Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022" : 20 Documents clear

PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL TANPA BERHADAPAN SECARA FISIK DI SAAT PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS R PADA TAHUN 2021) Ully Elizabeth Saragi; Winanto Wiryomartani
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakKewajiban notaris dalam pembuatan akta autentik diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satunya adalah kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris yang bersangkutan. Dalam praktiknya, kewajiban tersebut dilakukan dengan mengadakan pertemuan fisik secara langsung dengan penghadap yang datang menghadap kepada notaris atau ketika notaris mendatangi dan berhadapan dengan klien guna kepentingan pembuatan akta. Namun, dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid 19), pertemuan fisik secara langsung tersebut dibatasi guna mencegah penyebaran Covid 19. Pembatasan tersebut tentu bertentangan dengan kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Keadaan ini memberikan hak bagi notaris untuk menjalankan kewenangan lain selain yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam rangka pembuatan akta di tengah masa pandemi Covid 19, salah satunya adalah dengan melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka dari itu, tulisan ini menganalisis mengenai praktik pelaksanaan cyber notary dalam rangkaian pembuatan akta notariil yang dibuat tanpa berhadapan secara fisik saat Pandemi Covid 19. Â Kata kunci : Notaris, Sertifikasi Transaksi Secara Elektronik, Akta Autentik, Jarak Fisik, Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pandemi Covid 19.Â AbstractThe obligation of a notary in the making of an authentic deed is regulated in the Law number 2 of 2014 regarding The Notary Position (â€œUUJNâ€), one of which is the obligation to read the deed before the appearers in the presence of at least two witnesses or four special witnesses and signed at the same time by the appearers, witnesses and the notary. In practice, this obligation is carried out by holding a direct physical contact with the appearers who come before the notary or when the notary comes and deals with the client for the purpose of making the deed. However, with the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) due to the Corona Virus Disease (Covid 19) pandemic, direct physical contacts are limited to prevent the spread of Covid 19. These restrictions are certainly in contrary to the obligation to read and sign the deed as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter (m) of the UUJN. This situation gives the notary the right to exercise other authorities in addition to those regulated by the UUJN in the context of making a deed in the midst of the Covid 19 pandemic, one of which is by certifying transactions which carried out electronically (using cyber notary) as regulated in Article 15 paragraph (3) of UUJN. Therefor this article analyzes the practice of implementing cyber notary in the making of notarial deed which is made without direct physical contact during the Covid 19 Pandemic.Â Keywords: Notary, Cyber Notary, Authentic Deed, Physical Distancing, Restrictions on Public Activities, Covid 19 Pandemic

SEKOLAH GERAKAN SAYA BERANI SOLUSI PENGHAPUSAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19 Herli Antoni; Hj. Lilik Prihatini; Melisa Berliana
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Â Â Â Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sudah menjadi fenomena yang sering ditemui. Bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, komersial yang menyebabkan cedera menjadi contoh bentuk konkret adanya kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk mengacu dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengutip dari Rape, Abuse Incest National Network contoh perilaku yang termasuk, namun tidak terbatas pada pelecehan seksual salah satunya ialah sentuhan dan kontak fisik yang tidak diinginkan. Sehingga tujuan penelitian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan kepada anak usia dini maupun para orang tua mengenai bahayanya kekerasan dan pelecehan seksual pada anak usia dini, yang nantinya tentu akan berpengaruh terhadap psikologis sang anak. Metode pelaksanaan kegiatan dengan bertatap muka namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu implikasi dari adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ialah para anak dan orang tua memahami pentingnya upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.Â Kata Kunci: Kekerasan, Pelecehan, Perlindungan AnakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRACTÂ Violence and sexual abuse of children has become a common phenomenon. Forms of physically or emotionally painful treatment, sexual abuse, neglect, commercial harm that causes injury are examples of concrete forms of sexual violence that occur in children. Referring to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, that child protection is all activities to refer to and protect children and their rights so that they live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. Quoting from Rape, Abuse Incest National Network examples of behavior that includes, but is not limited to sexual harassment, one of which is unwanted physical touch and contact. So the purpose of this research to the community is to provide knowledge to early childhood and parents about the dangers of violence and sexual harassment in early childhood, which will certainly affect the child's psychology. The method of carrying out activities is face-to-face but still adheres to health protocols. In addition, the implication of community service activities is that children and parents understand the importance of preventing violence and sexual abuse in children.Â Key words: Violence, Harassment, Child Protection

AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEGAWAI NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) Chrisya Nadine Immanuella; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Salah satu kewajiban seorang Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris harus menjaga kepentingan klien dalam melakukan suatu perbuatan hukum dengan bantuannya. Notaris sendiri dapat rangkap jabatan sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sertifikat milik klien Notaris maupun PPAT merupakan salah satu yang harus dijaga dengan baik oleh Notaris dan PPAT. Namun, apabila seorang pegawai kantor Notaris atau PPAT memberikan sertifikat kepada orang lain selain klien tanpa sepengetahuan mereka, maka perbuatan pegawai tersebut mengakibatkan Notaris atau PPAT tidak dapat memenuhi kewajiban profesinya. Perbuatan pegawai tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi seorang Notaris atau PPAT apabila pegawai kantornya melakukan pemberian sertifikat milik klien kepada orang lain tanpa sepengetahuan Notaris.Â Kata kunci: Notaris, PPAT, Kewajiban, Sertifikat, Klien, Perbuatan Melawan Hukum, dan Pegawai.Â AbstractÂ One of the obligations of a Notary under Undang-Undang Jabatan Notaris is to protect the interests of the parties involved in legal actions. Notaries must protect the interests of clients in carrying out legal actions with their assistance. The Notary himself can hold concurrent positions as a Land Deed Official or PPAT as regulated in Article 7 paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendment to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulation of the Position of Land Deed Official. The certificate belonging to the Notary and PPAT clients is one that must be maintained properly by the Notary and PPAT. However, if an employee of the Notary's office or PPAT gives a certificate to someone other than the client without their knowledge, then the employee's actions result in the Notary or PPAT being unable to fulfill their professional obligations. The employee's actions can be said to be against the law. Therefore, it is necessary to further analyze the legal protection for a Notary or PPAT if his office employee gives the client's certificate to another person without the Notary's knowledge.Â Keywords: Notary, Land Deed Official, Obligations, Certificates, Clients, Tort, and Employees.

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TERKAIT ADANYA SERTIFIKAT PALSU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2046 K/PDT/2018) Sheila Erika Suredja; Suparjo .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractLand Deed Making Officials as public officials have a role in land registration and also carry out the function of creating perfect evidence. In making an authentic deed, it is necessary to practice the principles of prudence and accuracy to prevent legal defects, both formally and materially. Land may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning or dismissal and civil sanctions in the form of compensation to the party who feels aggrieved.Â Keywords: Land Deed Official, Certificate, Counterfeiting, Deed, Sale and Purchase, SanctionsÂ AbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum memiliki peran dalam pendaftaran tanah dan juga menjalankan fungsi untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna. Dalam pembuatan suatu akta otentik perlu dipraktekkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kecermatan untuk mencegah terjadiya cacat hukum baik secara formil maupun materil.. Dalam praktek, apabila ditemukan bahwa terdapat Â pelanggaran prosedur pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah maka Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dijatuhkan sanksi baik secara administratif berupa teguran tertulis maupun sanksi pemberhentian dan sanksi keperdataan berupa ganti rugi kepada Pihak yang merasa dirugikan.Â Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Sertifikat, Pemalsuan, Akta, Jual Beli, Sanksi.

PENERAPAN TEORI KEADILAN PADA KEWARISAN ANAK ZINA H. Abid; Nandang Kusnadi; Yenny Febrianty; Chairijah .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Dalam konteks anak luar kawin yang terlahir dari hasil perzinaan, menurut hukum islam antara anak dan ayah biologisnya tidak ada nasab yang sah, maka tidak ada hak mewaris antara mereka berdua. Kompilasi Hukum Islam pun tidak memberikan kedudukan yang jelas terhadap keberadaan anak zina mengenai kewarisan anak zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Teori Keadilan terhadap kedudukan Anak Zina dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan penerapan Kompilasi Hukum Islam tidak memberi solusi terhadap kewarisan anak zina. Anak zina yang jelas-jelas mempunyai hubungan darah secara biologis dengan ayahnya, haruslah juga diberikan wasiat wajibah dari ayah biologisnya sebagai perwujudan rasa keadilan sekalipun hal ini tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi hakim mempunyai kewenangan membuat hukum (judge made law).Â Kata kunci :Teori Keadilan, Kewarisan, Anak ZinaÂ AbstractÂ In the context of an adulterous child born from adultery, according to Islamic law between the child and his biological father, there is no legitimate nasab, then there is no right to bequeath between the two of them. Compilation of Islamic Law also does not give a clear position to the existence of adultery children regarding the inheriting of adulterous children. This research aims to find out the Application of The Theory of Justice to the seat of the Children of Zina in Islamic Law and the Compilation of Islamic Law on its inherited. The method used in this study is empirical normative juridical. Data processing is done in an analytical descriptive manner. The data collected in this study uses literature studies. The results showed that the application of the Compilation of Islamic Law did not provide a solution to the inheritance of adultery children. Adulterous children who have a biological blood relationship with their father must also be given a will of obligation from their biological father as an embodiment of a sense of justice even though this is not regulated in the law but the judge has the authority to make law (judge-made law).Â Keywords: Theory of Justice, Inherition, Adultery Child.Â

AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS TERJADINYA HIBAH SAHAM BERDASARKAN SURAT KUASA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp) Christin Novalia Simanjuntak; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractNotaries as public officials have the function to create perfect evidence, act carefully, and be honest in their work and maintain the dignity of the notary. In the Company Law, it is regulated that shareholders either alone or based on a power of attorney have the right to attend the General Meeting of Shareholdersand use their voting rights in accordance with the number of shares owned. Through this article, we can see that if shareholders are unable to attend, they can assign someone else to represent them. The issue raised in this case is the District Court Decision Case Number 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp. In this case, Defendant II, was present at the General Meeting of Shareholders on behalf of the Plaintiff, on the basis of the power of attorney which had been revoked. The defendant even gave a share of the party represented to him, even though he did not have the right to do so. Therefore, this study will discuss what legal consequences arise from the act of granting using a power of attorney that is no longer valid and the responsibility of the notary as the party making the grant deed.Â Keywords: Power of Attorney, Shares, Grants, Unlawful Acts.Â Â AbstrakNotaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, bertindak hati-hati serta jujur dalam bekerja dan menjaga martabat Notaris. Dalam UUPT, diatur bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Melalui pasal ini, dapat kita ketahui bahwa apabila pemegang saham berhalangan untuk hadir, maka mereka dapat memberikan orang lain hak untuk mewakili mereka. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah mengenai Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp. Pada kasus ini, Tergugat II, hadir dalam RUPSLB mewakili Penggugat, atas dasar Surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum. Tergugat bahkan melakukan hibah saham pihak yang diwakilkan kepada dirinya, meskipun dia tidak punya hak untuk itu. Oleh karena itu, Penelitian ini akan membahas akibat hukum apa yang timbul dari tindakan hibah menggunakan surat kuasa yang sudah tidak berlaku serta pertanggungjawaban notaris selaku pihak yang membuat akta hibah tersebut.Â Kata Kunci: Surat Kuasa, Saham, Hibah, Perbuatan Melawan Hukum.

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN MELALUI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK Arsyilla Destriana; Tiurma Mangihut Pitta Allagan
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Tujuan studi ini ialah untuk mengkaji peran PPAT dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pertanahan melalui Sertipikat Elektronik, esensi kepemilikan atas tanah, kondisi sistem administrasi pertanahan nasional, dan urgensi sertipikat tanah elektronik dalam memecahkan problematika sengketa pertanahan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa hak atas tanah merpakan hak ekonomi yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dihormati oleh negara. Di sisi lain, upaya pemerintah belum dapat menangani ketidakpastian hukum dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Dalam perspektif hukum pertanahan, sertipikat tanah elektronik dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa pertanahan.Â Kata Kunci: Sertipikat Tanah Elektronik, Kepastian Hukum, Administrasi Pertanahan, PPAT.Â AbstractÂ The purpose of this study is to examine the essence of reviewing the role of PPAT in the context of administering land administration through Electronic Certificates, land ownership, the condition of the national land administration system, and the urgency of electronic land certificates in solving land disputes in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that land rights are economic rights that must be protected, fulfilled, and respected by the state. On the other hand, the government's efforts have not been able to deal with legal uncertainty in the land administration system in Indonesia. In the perspective of land law, electronic land certificates can be an effort to resolve land disputes.Â Keywords: Electronic Land Certificate, Legal Certainty, Land Administration, PPAT.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2518 K/Pdt/2018) Fidela Faustina; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPerjanjian jual beli tanah merupakan salah satu perjanjian yang sering ditemukan di masyarakat khususnya di Indonesia. Akan tetapi, jual beli tanah sering mengalami berbagai macam permasalahan yang mana salah satu penyebabnya adalah kesalahan yang terjadi pada saat pembuatan perjanjian itu sendiri. Dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak jarang ditemui adanya itikad buruk dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Itikad buruk sering ditujukan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya yang beritikad baik. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut cara penentuan itikad baik dan buruk serta bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik dalam jual beli tanah.Â Kata kunci: Perjanjian, Jual beli tanah, Itikad, dan Perlindungan Hukum.Â AbstractLand sales and purchase agreement is one of many agreements that often can be found in our society especially in Indonesia. However, land sales and purchase often get various problems that one of the cause is mistake when that agreement was made. When that agreement was made, occasionally followed with bad faith from one of the partie. Bad faith often done for their own interest so that will cause lost for the other partie that had a good faith. That situation of course will cause injustice for parties who get lost. Therefore, there needs to further analysis about how to determine good faith and bad faith also how legal protection to partie that have a good faith in land sales and purchase.Â Keywords: Agreement, Land sales and purchase, Faith, and Legal Protection.

OTENTISITAS AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI MELALUI ONLINE DIMASA PANDEMI COVID 19 Gana Prajogo; Abdul Salam
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Penelitian ini membahas Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangi melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19. Notaris wajib menjalankan aktivitas pekerjaanya dengan mematuhi protocol kesehatan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah atau panduan pencegahan Covid-19 yang berlaku umum seperti penggunaan masker, penyediaan cairan penyanitasi tangan, pemberlakuan jam kerja karyawan secara bergantian dan peningkatan kebersihan kantor secara umum. Berbagi dokumen draf akta kepada klien sebelum penandatanganan melalui jalur daring yang aman juga penting untuk dipertimbangkan guna menghindari revisi berkepanjangan dan mempercepat proses penandatanganan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.Â Kata Kunci : Otentisitas, Akta Notaris, Pandemi Covid 19Â ABSTRACTÂ This study discusses the Authenticity of Notary Deeds Signed Online During the Covid 19 Pandemic. Notaries are required to carry out their work activities by complying with health protocols that have been issued by the Government or generally accepted Covid-19 prevention guidelines such as the use of masks, provision of hand sanitizer, enforcement of working hours employee shifts and improvement of general office cleanliness. Sharing draft documents with clients prior to signing via secure online channels is also important to consider in order to avoid lengthy revisions and speed up the signing process. The notary can be held accountable if there is an element of error he did.Â Keywords : Authenticity, Notary Deed, Covid 19 Pandemic

KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERKAWINAN Muhammad Akbar Syawal; Fully Handayani
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakSyarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami istri. Manakala syarat tersebut dilanggar maka perkawinan mereka dapat dibatalkan sehingga perkawinan yang terjalin dianggap tidak pernah ada. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang digunakan oleh penulis dengan memperhatikan penggunaan data sekunder dan bahan-bahan hukum lainnya. Fokus penulisan akan membahas kewenangan Jaksa dalam pembatalan perkawinan sesama jenis dan akibat hukumnya apabila pengajuan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan oleh Hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan sesama jenis manakala para pihak dan keluarga tidak mengajukan hal tersebut. Kewenangan Jaksa dalam mengajukan pembatalan perkawinan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta aturan-aturan turunannya. Pembatalan perkawinan sesama jenis antara Muhlisin bin Kalamullah dan Mita alias Supriyadi sejatinya telah menghapuskan ikatan suami istri di antara mereka sehingga perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.Â Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sesama Jenis, Jaksa.Â AbstractThe conditions of marriage stipulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage are things that must be fulfilled by prospective married couples. When these conditions are violated, their marriage can be annulled so that the marriage is considered as never exist. Normative juridical approach is a method used by authors with regard to the use of secondary data and other legal materials. The focus of the writing will discuss the authority of the Prosecutor in the annulment of same-sex marriage and the legal consequences if the marriage annulment application is granted by the Judge. The study concluded that prosecutors are authorized to file same-sex marriage annulments when parties and families do not file it. The authority of the Prosecutor in applying for the annulment of the marriage is based on the provisions of Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor of the Republic of Indonesia and its derivative rules. The annulment of same-sex marriage between Muhlisin bin Kalamullah and Mita alias Supriyadi has actually abolished the bond of husband and wife between them so the marriage that has occurred is considered as never exist.Â Key words: Annulment of Marriage, Same-Sex Marriage, Prosecutor.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA