cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Titandria
Contact Email
rika.titandria@umk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hidayatullah@umk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Suara Keadilan
Published by Universitas Muria Kudus
ISSN : 1829684X     EISSN : 26219174     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan Scope artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ini adalah: 1. Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. Kebijakan Publik 5. Politik Hukum 6. Hukum Ekonomi Bisnis
Arjuna Subject : -
Articles 171 Documents
 14   15   16   17   18 
Subordinasi Norma Pidana Lingkungan dalam Penegakan Hukum terhadap Tambak Udang Ilegal Berdasarkan Teori Sistem Hukum Friedman Rahma, Laela Novitri Ervia; Rifqi, Muhammad Raikhan Nur
Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i2.15912

Abstract

Environmental criminal law enforcement in Indonesia faces structural challenges due to the normative subordination between Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law No. 5 of 1990 on Conservation. This study aims to analyze the effectiveness of environmental criminal norms in judicial practice and their implications for ecological protection. The method employed is normative legal research using a juridical-normative approach, with primary and secondary legal materials and descriptive qualitative analysis. Results indicate that legal authorities tend to apply administrative conservation norms, overlooking scientific evidence and the potential application of Article 98 of Law No. 32/2009, preventing optimal operationalization of environmental criminal law. The novelty of this study lies in mapping normative subordination as a structural factor hindering substantive ecological protection. Reforming norm hierarchies, strengthening institutional capacity, and changing legal culture are necessary to make environmental criminal law the primary instrument of ecological protection.
RATIO LEGIS THERAPEUTIC JURISPRUDENCE (TJ): STRATEGI PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN MENTAL TAHANAN PEREMPUAN DALAM RUU KUHAP Saputra, Dimas; Bisri, M. Mustofah
Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i2.15915

Abstract

  Penelitian ini mengkaji urgensi dan relevansi penerapan Therapeutic Jurisprudence (TJ) dalam pembentukan norma hukum pada Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), khususnya dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak atas kesejahteraan mental tahanan perempuan sebagai kelompok rentan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih maraknya diskriminasi dan kekerasan psikologis yang dialami perempuan dalam sistem peradilan pidana, meskipun Indonesia telah meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional seperti CEDAW dan UDHR. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan komparatif, penelitian ini menelaah sejauh mana prinsip TJ terintegrasi dalam RUU KUHAP serta membandingkannya dengan penerapan di Belanda dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Draf RUU KUHAP per Maret 2025 telah mengalami kemajuan melalui Pasal 138 yang mengatur hak-hak perempuan dalam proses hukum, namun masih ditemukan kekosongan, seperti belum adanya penerapan trauma-informed approach, keterbatasan peran proaktif aparat penegak hukum, dan belum tersedianya mekanisme pengawasan untuk menjamin konsistensi perlakuan terapeutik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan eksplisit terhadap peran aktor hukum dalam menjamin proses hukum yang humanis, berperspektif gender, dan berorientasi pada kesejahteraan mental bagi tahanan perempuan. 
PARRICIDE DENGAN PELAKU ANAK DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Akbar, Muhammad Zainuddin
Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i2.15927

Abstract

Abstract  This study analyzes juvenile parricide cases in Indonesia from the perspective of criminology theory. The purpose is to identify the factors that drive juvenile offenders to commit parricide. Using a normative legal research method with a conceptual approach, this study finds that family dynamics, particularly child abuse and neglect, trigger psychotic disorders, are central factors contributing to the occurrence of parricide. Prolonged child abuse produces strain that generates negative emotions and feelings of humiliation or worthlessness in juveniles. At its peak, this pressure creates a condition in which deep shame or a severe sense of threat makes killing parents appear to be the only possible escape. Parricide driven by this factor tends to be based on rational calculation. In contrast, prolonged emotional neglect may lead to emotional disturbances that develop into psychotic symptoms, such as hallucinations and delusions. As these symptoms get worse, juveniles may see, hear, or perceive things that aren’t real. Lack of parental responsiveness to juveniles condition may further provoke hallucinations that culminate in parricide. This second factor tends to result in irrational decision-making by the juvenile in committing parricide AbstrakArtikel ini menganalisis kejahatan pembunuhan orang tua oleh anak (Parricide) dengan pelaku Anak di Indonesa dari perspektif teori kriminologi. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Anak melakukan Parricide. Menggunakan metode Normatif dengan pendekatan konseptual, ditemukan bahwa faktor dinamika keluarga yaitu kekerasan di masa kecil dan penelantaran yang menyebabkan gangguan psikosis Anak menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya parricide. Kekerasan di masa kecil dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan strain (tekanan) yang melahirkan emosi negatif dan perasaan dipermalukan/tidak berarti terhadap Anak. Keadaan tekanan ini bertemu momentun puncak, yaitu rasa malu yang mendalam atau rasa terancam yang buruk sehingga membunuh orang tua menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Anak dari keadaan tersebut. Parricide dengan faktor ini cenderung terjadi atas dasar pertimbangan yang rasional. Sementara itu, Anak dengan penelantaran emosional dalam jangka waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan gangguan emosional Anak yang berujung pada gejala psikosis (halusinasi dan delusi). Gejala psikosis yang semakin parah dapat berakibat pada Anak yang melihat, mendengar, atau merasakan suatu yang tidak nyata. Tidak responsifnya orang tua terhadap keadaan Anak dapat memicu halusinasi Anak yang mengarah kepada Parricide. Faktor kedua ini cenderung membuat Anak membuat keputusan irasional dalam melakukan parricide.
THE CONSTRUCTION OF MENS REA AND THE CRIMINALIZATION OF DISCRETION IN INDONESIA Sihombing, Pardomuan Robinson
Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 No. 1 (2026): Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 Nomor 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v27i1.16971

Abstract

Law enforcement of corruption crimes in Indonesia faces a fundamental paradox between the demands of integrity and the need for public officials' discretionary flexibility. The phenomenon of "policy criminalization" has created profound legal ambiguity, blurring the boundaries between business risk, maladministration, and malicious intent (mens rea). This study aims to deconstruct the application of the doctrine of Business Judgment Rule (BJR) and analyze the psychological mechanisms of moral disengagement that underlie the behavior of public officials and the cognitive biases of Law enforcement officials. Using qualitative methods, this study examines four landmark cases: Karen Agustiawan (Pertamina), Dahlan Iskan (PT PWU), Tom Lembong (Sugar Import), and Ira Puspadewi (ASDP). The study's findings reveal extreme judicial inconsistencies. Although the Supreme Court once recognized the BJR (Karen 2020 & Dahlan 2019 cases), the recent trend of 2025 in the cases of Tom Lembong and Ira Puspadewi shows a return to the rigid positivistic approach that criminalizes policies without evidence of personal gain (kickback), which then triggers executive intervention through the granting of Abolition and Rehabilitation by the President. Compared with the standards of proof in Indonesia, the doctrine of Misconduct in Public Office in the United Kingdom or the Official Act in the United States is much stricter. This study recommends explicit codification of BJR and reform of mens rea proof that requires real psychological indicators of malicious intent.
LEGALITAS PENANGKAPAN KEPALA NEGARA ASING OLEH NEGARA LAIN DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Setiawan, I Komang Angga Adi
Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 No. 1 (2026): Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 Nomor 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v27i1.16979

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis peraturan hukum internasional mengenai penangkapan kepala negara asing oleh negara lain dari perspektif kedaulatan negara dan kekebalan kepala negara, dan (2) mengkaji batasan serta kondisi hukum yang menentukan apakah penangkapan kepala negara asing dapat dibenarkan atau dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hukum internasional, secara prinsip, melarang penangkapan kepala negara asing oleh negara lain karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, kesetaraan antarnegara, larangan penggunaan kekuatan, dan prinsip non-intervensi, dan (2) Penangkapan seorang kepala negara asing hanya dapat dibenarkan dalam kondisi yang sangat terbatas, yaitu jika dilakukan dengan persetujuan negara yang bersangkutan, berdasarkan mekanisme kerja sama internasional yang sah, atau di bawah mandat Dewan Keamanan PBB atau dalam kerangka peradilan pidana internasional. Penangkapan yang dilakukan secara sepihak di wilayah negara lain tanpa dasar yang jelas dalam hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam kasus penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan dapat menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara yang melakukan pelanggaran tersebut.
The IMPORTANCE OF DETERMINING THE STATUS OF THE FREE PAPUA ORGANIZATION TO AVOID THE POTENTIAL FOR FUTURE WAR IN INDONESIA Leuanan, Ardhes
Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 No. 1 (2026): Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 Nomor 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v27i1.16981

Abstract

The armed conflict and rebellion that occurred between the Free Papua Operation (OPM) group and the Indonesian State had become the concern of the international community. This armed conflict began in 1963, where the Papuan people felt they had to separate themselves by wanting a referendum from Indonesia, which eventually initiated an armed conflict. This paper aims to analyze the characteristics of this armed conflict based on the perspective of International Humanitarian Law. It primarily examines the qualifications of armed conflict under the 1949 Geneva Conventions and International Humanitarian Law. This paper concludes that the status of the OPM in this conflict can be qualified as an unlawful combatant. This armed conflict has different party characteristics, namely between the legitimate Government of a State and an organized movement based in another State. Thus, this type of armed conflict between the OPM group and the Indonesian Government is included in the gray zone conflict which will affect the concept of a military approach in order to maintain the integrity and ideology of the nation.
Akselerasi AKSELERASI PEMULIHAN HAK KORBAN MELALUI INTEGRASI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DAN FINTECH DALAM DANA BANTUAN KORBAN: Hukum Pidana RAMADHANI, MUHAMMAD; Tarida Siregar, Putri Tari R
Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 No. 1 (2026): Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 Nomor 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v27i1.16987

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi rekonstruksi tata kelola Dana Bantuan Korban (DBK) di Indonesia guna menjamin akses keadilan bagi korban kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS dan PP No. 29 Tahun 2025 telah mengamanatkan DBK, implementasinya terhambat oleh konsep "restitusi kurang bayar" yang terbatas serta rigiditas UU Perbendaharaan Negara yang membelenggu fleksibilitas anggaran LPSK. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya angka kekerasan seksual tahun 2025 dan kebijakan daerah yang mulai membebankan biaya visum kepada korban. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan (Norwegia dan Spanyol), penelitian ini merumuskan model pengelolaan DBK yang integratif dan responsif. Novelty penelitian ini terletak pada gagasan integrasi teknologi Blockchain Stellar dan Fintech untuk menciptakan sistem distribusi bantuan yang transparan, otomatis, dan immutable. Hasil penelitian merekomendasikan reformasi Pasal 35 UU TPKS untuk memberikan pengecualian penyetoran langsung ke kas negara bagi dana filantropi (ZISWAF). Formulasi ini diproyeksikan mampu memotong birokrasi pencairan dana dari 90 hari menjadi 72 jam, sekaligus mensinergikan sumber dana publik dan negara. Implementasi model ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Asta Cita nomor 4 terkait penguatan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak korban secara inklusif.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS MISLEADING ADVERTISEMENT PROMOSI KULINER DI PLATFORM TIKTOK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Alif Fazrul Islam
Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 No. 1 (2026): Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 Nomor 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v27i1.16996

Abstract

Teknologi semakin berkembang secara pesat sehingga memiliki dampak terhadap sektor-sektor kehidupan, seperti praktik pemasaran atau promosi suatu produk yang pada awalnya dilakukan dengan metode konvensional hingga kini bertansformasi dengan melalui media digital yang seringkali menggunakan media sosial, salah satunya TikTok. Pelaku usaha memanfaatkan perkembangan sektor promosi melalui media sosial dengan melakukan promosi yang mencakup berbagai sektor produk. Sektor kuliner menjadi salah satu sektor yang seringkali memanfaatkan media sosial dalam mempromosikan produknya. Dalam praktiknya, promosi melalui media sosial ini seringkali menimbulkan persoalan hukum terkait batasan promosi dengan metode puffery yang subjektif dan melebih-lebihkan atau berupa misleading advertisement. Penelitian ini menggunaan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik promosi kuliner melalui media sosial TikTok yang dilakukan dengan subjektif dan melebih-lebihkan disertai manipulasi visual yang tidak sesuai dengan kondisi factual dari produk tersebut dikualifikasikan sebagai misleading advertisement yang melanggar ketentuan terkait larangan iklan yang menyesatkan. Selain itu, pelaku usaha baik pelaku usaha kuliner maupun pelaku usaha periklanan dibebankan tanggung jawab secara renteng yang mencakup pertanggungjawaban baik dalam lingkup pidana maupun perdata.
IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI DALAM PRAKTIK PENGENDALIAN MASSA OLEH KEPOLISIAN DI BANDUNG Faza Shabira, Marshanda
Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 No. 1 (2026): Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 Nomor 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v27i1.17009

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengendalian massa pada kegiatan penyampaian pendapat di muka umum serta bentuk pertanggungjawaban hukum dan etik apabila terjadi penyimpangan prosedur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Data dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder, dengan teknik observasi langsung terhadap pelaksanaan pengendalian massa serta wawancara dengan aparat kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan massa aksi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengendalian massa oleh kepolisian telah diatur secara jelas dalam peraturan yang berlaku dan dilaksanakan melalui tahapan penggunaan kekuatan yang berjenjang. Namun demikian, dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan pengawasan dan profesionalitas aparat guna memastikan setiap tindakan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, dan akuntabilitas hukum.   Kata kunci: Wewenang Kepolisian, Pengendalian Massa, Penyampaian Pendapat, Pertanggungjawaban Hukum.
The INTEGRASI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN PRAKTIK ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA Kusnadi, Obin; Ali, Nadia Azhar; Fitriyani, Nur Fadhilah
Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 No. 1 (2026): Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 Nomor 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v27i1.17016

Abstract

Indonesia menganut sistem Dualisme dalam Hukum Internasional, untuk menanggulangi praktik Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia, perlu untuk meratifikasi perjanjian Internasional menjadi Peraturan Per-Undang Undangan, Penelitian ini membahas apakah Hukum Nasional telah mengintegrasi Hukum Internasional tentang perairan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif dengan sumber primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan perjanjian-perjanjian Internasional terkait, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (Library Research). analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian menganalisis relevansi, kesesuaian, serta integrasi antara hukum internasional dan hukum nasional dalam konteks penanggulangan illegal fishing. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional untuk memperkuat kedaulatan maritim dan mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Page 17 of 18 | Total Record : 171

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 1 (2026): Jurnal Suara Keadilan Vol. 27 Nomor 1 (2026) Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025) Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025) Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan More Issue