cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Titandria
Contact Email
rika.titandria@umk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hidayatullah@umk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Suara Keadilan
Published by Universitas Muria Kudus
ISSN : 1829684X     EISSN : 26219174     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan Scope artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ini adalah: 1. Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. Kebijakan Publik 5. Politik Hukum 6. Hukum Ekonomi Bisnis
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 13   14   15   16   17 
KONSEPTUALISASI PERATURAN DAERAH JEPARA TENTANG BLUE ECONOMY BERBASIS KEARIFAN LOKAL Utomo, Aldi Priyo
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i2.14215

Abstract

Kabupaten Jepara merupakan daerah pesisir dengan potensi perairan yang besar, berperan penting dalam mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan kekayaan ekosistem laut dan sumber daya alam, Jepara memiliki potensi untuk menerapkan prinsip ekonomi biru yang fokus pada pengelolaan laut secara berkelanjutan. Namun pengelolaan nasional blue economy di Jepara masih belum optimal karena peraturan yang ada cenderung mengacu pada Undang-Undang yang bersifat umum. Artikel ini bertujuan memberikan konsep ideal bagi pemerintah Kabupaten Jepara dalam merumuskan peraturan daerah tentang ekonomi biru berbasis kearifan lokal. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kontekstual, artikel ini menganalisis perlunya integrasi kearifan lokal dalam kebijakan kelautan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penerapan ekonomi biru berbasis kearifan lokal.
KONTEMPLASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS BLUE ECONOMY: UPAYA PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK WILAYAH KONSERVASI LAUT GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA Dwi Hartanto, Ivana Alodia
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i2.14225

Abstract

Gagasan pembentukan Peraturan Daerah berbasis blue economy guna mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan. Berbicara terkait pembentukan Peraturan Daerah membutuhkan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi. Ada dua tujuan dalam tulisan ini, yaitu pertama urgensi pembentukan Peraturan Daerah berbasis blue economy dalam mendukung upaya pelestarian sumber daya genetik di wilayah konservasi laut. Kedua, desain ideal pembentukan Peraturan Daerah berbasis blue economy dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelestarian sumber daya genetik laut seringkali dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pelestarian sumber daya genetik di wilayah konservasi laut, muncul desain ideal pembentukan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah berbasis blue economy yang meliputi desain aturan, desain alasan, dan desain pengawasan. Hal tersebut sebagai konsep pembangunan ekonomi untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Kata Kunci: Blue Economy, Ekonomi Berkelanjutan, Peraturan Daerah, Sumber Daya Genetik, Wilayah Konservasi Laut
PENERAPAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PUTUSAN NO 47/PDT.G/2021/PN. MTR Hadid, Sa'adiyar Mumtaz
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i2.14542

Abstract

“PENERAPAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PUTUSAN NO 47/PDT.G/2021/PN. MTR”, secara umum bertujuan: 1) mengetahui dan menganalisis  penerapan asas piercing the corporate veil dalam masalah wanprestasi dalam putusan No. 47/PDT.G/2021/PN.MTR; 2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim  pada asas piercing the corporate veil dalam putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan menggunakan data sekunder yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.Bahwa Tanggung jawab direksi perusahan atas wanprestasi dan kaitannya dengan piercing the corporate veil diatur dalam UUPT Pasal 97 ayat (2) di mana direksi dikenakan hukuman tanggung renteng atau bersama-sama mengganti kerugian yang diderita oleh perseroan, wanprestasi dapat menjadi salah satu aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan piercing the corporate veil apabila Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham lainnya dalam perjalanannya telah lalai dengan melakukan fiduciary duty dan duty of skill and care yang karenanya mengakibatkan perseroan gagal memenuhi prestasi dan menyebabkan kerugian terhadap perseroan. Terkait dengan Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR bahwa putusan hakim dinilai kurang tepat karena dalam duduk perkara adanya pihak yang dirugikan oleh perseroan yang mana hal tersebut dapat diberlakukannya asas piercing the corporate veil dikarenakan yang melatar belakangi asas tersebut adalah untuk keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh perseroan. 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD NIKAH DALAM PERKAWINAN YANG DILAKS Rahma, Evi Sintia; Hartanto, Dwiyana Achmad; Amrulloh, Wahyu Edy
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i2.14543

Abstract

Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Nikah Dalam Perkawinan Yang Dilaksanakan Secara Online Di Indonesia”, secara umum bertujuan menganalisa mekanisme pelaksanaan akad nikah dalam perkawinan yang dilakukan secara online di Indonesia dan menganalisa keabsahan akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara online berdasarkan hukum Islam di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data tambahan, yang kemudian diperiksa, diolah dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai mekanisme akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara online harus diperhatikan terlebih dahulu para pihak yang terlibat, kemudian penentuan akad harus ada penyesuaian waktu antara calon suami dan calon istri karena letak geografis yang jauh. Selanjutnya mengenai keabsahan akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara online menurut hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, wali, saksi dan ijab kabul. Akad nikah online dilaksanakan karena adanya penyebaran virus Covid-19 yang marak terjadi pada saat itu. Akad nikah seperti ini bukanlah sesuatu yang lazim untuk dilakukan melainkan karena ada alasan tertentu yang mengharuskan akad secara online, seperti jarak yang sangat jauh.
ANALISIS KASUS INSIDEN BAWEAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Safitri, Amalia Indah
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i2.14550

Abstract

Berdasarkan Konvensi Chicago 1944  diakui bahwa ruang udara yang berada diatas wilayah suatu negara tunduk pada kedaulatan negara tersebut. Pada 03 Juli 2003 terjadi insiden antara pesawat tempur TNI AU Indonesia (F-16 Fighting Falcon TNI AU) melawan pesawat tempur AL Amerika Serikat (F-18 Hornet) biasa dikenal insiden bawean. Pesawat F-18 merupakan bagian dari kekuatan kapal induk CVN-70 melakukan latihan penerbangan rutin dan manuver berbahaya bagi lalu lintas penerbangan sipil di ruang udara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pesawat F-18 Hornet milik AL Amerika Serikat di ruang udara Indonesia serta untuk mengkaji kasus insiden bawean apabila ditinjau dari perspektif hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder baik data sekunder umum dan data sekunder hukum. Dalam kasus ini pelanggaran hukum yang terjadi yaitu pesawat F-18 tidak melakukan izin untuk melakukan penerbangan dengan melintasi ruang udara yang menjadi teritori Indonesia kepada Bandara Juanda serta melakukan manuver berbahaya bagi lalu lintas penerbangan sipil di ruang udara Indonesia. Dimana dalam aturan hukum internasional hal ini tidak diperbolehkan karena terdapat perbedaan jalur antara jalur penerbangan peswat komersial dengan jalur penerbangan pesawat militer.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KUDUS TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH Ramadhan, Ichsan
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.14855

Abstract

Regional taxes and regional levies are Regional Original Income and one of the sources of regional income, funds obtained from regional taxes and levies are used to finance the running of the Regional Government. One of the Regional Original Income is from parking levies, the existence of parking lots in the city of Kudus has developed very significantly. This is in line with Kudus City as a kretek city and a city of religious tourism. Parking levies are one of the sources of Regional Original Income, which if parking levies are managed optimally, can increase Regional Original Income (PAD). This study will discuss the implementation of the Kudus Regency DPRD's supervisory function regarding the collection of parking levies as PAD and the level of intensity of the implementation of the Kudus Regency DPRD's supervisory function. This study uses a Non-Doctrinal problem approach method, the type of data in this study is primary data is data obtained or obtained directly from sources/informants, primary data is data that has not been processed or original data, therefore in order to be used primary data needs to be processed first. Secondary data is data that is ready and ready to be used. The data collection method in this study is primary data as the main data and secondary data as supporting data, data collection in this study by means of field studies (primary data) and literature studies (library research). Data analysis in this study by organizing and sorting data, organizing it into a pattern, category and basic description unit. The results of this research are that the supervisory function of the Regency DPRD to increase Regional Original Income includes supervision of the implementation of Regional Regulations and other statutory regulations, regional head regulations, regional government policies in implementing programs to increase Regional Original Income. The existence of illegal parking in Kudus Regency is the responsibility of the Parking UPT as the parking manager in Kudus Regency, and this problem must be resolved immediately by the Parking UPT. The effectiveness of implementing the supervisory function of the Regional People's Representative Council (DPRD) towards increasing regional legitimate income (PAD) can be carried out by implementing several monitoring methods, namely: Preliminary Control, Interim Control, and Post Control. Kudus Regency DPRD's supervision of Regional Original Revenue is not yet optimal, This is because there is still illegal parking.
STUDI KOMPARATIF PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANTARA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Cahyono, Hendrik; Ariyani, Wiwit
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i2.14541

Abstract

 “Studi Komparatif Perumusan Tindak Pidana Pencabulan Antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak”, secara umum penelitian ini bertujuan mengetahui dan membandingkan persamaan dan perbedaan : 1) perumusan perbuatan; 2) perumusan pertanggungjawaban pidana; dan 3) perumusan pidana dalam tindak pidana pencabulan antara Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, dengan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan hukum. Data yang sudah dikumpulkan diolah secara kualitatif, untuk selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan perumusan perbuatan, pertanggungjawaban, dan pidana dalam tindak pidana pencabulan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Persamaan dalam segi perbuatan terletak pada perbuatan pokok dan beberapa jenis cara dalam melakukan perbuatan cabul, sedangkan perbedaannya terletak pada sistem perumusan perbuatan pokok dan beberapa jenis cara dalam melakukan perbuatan cabul. Persamaan berkenaan dengan sistem pertanggungjawaban pidananya terletak pada kesamaan untuk terpenuhinya unsur-unsur kesalahan secara kumulatif, yakni mampu bertanggungjawab, hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya yang berbentuk kesengajaan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Persamaan perumusan pidana dalam kedua undang-undang tersebut, terletak pada jenis sanksi dan beberapa ketentuan pemberatan, sedangkan untk perbedaanya terletak pada sistem perumusan jenis sanksi, berat-ringannya sanksi yang diancamkan, dan syarat pemberatan pidana.
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ILEGAL SEBAGAI SOLUSI OVERCAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN Triadmaja, Rama Hendra; Saputra, Dimas
Jurnal Suara Keadilan Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i1.14730

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP Nasional melahirkan paradigma baru terhadap penjatuhan hukuman pidana. Pidana kerja sosial merupakan sanksi pidana baru yang bersifat alternatif bagi delik-delik tertentu, salah satunya delik perjudian. Penelitian ini akan menganalisis urgensi penjatuhan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana perjudian ilegal dalam rangka mengatasi permasalahan overcapacity lembaga pemasyarakatan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat efektivitas terhadap penjatuhan hukuman pidana kerja sosial kepada pelaku pidana perjudian ilegal karena hukuman pidana dijatuhkan bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku (teori absolut) tetapi juga mengembalikan keadaan seperti sediakala (teori relatif). Beberapa negara telah mengadopsi pidana kerja sosial seperti Belanda dan Portugal, adapun pidana ini juga dipandang efektif dalam mengatasi permasalahan overcapacity dilembaga pemasyarakatan. Kata kunci: Over Kapasitas, Perjudian Ilegal, Pidana Kerja Sosial
PERUBAHAN REZIM HUKUM DAN RISIKO IMPUNITAS KORUPSI DI BADAN USAHA MILIK NEGARA Christyanti, B. Lora
Jurnal Suara Keadilan Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i1.14760

Abstract

Pengesahan Perubahan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara membawa perubahan rezim hukum dengan mengeluarkan keuangan Badan Usaha Milik Negara dari rezim keuangan negara. Reformasi ini berdampak pada yurisdiksi penegakan tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara, terutama terkait unsur kerugian negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund semakin memperumit pengawasan terhadap aset yang sebelumnya termasuk dalam keuangan negara. Artikel ini menganalisis dampak perubahan rezim hukum ini terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keuangan Negara, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa perubahan ini berpotensi mempersempit cakupan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengaudit serta menyelidiki dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, analisis terhadap kasus korupsi yang melibatkan direksi Badan Usaha Milik Negara menunjukkan bahwa pemisahan keuangan ini dapat mempersulit pembuktian unsur kerugian negara dalam peradilan Tindak Pidana Korupsi, yang berisiko melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi di sektor Badan Usaha Milik Negara. Lebih lanjut, perubahan rezim hukum ini menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara, terutama setelah aset negara dialihkan ke Danantara. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut terhadap dampak jangka panjang reformasi ini terhadap transparansi dan pengawasan, guna memastikan bahwa fleksibilitas keuangan Badan Usaha Milik Negara tidak membuka celah impunitas dalam tindak pidana korupsi.
URGENSI PENGUATAN REGULASI PELINDUNGAN DATA DAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA TERHADAP ANCAMAN HACKING DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Darmawan, Christhoper Kristian; Sebastian, Ezra; Notokusumo, Frederick Leroy; Loprang, Jeshua Resa
Jurnal Suara Keadilan Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i1.14752

Abstract

The rapid advancement of information technology has introduced new challenges in cybercrime enforcement. The Bjorka case, involving data breaches and leaks of state secrets, highlights the weaknesses in Indonesia’s cyber regulations. This study aims to analyze the limitations and effectiveness of Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and Personal Data Protection Law (UU PDP) in addressing cybercrime, comparing them with the cyber law framework in the United States. This research employs a normative juridical approach with a comparative analysis of both legal systems. The findings reveal that UU ITE lacks specific provisions on transnational cybercrime, cross-border jurisdiction mechanisms, and critical information infrastructure protection. In contrast, the United States has a more comprehensive legal framework, such as the Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) and the CLOUD Act, which provide broader enforcement authority in handling similar cases. This study recommends the establishment of more specific cybercrime regulations, strengthening international cooperation, and enhancing law enforcement capabilities in cyber investigations. By implementing a more adaptive legal framework, Indonesia can effectively mitigate the growing threats of cybercrime thru Indonesia Cyber security and resilience law (RUU KKS)

Page 15 of 17 | Total Record : 163

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025) Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025) Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan More Issue