Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.018

P-Index

This Author published in this journals

All Journal DOKTRINA: JOURNAL OF LAW PALAR (Pakuan Law review) Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Sains Student Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory PALAR : Pakuan Law Review

Lilik Prihatini

Universitas Pakuan

Author-ID : 3952227

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

SEKOLAH GERAKAN SAYA BERANI SOLUSI PENGHAPUSAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19 Herli Antoni; Hj. Lilik Prihatini; Melisa Berliana
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Â Â Â Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sudah menjadi fenomena yang sering ditemui. Bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, komersial yang menyebabkan cedera menjadi contoh bentuk konkret adanya kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk mengacu dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengutip dari Rape, Abuse Incest National Network contoh perilaku yang termasuk, namun tidak terbatas pada pelecehan seksual salah satunya ialah sentuhan dan kontak fisik yang tidak diinginkan. Sehingga tujuan penelitian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan kepada anak usia dini maupun para orang tua mengenai bahayanya kekerasan dan pelecehan seksual pada anak usia dini, yang nantinya tentu akan berpengaruh terhadap psikologis sang anak. Metode pelaksanaan kegiatan dengan bertatap muka namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu implikasi dari adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ialah para anak dan orang tua memahami pentingnya upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.Â Kata Kunci: Kekerasan, Pelecehan, Perlindungan AnakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRACTÂ Violence and sexual abuse of children has become a common phenomenon. Forms of physically or emotionally painful treatment, sexual abuse, neglect, commercial harm that causes injury are examples of concrete forms of sexual violence that occur in children. Referring to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, that child protection is all activities to refer to and protect children and their rights so that they live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. Quoting from Rape, Abuse Incest National Network examples of behavior that includes, but is not limited to sexual harassment, one of which is unwanted physical touch and contact. So the purpose of this research to the community is to provide knowledge to early childhood and parents about the dangers of violence and sexual harassment in early childhood, which will certainly affect the child's psychology. The method of carrying out activities is face-to-face but still adheres to health protocols. In addition, the implication of community service activities is that children and parents understand the importance of preventing violence and sexual abuse in children.Â Key words: Violence, Harassment, Child Protection

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA Lilik Prihatini; Mustika Mega Wijaya; Debby Novanda Romelsen
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi adalah tindakan kriminal yang bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Tindak pidana hewanÂ diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP karena seringkali terjadi tindakan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari hewan langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan peningkatan kekejaman terhadap hewan oleh manusia, baik hewan dilindungi, hewan liar, dan hewan peliharaan melalui perburuan liar, perdagangan, penangkapan, pembunuhan, penganiayaan dan perusakan habitat, dengan tidak adanya sanksi hukum secara tegas. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bulunya atau gadingnya dan kemudian dijual. Â Kata Kunci : Perlindungan, Hewan, Tindak Pidana.Â AbstractÂ Indonesian wildlife is legally divided into two groups, namely protected species and unprotected species. According to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, trading in protected animals is a criminal act that carries a 5-year prison sentence and a fine of Rp. 100 million. Animal crimes are regulated in the Criminal Code as well as outside the Criminal Code because there are often acts of violence against animals committed by irresponsible persons. Community behavior that can threaten the extinction of endangered animals which human ambition wants to have but does not care about the population in their original habitat. Case after case has emerged related to the increase in cruelty to animals by humans, both protected animals, wild animals, and pets through poaching, trade, capture, killing, abuse and habitat destruction, in the absence of strict legal sanctions. Violence perpetrated by perpetrators is usually aimed at their own gain, such as killing animals for food, taking their fur or tusks and then selling them.Â Â Keywords: Protection, Animals, Crime.

PERSPEKTIF MEDIASI PENAL DAN PENERAPANNYA DALAM PERKARA PIDANA Lilik Prihatini
PALAR (Pakuan Law review) Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan lain sebagainya). Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.Â Kata Kunci: Perundang-undangan, mediasi, Perkara pidanaAbstractBased on the existing legislation in Indonesia (positive law), in principle, criminal cases cannot be resolved outside the court, although in certain cases, it is possible to settle criminal cases outside the court. Although in general the resolution of disputes outside the court is only in civil disputes, in practice often criminal cases are resolved outside the court through various discretion of law enforcement officers or through deliberation / peace mechanisms or institutions of forgiveness that exist in the community (family consultation, deliberation villages, traditional meetings and so on). In the development of theoretical discourse as well as the development of criminal law reform in various countries, there is a strong tendency to use criminal mediation / punishment as an alternative to solving problems in the field of criminal law.Keywords: Legislation, mediation, criminal cases

PEMBERIAN REMISI BAGI KORUPTOR DIKAITKAN DENGAN KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Sapto Handoyo Djarkasih Putro; Asmak Ul Hosnah; Lilik Prihatini; Mustika Mega Wijaya; Nadia Rastika Alam
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Salah satu bentuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yaitu dengan diberikannya hak remisi kepada setiap warga binaan pemasyarakaan yang sudah memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya remisi merupakan suatu sarana hukum berupa hak yang diberikan oleh undang-undang bagi setiap warga binaan (narapidana) yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan tertentu. Seiring dengan dinamika dan kebijakan politik pemerintah Indonesia, telah terbit serangkaian aturan yang memberikan keringanan hukuman (remisi) kepada para terpidana korupsi. Belakangan ini para terpidana korupsi bisa semakin mudah untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Sebab Mahkamah Agung (MA) telah mencabut dan membatalkan pasal terkait di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, atau yang lebih dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengetatan Remisi Koruptor. Pasca putusan MA itu, maka syarat bagi koruptor untuk mengajukan remisi sama seperti halnya narapidana lainnya tanpa harus memandang jenis kejahatan yang telah dilakukan. Namun demikian, kebijakan pemberian remisi bagi koruptor berakibat timbulnya polemik dalam masyarakat, pro dan kontrapun terjadi. Sebagian mereka berpendapat bahwa pemberian remisi kepada terpidana korupsi dianggap telah bertentangan dan menciderai komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi.Â Kata kunci: korupsi, remisi, koruptor, komitmen pemerintah.Â AbstractÂ One form of guidance for prisoners in the correctional system (WBP) in the correctional system in Indonesia is the granting of remission rights to every prison inmate who has met the requirements according to the provisions of the applicable legislation. Basically, remission is a legal means in the form of rights granted by law to every inmate (convict) who is declared to have met certain requirements. Along with the dynamics and political policies of the Indonesian government, a series of regulations have been issued that provide leniency (remission) to those convicted of corruption. Recently, it is easier for convicts of corruption to get remissions or reduced sentences. Because the Supreme Court (MA) has revoked and canceled the related article in Government Regulation Number 99 of 2012, or better known as the Government Regulation on Tightening Corrupt Remissions. After the Supreme Court's decision, the conditions for corruptors to apply for remission are the same as other convicts regardless of the type of crime that has been committed. However, the policy of granting remissions for corruptors resulted in polemics in society, pros and cons also occurred. Some of them are of the opinion that granting remissions to corruption convicts is considered to have contradicted and injured the commitment of the government of the Republic of Indonesia in eradicating corruption.Â Keywords: corruption, remission, corruptors, government commitment.

PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM (DISSENTING OPINION) TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA Melisa berliana; Yennie K. Milono; Hj. Lilik Prihatini
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.7589

ABSTRAKTujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan secara jelas bahwa pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam praktiknya tentu akan banyak mengalami perkembangan, seperti saat ini diberlakukan penerapan dissenting opinion yang dianggap sejalan dengan semangat keterbukaan, sehingga dengan pencantuman pendapat Hakim tersebut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi diberikan secara optimal. Salah satu contoh ialah adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, hal ini terjadi karena terdapat pandangan dari salah satu Hakim yang menyatakan bahwa terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan penilaian terhadap jabatannya selaku Ketua BPPN pada saat itu, sehingga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa. Kemudian hendaknya diupayakan permusyawaratan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim untuk memperoleh mufakat dalam memberikan putusan agar perbedaan pendapat (dissenting opinion) dapat berkurang dalam praktik peradilan guna mewujudkan putusan yang seadil-adilnya. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dissenting Opinion, Kasasi, Korupsi. ABTRACTThe purpose of this study is to explain clearly that the judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision which contains justice (ex aequo et bono) and contains legal certainty, besides that it also contains benefits for the parties concerned so that The judge's considerations must be addressed carefully, properly and carefully. In practice, of course, there will be many developments, such as the current dissenting opinion application which is considered in line with the spirit of openness, so that by including the judge's opinion, the public's right to obtain information is optimally provided. One example is the existence of a dissenting opinion in the decision to release all lawsuits in the Syafruddin Arsyad Temenggung case, this happened because there was a view from one of the judges who stated that the defendant's guilt in committing a criminal act of corruption was proven based on an assessment of his position. as the Chairman of IBRA at that time, so that he had fulfilled the elements of a criminal act, and considered that there were no justifications and excuses for the defendant himself and the actions of the defendant. Then efforts should be made for serious deliberation for the Panel of Judges to reach a consensus in giving decisions so that dissenting opinions can be reduced in judicial practice in order to realize the fairest possible decision. Keyword: Judge Considerations, Dissenting Opinion, Cassation, Corruption.

Penurunan Etika Sebagai Dampak Kejahatan Siber Terhadap Generasi Muda di Indonesia Lukman salim nur hakim; Syafiq ijlal islam; Muhamad giosefi; Lilik prihatini
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 2 No. 1 (2024): Februari: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v2i1.821

This research explores the impact of cyber crime on the decline in ethics of the younger generation in Indonesia. The main objective is to analyze how cyber attacks affect ethical values among teenagers and students. The research method involves qualitative data analysis to understand the perceptions and experiences of the younger generation towards cyber threats. Data collected includes responses to cyberbullying, online fraud and digital exploitation. Results show that cybercrime undermines moral integrity and triggers ethical decline in online and offline behavior. In responding to this problem, there needs to be a collaborative effort between the government, educators and society to increase digital awareness and education to protect the ethical integrity of the younger generation. The conclusion of this research emphasizes the need for holistic preventive and educational measures to overcome the negative impact of cybercrime on adolescent ethics in Indonesia.

Analisis Tindak Pidana Kejahatan Siber “Studi Kasus Penipuan Tiket Konser NCT Dream the Dream Show 2” Karunia; Muhammad Fauzan Al Fikri; Lilik Prihatini
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 7 No. 2 (2024): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2024
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v7i2.11269

Cybercrime can be defined as "An offense committed against a person or group of people with criminal motives to intentionally damage the victim's reputation or cause physical or mental harm or loss to the victim". The Indonesian government has passed a cybercrime law known as ITE Law Number 11 of 2008 which has been amended to Law Number 19 of 2016. NCT Dream is the third sub-unit of the South Korean boy band, NCT which was founded by SM Entertainment in 2016.The research method used by the author is a qualitative research method. The South Korean boy band, NCT Dream held a concert entitled The Dream Show 2 in Jakarta which was held on March 4, 5 and 6, 2023 at the Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD. However, at the time of ticket sales, there were many fraudulent events in the sale of concert tickets sold on the Twitter platform. One of the perpetrators of the fraud, as found in the tweet of the @kumiglow account. In Indonesia, the laws and regulations governing fraud both conventionally and online are contained in article 378 of the old Criminal Code (KUHP) and articles 492 to 493 of the new Criminal Code and are also contained in article 28 paragraph (1) of the ITE Law.

The New Criminal Code And Personal Data Protection In The Digital Era A Critical Analysis Of The Concept Of The Application Of The New Criminal Code Nugraha, Roby Satya; Hosnah, Asmak Ul; DP, Sapto Handoyo.; Antoni, Herli; Prihatini, Lilik; Saleh, Weldy Jevis; Parreño, Jasmin L.
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i2.11849

AbstractThe purpose of this study is to explain and describe that storing personal data in digital form is considered practical and makes everyone's activities easier, but it has a negative impact in the form of increased crime that follows technological developments, protecting electronic information such as personal data is an important action to protect personal data that is very vulnerable to criminal acts. This journal examines the concept of implementing the 2023 Criminal Code in protecting personal data in the digital era. This study uses a normative legal method with an analysis of statutory regulations. The results of the study show that protecting personal data is the responsibility of the government so that the 2023 Criminal Code has regulated the protection of personal data stored in digital form in criminal acts against informatics and electronics, the implementation of the 2023 Criminal Code will be the basis for regulations that strengthen positive law in protecting personal data that is electronic and stored digitally, law enforcement and written regulations can minimize criminal acts against personal data. In addition to the rules written in the 2023 Criminal Code, real actions are also needed to implement these rules, so that all parties providing justice need to pay attention to the law and provide justice, the public is also expected to be careful in using personal data so that it is not misused by irresponsible parties. Key Words: Criminal Code 2023, Protection of personal data.

ANALISIS KASUS PERUSAKAN DATA KEJAKSAAN AGUNG RI (2021) Febriansyah, Zidan; Farisqi, M Reval Alfiadi; Anindya, Vania; Prihatini, Lilik
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.564

Jurnal ini berfokus pada analisis kasus perusakan data yang terjadi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2021. Kejadian ini memiliki dampak yang signifikan terhadap lembaga penegak hukum dan keamanan data nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan asal-usul perusakan data, dan konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari kejadian tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa serangan tersebut memiliki tautan dengan upaya korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Perusakan data tersebut bertujuan untuk menghapus jejak pelanggaran hukum yang sedang diselidiki. Konsekuensi dari perusakan data ini mencakup hilangnya bukti penting dalam penyelidikan, yang menghambat proses penegakan hukum. Studi ini juga menyoroti kerentanan keamanan data dalam lembaga pemerintah dan menekankan perlunya peningkatan langkah-langkah keamanan informasi. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang ancaman perusakan data terhadap kejaksaan dan lembaga serupa serta menekankan pentingnya melindungi integritas data dan memperkuat keamanan siber di sektor publik.

TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI Rozy, Fachrul; Prihatini S.H., M.H., Lilik
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1553

Desersi adalah istilah yang umum disebut di kalangan militer atau polisi. Secara umum desersi adalah suatu tindakan pejabat yang meninggalkan suatu tugas atau kewajiban tanpa pemberitahuan dan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan. Hukum pidana militer merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan militer. Hukum pidana militer juga mencakup seluruh pelanggaran tindakan militer yang dilakukan oleh personel militer. Hukum pidana militer pada umumnya memberikan hukuman bagi personel militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer, kejahatan perang, kejahatan terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran kode etik militer.

Co-Authors Abil Arya Putra Adila Fitriani Akmal Reihan Anindya, Vania Asmak UI Hosnah Asmak Ul Hosnah Debbie Aldama Debby Novanda Romelsen Dendy Suma Pratama Djakarsih Putro, Sapto Handoyo Djarkasih Putro, Sapto Handoyo DP, Sapto Handoyo. DRD, Moch Ilham Fachrul Rozy Farisqi, M Reval Alfiadi Febriansyah, Zidan Herli Antoni Herli Antoni Isep H. Insan Jevis, Weldy Johana Jenni Viera Karunia Kezia Hera Putri Lathif, Nazaruddin Lukman Salim Nur Hakim Melisa berliana Melisa Berliana Mohamad Revaldy Fairuzzen Muhamad Giosefi Muhammad Fauzan Al Fikri Mustakim Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Nadia Rastika Alam Parreño, Jasmin L. Rahmawati Roby Satya Nugraha Saleh, Weldy Jevis Salsabila Maryam Sapto Handoyo Djarkasih Putro Sella Dapurahayu Simanjuntak, John p. Sinaga, Walter Aaron Life Sri Adisty Jauharah Syafiq ijlal islam Walter AL Sinaga Yennie K. Milono Zacharias, Vasco Javarison

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search