cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium" : 7 Documents clear
UPAYA HUKUM KASASI PENIPUAN PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN Oktaviani, Marsella; Aminah, Aminah
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.3632

Abstract

The legal relationship between creditors receiving fiduciaries and debtors providing fiduciaries is trust. The creditor trusts that the debtor will not misuse the goods pledged as collateral and maintain the goods well under his control. This fraudulent trust creates problems if the debtor commits a criminal act of fraud by transferring the object of fiduciary collateral without the consent of the parties. Cassation is an extraordinary legal effort submitted by the parties to seek justice and rectify a decision that has permanent legal force where it is deemed that the application of the law contains errors or raises legal questions which is to maintain the unity of the application of the law without harming interested parties. The cassation attempt was made because it was not based on legal facts that were legally relevant legally and correctly and did not match the legal facts revealed before the court. The type of research carried out is normative research which uses statutory regulations to solve problems. The data used is secondary data and the data collection method in this research is library research. The data analysis used is qualitative data. Based on the results of the discussion of this research, the judge's considerations in handing down a decision regarding Supreme Court Decision Number 381 K/Pid/2023 fraud regarding the transfer of fiduciary collateral objects, based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees by examining the evidence and the application of witnesses based on legal facts At the trial the defendant was found guilty of the third alternative charge and sentenced to one year and two months.
TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT Rusyan, Fazhar Eprye; Yahanan, Annalisa
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.3646

Abstract

Majelis Pengawas Notaris Daerah sebagai badan bentukan Menteri Hukum dan HAM, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan jabatan Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini mengkaji tindakan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran rangkap jabatan sebagai advokat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas. Hasil pembahasan memaparkan bahwa akibat hukum Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat, maka profesi Notarisnya tidak semata-mata berlaku sebagaimana ketentuan perundangan dan kode etik profesi. Majelis Pengawas Notaris berperan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kesalahan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya, Kesimpulan yang dihasilkan dalam Penelitian ini ditemukan bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris dalam tingkatan pemeriksaannya ada perbedaan putusan antara MPD, MPW, dan MPP dikarenakan pertimbangan yang dimiliki masing-masing majelis. Namun, hasil putusan tetap sepakat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait rangkap jabatan.
TANGGUNGJAWAB PEMBERI KUASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA Firdaus, Firdaus; Effendi, Erdianto; Hendra, Rahmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4015

Abstract

Realitas manusia sebagai mahluk sosial, menjadikan individu yang satu memberikan kepada individu lainnya suatu kewenangan berbuat untuk dan atas namanya. Dalam hukum perdata pemberian kewenangan sesuatu perbuatan oleh seseorang untuk dirinya kepada seorang lainnya sebut pemberian kuasa. Pelimpahan kewenangan bertindak atau pemberian kuasa dalam hukum perdata bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemberi kuasa, dengan catatan bahwa kuasa tersebut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian kuasa, pemberi kuasa tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum atas tindakan penerima kuasa yang melampaui isi perjanjian. Meski demikian, secara akademik masih terdapat perdebatan mengenai apakah pemberian kuasa dapat mengakibatkan pemberi kuasa turut dianggap bertanggung jawab secara pidana. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanggung jawab pemberi kuasa hanya dapat timbul jika tindakan penerima kuasa sesuai dengan isi perjanjian atau terdapat unsur kelalaian dari pemberi kuasa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kuasa tidak dapat dijadikan dasar bagi pemberi kuasa untuk ikut bertanggung jawab secara pidana apabila penerima kuasa melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh batalnya perjanjian kuasa secara hukum apabila tidak memenuhi syarat causa halal, yaitu suatu sebab yang sah menurut hukum. Dengan demikian, batasan kewenangan dalam perjanjian kuasa menjadi elemen penting untuk melindungi pemberi kuasa dari tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa.
KEABSAHAN AKTA NOTARIIL TERHADAP JUAL BELI OBJEK LETTER C TANAH Permata, Anggelina Nadya; Mustikarini, Indriyana Dwi; Arrizal, Nizam Zakka
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4026

Abstract

Permasalahan agraria merupakan permasalahan atau sengketa mengenai objek agraria yang sering terjadi yaitu sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanahnya, termasuk di dalamnya adalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli dengan objek tanah Letter C. Berdasarkan konteks tersebut, penulis akan membahas mengenai keabsahan akta notaris terhadap jual beli objek tanah letter c. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian memahami konsep keabsahan akta notaris terhadap objek tanah Letter C yang diteliti, kemudian menguraikan bahan-bahan hukum yang relevan yang telah diperoleh kemudian diklarifikasikan berdasarkan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jual beli dengan objek tanah Letter C dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW, dan dalam praktek jual beli objek tanah yang belum bersertipikat berdasarkan hukum adat telah memenuhi asas terang, tunai dan riil, serta dalam proses pendaftaran sertipikat untuk pertama kali harus melampirkan dokumen pelengkap. Kewenangan pembuatan Akta Jual Beli apabila objek tanah belum bersertipikat atau Letter C/Girik/Petok yang mayoritas berada di desa, maka akta jual beli dapat dibuat oleh PPAT Camat. Saran dalam penelitian ini adalah masyarakat yang akan atau ingin memperjualbelikan tanahnya, sebaiknya menghindari jual beli dengan akta di bawah tangan, hal ini akan mengakibatkan objek tanah tersebut rentan terjadi sengketa karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya, alangkah lebih baik jual beli tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA REGULASI BLOCKCHAIN TERHADAP BISNIS DAN KEAMANAN TRANSAKSI Dawwas, Rizal; Fernando, Dadang
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4081

Abstract

Saat ini teknologi berkembang dengan begitu pesat. Salah satu bukti nyata dalam perkembagan teknologi ialah perkembangan teknologi keuangan digital, salah satunya blockhian. Blockchain dapat dikatakan sebagai open source system karena kebanyakan implementasi blockchain menggunakan perangkat lunak sumber terbuka. Teknologi berbasis blockchain memberikan transparansi kepada semua orang di jaringan, dengan transaksi yang terlihat oleh semua komputer yang terhubung. Blockchain  menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga alam transaksi dengan menggunakan teknologi desentralisasi dan kecerdasan kolektif  jaringan. Regulasi dibutuhkan untuk memberikan perlindungan konsumen dalam pemanfaatan teknologi blockchain yang semakin populer di Indonesia. Blockchain sendiri menawarkan teknologi baru dalam penyimpanan data digital. Ketidakpastian dalam regulasi blockchain dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk ketidakpastian hukum, manajerial, dan teknis. Sehingga dari ketidakpastian hukum ini berdampak pada bisnis dan keamanan transaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  ketidakpastian hukum pada regulasi blockchain  terhadap keamanan bisnis dan kemanan transaksi. Untuk mencpai tujuan penelitian tersebut dilkukan penelitian dengan metode normatif penelitian hukum yang dilaukan dengan cara memeliti pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin – doktrin huku guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum pada  terjadi karena blockchain  merupakan produk baru dan masih perlu dikaji ulang serta pemerintah beserta pihak terkait diharapakn dapat memformulasi peraturan yang memayungi mekanisme blockchain agar tidak terjadi kesimpangsiuran kedepannya.Currenly technology is developing so rapidly. One clear proof of techonological development is the development  digital of financial technology, one of which is blokchain. Blockchain can be said to be an open source system because most blockchain implementations use open source software. Blokchain -based technology provides transoarancy to everyone on the network, with transactions visible to all conected computers. Blockchain eliminates the need for third-party transactions by using decentralized technology and the colective itelligence of the network. Regulations are needed to provide consumer protection in the use of blokchain technology which is increasingly popular in Indonesia. Blockchain it self offers new technology in digital data storage. Uncertainly in blockchain regulation can appear in various forms, including legal managerial, and technical uncertainly. So this legal uncertainly has an impact on bussines and transaction security. The aim of this research is to analyze legal uncernainly in blokchain regulations regarding bussines security and transaction security. To achive tge research objectives, research was carried out using normative legal research methods which were carried out by researching the literature to find legal rules, principles and legal doctrines in order to answer the legal problems faced. The resecarch results show thatlegal uncertainly occurs because blokchin is a new product and still to be able to formulate regulations that cover the blokchain mechanism so that there is no confusion in the future  
BEREDARNYA MINUMAN BERPEMANIS MEMILIKI POTENSI ATAS PEMUNGUTAN CUKAI DI INDONESIA KA, Ryamizard Haritzidane; Yunanto, Yunanto
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4101

Abstract

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan secara resmi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. pungutan negara yang terdiri dari pajak, retribusi, bea dan cukai tersebut dimiliki negara untuk membiayai tugas-tugas negara. Dalam pungutan negara berupa pajak ini diatur mengenai barang-barang yang dikenai pungutan tambahan dari negara, barang yang memiliki sifat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya cukai ini yang bertujuan baik untuk pungutan negara, maupun untuk mengawasi peredarannya di masyarakat, terutama pada konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut. Barang yang kena cukai ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa memiliki suatu karakteristik tertentu seperti apabila pada pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta dalam pengenaan pungutan terhadap barang tersebut perlu dibebankan agar negara dapat mengawasi dan mengendalikan konsumsinya di masyarakat. Adapun barang-barang yang diwacanakan untuk dikenai cukai yang salah satunya yakni berupa minuman berpemanis, karena hal ini juga telah memenuhi karakteristik yang telah diuraikan pada Undang-Undang Cukai sebelumnya terutama pada konsumsi yang dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, sehingga dalam konsumsi minuman berpemanis di masyarakat perlu dikendalikan serta peredarannya perlu diawasi oleh negara dengan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, metode pendekatan yang pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif serta sumber datanya sekunder yang dilakukan pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengenaan cukai terhadap barang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui apabila minuman berpemanis dikenakan pungutan berupa cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR DESA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4135

Abstract

Pentingnya tanah sebagai suatu yang vital dan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tanah juga digunakan untu memenuhi kebutuhan hidup banyak orang, tetapi tidak semua orang memiliki tanah adapun juga yang tidak memiliki tanah namun ingin mencari penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mengelola tanah. Sewa menyewa tanah merupakan salah satu solusi untuk mengelola tanah yang bukan miliknya. Sewa menyewa tanah lazimnya dibuat dengan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sewa tanah merupakan perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain menikmati suatu barang dengan jangka waktu tertentu. di pedesaan masih banyak yang membuat perjanjian sewa menyewa tanah di kantor desa. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dikantor desa serta isi perjanjian sewa menyewa tanah tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan ini menggunankan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis, dan pendekata konsep, serta pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu Perjanjian sewa tanah yang dibuat di kantor desa merupakan perjanjian dibawah tangan dan sah bagi para pihak. Perjanjian sewa tanah tersebut dibuat dikantor desa agar pihak pemerintah desa menyaksikan adanya kesepakatan para pihak tersebut. Terkait isi perjanjian berdasarkan syarat sahnya perjanjian dan tentunya kesepakatan para pihak yaitu terkait tanah sebagai objek perjanjian, jangka waktu. Harga sewa, dan penggunaan tanah.Kata Kunci: Tanah, Sewa Menyewa, Kantor desa

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024 Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium Vol 12, No 2 (2023): November 2023 Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium Vol 11, No 2 (2022): November 2022 Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium Vol. 9 No. 1 (2020): Repertorium Volume 8 Nomor 2 November 2019 Vol. 8 No. 2 (2019): Repertorium Volume 8 Nomor 1 Mei 2019 Vol. 8 No. 1 (2019): Repertorium Volume 7 Nomor 2 November 2018 Vol. 7 No. 2 (2018): Repertorium Vol. 7 No. 1 (2018): Repertorium Volume 7 Nomor 1 Mei 2018 Vol. 6 No. 2 (2017): Repertorium Volume 6 Nomor 2 November 2017 Volume 6 Nomor 1 Mei 2017 Volume 5 Nomor 2 November 2016 Vol. 5 No. 2 (2016): Repertorium Volume 5 Nomor 1 Mei 2016 Vol. 5 No. 1 (2016): Repertorium Vol. 4 No. 2 (2015): Repertorium Volume 4 Nomor 2 November 2015 Vol. 4 No. 1 (2015): Repertorium Volume 4 Nomor 1 Mei 2015 More Issue