Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM PETANI LAHAN BASAH DI BATOLA DALAM EKSISTENSI PADA UPAYA KETAHANAN PANGAN Mohammad Effendy; Dermawati Sihite; Rahmida Erliyani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini adalah persoalan mengenai eksistensi dan peran petani dalam upaya ketahanan pangan pada masyarakat di desa-desa pada kabupaten Batola. Mengingat Kabupaten Batola memiliki luasan lahan pertanian lahan basah dan kabupaten ini merupakan salah satu penyangga ketahanan pangan di Kalimanatan Selatan. secara normatif perlindungan petani dan norma tentang pangan,. Oleh karenanya menjadi penting mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah khsususnya terkait upaya mencapai ketahanan pangan, dan bagaiamana pula perlindungan akan hak petani terkait eksistensi dan pemberdayaan dalam berbagai upaya menuju ketahanan pangan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkontruksikan bagaimana implementasi peraturan hukum tentang pangan dan pemberdayaan petani, dengan menganalisis upaya yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten Batola dalam mencapai tujuan tersebut. mewujudkan ketahanan pangan dan keterlibatan para petani dalam tujuan tersebut. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode empiris,yakni menggali keadaan secara nyata dilokasi penelitian. Sebagaian data-data primer dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan peraturan hukum terkait pangan dan pemberdayaan petani. Kemudian juga menggunakan teori-teori hukum yang yang relevan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Batola sudah membuat rencana berbagai kebijakan terkait tujuan mewujudkan ketahanan pangan. upaya tersebut pemberdayaan masyarakat petani sudah dilakukan dengan melibatkan petani dalam mendirikan Lumbung-Lumbung padi di berbagai desa Kecamatan Anjr Pasar, dan melibatkan petani dalam mengembangkan jenis tanaman selain padi serta areal pekarangan sebagai areal perkebunan tanaman pertanian dan perkebunan. Hal ini menunjukkan perlindungan para petani dalam mencapai ketahanan pangan sudah dilakukan dengan membuat berbagai kebijakan terkait hal ini, dan di implementasikan dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian

FORCE MAJEURE DALAM TIDAK DIPENUHINYA PRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI OKSIGEN DI MASA COVID-19 Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi; Dwi Desi Yayi Tarina
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Keadaan pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam dan terjadi secara kebetulan, menimbulkan hubungan hukum atas pemenuhan prestasi perjanjian yang mengikat antara dua pihak. Hal demikian membuat permintaan akan oksigen meningkat. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan menganalisis mengenai tidak terpenuhinya prestasi pada suatu perjanjian jual beli oksigen selama masa pandemi yang termasuk ke dalam keadaan memaksa serta akibat hukum dalam penerapan keadaan memaksa dalam perjanjian jual beli oksigen di masa pandemi. Kebutuhan oksigen dalam masa pandemi Covid-19 merupakan suatu kebutuhan pokok atau primer yang penggunaan-nya tidak dapat digantikan oleh barang lain. Metode penelitian ini adalah Normatif Yuridis dilengkapi dengan wawancara dari distributor oksigen dengan kajian dari regulasi serta literatur terkait. Objek penelitian adalah perjanjian jual beli oksigen yang terjadi pada masa Covid-19. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa sesuai Keppres 12/2021, keadaan memaksa relatif dapat dijadikan alasan atas tidak terpenuhinya prestasi pada perjanjian jual beli oksigen pada masa pandemi Covid-19. Akibat hukum keadaan memaksa relatif membuat produsen tidak dapat dituntut ganti rugi dari wanprestasi karena hal tersebut terjadi diluar kendali manusia.Kata-Kunci: Kelangkaan Oksigen, Covid-19, Perjanjian, Keadaan Memaksa.The Covid-19 pandemic is a non-natural disaster that accidentally happened also creates a legal relationship of fulfilment for the binding agreement between the two parties. That makes the demand for oxygen increasing. This research aimed to see and analyze the non-fulfillment of achievements in an oxygen sale and purchase agreement during the Pandemic period which is included in Force Majeure as well as consequences the law in application of circumstances coerced into agreement during the pandemic. The need for oxygen during the pandemic is basic or primary and unable replaced by other goods. Various policies issued by distributors, oxygen suppliers and the government aimed to overcome oxygen scarcity for meeting people's needs, even though still not maximized yet. This research method is Normative Juridical with a review of statute, literature and supported by interviews with oxygen distributors. The object of research is the purchase contract that occurred during the Covid-19 period. This study shows that according to Presidential Decree 12/2021, the relative Force Majeure can be used as an excuse for not fulfilling achievements in the oxygen purchase agreement during the Covid-19 pandemic. The legal consequences of the relative Force Majeure make producers unable to be sued for compensation from defaults because it occurs beyond human control.Keywords: Oxygen Scarcity, Covid-19, Contract, Force Majure

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF Inda Sari Palinrungi; M. Syukri Akub
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dalam penyelenggaran pemilihan umum anggota legislatif telah berjalan efektif dan upaya penanggulangan oleh BAWASLU dalam menangani kejahatan politik uang pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Upaya penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan yaitu upaya Pre-Emptif yakni pendidikan moral kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu bagaimana politik uang dapat merusak moral bangsa, serta adanya hukum yang menjerat bagi penerima dan pemberi. Upaya Preventif yakni memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya praktik politik uang sekaligus melakukan posko malam terutama pada tahapan masa tenang dan hari pemungutan suara yang sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan yang sering disebut dengan istilah serangan fajar. Serta upaya Represif yaitu penanganan dan tindak lanjut tindak pidana Pemilu segera di ekspos (digelar) dalam tim sentra Gakkumdu dan selanjutnya meneruskan kepada penyidik. Sentra Gakkumdu harus berjalan dan di berdayakan sebagai wadah koordinasi dan kerjasama semua unsur (Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Bawaslu).Kata-Kunci: Penegakan Hukum, Money Politic, Pemilihan UmumThis study aims to analyze law enforcement in the implementation of the general election for legislative members has been running effectively and the countermeasures by BAWASLU in dealing with money politics crimes in the holding of general elections for members of the legislature. This study uses empirical legal research methods. The results of this study are the factors that influence the law enforcement of criminal acts of money politics in the general election for legislative candidates, namely legal factors, law enforcement factors, and community factors. Efforts to tackle Crime of Money Politics in Elections, namely Pre-Emptive efforts, namely moral education to the public. The public must know how money politics can destroy the morale of the nation, as well as the existence of laws that ensnare both the recipient and the giver. Preventive measures, namely mapping the hot spots that are suspected of having the potential for money politics practices as well as conducting night posts, especially during the quiet period and voting day stages which are often used by certain individuals to carry out actions that are often referred to as dawn attacks. As well as repressive efforts, namely the handling and follow-up of election criminal acts immediately exposed (held) in the Gakkumdu center team and then forwarded to investigators. The Gakkumdu Center must operate and be empowered as a forum for coordination and cooperation of all elements (Public Prosecutors, Investigators, and Bawaslu).Keywords: Law Enforcement, Money Politic, General Election

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG OBYEKNYA ADA SENGKETA DI KABUPATEN BLITAR Laily Eka Trisdianti
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Arti tanah bagi manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik dan sengketa pertanahan, untuk mengurangi konflik dan sengketa tersebut membutuhkan perangkap hukum dan system administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Karenanya diharuskan pemindahan ha katas tanah agar bisa didaftar harus dibuktikan dengan akta PPAT. Sebagai akta otentik akta PPAT harus lah memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT dapat menimbulkan resiko bagi kepastian hak atas tanah yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut. penulis merumuskan masalah 1). Apakah Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pembuatan akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT dan menimbulkan sengketa tanah, dan 2). Bagaimana pertanggung jawaban PPAT terkait pembuatan akta jual beli tanah yang obyeknya ada sengketa. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan data rimer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara/ interview dengan responden. Analsis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembuatan akta jual beli tanah oleh PPAT yang kemudian timbul sengketa tanah adalah sebagai berikut : a) Adanya suatu situasi yang mengharuskan PPAT untuk melakukan pembuatan akta jual beli yang tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta, untuk menyelamatkan suatu transaksi jual beli yang diperlukan.b). Terdapat rasa saling percaya yang sangat tinggi diantara sesamaPPAT dan antara para pihak dengan PPAT.c). Faktor waktu dan kesibukan dari para pihak sehingga menyebabkan PPAT menyesuaikan diri dengan waktu dan kesibukan para pihak.d). Faktor besarnya nilai transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak sehingga PPAT bersedia mengikuti kemauan para pihak.e). Faktor relasi dan pertemanan. serta akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang menimbulkan sengketa tanah oleh PPAT dapat dipertanggung jawabkan dengan pertanggung.jawaban administratif, pertanggung jawaban perdata dan pertanggung jawaban pidana serta Pertanggung Jawaban Secara Etika Profesi PPAT.Kata-Kunci: Pertanggungjawaban PPAT, Akta Jual Beli, dan Tanah Sengketa. The land importance for humans today causes an increasing potential for land conflicts and disputes to arise, to reduce these conflicts and disputes requires legal instruments and an orderly and well-organized land administration system. Therefore, it is required that the land rights transfer can be registered if proven by a PPAT (Land Deed Official) deed. As an authentic deed, the PPAT deed must comply with the procedures for making the PPAT deed as determined by the law and other regulations. The deed making that is not following the procedure for PPAT deed making can pose a risk for the certainty of land rights that arise or is recorded based on the deed. Problem formulation in the research 1). What are the factors that lead to the making of land sale and purchase deed by PPAT and that cause land disputes, and 2). How is the PPATresponsibility related to the making of land sale and purchase deed whose object is in dispute. Ths type of research is empirical juridicial, with a sociological juridical approach. Data collection techniques were carried out by interviewing the respondents. The data analysis was carried out n a qualitative descriptive way. Based on the results, it was found that the factors that led to the making of land sale and purchase deed by PPAT which then produced a land dispute were as follows: a) There was a situation that required PPAT to make a sale and purchase deed that was not following the procedure for making a deed, to save a necessary sale and purchase transaction. b). There was a very high mutual trust between PPAT fellows and between the parties and PPAT. c). The time factor and the busyness of the parties caused PPAT to adjust to the time and busyness of the parties. d). The factor of the value amount of sale and purchase transaction carried out by the parties so that PPAT was willing to follow the wishes of the parties. e). Relationship and friendship factors, as well as the legal consequences of the making of land sale and purchase deed that causes land disputes by PPAT, can be accounted for with administrative responsibility, civil responsibility, and criminal responsibility as well as Professional Ethical Responsibilityof PPAT.Keywords: PPAT Responsibility, Deed of Sale and Purchase, and Disputes Land

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP PERLUASAN PERAN DPR DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA Sylvia Mufarrochah; Hanif Nur Widhiyanti; Sukarmi Sukarmi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Praktik perjanjian internasional di Indonesia, diterjemahkan sebagai “pengesahan” dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, adanya pengesahan menjadi niscaya karena kepala negara merasa perlu untuk meyakinkan bahwa delegasi yang diberi kuasa penuh olehnya tidak melampaui batasan wewenangnya, sehingga pada tanggal 22 November 2018 Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan Nomor 13/ PUU-XVI/2018, dasar permohonan uji materil ini karena dianggap telah menimbulkan kerugian konstitusional yang dirasakan pemohon disebabakan oleh adanya perjanjian internasional yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat dan MK mengganti kriteria yang ada dalam Pasal 10 UU PI dengan kriteria dalam Pasal 11 (2) UUD, yaitu perjanjian harus mendapat persetujuan DPR. Pada penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permaslahan yaitu, apa implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap perluasan peran DPR dalam perjanjian internasional di Indonesia, dan apa urgensi perluasan peran DPR dalam perjanjian internasional di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normаtif. Sedangkan pendekatan penelitian yakni pendekаtаn perundаng-undаngаn, pendekаtаn konseptuаl, dan pendekаtаn perbandingan. Kesimpulannya bahwa implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap perluasan peran DPR dalam perjanjian internasional berupa persetujuan DPR hanya diperlukan apabila materi perjanjian internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Seangkan urgensi perluasan peran DPR dalam perjanjian internasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu, interkasi dengan presiden meliputi supremasi konstitusi, sifat pengawasan dan interasksi dengan raykat melalui lembaga perwakilan baik Presiden atau DPR.Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Pengujian Materil, Kewenangan. The practice of international agreements in Indonesia, translated as "ratification" in Article 1 number (2) of Law Number 24 of 2000 concerning International Agreements, the ratification becomes necessary because the head of state feels the need to ensure that the delegates authorized by him do not exceed the limits. authority, so that on November 22, 2018 the Constitutional Court decided on application Number 13/PUU-XVI/2018, the basis for this judicial review application was because it was considered to have caused constitutional harm to the applicant because of an international agreement that had a broad impact on people's lives and the Court replaced the which is in Article 10 of the PI Law with the criteria in Article 11 (2) of the Constitution, namely the agreement must be approved by the DPR. This writing is motivated by the existence of problems, namely, what are the juridical implications of the Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XVI/2018 on the expansion of the role of the DPR in international agreements in Indonesia, and what is the urgency of expanding the role of the DPR in international agreements in Indonesia. The type of research used is normative juridical research. While the research approach is a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The conclusion is that the juridical implications of the decision of the Constitutional Court Number 13/PUU-XVI/2018 on the expansion of the DPR's role in international agreements in the form of DPR approval are only needed if the material of an international agreement causes broad and fundamental consequences related to the burden of state finances or requires changes or the formation of laws. law. Meanwhile, the urgency of expanding the role of the DPR in international agreements can be seen from two sides, namely, interaction with the president including the supremacy of the constitution, the nature of supervision and interaction with the people through representative institutions, either the President or the DPR.Keywords: International Agreement, Material Testing, Authority.

KAJIAN YURIDIS DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA Ari Tri Wibowo
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Reforma Agraria di Indonesia merupakan program yang dicita-citakan sejak bangsa ini berdiri, kesuksesan pelaksanaan reforma agraria merupakan hal sangat ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia, mulai dari era orde lama, orde baru hingga orde reformasi. Pada era pemerintahan sekarang muncul Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan agar di Indonesia semakin banyak investor dating menginvestasikan dananya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia dan juga bagaimana dampak adanya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Indonesia belum berjalan dengan baik hingga sekarang ini, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja sangat mempengaruhi pelaksanaan reforma agraria bahkan cenderung bisa menghambat pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.Kata-Kunci: Reforma Agraria, Pelaksanaan, Cipta KerjaAgrarian Reform in Indonesia is a program that has been aspired since this nation was founded, the successful implementation of agrarian reform is something that the Indonesian government really wants to achieve, starting from the old order era, the new order to the reform order. In the current government era, the Employment Creation Act has emerged with the aim that in Indonesia more and more investors come to invest their funds. The type of research used is normative juridical research, legal materials are collected by literature study and document study. This study discusses how the implementation of agrarian reform in Indonesia and also how the impact of the Job Creation Act on the implementation of agrarian reform in Indonesia. The results of the study conclude that the implementation of agrarian reform in Indonesia has not been going well until now, then the Job Creation Act greatly affects the implementation of agrarian reform and even tends to hinder the implementation of agrarian reform in Indonesia.Keywords: Agrarian Reform, Implementation, Job Creation

PENGATURAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK MILIK Habib Adjie; Sri Rahayu Ningsih
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Tujuan penelitian ini adalah untuk pengaturan hubungan hukum antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik yang mensejahterakan rakyat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan content analisys. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian digunakan silogisme deduksi. Adapun sebagai premis mayor digunakan dalam perjanjian. Sedangkan premis minornya adalah hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam akta sewa menyewa tanah dan akta pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Milik. Selanjutnya dengan menggunakan intepretasi dihasilkan kesimpulan dalam perjanjian sebagai instrumen untuk mewujudkan pengaturan hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah yang mensejahterakan rakyat. kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan dan pembuatan akta sewa menyewa dan akta pemberian HGB di atas HM didasarkan atas teori keadilan aliran libertarianisme dengan mengabaikan ketentuan Lockean. Pengabaian asas fungsi sosial hak atas tanah dan asas keseimbangan dalam perjanjian dalam pembuatan akta sewa menyewa tanah dan akta pemberian HGB di atas HM menghasilkan ketidakadilan dalam hubungan hukum pemanfaatan lahan.Kata-Kunci: Pengaturan, Hak Guna Bangunan, Hak Milik The purpose of this study is to regulate the legal relationship between the holder of the Right to Build and the holder of the Right of Ownership for the welfare of the people.This normative legal research uses a conceptual approach. Secondary data collection is done through literature study and content analysis. To obtain answers to research problems, a deductive syllogism is used. As for the major premise used in the agreement. While the minor premise is the rights and obligations of the parties contained in the deed of leasing the land and the deed of granting the Right to Build on Land with Ownership Rights. Furthermore, by using the interpretation, conclusions are made in the agreement as an instrument to realize the regulation of legal relations in the use of land for the welfare of the people. The conclusion of this research is that the arrangement and preparation of the lease deed and the deed of granting HGB above the HM is based on the theory of justice of the libertarian school by ignoring Lockean provisions. The neglect of the principle of the social function of land rights and the principle of balance in the agreement in the making of the land lease deed and the deed of granting HGB over HM results in injustice in the legal relationship of land use.Keywords: Regulation, Building Use Rights, Property Rights

IMPLEMENTASI HUKUM DAMPAK LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI DESA TATAH BELAYUNG BARU KABUPATEN BANJAR Muhammad Erham Amin; Anang Shophan Tornado
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini dilakukan mengenai implementasi AMDAL di daerah perumahan di Tatah Belayung Baru. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian merupakan lokasi yang terdampak perubahan lahan pertanian yang berubah menjadi lahan perumahan. Target dari kegiatan ini dilakukan untuk Pemerintah Daerah, Developer dan Masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Implementasi AMDAL ini berpengaruh untuk kebijakan mengenai perizinan yang ada di Tatah Belayung Baru disebabkan daerah tersebut dibuat perumahan. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap warga masyarakat yang akan mengubah tanah pertanian menjadi non pertanian. Fungsi dari izin peruntukan penggunaan tanah adalah untuk menekan serta pengendalian alih fungsi lahan yang terjadi. Tanah sawah (tanah pertanian) yang akan diubah ke non-pertaniantentunya haruslah sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah di Tatah Belayung Baru agar terjadi kesimbangan dimasa mendatang. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan menyebabkan penyusutan jumlah lahan pertanian terus berkurang, hal ini menjadi masalah bagi pemerintah sendiri untuk menyediakan pasokan pangan. Berkurangnya lahan pertanian dalam arti untuk penyediaan bahan-bahan pangan, juga berakibat rusaknya ekosistem alam sebagai tempat penyerapan air hujan sebagai pencegah banjir.Kata-Kunci: Implementasi AMDAL, Lahan Pertanian, PerizinanThis research was conducted on the implementation of AMDAL in a residential area in Tatah Belayung Baru. The location chosen as the research is a location that is affected by changes in agricultural land that are turned into residential land. The target of this activity is for the Regional Government, Developers and Communities in the environment. The implementation of this AMDAL has an effect on policies regarding existing permits in Tatah Belayung Baru because the area is made into housing. Land Use Permit is a permit that must be owned by every citizen who will convert agricultural land into non-agricultural land. The function of the land use permit is to suppress and control the land conversion that occurs. Paddy land (agricultural land) which will be converted to non-agricultural land must of course be in accordance with the spatial and regional planning in Tatah Belayung Baru so that there is a balance in the future. The conversion of agricultural land into housing causes the shrinkage of the amount of agricultural land to continue to decrease, this is a problem for the government itself to provide food supplies. The reduction of agricultural land in the sense of providing food, also results in the destruction of natural ecosystems as a place to absorb rainwater as a flood prevention.Keywords: AMDAL Implementation, Agricultural Land, Licensing

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERMINAL KIJING PONTIANAK Nawang calistya sari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Pemerataan pembangunan di semua wilayah Indonesia melalui Program Strategis Nasional merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung perkembangan berbagai bidang. Salah satu Program Strategis Nasional yakni Terminal Kijing di wilayah Kalimantan Barat. Adapun pihak dalam pembangunan Terminal Kijing yaitu Pelindo II (Persero) selaku pihak pengguna jasa serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. selaku pihak penyedia jasa. Dalam menjalankan hubungan kontraktual antara kedua pihak tersebut diatur dalam sebuah perjanjian yang disepakati oleh semua pihak. Tetapi, pada perjanjiannya terdapat permasalahan, yaitu penghentian pekerjaan oleh masyarakat nelayan dan pemilik tanah terkait pembebasan lahan yang belum terselesaikan oleh pihak pengguna jasa sehingga merugikan pihak penyedia jasa baik dari segi waktu, biaya sewa alat hingga pekerja dalam pengerjaan pembangunan Terminal Kijing. Artikel ini menggunakan penelitiaan hukum normatif deskriptif. Penghimpunan data diperoleh melalui studi dokumen serta studi pustaka. Analisa data dilaksanakan melalui metode deskriptif kualitatif. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perjanjian pelaksanaan konstruksi antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Wijaya karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Kijing dan upaya yang harus dilakukan atas keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan oleh pengguna jasa dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Terminal Kijing Kalimantan Barat. Semestinya PT Pelindo II menyelesaikan proses pengadaan tanah sebelum pembangunan Terminal Kijing oleh PT Wijaya karya, kemudian PT Wijaya Karya seharusnya memastikan terlebih dahulu pembebasan lahan untuk pembangunan terminal kijing telah diselesaikan, dan sebaiknya telah menyelesaikan pembebasan lahan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati pasca ditanda tanganinya kontrak.Kata-Kunci: Tanggung Jawab Para Pihak, Infrastruksur, Terminal Kijing Equitable development in all regions of Indonesia through the National Strategic Program is one of the government's efforts to improve facilities and infrastructure to support the development of various fields. One of the National Strategic Programs is Kijing Terminal in West Kalimantan. The parties in the construction of the Kijing Terminal are Pelindo II (Persero) as the service user and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. as a service provider. In carrying out the contractual relationship between the two parties, it is regulated in an agreement agreed upon by both parties. However, in the agreement, there are problems, namely the termination of work by fishing communities and landowners related to the land acquisition that has not been resolved by the service users, thus harming the service providers both in terms of time, equipment rental costs, and workers in the construction of Kijing Terminal. This research uses descriptive normative legal research. Data collection was obtained through literature study and document study. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. It is necessary to further study the legal responsibilities of the parties in the construction implementation agreement among PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. in the implementation of the construction of the Kijing Terminal and the efforts that must be made for the late payment of land compensation by service users in the agreement for the construction work of the West Kalimantan Kijing Terminal. PT Pelindo II should have completed the land acquisition process before the construction of the Kijing Terminal by PT Wijaya Karya, then PT Wijaya Karya should ensure that the land acquisition for the construction of the Kijing terminal has been completed, and should have completed the land acquisition by the agreed contract after signing the contract.Keywords: Responsibilities of the Parties, Infrastructure, Kijing Terminal

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PETUANAN DALAM HAL PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI Sovia Alfit; Imam Koeswahyono
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Masyarakat Pertuanan negeri leisela merupakan salah satu masyarakat adat di Kabupaten Buru, sebagian besar dari masyarakatnya memiliki mata pencaharian dalam bidang pertanian dan peternakan. Hal ini tentu saja menjadikan tanah sebagai hal yang begitu penting terhadap kelangsungan hidupnya khususnya dalam bidang ekonomi yang menyebabkan dalam hal pemanfaatannya sering mengalami benturan kepentingan antar pengguna tanah. Pada daerah petuanan tersebut sering terjadi sengketa tanah. Sengketa yang sering terjadi yakni sengketa perdata yang berkaitan dengan masalah-masalah tanah diantara masyarakat adat dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa-sengketa tersebut berasal dari tanah-tanah hak ulayat seperti kasus sengketa hak ulayat yang terjadi antara masyarakat adat petuanan negeri leisela dengan pemerintah Kabupaten Buru dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait dengan penyebab sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk peyelenggaraan program transmigrasi dan penyelesaian sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi di Desa Awilinan Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru. Metode penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan yuridis antropologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi di desa awilinan kecamatan airbuaya adalah perbedaan kepentingan antara masyarakat adat petuanan negeri leisela dengan pemerintah daerah Kabupaten Buru. Dalam kasus ini, penyelesaian sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi di desa Awilinan kecamatan Air Buaya dilakukan melalui penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat setempat dengan cara kakawai.Kata-Kunci: Sengketa, hak atas tanah petuanan, transmigrasi The Leisela State Pertuanan Community is one of the indigenous peoples in Buru Regency, most of the people have a livelihood in agriculture and animal husbandry. This of course makes land a very important thing for its survival, especially in the economic field which causes conflicts of interest in terms of its use between land users. In the petuanan area, land disputes often occur. Disputes that often occur are civil disputes relating to land issues among indigenous peoples in terms of land ownership and control. These disputes originate from customary land rights, such as the case of customary rights disputes that occurred between the indigenous people of the land of Leisela and the government of Buru Regency in terms of providing land for the implementation of the transmigration program. This study aims to analyze the causes of disputes over petuanan land rights in terms of providing land for the implementation of the transmigration program and resolving disputes over petuanan land rights in terms of providing land for the implementation of the transmigration program in Awilinan Village, Air Buaya District, Buru Regency. This research method is Juridical Empirical with juridical anthropological approach. Based on the results of the research conducted, that the factors that cause disputes over petuanan land rights in terms of providing land for the implementation of the transmigration program in Awilinan village, Airbuaya sub-district are the differences in interests between the indigenous peoples of Petuanan Negeri Leisela and the local government of Buru Regency. In this case, the settlement of disputes over petuanan land rights in terms of providing land for the implementation of the transmigration program in Awilinan village, Air Buaya sub-district, was carried out through dispute resolution based on local customary law by the kakawai method.Keywords: dispute, petuanan land rights, transmigration

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA