung Jawab Notaris, Perlindungan Hukum NotarisThis study uses a normative juridical method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search on regulations and legal materials related to the problems studied.The results of the research on the time limit for the expiration of the notary position are regulated in Law No. 30 of 2004 and Law No. 2 of 2014 concerning Notary Positions, namely the term of office of a Notary until the age of 65 years and can be extended by 2 years and a Notary can be terminated Because he was sentenced to a maximum of 5 years in prison. As for the form of the Notary's responsibility after the Notary's retirement, it can be divided into 4, including 1). Criminal liability is imposed if the Notary commits a criminal act. 2) Civil liability, namely if there are elements of unlawful acts in the making of the deed, errors and losses arising from the making of the deed. 3) Accountability based on Notary Position Regulations 4) Accountability based on the Code of Ethics must obey the professional code of ethics towards the community they serve, professional organizations and the State. The forms of legal protection for retired Notaries (Werda Notaris) are 1) Notary for the deed he made depending on the expiration limit of prosecution in criminal and civil law 2) Notary for the deed he made has no expiration date and is valid for life 3) Notary against the deed he made is valid as long as his term of office has not ended 4) the expiration of criminal prosecution 5) a form of protection or legal protection from the Indonesian Notary Association, namely from this organization.Keywords: Notary Werda, Notary Responsibilities, Notary Legal Protection

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSADAN MENGADILI PERKARA WARIS SUKUTIONGHUA MUSLIM Felisia Veronica Suryadi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Hukum waris adalah hukum yang mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal lebih dahulu, kemudian menentukan golongan ahli waris yang yang berhak mendapat bagian atas harta tersebut dan menentukan besar bagian yang didapat ahli waris tersebut. Hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistic, yaitu hukum waris adat, hukum waris barat (selanjutnya disebut sebagai Bugerlijk Wetbook), dan hukum waris Islam. Penyelesaian sengketa pembagian waris bagi masyarakat yang beragama muslim dan bersuku Thionghua harus menggunakan Hukum Waris Islam dan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut dalam perkara waris sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa waris, hukum tidak memberikan hak opsi bagi ahli waris dalam menentukan hukum waris yang dipakai dalam menyelesaikan perkara. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu pertama untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim Pengadilan Negeri menerima, memeriksa dan mengadili sengketa waris suku Thionghua Muslim. Kedua untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim menolak gugatan sengketa waris suku Thionghua Muslim. Penelitan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.Kata-Kunci: Waris, Islam, Tionghua, Pengadilan Agama Inheritance law is the law that regulates the transfer of ownership rights to the assets left by the deceased heir, then determines the group of heirs who are entitled to a share of the property and determines the amount of the heirs' share. Inheritance law that applies in Indonesia is pluralistic, namely customary inheritance law, western inheritance law (hereinafter referred to as the Bugerlijk Wetbook), and Islamic inheritance law. Settlement of inheritance distribution disputes for people who are Muslim and of the Thionghua ethnicity must use Islamic Inheritance Law and be resolved through the Religious Courts institution which has absolute authority in inheritance cases as contained in Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 about the Religious Courts. In the settlement of inheritance disputes, the law does not provide option rights for heirs in determining the inheritance law used in resolving cases. The purpose of this study, namely first to find out and analyze the reasons for the District Court judges to accept, examine and adjudicate the inheritance disputes of the Muslim Thionghua tribe. The second is to find out and analyze the reasons for the judge's rejection of the Thionghua Muslim tribal inheritance dispute lawsuit. This legal research uses normative legal research methods.Keywords: Inheritance, Islam, China, Religious Court

KAJIAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN Choirunnisa Choirunnisa; Abdul Halim
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Dalam masyarakat akta di bawah tangan lebih banyak dipakai untuk dijadikan sebagai suatu bukti bahwa telah terjadi suatu kesepakatan dalam berbagai kegiatan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pemahaman masyarakat terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jika dijadikan suatu bukti di pengadilan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara purposive sampling. Dengan data hasil kuisioner terbuka kepada masyarakat yang pernah membuat dan menggunakan akta di bawah tangan yang berusia 21 – 50 tahun, penelusuran perundang-undangan serta berbagai bahan pustaka. Responden masih kurang mengetahui tentang kekuatan akta di bawah tangan jika dijadikan bukti di pengadilan dan perlu tidaknya legalisasi dan waarmerking dalam akta di bawah tangan. Kemudahan pembuatan akta di bawah tangan yang mana hanya diperlukan tulisan tangan mengenai hal apa saja yang disepakati dan ditanda tangani di atas materai dan diperlukan adanya saksi yang menyaksikan bahwa telah terjadinya suatu perjajian hal tersebutlah yang mendorong masyarakat memilih menggunakan akta di bawah tangan karena praktis, cepat, minim biaya serta dapat dilakukan kapanpun dan dalam kondisi apapun dalam pembuatannya. Masyarakat terbiasa menjadikan akta di bawah tangan sebagai bukti tertulis dalam melakukan perjanjian karena salah satu unsur perjanjian yaitu bentuk tertentu, lisan atau tertulis. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan jumlah dan kriteria responden yang lebih luas. Untuk masyarakat untuk dapat lebih memahami bahwa setiap perjanjian sewa - menyewa, jual beli, dan lainnya yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang, alangkah baiknya dibuat dihadapan Notaris, yang mana jika dikemudian hari terdapat sengketa maka akta tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna di pengadilan.Kata-Kunci: Kekuatan Pembuktian, Akta Bawah Tangan, MasyarakatIn the community, private deed is more widely used as evidence that an agreement has occurred in various activities. The purpose of this study is to examine the public's understanding of the strength of proof of an underhand deed if it is used as evidence in court. The research used is descriptive qualitative research using purposive sampling. With the data from the questionnaire, it is open to the public who have made and used private deeds aged 21-50 years, tracing legislation and various library materials. Respondents still do not know about the power of private deed if it is used as evidence in court and whether or not legalization and waarmerking are needed in private deed. The ease of making an underhand deed where only handwriting is needed regarding what is agreed upon and signed on stamp duty and a witness is required to witness that an agreement has taken place, this is what encourages people to choose to use an underhand deed because it is practical, fast, minimal cost and can be done anytime and under any conditions in its manufacture. People are used to making underhand deeds as written evidence in making an agreement because one of the elements of the agreement is a certain form, oral or written. For further research, it is expected to conduct research with a wider number and criteria of respondents. For the public to be able to better understand that every lease agreement, sale and purchase, and others made without the intervention of an authorized public official, it would be better to make it before a notary, which if in the future there is a dispute then the deed has perfect evidence in court.Keywords: Power Of Proof, Deeds Under Hand, Public

PENERAPAN KONSEP THREE IN ONE IN THE LAND ACQUISITION DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN SARUSUN Yessy Artha Mariyanawati; Rusdianto Sesung
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Kurangnya pemahaman mekanisme dalam perolehan sertifikat tanah rumah susun hingga pembentukan P3SRS/PPPSRS menjadi salah satu persoalan yang saat ini dihadapi oleh para penghuni. Karena UURS tidak mengatur dengan jelas pengaturan pelaksanaannya.Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji/ menganalisis lebih lanjut dengan mengakat judul penerapan konsep three in one in the land acquisition dalam penyelesaian persoalan rumah susun. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian yang bersifat normatif, jenis pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach) yang berlaku untuk dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep 3 three in one in the land acquisition merupakan kegiatan perolehan tanah meliputi: dari titik penguasaan tanah, titik perizinan, dan titik persertifikatan tanah dapat menjadi panduan bagi instansi, pelaku pembangunan/pelaku usaha dan masyarakat luas (dalam pengelolaan sarusun) dalam rangka menciptakan birokrasi pertanahan yang baik dalam perolehan serifikat tanah sarusun dan pembentukan P3SRS / PPPSRS, dengan adanya birokrasi yang baik maka dapat membentuk iklim investasi yang baik pula dan juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik/ penghuni rumah susun.Kata-Kunci: three in one, land acquisition, P3SRS / PPPSRS Lack of understanding of the mechanism for obtaining land certificates for flats until the formation of P3SRS/PPPSRS is one of the problems currently faced by residents. Because UURS does not clearly regulate its implementation arrangements. So the authors are interested in studying/analyzing further by referring to the title of applying the concept of three in one in the land acquisition in solving apartment problems. The research methods used in this study include normative research, descriptive analytical approach type, using a normative juridical approach, namely the type of approach using laws and regulations (statute approach), conceptual approach that applies to be used as a basis for do troubleshooting. The result of this research is that the concept of 3 three in one in the land acquisition is a land acquisition activity including: from the point of land control, the point of licensing, and the point of land certificates, it can be a guide for agencies, development actors/business actors and the wider community (in the management of condominium units). In order to create a good land bureaucracy in obtaining condominium land certificates and the formation of P3SRS / PPPSRS, with a good bureaucracy, it can form a good investment climate as well as provide legal certainty and protection for apartment owners/residentsKeywords: three in one, the land acquisition, P3SRS / PPPSRS.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA