cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Titandria
Contact Email
rika.titandria@umk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hidayatullah@umk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Suara Keadilan
Published by Universitas Muria Kudus
ISSN : 1829684X     EISSN : 26219174     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan Scope artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ini adalah: 1. Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. Kebijakan Publik 5. Politik Hukum 6. Hukum Ekonomi Bisnis
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 11   12   13   14   15 
PENERAPAN PERATURAN DAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK BESAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG Anwar, Subhan Nur Mulla Ali
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i1.11063

Abstract

Tax sanctions are regulations made by state agencies that regulate taxation issues to cerate legal guarantees and at the same time as a form of control over all taxpayers to comply with tax regulations. Administrative sanctions are created and implemented with the aim of complying and complying with taxpayers in reporting taxes that must be imposed to the state. Administrative sanctions applied can be in the form of fines or increased taxes charged to taxpayers. Giving dependents on tax obligations who are known to have not carried out their obligations is considered to have a deterrent effect and is also considered to be able to regulate discipline and accuracy for the obligator so that in the future he is better able to carry out his obligations and also report his taxes. With the application of administrative sanctions there is an increase in state revenue through the tax sector.Understanding of taxes and the seriousness of taxpayers to report and pay their tax obligations can reflect the level of awareness of taxpayers. The high or low level of taxpayers in complying with their tax obligations is influenced by several factors, one of which is taxpayer awareness. Understanding of taxes and the seriousness of taxpayers to report and pay their tax obligations can reflect the level of awareness of taxpayers, increasing public knowledge about educational taxation will have a positive impact on taxpayer awareness to pay their tax obligations.
KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERDASARKAN HUKUM ADAT INDIA (GOLONGAN TIMUR ASING) YANG MERUGIKAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 104/PDT/2013/PT.MDN) Zuliyanti, Zuliyanti; Hartanto, Dwiyana Achmad; Wardhani, Lidya Christina
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11344

Abstract

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) yang Merugikan Legitime Portie (Bagian Mutlak) menurut Kitab Undang-undanh Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar Legitime Portie menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam perkara surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar Legitime Portie dalam putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah menggunakan deskriptif analitis. Dalam hal teknik pengumpulan data, menggunakan data primer dan data skunder. Setelah data terkumpul disusun secara sistematis kemudian dianalisis sehingga memperoleh kejelasan yang selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar Legitime Portie menurut ketentuan KUHPerdata yaitu batal demi hukum karena surat wasiat alm. Boeth Singh dan alm. Pago telah melanggar Legitime Portie. Sedangkan dalam pertimbangan Hakim dalam putusan perkara nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN bahwa Hakim tingkat banding secara bulat berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tepat dan benar karena alm. Boeth Singh dan alm. Pago tunduk pada KUHPerdata dan mengabaikan hukum adat yang dianutnya.
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA Gunawan, Syahrul; Wardhani, Lidya Christina; Surya, Faizal Adi
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11331

Abstract

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DIKECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA” ini secara umum bertujuan: 1) mengetahuibagaimana keberadaan para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, 2)mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap hakkonstitusional para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Skripsi inimenggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Metode penentuan sample dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data mengunakandata primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kulitatif,selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapatditunjukan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong terdapat beragampenghayat kepercayaan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016belum terlaksana secara penuh oleh penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong KabupatenJepara di karenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenJepara.
DIGITALISASI BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP ETIKA PEJABAT PUBLIK Spaltani, Bita Gadsia
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13353

Abstract

Meningkatnya korupsi di ranah birokrasi dari tahun ke tahun harus terus dilakukan berbagai upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Digitalisasi birokrasi dinilai dapat menjadi suatu upaya  perubahan dalam rangka memberantas kejahatan korupsi dari berbagai aspek. Jangan sampai digitalisasi justru menjadi celah kecurangan untuk mengotak-atik sistem yang sebenarnya ditujukan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik itu sendiri. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisa apa saja bentuk-bentuk digitalisasi birokrasi dan mendeskripsikan seberapa besar dampak digitalisasi birokrasi terhadap pembenahan etika pejabat publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menekankan pada etika birokrasi, substansi peraturan perundang-undangan, dan diskresi dalam bingkai statute approach dan conceptual approach.  Hasil pembahasan dalam penelitian ini antara lain: (1) Birokrasi digital sebagaimana sering disebut sebagai e-government merupakan sarana pemerintah dalam memanfaatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dan mengkolaborasikannya dengan penyediaan layanan pemerintah dimana masyarakat mendapatkan akses kemudahan dalam mengurus kepentingan mereka. Namun adanya percepatan dalam mendorong transformasi digital ini perlu diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang muncul di kemudian hari, diantaranya adalah  kultur, kolaborasi, dan perkembangan teknologi. (2) Hasil pilihan moral yang dipelajari etika berdasarkan analisa kritis menjadi moral individu atau moral sosial dalam lingkup masyarakat. Pilihan-pilihan moral yang diambil berdasarkan proses kajian yang berbeda dalam hal kualitas.  Moral yang diambil atas dasar kesadaran menjadi pertimbangan yang dijadikan pedoman atau pandangan hidup. Dalam pengambilan keputusan, pejabat pemerintah harus dapat tunduk pada aturan perundang-undangan sekaligus tidak melakukan praktik nir-etika.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INFLUENCER DALAM MELAKUKAN ENDORSEMENT PRODUK KECANTIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANGN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA Malia, Firda Noor; Istanto, Yusuf; Pamungkas, Nandha Surya
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11346

Abstract

Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum influencer, pelaku usaha pemilik produk kecantikan, dan pengguna produk kecantikan dalam endorsement berdasarkan UUPK dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi influencer yang melakukan endorsement produk kecantikan berdasarkan UUPK dan KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskripstif analitis. Metode pengumpulan data dengan study kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Data diolah dan disajikan dalam bentuk deskripsi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam endorsement berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK yang dikaitkan Pasal 17 ayat (1) UUPK influencer sebagai pelaku usaha periklanan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK yang dikaitkan dengan doktrin the privity of contract pemilik produk kecantikan sebagai konsumen dari influencer, sedangkan pengguna produk kecantikan bukan konsumen dari influencer. Perlindungan hukum bagi influencer yang melakukan endorsement produk kecantikan bisa didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf f UUPK yang mengakui Pasal 9 UU ITE termasuk aturan periklanan dalam UUPK dan didasarkan pada Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Kata Kunci: Endorsement, Influencer, Perlindungan Hukum
PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP TANAH-TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) DALAM RANGKA KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PATI Purbaningsih, Lela Arumsari
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i1.11070

Abstract

The implementattion of the PTSL Program carries out by the Pati Regency Land Office received an enthusiastic from the community whose lands had not yet been certified. There is a lot public interest in wanting to take part in the PTSL program is funded by the goverment or the state and the process is also very fast when compared to independent certificates. Howover, there are also some community members who do not want to join the PTSL program for their own reasons. The costs for the PTSL program are indeed funded by the goverment or the state, but the community is still charged a fee because in accordance with applicable regulations according to Pati Regent Regulation Number 1 of 2021 it is stated that PTSL applications are still burdened with a fee of Rp.150.000,- to Rp.400.000,-. This is borne by the applicant in order to finance or buy stakes, stamp duty,committe fees, office stationery and transportation for village committe officers. The imposition of fees as mentioned above had previously been socialized to the villagers by the PTSL comitte.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP AFFILIATOR APLIKASI JUDI BERKEDOK INVESTASI BINARY OPTION DI INDONESIA Purbaya, Indra
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11330

Abstract

Penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP AFFILIATOR APLIKASIJUDI BERKEDOK INVESTASI BINARY OPTION DI INDONESIA” bertujuan untukmembuktikan bahwa aktifitas dan promosi yang dijalankan oleh affiliator Binary Option melaluimedia sosial merupakan perjudian dengan modus investasi online untuk kemudianmempertimbangkan bagaimana ketentuan Hukum Pidana Materiil Indonesia mengatur kejahatantersebut dengan berbagai Undang-Undang yang berbeda. Metode yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam metode yuridis-normatif, data yang dipergunakan merupakan data sekunderberupa penelitian lain yang memiliki muatan kajian yang relevan. Spesifikasi yang dipergunakandalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menguraikan secara rinci persoalan perjudianyang dipromosikan dengan modus investasi online oleh affiliator. Beberapa data yangdipergunakan untuk menunjang penelitian ini secara khusus memuat data primer berupaperundang-undangan yang secara khusus memuat kejahatan tentang penyebaran akses pejudian.Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan, pertama bahwa aktifitas dan promosi yangdilakukan oleh affiliator dalam kegiatan Binary Option merupakan kegiatan perjudian yang sudahdilarang secara tegas oleh Hukum Pidana Materiil Indonesia. Kedua, penjatuhan sanksi dalampenelitian ini merujuk pada pasal yang memuat tentang penyebaran akses perjudian yang dimuatdalam beberapa Undang-Undang kemudian dikaitkan dengan delik tentang pencucian uang yangmemperkuat dalil argumen penelitian ini.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT DALAM KASUS PERKARA NOMOR 208/PID.SUS/2018/PN KDS Riyadi, Slamet; Suparnyo, Suparnyo
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i1.11321

Abstract

Penelitian dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Atas Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lian Luka berat Dalam Kasus Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds ini dilatar belakangi oleh adanya tindak pidana atas kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan jatuhnya korban dengan luka berat, pelaku melakukan perdamaian terhadap keluarga korban akantetapi proses hukum tetap dilanjutkan sampai penjatuhan putusan hakim. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds.Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang didukung dengan wawancara. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds dan telah ditetapkannya sebagai tersangka adalah karena perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana biasa sehingga meskipun ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak, tetapi tidak dapat menghentikan tuntutan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UULLAJ. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan putusan yang adil dan tepat. Keadilan atas vonis hakim juga dirasakan pihak terdakwa dengan penjatuhan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) merupakan putusan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) 
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DI TINGKAT KEPOLISIAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI YANG BERORIENTASI PADA KORBAN Wibowo, Eko Ari; Rochaeti, Nur
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13352

Abstract

Anak adalah pribadi yang wajib dilindungi hak-haknya, terutama anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi. Diversi sebagai sarana penyelesaian tindak pidana anak melalui proses di luar peradilan merupakan salah satu upaya positif untuk mendapatkan keputusan terbaik bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi diatur dalam formulasi hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian tindak pidana anak dengan konsep diversi dapat mengalihkan persepsi negatif masyarakat terhadap juvenile delinquency. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak diterapkan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan korban tindak pidana. Sehingga dapat tercapai sebuah permaafan dari korban kepada juvenile delinquency.
PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA JURANG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS Hermawan, Dwi Setyo
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11333

Abstract

Kementerian Sosial dalam rangka membantu masyarakat miskin yang rumahnya tergolong tidak layak huni membentuk Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTHL) pada tahun 2010. Selanjutnya, Dinas Sosial kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran program RS-RTLH di daerahnya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus apakah hasil yang telah mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak karena penulis menilai bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dalam menanggapi bantuan yang disediakan oleh pemerintah  Kabupaten Kudus dan dalam kelengkapan administrasi masih banyak masyarakat yang belum memenuhi syarat administrasi sehingga dalam  pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH masih menjadi kendala. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, mendeskripsikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan, kemudian dianalisis data dalam bentuk skripsi untuk mendeskripsikan masalah. Hasil Penelitian ini tentang pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus adalah program dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu, yang mempunyai tujuan perlindungan pada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan. Adapun enam indikator keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yaitu perataan, efektivitas, ketepatan, kecukupan, efisiensi, dan responsivitas. Kendalanya kurangnya sosialisasi yang merata, sedikitnya dana yang diberikan oleh Dinas PKPLH kepada sasaran penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni, keterbatasan tukang, serta faktor cuaca yang tidak bisa dipastikan selama pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Page 13 of 17 | Total Record : 163

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025) Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025) Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan More Issue