cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
tresnawati@maranatha.edu
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Dialogia Iuridica
Published by Universitas Kristen Maranatha
ISSN : 20859945     EISSN : 25793527     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Investasi telah terakreditasi Peringkat 4 Sinta berdasarkan Keputusan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristek Dikti Nomor: 21/E/KPT/2018.
Arjuna Subject : -
Articles 128 Documents
 3   4   5   6   7 
TINJAUAN HUKUM PERBEDAAN PENGALIHAN HAK PATEN DENGAN PERJANJIAN LISENSI PADA HUKUM PERDATA Tasya Safiranita Ramli; Sherly Ayuna Putri
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.464 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i1.1012

Abstract

AbstrakPengertian Paten adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (Industrial Property Right). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak. Sedangkan yang dapat menjadi objek hak itu tidah hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.Paten merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini paten sangat mendorong bagi hak paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.Berbeda dari pengalihan Paten yang kepemilikan haknya juga beralih, Lisensi melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Sehingga, Perjanjian Lisensi dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan. Pemegang Paten dalam hal ini tetap berhak melaksanakan sendiri Patennya, kecuali diperjanjikan lain. lisensi merupakan sebuat kontrak perjanjian dari dua entitas bisnis usaha yang diberikan kepada seseorang yang memegang lisensi untuk paten, merek dan hak milik lainnya dalam suatu pertukaran biaya atau royalti. Menurut mereka lisensi juga dapat memungkinkan untuk ketrampilan, keuntungan, modal, ataupun kapasitas lain. Lisensi sendiri biasanya digunakan oleh para produsen untuk masuk di pasar negeri lain yang mana mereka tidak memiliki suatu keahlian. Lisensi adalah suatu perjanjian untuk memberikan hak milik ataupun hak istimewa kepada seseorang untuk melakukan produksi dan menggunakan sesuatu,. Dalam hal ini tidak termasuk dengan hak melakukan penjualan langsung. Selain itu masih ada arti kata lisensi yang mengatakan bahwa lisensi merupakan suatu izin yang diberikan seorang pejabat yang berwenang, yang mana suatu perbuatan yang tanpa izin tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran. Hal ini membuat lisensi sebagai kewenangan yang diberikan dalam bentuk hak untuk melakukan sesuatu.Kata Kunci : Invensi, Lisensi, Paten, Perjanjian, dan Hak Milik. 
INDONESIAN INTELLECTUAL RIGHTS LAW PERSPECTIVE: COPYRIGHTS AS A FIDUCIARY COLLATERAL Daniel Hendrawan; Ranti Fauza Mayana
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.507 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i1.1030

Abstract

The development of the business world and investment is very fast. Many people want to invest, but sometimes are constrained by the capital they have. One of the ways to obtain omdal is to pledge copyright. Indonesia has Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 About Copyright. In this law copyright has not been considered as a guaranteed item. Along with the development of the era, the government is deemed necessary that copyright can be categorized as objects that can be guaranteed. With the issuance of this new law, one way to obtain capital is to pledge copyright as an object with a fiduciary guarantee institution.
RELEVANSI HAK ANGKET TERHADAP KOMISI NEGARA INDEPENDEN Idul Rishan
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.619 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i1.1031

Abstract

Penelitian ini mengkaji dua hal. Pertama, prinsip checks and balances komisi negara independen. Kedua, relevansi hak angket dengan komisi negara independen. Penelitian ini merupakan normative legal research, dengan pendekatan historis, konseptual, kasus, dan yuridis. Objek studi terhadap komisi negara independen meliputi KY,KPU, dan KPK. Hasil penelitian menunjukkan, (1)Tidak ada satupun komisi negara independen yang menegasikan paham konstitusionalisme. Masing-masing komisi negara independen melaksanakan fungsi checks and balances. (2) Tidak terdapat relevansi antara hak angket dengan komisi negara independen (KY-KPU-KPK). Secara historis, konseptual, dan yuridis normatif, membuktikan bahwa komisi negara independen tidak dapat menjadi subjek hak angket.
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA DI INDONESIA Hafidz Putra Arifin
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.124 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i1.1034

Abstract

Politik hukum adalah suatu upaya yang dilaksanakan dengan cara-cara administrasi negara yang mencakup kegiatan legislasi dan regulasi untuk menciptakan perangkat undang-undang dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan, serta memperkuat konstitusi. Politik hukum perlindungan cagar budaya yang berlaku pada kurun waktu tertentu di Indonesia menyebabkan pengaruh yang berbeda-beda terhadap kesejahteraan sosial yang dicita-citakan. Cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan. Perhatian terhadap cagar budaya dirasa masih kurang karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, seperti pendirian bangunan di kawasan cagar budaya, penjarahan, dan aksi vandalisme. Tulisan ini akan membahas kebijakan-kebijakan cagar budaya dalam perkembangan politik hukum di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan penerapan kebijakan terhadap cagar budaya kurang maksimal. Hal ini harus diperhatikan karena kebudayaan diberikan perlindungan oleh konstitusi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT CESSIE JAMINAN YANG DILAKUKAN OLEH BPR TANPA IJIN DEBITUR SEBELUM TERJADINYA LIKUIDASI (STUDI PADA BPR YANG TELAH DILIKUIDASI) Hassanain Haykal
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.08 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i1.1058

Abstract

 AbstrakBank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, di mana guna menjamin pelunasan kredit tersebut, maka BPR mensyaratkan adanya jaminan/agunan kepada debitur. Namun, pada praktiknya, BPR sebagai Kreditur tidak luput dari risiko likuiditas, sehingga BPR yang menyalurkan kredit kepada masyarakat harus dilikuidasi. Persoalan hukum terjadi, ketika BPR melakukan cessie jaminan milik debitur tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sebelum terjadinya likuidasi. Namun perlu ditekankan bahwa cessie tidak menghapus kewajiban debitur terhadap utang piutang, cessie hanya pengalihan hak BPR sebagaimana dimaksud kepada kreditor baru. Debitur dalam upayanya mendapatkan kembali jaminan miliknya, dapat melakukan upaya penyelesaian melalui perjanjian baru dengan kreditur baru terkait upaya pelunasan tagihan. Adapun debitur dapat mengajukan pelunasan dengan jumlah utang pada saat belum dilakukannya cessie.[1] Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
URGENSI PERAN DAN FUNGSI PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA agung dharmajaya
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.797 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i1.1059

Abstract

Abstrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan stimulan perekonomian pada negara berkembang, khususnya pada saat krisis ekonomi. UMKM memegang peranan penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada konteks tersebut, maka dukungan terhadap UMKM khususnya dalam pembiayaan oleh perbankan menjadi hal yang sangat krusial sebagai usaha meningkatan UMKM di Indonesia.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dan fungsi apa saja yang telah dilakukan perbankan dalam meningkatkan UMKM di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.Kontribusi Perbankan dalam meningkatkan UMKM telah menjadi fokus bersama antara sektor pemerintah, perbankan dan pelaku UMKM. Berbagai regulasi dalam rangka mendukung penyaluran pembiayaan kepada UMKM dipermudah melalui perbantuan kebijakan Bank Sentral terhadap perbankan. Hal yang menjadi persoalan yaitu terkait peran dan fungsi perbankan terhadap UMKM dalam memenuhi tanggung jawabnya, khususnya kaitan penyaluran kredit dalam operasionalisasi UMKM. Persoalan yang terjadi yaitu ketika NPL yang masih di atas 3% menjadikan Perbankan berhati-hati dalam pemberian kredit pada UMKM. Pada konteks tersebut penelitian ini menemukan pentingnya sinergiritas antara seluruh pelaku dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi perbankan dalam rangka meningkatkan kualtias dan kuantitas UMKM di Indonesia. Kata Kunci: Kredit, UMKM dan Perbankan
LEGAL PROTECTION TO PEOPLE'S SALT FARMER'S RELATED TO THE APPLICATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 9 YEAR 2018 CONCERNING PROCEDURES FOR IMPORT CONTROL FOR FISHERIES COMMODITY AND SALTERN AS RAW MATERIALS AND INDUSTRIAL HELPING MATERIALS Rizky Gelar Pangestu; Rizky Gelar Pangestu
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.224 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i1.1064

Abstract

The length of the Indonesian coastline is based on calculations from the Work Team Standardization of the Island Name reaching 99,000 (ninety nine thousand) Kilometers which indicates that there is potential for salt production in Indonesia. But not all coastlines in Indonesia can be used as salt production centers because of several factors that influence them. However, the salt production sector in Indonesia has become a means of living for businesses in the salt sector, especially the Salt Farmers, so that the salt produced is called people's salt. At present, the people's salt production has not been able to meet industrial needs because the salt specifications and quantity cannot meet the industry's needs so the solution is to import industrial salt. The enactment of Government Regulation Number 9 of 2018 concerning Procedures for Import Control for Fisheries Commodities and Concentration as Raw Materials and Industrial Assistance provides an entry way for imported salt for industrial needs. But on the other hand, people's salt production is currently in the stage of increasing quality and quantity due to weather factors that support and the application of technology that is empowered to support industrial needs are being implemented. In this case a problem arises when people's salt is unable to compete with the presence of imported salt because the industrial needs have been met by the presence of imported salt, so that with this problem the community salt farmers need legal protection in the process of marketing their salt in Indonesia.Keywords: People’s Salt; Salt Import; Protection.
IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH (RAHN) UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI INDONESIA Pamonaran Manahaar
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.521 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i2.1126

Abstract

The development of the economy and business world is always followed by the development of the need for business capital and additional facilities for business capital needed to accommodate the needs needed for the development and development of modern society. ) In Indonesia and the benefits of Sharia Pawn (Ranh) compared to other Institutions to Support the Community Economy. This research was conducted by normative juridical method. The primary legal material is a regulation and legal analysis with steps of deductive reasoning. In conclusion, the implementation of Indonesian Islamic pawnshop has been very developed in line with the times and the rise of financial institutions in accordance with the practice of sharia began to be carried out. This Islamic sharia practice or what is called rahn is very brave, there is no imposition of usury or interest on loans given. Besides that sharia provision is very beneficial for the community, judging from its benefits, Islamic mortgage is a solution for the community in helping to increase the occurrence of various activities needed, which in essence is in the mortgage to help the community.
TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN DELISTING OLEH BURSA EFEK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS: PT. BERAU COAL ENERGY, Tbk.) Louise Ruselis Sitorus
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.528 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i2.1131

Abstract

A public-listed company essentially is required to be aware of all of its consequences and obligations inter alia protecting the interests of minority shareholders, conducting information disclosure and acting in accordance with relevant national laws and regulations. If such obligations are neglected, the company may jeopardize its existence in the stock exchange listing. It may be delisted. A delisted company has obligations to convey delisting decision to their investors as information disclosure and acting in accordance with relevant national laws and regulations. However, a delisted company does not automatically turn its status from public-listed company to Private Company. As long as the company runs with fulfilled requirements to become a public-listed company, it still bears the aforementioned obligations. There is a wrong assumption that a delisted company will be harm the shareholders. delisting company prevents an even greater loss of investors from letting investors invest in unprofitable companies. Whereas investors invest their shares with the aim to gain profits. Investors can also make various efforts to get protection. Keywords: Capital Market, Delisting, Public-Listed Company
KUMULASI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA Rai Mantili; Sutanto Sutanto
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.683 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i2.1210

Abstract

This article describes the integration of lawsuits in breach of law or breach of contract which often found in court examination practice. First issue will analyze whether the integration of lawsuits can be conducted between breach of law and breach of contract claims pursuant to Indonesian Civil Procedures. The second issue will analyze the legal consideration of judges who reject the integration of lawsuits between breach of law and breach of contract claims pursuant to Indonesian Civil Procedures There are some of opinions of judges or expert against the integration of lawsuits between breach of law and breach of contract claims. A jurisprudence states that the integration of lawsuit between breach of law and breach of contract claim in lawsuit is violating the code of conduct since both shall be examined respectively. HIR, RBG and RV does not strictly stipulate and prohibit the integration of lawsuit, however, pursuant to Jurisprudence of The Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1875K/Pdt/1984 dated April 24, 1986, “the integration of lawsuits between the breach of law and breach of contract claims cannot be conducted since it is violating the civil procedures and accordingly it shall be examined respectively. In accordance with such jurisprudence, the Judex Jurist is authorized to declare that the integration of lawsuits between the breach of law and breach of contract claims is unacceptable lawsuit (NO/niet oontvankelijk verklaard).

Page 5 of 13 | Total Record : 128

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2024): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 2 Year 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 2 Year 2023 Vol. 15 No. 1 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 1 Year 2023 Vol. 14 No. 1 (2022): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 1 Year 2022 Vol. 13 No. 2 (2022): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.2 Year 2022 Vol. 13 No. 1 (2021): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.1 Year 2021 Vol. 12 No. 2 (2021): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 12 No. 1 (2020): Volume 12, Nomor 1, Tahun 2020 Vol. 11 No. 2 (2020): Volume 11 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 11 No. 1 (2019): Volume 11 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 10 No. 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019 Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018 Vol. 9 No. 2 (2018): Volume 9 Nomor 2 April 2018 Vol. 9 No. 1 (2017): Volume 9 Nomor 1 November 2017 Vol. 8 No. 2 (2017): Volume 8 Nomor 2 April 2017 Vol. 7 No. 2 (2016): Volume 7 Nomor 2 April 2016 Vol. 7 No. 1 (2015): Volume 7 Nomor 1 November 2015 More Issue