Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLIKASI YURIDIS PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA DEBITUR DAN TANPA PENGUMUMAN LELANG Pretty Oktavina
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Tujuan penelitian untuk mengkaji keabsahan dan akibat hukum pelaksanaan lelang barang jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Debitur dan tanpa pengumuman lelang. Penelitian dilaksanakan dengan yuridis normatif memakai pendekatan kasus dan pendekatan perunndang-unndangan. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan lelang barang jaminan dengan tanpa pemberitahuan kepada Debitur dan tanpa pengumuman lelang adalah tidak sah, karena tidak sesuai pada prosedurnya lelang sesuai Permenkeu RI juga tidak memenuhi asas publisitas, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, akibat hukum pelaksanaan lelang yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Debitur dan tanpa pengumuman lelang adalah dapat dibatalkan. Kata Kunci: Lelang, Hak Tanggungan, Debitur. This research has as purpose to examine the validity and legal consequences if the auction of mortgage collateral is carried out without notification to the debtor and without an announcement of the auction. The research was conducted by normtive juridical using a case approach and statute approach. The research results showed that auction execution guarantee which is conducted without notification to the debtor and without auction announcement is invalid, because it is not in accordance with the auction procedure as regulated in the regulation of the minister of finance of the Republic of Indonesian and does not meet the principle of publicity, principle of transparency and principle of accountibility. While, legal consequences of the auction is without notification to the debtor and without an announcement of the auction voidable. Keywords: Auction, Mortgage, Debtor.

PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENANGANI PERKARA KONSUMEN Rahmad Soleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Keberadaan BPSK di setiap kota dan/atau kabupaten merupakan amanat perundang-undangan. Konsumen yang berada di daerah kota dan/atau kabupaten akan mangalami kesulitan untuk meminta perlindungan hak-hak sebagal konsumen karena tidak adanya BPSK. Walaupun sebenamya melalui pengadilan negeri sengketa konsumen dapat diselesaikan. Akan tetapi pada umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama, padahal nilai sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah besar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa Peranan Badan Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Perkara Konsumen di Kota Probolinggo yang sedang berlaku secara efektif.Kata-Kunci: BPSK, Perkara, KonsumenThe existence of BPSK in every city and/or district is a statutory mandate. Consumers residing in urban and/or district areas will have difficulty requesting protection of their rights as consumers due to the absence of BPSK. Although in fact through the district court consumer disputes can be resolved. However, in general, dispute resolution through the courts requires large costs and takes a long time, even though the value of disputes between consumers and business actors is not large. This research is an empirical juridical legal research with a sociological juridical approach, with the aim of knowing and analyzing the role of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in Handling Consumer Cases in Probolinggo City which is currently in effect effectively.Keywords: BPSK, Consumer, Cases

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Anastasia Rosita Retno Mayangsari; Sudarsono Sudarsono; Tunggul Anshari Setia Negara
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Mengkaji, mengetahui dan menganalisa rasio logis dari Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberi wewenang kepada peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang dan implikasi wewenang PTUN dalam menguji penyalahgunaan wewenang terhadap penegakan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi Pustaka. Hasil penelitian dengan metode diatas menunjukan bahwa Rasio logis dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pengawasan oleh Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan (diskresi) oleh pejabat administrasi pemerintahan menjalankan tugas pelayanan dan implikasi hukum yang bisa timbul dari wewenang Peradilan Tata Usaha Negara menguji ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa Wewenang PTUN membawa implikasi dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kata-Kunci: kewenangan, Peradilan Tata Usaha negara, Korupsi The objective to be achieved in this study is to Review, know and analyze the logical ratio of Article 21 paragraph (1) of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, which authorizes the State Administrative judiciary to test the elements of abuse of authority and implications of ptun authority in testing abuse of authority against the enforcement of corruption crimes. The method used in this study is Normative legal research with legal material tracing techniques conducted with Pustaka studies. The results of the research with the above method show that the logical ratio of Article 21 of Law No. 30 of 2014 on Government Administration is Supervision by the State Administrative Court as a means of preventing abuse of authority in decisions and /or actions (discretion) by government administration officials carrying out service duties and legal implications that can arise from the authority of the State Administrative Court to test whether or not abuse of authority related to corruption crimes is that the Authority of state administrative judiciary carries implications in the enforcement process of corruption crimes.Keywords: authority, state administrative judiciary, corruption

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemаnggilаn Notаris Untuk Kepentingаn Proses Perаdilаn Ditinjau Dari Asаs Persаmааn Di Depan Hukum Barroniz Ardiansyah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Bаhwа frаsа “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuаn Pаsаl 66 аyаt (1) UUJN telаh dibаtаlkаn dengan Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012, sebab bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi persetujuаn tersebut kembali diаtur dalam Pаsаl 66 аyаt (1) UUJN-P sebagai frаsа “dengаn persetujuаn Mаjelis Kehormаtаn Notаris”. Pendаpаt Kementeriаn Hukum dаn HАM, kehаrusаn dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris diperlukаn sebаgаi upаyа melindungi Jаbаtаn Notаris untuk merаhаsiаkаn isi аktа, agar tidаk dilаkukаn sewenаng-wenаng pаdа proses perаdilаn. Sedangkan pendаpаt Penegаk Hukum khususnyа Kejаksааn tidаk perlu memberlаkukаn persetujuаn Mаjelis Kehormаtаn Notаris sebab dianggap telаh menyulitkаn аtаu kendаlа proses perаdilаn yang bertentаngаn dengаn asas persamaan di depan hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa frasa “persetujuan” pada Pasal 66 ayat (1) UUJN-P mengandung perlindungan hukum, yang tidak diberikan pada warga negara umumnya. Secara prinsip Pasal 66 ayat (1) UUJN-P bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum menurut Pasal 27 ayat (1) UUD juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, sebab terdapat warga negara yang memiliki hak dan kewajiban khusus dan terdapat warga negara yang tidak mendapatkan kekhususan tersebut. Sesama warga negara mendapat perlakuan yang berbeda atas kedudukannya, yaitu harus dengan persetujuan dan sebaliknya tidak. Walaupun UUJN atau UUJN-P tidak memuat mengenai ketentuan pidana, persetujuan yang dimaksud bukan diartikan Notaris menjadi kebal dari hukum. Oleh karena itu pengesampingan asas persamaan di depan hukum bagi Notaris bukan dalam rangka bebas dari tanggung jawab pidana melainkan lebih bersifat prosedural.

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) MELALUI MEDIA SOSIAL Angraeni Rusli; Wiwie Heryani; Hijrah Adhyanti Mirzana
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap korban penghinaan citra tubuh (body shaming) dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Ketidakpahaman aparat penegak hukum akan sistem peradilan pidana, akan menghambat dalam tercapainya pembangunan hukum yang sangat di inginkan oleh bangsa ini. Penegak hukum merupakan ujung tombak tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi korban penghinaan citra tubuh body shaming belum berhasil diwujudkan. Baik dengan upaya preventif maupun upaya represif sehingga lebih jauh lagi korban yang sempat mengalami beban mental, menarik diri dari lingkungan, hingga depresi sekalipun hanya bisa menanggung penderitaan tersebut sendiri. Tidak adanya upaya represif yang dilakukan penegak hukum akan menimbulkan banyak korban dengan kasus yang serupa.Kata-Kunci: Penghinaan Citra Tubuh, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum This study aims to analyze law enforcement against victims of body image humiliation (body shaming) and the implementation of legal protection for victims of body shaming crimes. This research uses juridical-empirical legal research methods. The result of this research is that law enforcers' lack of understanding of the criminal justice system will hinder the achievement of legal development that is desired by this nation. Law enforcers are the spearhead of achieving justice, certainty and legal benefits. The form of legal protection for victims of body image humiliation has not yet been realized. Both with preventive and repressive measures so that even further victims who have experienced mental burdens, withdraw from their environment, and even become depressed can only endure the suffering themselves. The absence of repressive efforts by law enforcers will result in many victims with similar cases..Keywords: Body Shaming, Legal Protection, Law Enforcement

KONSTRUKSI FILOSOFIS HALUAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN HUBUNGAN ANTARA MPR DAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 Dudik Djaja Sidarta; Subekti .
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Adanya wacana untuk menghidupkan kembali Garis besar Haluan Negara (GBHN) yang digagas oleh para elit politik menarik untuk dikaji, mengingat sistem demokrasi di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ( UUD 1945) sebelum amandemen menganut sistem demokrasi tidak langsung, sedangkan pada saat ini di bawah UUD 1945 amandemen menganut sistem demokrasi langsung, terbukti dalam UUD 1945 amandemen ini memberikan jaminan bahwa semua anggota perwakilan harus dipilih dan tidak ada yang diangkat lagi. Penelitian ini mengkaji dua hal yaitu status presiden terhadap MPR jika PPHN tetap dilaksanakan dihadapkan dengan status Presiden terhadap rakyat dalam rangka janji janji para calon presiden dan wakil presiden saat mereka menawarkan program kerja dalam rangka pemilihan umum demi menegakan demokrasi secara langsung, akan berjalan secara efisien dan efiektif dalam penyelenggaraan negara. PPHN yang dibuat oleh MPR akan lebih bersifat berkelanjutan seperti halnya GBHN pada masa lalu, dimana bisa bertahan sampai 30 tahun. GBHN bisa terjadi disebabkan pada masa Orde Baru tersebut penguasanya adalah partai dan rezim pimpinan Soeharto yang terus menerus berkuasa sehingga praktis GBHN bisa berkelanjutan, sedangkan saat ini dimana penguasa bisa berbeda-beda tergantung hasil pemilihan umum, sehingga anggota MPR, DPR yang juga merangkap anggota MPR dan presiden bisa berubah-ubah sehingga diprediksikan tidak akan bisa menjamin PPHN berkelanjutanKata-Kunci: PPHN, MPR, Presiden, DemokrasiThe existence of a discourse to revive the Outline of State Policy (GBHN) which was initiated by the political elite is interesting to study, considering that the democratic system under the 1945 Constitution (UUD 1945) prior to the amendments adopted an indirect democratic system, whereas at present it is under the 1945 Constitution. The 1945 amendment adopts a direct democracy system, as evidenced in the 1945 Constitution this amendment provides a guarantee that all members of the representative must be elected and no one is appointed again. This study examines two things, namely the status of the president against the MPR if the PPHN continues to be implemented in the face of the President's status against the people in the context of the promises of the presidential and vice presidential candidates when they offer work programs in the context of general elections to uphold democracy directly, will run efficiently and effective in the administration of the state. The PPHN made by the MPR will be more sustainable like the GBHN in the past, which could last up to 30 years. The GBHN could occur because during the New Order era the rulers were the party and regime led by Suharto, which continued to rule so that the GBHN could practically be sustainable, while at this time the rulers can vary depending on the results of the general election, so that members of the MPR, DPR are also members of the MPR. and the president can change so that it is predicted that he will not be able to guarantee a sustainable PPHN.Keywords: PPHN, MPR, President, Democracy

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG RI NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERAN BIMBINGAN PRANIKAH Salman Al Farisi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian tentang bimbingan pranikah atau yang sekarang disebut binwin diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau untuk membekali pengetahuan, memberikan pengertian dan keahlian tentang kehidupan rumah tangga, dan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah Sesuai Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019. Binwin ini diberikan untuk calon pengantin sebelum melaksanakan akad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, memaksimalkan, dan evaluasi bimbingan pranikah di KUA Dau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan metode kualitatif. Sumber data penelitian ini ada 2 yaitu, primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah Data Reduksi Data, Penyajian Data, Dan langkah terakhir verification. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa calon pengantin yang melaksanakan binwin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau adalah calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA Kecamatan Dau dan belum melaksanakan pernikahan. Berdasarkan fakta setelah mengiktui bimbingan pranikah, calon pengantin mendapatkan rasa percaya diri setelah mendapat materi-materi pernikahan seperti keluarga sakinah, pemenuhan kebutuhan keluarga, mengelola dinamika pernikahan dan keluarga serta membangun ketahanan keluarga. Sehingga calon pengantin yang mengikuti binwin menimbulkan rasa percaya diri dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Peran binwin begitu signifikan dalam mewujudkan kehidupan harmonis suatu keluarga. Binwin begitu penting untuk memberikan bekal untuk pasangan yang akan melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Dau.Kata-Kunci: Peran, Bimbingan Pranikah, Keharmonisan KeluargaResearch on premarital guidance organized by KUA Dau District aims to provide knowledge, increase understanding, and skills about household and family life to form a sakinah, mawaddah, warohmah families in Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019. This pre-wedding guidance is given to the bride and groom before the marriage ceremony. This study aims to determine the planning, maximization, and evaluation of premarital guidance at KUA Dau. This research is field research with qualitative methods. There are 2 sources of data in this study, namely, primary data sources and secondary sources. Data collection techniques used in this research are Observation, Interview, Documentation. The data analysis technique used is Data Reduction, Data Display, and the last step is Conclusion Drawing/verification. The results of this study stated that the participants of pre-marital guidance at the KUA of Dau District were those who had been registered at the Dau District KUA but had not yet carried out the marriage. The fact is that after following premarital guidance, prospective brides gain confidence after receiving marriage materials such as a sakinah family, fulfilling family needs, managing marriage, and family dynamics, and building family resilience. So that prospective brides who follow premarital guidance feel more ready to live a family life. The role of premarital guidance is very decisive in realizing family harmony. Premarital guidance is very effective in providing capital for prospective brides who will carry out marriages at the KUA, Dau District.Keywords: Role, Premarital Guidance, Family Harmony

LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA Reni Puspita Dewi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Pengaturan pendaftaran dan pendirian Perseroan Komanditer terdapat 2 (dua) aturan hukum yang berbeda dalam pengaturannya. Pertama menurut Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer diwajibkan untuk mendaftar di Pengadilan Negeri, Kedua, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Perseroan Komanditer diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Adminitrasi Badan Usaha. Dari 2 (dua) dasar hukum tersebut terjadi pertentangan norma diantara keduanya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pendaftaran Perseroan Komanditer. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui legalitas pencatatan pendaftaran persekutuan komanditer yang melebihi batas maksimal. Jenis Penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu perundang-undangan dan literatur serta hasil-hasil penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan (library research).Kata Kunci: Legalitas, Perseroan Komanditer (CV), SABU There are 2 (two) different legal regulations for the registration and establishment of Limited Partnership. First, according to Article 23 of the KUHD (Commercial Law Book) state that Limited Partnership are required in the District Court. Second, according to the Regulation of the Ministerial of Law and Human Rights Number 17 of 2018, concerning the Registration of Limited Partnership Company submitted by the Petitioner to the Minister through Business Entity Administration System. Both legal bases created conflict of norms between the two which causes the absence of legal certainty in the Limited Partnership Company. This study is aimed at knowing the legality regitration of Limited Partnership that exceeds the maximum limit. The research applied a normative juridical with statutory approach (statue approach) and conceptual approach. The legal materials are legislation and literatures of research results. Legal material collection techniques through library research. Keywords: Legality, Limited Partnership (CV), SABU

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERLANTAR MELALUI PENGADILAN OLEH PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU) Sulis Anita; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Kasus penelantaran tanah yang dilakukan oleh PT. Sarana Subur Agrindotama sebagai Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan Selatan karena tidak memanfaatkan tanah negara yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit. Dinyatakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 6 Juni 2017, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 01/Tanah Laut atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama Terletak di Desa Kandangan Lama, Kuringkit, Batu Tungku dan Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (case approach), dengan menggunakan metode tersebut peneliti mampu menjawab permasalahan yang terjadi dan peneliti juga mencoba untuk membangun argumentasi hukum mengenai kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan. Mengenai penelantaran tanah ini dibantah oleh PT. Sarana Subur Agrindotama yang menyatakan bahwa tidak melakukan penelantaran tanah, tetapi karena tanah masih sulit untuk dijangkau dan alat berat masih terbatas selain itu masyarakat yang berbatasan dan berada di desa tempat tanah itu berada sudah membuka ladang-ladang untuk kebun. Penyelesaian kasus yang dilakukan adalah PT. Sarana Subur Agrindotama mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri tersebut. Tetapi berdasarkan laporan hasil identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Tanah Laut menyatakan bahwa tanah di Kalimantan Selatan tersebut teridentifikasi sebagai tanah terlantar. Sehingga Putusan Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT menolak gugatan PT. Sarana Subur Agrindotama, yang menyatakan bahwa PT. Sarana Subur Agrindotama melakukan penelantaran tanah di Kalimantan Selatan.Kata-Kunci: Tanah Terlantar, Hak Guna Usaha (HGU), Penguasaan TanahThe case of abandonment of land carried out by PT. Sarana Subur Agrindotama as the Holder of Cultivation Rights (HGU) in South Kalimantan because it does not utilize state land designated for oil palm plantations. It is stated based on the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency No.1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 dated June 6 2017, concerning the Stipulation of Abandoned Land originating from Cultivation Rights Number 01/Tanah Laut over name of PT. Means Subur Agrindotama is located in Kandangan Lama Village, Kuringkit, Batu Furnace and Bumi Asih, Panyipatan District, Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province. The method used in this study is the case approach method, by using this method the researcher is able to answer the problems that occur and the researchers also try to build legal arguments regarding the cases that occurred in South Kalimantan. Regarding the abandonment of this land, PT. Sarana Subur Agrindotama which stated that they did not abandon the land, but because the land was still difficult to reach and heavy equipment was still limited. In addition, the people who bordered and were in the village where the land was located had already opened fields for gardens. The settlement of cases carried out is PT. Sarana Subur Agrindotama filed a lawsuit to the Jakarta State Administrative Court to cancel the Ministerial Decree. However, based on the report on the results of the identification and research of abandoned land indicated by the Tanah Laut Land Office, it was stated that the land in South Kalimantan was identified as abandoned land. So that Decision Number 182/G/2017/PTUN.JKT rejected PT. Sarana Subur Agrindotama, which stated that PT. Sarana Subur Agrindotama has abandoned land in South Kalimantan.Keywords: Abandoned Land, Cultivation Rights (HGU), Land Tenure

PERAN NOTARIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Monica Siskaniati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Financing Agreements with Fiduciary Transfer of Ownership on Vehicles generally use a Standard Agreement or commonly known as a Standard Contract. Fiduciary collateral must be registered at the Fiduciary Transfer of Ownership Registration Office to obtain a Fiduciary Transfer of Ownership Certificate. Article 15 of Act Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Transfer of Ownership states that "a Fiduciary Transfer of Ownership Certificate which includes the words "FOR JUSTICE BASED ON THE ALMIGHTY GOD". Furthermore, Article 15 section (2) states that the Fiduciary Transfer of Ownership Certificate has the same executorial power as a court decision that has permanent legal force. Then Article 15 states, if the debtor breaks his promise, then the Fiduciary Recipient has the right to sell the object that is the object of the Fiduciary Transfer of Ownership on his own power.The Constitutional Court Decision’s Number 18/PUU-XVII/2019 conducted a judicial review of Article 15 section (2) and (3) of the Fiducia Law with several article in The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court's decision caused a polemic among the public. The results of research and normative studies conducted by the author are, a. A Financing Agreement with a Fiduciary Transfer of Ownership cannot apply the principle of freedom of contract as a whole, and there are limitations in its application because a Financing Agreement with a Fiduciary Transfer of Ownership is a Standard Agreement b. The fiduciary Transfer of Ownership deed refers to a standard financing agreement, therefore the content of the financing agreement made by the financing company must adjust to the matters regulated by laws and regulations and the Constitutional Court's Decision. c. The execution by the creditor can still be carried out provided that the implementation is not carried out against the law and must be voluntary and both the debtor and creditor can prove that the debtor is in breach of contract.Notary as the recipient of the authority from Fiducia Law, especially in the making of the Fiduciary Transfer of Ownership Deed. In carrying out its duties and authorities, the Notary profession also takes responsibility for the actions he has done. Keywords: security of law, fiduciary, execution, breach of contract.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA