Articles
163 Documents
<![CDATA[PARADIGMA BARU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL ]]>
<![CDATA[Sawung, Dimas Akbar]]>;
<![CDATA[Setiyowati, Fariska Jihan]]>;
<![CDATA[Yusnika, Mila]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v24i1.11268
<![CDATA[Pengesahan pengeesahan KUHP Nasional menjadi sorotan publik. Salah satunya lantaran sejumlah pasal pada KUHP yang baru itu justru memangkas hukuman bagi para koruptor. Dua pasal dalam KUHP baru yang dinilai problematik yakni Pasal 603 dan Pasal 604. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normative (Legal Resarch) dan yuridis empiris sebagai penunjang pendekatan Normatif. Hasil penelitian menunjukkan di dalam Pasal 603 disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun. Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Dimana terjadi perubahan hukum materil pada pasal mengani tindak pidana korupsi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikenai pidana penjara dan atau denda yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun sekarang peraturan tentang tindak pidana korupsi telah di masukan kedalam KUHP Baru lalu bagimanakah paradigma baru KUHP tentang kasus tindak pidana korupsi di Indonesia Walaupun pengundangan KUHP Nasional mengalami beberapa kendala karena adanya pro-kontra dalam masyarakat, tetapi sebagai sebuah produk hukum pidana yang bercirikan Bangsa Indonesia, KUHP Nasional harus tetap diundangkan. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana]]>
<![CDATA[MEMBANGUN KESADARAN HUKUM: UPAYA BERSAMA TIGA PILAR DI MASYARAKAT DESA MIJEN KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Suyadi, Suyadi]]>;
<![CDATA[Wibawa, Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v25i1.13410
<![CDATA[Kebebasan dalam sistem demokrasi, yang sering kali disalahartikan, bersama dengan persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum oleh masyarakat, menambah tantangan dalam usaha meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk warga Desa Mijen di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari tiga pilar penting, yaitu Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, yang memiliki tanggung jawab dalam membina masyarakat. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah tugas dan wewenang tiga pilar di wilayah binaan, upaya tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dan kendala tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait upaya tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berdasarkan Tupoksi masing-masing. Pendekatan metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis yang merujuk pada hukum yang berlaku terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APBD TAHUN 2021 SEBESAR 20 PERSEN DI BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Utomo, Fendy Adsa Aditya]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v24i1.11326
<![CDATA[Komitmen pemerintah terhadap pendidikan tercermin dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Guna mewujudkan sistem pendidikan yang baik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa dana pendidikan selain gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Adanya kewajiban konstitusional ini membuat penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan APBD 20 persen pada bidang pendidikan dapat dipenuhi dengan baik dalam penerapannya dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut digunakan pada tahun 2021. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan data primer dan data sekunder diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan terkait, jurnal, dan berbagai literatur mengenai pelaksanaan anggaran pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD bidang pendidikan di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaannya juga baik karena porsi anggaran pendidikan yang dialokasikan mencapai lebih dari 20 persen dalam satu tahun. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Kudus dalam penggunaan anggaran pendidikan menitikberatkan pada program peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA DI ZONA NETRAL POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG ]]>
<![CDATA[Anugrah, Nur Isna]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v25i1.13385
<![CDATA[Pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong harus disesuaikan dengan statusnya sebagai zona security belt antara Indonesia dan Malaysia. Zona Netral ini berfungsi secara border to border untuk gencatan senjata dan tidak memperluas wilayah antar perbatasan dalam rangka menjaga perbatasan negara. Zona Netral disisi lain diartikan pula sebagai wilayah yang kedaulatan teritorialnya telah kehilangan aspek otonominya sehingga penerapan hukumnya dipertanyakan. Atas dasar tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberlakuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa kepustakaan serta didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan teori. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral yang beraspek pada locus delicti dapat menggunakan Asas Nasional Aktif dengan mempertimbangkan elemen tempat perbuatan pidana, tempat bekerjanya alat, dan tempat akibat pidana. Pertimbangan secara komprehensif selanjutnya dengan mempertimbangkan berdasar tempus delicti, subjek hukum pidana dan konteks persoalan pidananya. Selanjutnya dalam upaya melihat kenyataan pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral, maka penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DI PENGADILAN AGAMA REMBANG PADA MASA COVID-19 ]]>
<![CDATA[Maulana, Rizky Maulana]]>;
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>;
<![CDATA[Alladuniah, Muhammad Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v24i2.11345
<![CDATA[Skripsi dengan judul “Implementasi Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum di Pengadilan Agama Rembang Pada Masa Covid-19”, secara umum bertujuan: mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang; mengetahui dan menganalisis implementasi dispensasi perkawinan ditinjau dari teori efektivitas hukum di Pengadilan Agama Rembang pada masa covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan atau mengabulkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, yaitu: 1) kelengkapan administrasi; 2) kemaslahatan yang ditimbulkan atas penetapan dispensasi perkawinan; 3) faktor kedewasaan dari kedua calon mempelai. Implementasi terkait dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang masih belum bisa dianggap efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya fasilitas dan sarana pendukung, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[GAGASAN FAST TRACK LEGISLATION: ALTERNATIF PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Akhyar, Muhammad Khoiril]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v24i1.11318
<![CDATA[Tulisan ini secara umum bertujuan untuk mengetahui gagasan Fast-Track Legilslation (FTL) sebagai alternatif pembentukan undang-undang yang berkualitas dalam waktu segera serta pengurangan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Indonesia. Tulisan ini memfokuskan pada dua hal, yaitu: pertama, dinamika pembentukan Perppu. Kedua, terkait peluang dan tantangan pengaturan FTL di Indonesia. Fenomena buruknya legislasi di Indonesia beberapa tahun terakhir, memerlukan cara pandang lain dalam menata legislasi. FTL sebagai salah satu mekanisme pembentukan undang-undang hadir guna menjadi alternatif permasalahan yang ada. Permasalahan Perppu menjadi salah satu hal yang dapat diatasi oleh FTL.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Husna, Nailal]]>;
<![CDATA[Wibawa, Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v25i1.13347
<![CDATA[Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan fokus pada studi kepustakaan, menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan UMKM, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti yang ditegaskan oleh Radbruch. Pemerintah daerah Kudus telah menerapkan kebijakan penyederhanaan proses perizinan, sistem perizinan online, dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai langkah konkret dalam mendukung UMKM. Relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara positif terlihat dalam implementasi kebijakan dan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti kekhawatiran terhadap kewajiban pajak usaha masih perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menggambarkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil dan stabil. Prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi pedoman penting dalam mengembangkan kebijakan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[GAGASAN PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fatahillah, Muhammad Irfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v24i1.11319
<![CDATA[Tulisan ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaturan Artificial Intelegence (AI) terhadap pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Tulisan ini memfokuskan pada dua hal yaitu, pertama, alasan-alasan terkait pentingnya pengaturan AI terhadap pertanggungjawaban pidana. Kedua, konsep pengaturan AI terhadap pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Kecerdasan buatan memiliki potensi luar biasa untuk melakukan hal baik, juga dapat melakukan hal buruk terutama pada hal-hal yang tidak dapat diantisipasi. Perbuatan hukum yang “dilakukan” AI seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Tidak diakuinya AI sebagai subjek hukum menurut hukum positif Indonesia menimbulkan masalah baru yang harus diantisipasi mulai dari sekarang.]]>
<![CDATA[PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM MENYUSUN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Suryanto, Tata]]>;
<![CDATA[Surya, Faizal Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v25i2.14523
<![CDATA[Tugas Akhir penulisan skripsi yang berjudul “Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Menyusun Daftar Pemilih Tetap Pemilu Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus” dengan tujuan mengetahui dan menganalisis apa saja faktor yang melatarbelakangi kendala dalam penyusunan pemutakhiran data pemilih dan bagaimana pihak instansi terkait dapat menangani permasalahan yang terjadi dalam penyusunannya untuk memaksimalkan data pemilih guna menjalankan pemilihan yang demokratis Metode penelitian yang digunakan dalam membantu penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis. Metode penentuan sample yang digunakan peneliti adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Yang dikumpulkan diperiksa diolah dan kemudian dianalisa secara kualitatif dan disusun menjadi karya ilmiah skripsi.KPU Kabupaten Kudus dalam memutakhirkan data masih ditemukan data pemilih yang dianggap bermasalah, untuk itu KPU Kabupaten Kudus memerlukan tenggang waktu antara pemilu serentak dan pilkada serentak yang cukup untuk mempersiapkan data mutakhir yang paling mutakhir. Penerapan teknologi juga dipertimbangkan untuk pelaksanaan pemilu yang akan datang..]]>
<![CDATA[POTRET KONSTITUSIONAL IMPLIKASI KEBIJAKAN FISKAL PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK ]]>
<![CDATA[Pratama, Aditya Andela]]>;
<![CDATA[Muna, Kholifatul]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v25i2.14563
<![CDATA[Perubahan undang-undang di bidang perpajakan yang mengikuti perkembangan masyarakat mendorong Pemerintah dan DPR untuk berhasil mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Undang-undang ini mengatur program pengampunan sukarela bagi wajib pajak. Namun, implikasi konstitusional dari program pengungkapan sukarela ini memberikan privilege kepada wajib pajak yang tidak taat, sehingga menciptakan kesan bahwa kemudahan tersebut membenarkan tindakan penghindaran pajak atau penyembunyian harta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal, website, serta sumber online lainnya, sementara bahan hukum tersier adalah kamus hukum. Program pengungkapan sukarela bagi wajib pajak memberikan kontribusi besar terhadap keuangan negara, khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan fiskal yang tercakup dalam program ini memberikan implikasi terhadap asas keseimbangan dan keadilan, sehingga dapat mencederai dan mendistorsi makna ketaatan dan kepatuhan wajib pajak.]]>
