cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Titandria
Contact Email
rika.titandria@umk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hidayatullah@umk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Suara Keadilan
Published by Universitas Muria Kudus
ISSN : 1829684X     EISSN : 26219174     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan Scope artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ini adalah: 1. Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. Kebijakan Publik 5. Politik Hukum 6. Hukum Ekonomi Bisnis
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 13   14   15   16   17 
PENGELOLAAN AMDK AIR MINERAL OLEH NEGARA SEBAGAI PEMENUHAN RIGHT TO WATER BERBASISKAN WELFARE STATE Parvez, Abel; Setyawan, Ervan; Ismail, Reyhana Nabila
Jurnal Suara Keadilan Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i1.14695

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang AMDK air mineral sebagai pemenuhan Right to Water, hak untuk bertahan hidup dan hak kesehatan yang termuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Terdapat problematika hukum komersialisasi air atas AMDK air mineral yang posisinya masih dibutuhkan pada masa transisi deprivatisasi air melalui UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air di mana perlu adanya rumusan regulasi yang lebih memenuhi hak rakyat atas air secara komprehensif. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deprivatisasi air membutuhkan proses panjang karena pemenuhan sumber daya air oleh negara masih kurang optimal secara kualitas dan kuantitas untuk dijadikan sebagai sumber air minum yang sehat dan layak. Selain itu, AMDK Air Mineral dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tidak memberikan definisi normatif yang dapat memberikan kepastian hukum dan tidak menjadi bagian dari hak rakyat atas air sehingga menjadi celah privatisasi yang berimplikasi pada kuatnya komersialisasi air minum di era transisi ini.
KEADILAN DALAM TATA KELOLA PANGAN: KAJIAN KEADILAN JOHN RAWLS TEHADAP PROBLEMATIKA PERTANIAN DI INDONESIA Baskoro, Aji
Jurnal Suara Keadilan Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i1.14763

Abstract

Indonesia's food and agricultural governance is confronted with a series of interconnected structural challenges, encompassing unequal access to agrarian resources, inequities within the food supply chain, and pervasive corrupt practices. This research endeavors to analyze the complexities of these issues through the lens of John Rawls's justice perspective, with a specific focus on the principles of equal liberty and the difference principle. A normative juridical approach is employed as the primary methodology, enabling an in-depth analysis of the legislative framework governing agricultural and food policies. The interpretation of legal norms is conducted with due consideration to their relevance to Rawls's theory of justice, which serves as the principal analytical framework. The research methodology incorporates both statutory and historical approaches, facilitating the analysis of qualitative data derived from regulations and scholarly literature, as well as statistical data pertaining to food production, land distribution, and the impact of climate change. Data analysis is executed through a three-stage process: data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with the interpretation of findings grounded in Rawls's theory of justice. The research findings reveal that Indonesia's food and agricultural policies do not fully embody Rawls's principles of justice, evidenced by land ownership disparities and corporate dominance that undermine the position of smallholder farmers. Consequently, policy reforms aimed at equitable access to agrarian resources and enhanced farmer participation within the national food system are imperative to realize just food governance. This study acknowledges limitations inherent in its normative focus, reliance on Rawlsian justice, and constrained policy scope. Nevertheless, it is anticipated to contribute significantly to the understanding of how justice in food and agricultural governance can be achieved through existing legal instruments in Indonesia.Tata kelola pangan dan pertanian Indonesia menghadapi serangkaian tantangan struktural yang saling berkaitan, termasuk ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, ketidakadilan dalam rantai pasok pangan, dan praktik korupsi yang merajalela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas permasalahan tersebut melalui lensa perspektif keadilan John Rawls, dengan fokus pada prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai metode utama, memungkinkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan pertanian dan pangan. Interpretasi norma hukum dilakukan dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap teori keadilan Rawls, yang menjadi kerangka analisis utama. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kebijakan pertanian dan pangan, dengan fokus pada interpretasi norma hukum serta relevansinya dengan teori keadilan Rawls. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan dan historis, dengan analisis data kualitatif dari regulasi dan studi literatur, serta data statistik produksi pangan, distribusi lahan, dan dampak perubahan iklim. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan interpretasi hasil dalam kerangka teori keadilan Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pangan dan pertanian di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan Rawls, dengan ketimpangan kepemilikan lahan dan dominasi korporasi memperlemah posisi petani kecil. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang berorientasi pada pemerataan akses terhadap sumber daya agraria serta peningkatan partisipasi petani dalam sistem pangan nasional untuk mewujudkan tata kelola pangan yang berkeadilan. Penelitian ini memiliki batasan pada kajian normatif, orientasi pada teori keadilan John Rawls, dan ruang lingkup kebijakan yang terbatas. Namun, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana keadilan dalam tata kelola pangan dan pertanian dapat diwujudkan melalui instrumen hukum yang ada di Indonesia.
OPTIMALISASI SKEMA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH Collins, Josua Satria
Jurnal Suara Keadilan Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i1.14757

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Namun, salah satu tantangan utama dalam implementasi otonomi daerah adalah tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, dengan rata-rata ketergantungan mencapai 79,4%. Masalah ini terutama terlihat di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, yang menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal lebih dari 90%. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, konsep Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi strategis. Melalui PPP, pemerintah daerah dapat bermitra dengan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik, sekaligus mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Studi kasus keberhasilan implementasi PPP di kota-kota seperti Makassar, Sidoarjo, Semarang, dan Surabaya menunjukkan bahwa kolaborasi ini dapat secara signifikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus, menganalisis ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mengeksplorasi PPP sebagai strategi pendanaan alternatif. Data dikumpulkan dari laporan resmi, literatur akademik, serta praktik terbaik dari berbagai daerah terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP merupakan mekanisme yang efektif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan memperbaiki layanan publik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti lemahnya pengelolaan PAD, minimnya pemahaman terkait skema PPP di kalangan pemangku kepentingan, serta kompleksitas koordinasi antar lembaga. Untuk mengoptimalkan implementasi PPP, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas, perbaikan regulasi, dan peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.
MENELAAH PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN DANA DESA DI INDONESIA DAN JERMAN DALAM KERANGKA LOCAL SELF-GOVERNMENT Umah, Gea
Jurnal Suara Keadilan Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i1.14846

Abstract

Studi ini mengkaji efektivitas komparatif pengawasan dana desa di Indonesia dan Jerman dalam kerangka pemerintahan daerah sendiri. Di Indonesia, meskipun ada mekanisme pengaturan dan beberapa badan pengawas seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus penyelewengan dan kurangnya akuntabilitas terus berlanjut. Sebaliknya, Jerman menerapkan sistem pengawasan yang lebih otonom dan transparan melalui lembaga independen seperti Bundesrechnungshof dan Gemeindeprüfungsanstalt. Dengan menggunakan metode kualitatif-komparatif normatif, studi ini memanfaatkan dokumen hukum, jurnal akademik, dan laporan audit untuk menganalisis kerangka peraturan dan kelembagaan kedua negara. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa model Jerman, yang berakar pada subsidiaritas dan diperkuat oleh mekanisme audit independen, menunjukkan transparansi yang lebih tinggi, partisipasi publik yang lebih kuat, dan tingkat korupsi yang lebih rendah. Sementara itu, kerangka pengawasan Indonesia masih berjuang dengan intervensi politik dan pengawasan publik yang terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan independensi dan transparansi lembaga pengawas, serta peningkatan peran serta masyarakat, sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat pengelolaan dana desa agar sejalan dengan prinsip pemerintahan daerah sendiri. Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Pemerintahan Daerah, Pengawasan
REKONSEPTUALISASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL UNTUK MELAKSANAKAN MEKANISME EVALUASI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA CABANG KEKUASAAN YUDIKATIF Valentina, Natasya Aurel; Akhyar, Muhammad Khoiril
Jurnal Suara Keadilan Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i1.14756

Abstract

Salah satu pokok materi penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu adanya evaluasi hakim konstitusi. Adanya ketentuan baru tersebut, telah memunculkan diskursus baru, diantaranya apakah mekanisme evaluasi hakim konstitusi diperlukan serta efektivitas mekanisme evaluasi tersebut, bagaimana mekanisme evaluasi hakim konstitusi akan dijalankan oleh masing-masing cabang kekuasaan, serta dampak apa saja yang akan ditimbulkan jika mekanisme evaluasi tersebut dijalankan. Tulisan ini memfokuskan pada beberapa substansi pembahasan, diantaranya: 1) Urgensi rekonseptualisasi kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan evaluasi hakim konstitusi pada cabang kekuasaan yudikatif; dan 2) Skema pelaksanaan evaluasi hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan histori, dan pendekatan perbandingan. Tulisan ini memiliki dua kesimpulan, pertama terkait urgensi rekonseptualisasi kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam melaksanakan evaluasi hakim konstitusi pada cabang kekuasaan yudikatif. Kedudukan KY sebagai lembaga independen yang merupakan constitutional organ, juga sebagai auxiliary organ dalam ketatanegaraan Indonesia, dapat diartikan bahwa KY merupakan lembaga pendukung ataupun penyokong lembaga lain di dalam menjalankan kewenangannya. Konsep pelibatan KY dalam hal ini, sejatinya hanya dapat diwujudkan pada cabang kekuasaan yudikatif. Kedua, skema pelaksanaan evaluasi hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial. Penulis mengusulkan bahwa evaluasi hakim konstitusi harus dijalankan dengan beberapa indikator penilaian. Sebagaimana indikator-indikator tersebut merupakan faktor utama yang harus dinilai KY dalam melakukan evaluasi hakim konstitusi. Indikator penilaian KY terhadap hakim konstitusi ini diprioritaskan pada dua kriteria: pertama, penilaian kinerja kualitatif; dan kedua, penilaian kinerja kuantitatif. Penilaian kinerja kualitatif meliputi: a) Kemampuan hakim dalam menerapkan prinsip pada fakta; b) Pengetahuan hukum yang terbukti; c) Kemampuan analisis dan penalaran, sedangkan untuk penilaian kinerja secara kuantitatif meliputi: a) Seberapa banyak perkara yang diselesaikan oleh hakim; b) Waktu yang dihabiskan untuk setiap perkara; c) Waktu rata-rata untuk menyelesaikan putusan; dan d) Seberapa sering kinerja hakim konstitusi dikeluhkan.
PERBANDINGAN LEGALITAS SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) ANTARA ITALIA DAN INDONESIA Rohmah, Siti Mufidhatur; Zahra, Fatimatuz
Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i2.15368

Abstract

Praktik surrogate mother kini semakin banyak dipilih di berbagai negara, terutama oleh perempuan yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi maupun mereka yang ingin memiliki keturunan tanpa mengalami perubahan fisik akibat kehamilan dan persalinan. Mengingat hal tersebut cukup bertentangan dengan hukum di berbagai negara dan bertentangan dengan hak asasi manusia, maka penting untuk menganalisis peraturan hukum apa saja yang mengatur tentang praktik surrogate mother di Indonesia dan di Italia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik surrogate mother di Italia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Sedangkan, praktik surrogate mother di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengaturnya, tetapi secara eksplisit sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa surrograte mother di kedua negara tersebut sangat tidak dibenarkan.
ANALYSIS OF THE GODLY CONSTITUTION TOWARDS TRADITIONAL BELIEFS IN INDONESIA Failaq, Muhammad RM Fayasy; Adnan, Muhammad; Al-Farouq, Muhammad Umar
Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i2.15803

Abstract

In the beginning, traditional beliefs in Indonesia were always rejected. Even RI Presidential Decree No. 1/PNPS 1965 provides criminal sanctions against individuals who adhere to traditional beliefs that defame religion. Even though Constitutional Court Decision No. 97/PUU/VIX/2016 was later acknowledged, its conception remains questionable. Moreover, with the characteristics of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is a constitutional constitution based on God; there is a gray area regarding the relevance of traditional beliefs to the identity of such a constitution. The method used is socio-legal with a legal approach in the form of a statutory approach, a conceptual approach, and a religious studies approach. Data was obtained from the literature and analyzed qualitatively. This research concludes that the concept of constitutional identity is part of the constitutional identity that is accommodated in Indonesia. Beliefs that have the dimension of trust in an entity that has power can be analyzed using this concept to examine the suitability and explore the philosophical basis in the Indonesian legal system. Finally, the acceptance of traditional beliefs in Indonesia is due to two philosophical legitimations, namely a godly constitution (slightly) due to its characteristics in traditional beliefs, and a cultural constitution that respects the existence of traditional beliefs as cultural identities and traditional rights.
KONSTRUKSI YURIDIS TERKAIT MEKANISME PENETAPAN PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA Hartono, Rofifah
Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i2.15817

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan pajak dan/atau retribusi daerah serta peran pemerintah pusat dalam mengawasi kebijakan tersebut. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam menetapkan besaran pajak dan retribusi menimbulkan polemik, seperti kenaikan PBB yang tidak rasional di beberapa daerah dengan angka yang berbeda, seperti Kabupaten Pati (250%), Kabupaten Bone (200-300%), dan Kota Cirebon (1000%). Isu ini mengemuka karena meskipun desentralisasi memberikan otonomi kepada daerah, kewenangan tersebut tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang dan harus berlandaskan prinsip keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah dalam hal perpajakan dan urgensi pengawasan dari pemerintah pusat demi terciptanya kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji pengaturan terkait pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang jelas mengenai batas kewenangan daerah dan mekanisme pengawasan pusat dalam pengelolaan pajak daerah.Kata Kunci: Pajak Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengawasan.
URGENSI PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP KEBEBASAN UNTUK BERBICARA DAN MENYATAKAN PENDAPAT DARI ANCAMAN STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION asshidiq, Abdullah Widy
Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i2.15853

Abstract

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat te;ah dijamin melalui berbagai regulasi di Indonesia. Tetapi, dalam implementasinya, pelanggaran-pelanggaran tehadap kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat masih sering terjadi. Kasus-kasus sehubungan dengan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat juga sering datang dari upaya dengan tujuan pembungkaman yang disebut sebagai Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Amat banyak contoh untuk ini, seperti kasus yang dialami Budi Pego dan Joko Hariono. Fenomena SLAPP bukan merupakan hal baru di Indonesia dan secara global. Dalam praktik beberapa negara, aturan anti-SLAPP menjadi jawabannya. Namun, aturan anti-SLAPP yang berguna untuk melindungi kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat secara luas belum ada. Dalam rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu, pertama, bagaimana praktik SLAPP dan perlindungan negara terhadap kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat di Indonesia saat ini? Kedua, bagaimana konsep pembentukan regulasi undang-undang anti-SLAPP guna optimalisasi pengaturan perlindungan kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat sebagai upaya perlindungan HAM? Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif berupa analisis putusan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan komparatif. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa praktik SLAPP benar-benar terjadi di Indonesia, namun aturan yang berdaya untuk mencegah ancaman SLAPP terhadap kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat belum ada. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pengadilan juga belum berdaya untuk melindungi kebebasan tersebut. Tawaran ini didukung oleh aspek filosofis sehubungan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradap serta tujuan negara Indonesia, aspek yuridis sehubungan dengan jaminan konstitusional untuk kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat dan aspek sosiologis yang sehubungan dengan upaya negara-negara lain, seperti Amerika, Ontario (Kanada), dan Filipina dalam membentuk regulasi anti-SLAPP.
Menafsirkan Makna Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kajian Kritis Terhadap Pemilihan Langsung dan Tidak Langsung Warow, Gregorius Excelcis
Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i2.15883

Abstract

This paper discusses the quality of democracy in the context of regional head elections through the Regional People's Representative Council (DPRD) as an alternative to direct elections. Using normative legal research methods, this article examines the principles of democracy, the relationship between elections and people's sovereignty, and the constitutional basis in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The author questions whether the election mechanism by the DPRD can still be categorized as a democratic process. Through an analysis of regulatory dynamics, the phenomenon of money politics, and the Constitutional Court's ruling, this paper concludes that democracy is not only determined by the form of direct or indirect elections, but also by the application of the principles of honest, fair, free, and accountable elections. Therefore, it is important to reassess the forms of selection based on the effectiveness, efficiency, and integrity of the applicable system.Keywords: Demoracy Elections, DPRD, Regional Head Elections, Constitution

Page 16 of 17 | Total Record : 163

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025) Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025) Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan More Issue