cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Prima Putri
Contact Email
ensiklopediasocialreview@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ensiklopediasocialreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Ensiklopedia Social Review
Published by Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
ISSN : 26570319     EISSN : 26570319     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Menerbitkan artikel-artikel di bidang ilmu sosial yang diterbitkan 3 kali dalam setahun. Antara lain ilmu Sosial, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Hubungan Internasional. ilmu hukum, ilmu budaya, ilmu ekonomi, manajeman, akuntansi, sejarah, bahasa, kepustakaan, dan ilmu lainnya di bidang ilmu sosial.
Arjuna Subject : -
Articles 479 Documents
 39   40   41   42   43 
IMPLEMENTASI BUILDING INFORMATION MODELLING MENGGUNAKAN OPENBUILDINGS DESIGNER PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN PARIAMAN Bakar, Irma Heldwi; Kurniawan, Deddy; Yermadona, Helga
Ensiklopedia Sosial Review Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v5i3.2370

Abstract

Building Information Modeling (BIM) is a technology in of Architectural Engineering and Construction (AEC) which is capable of simulating all information in a development project into a 3D model. The aim is to facilitate 3D modeling of Library Buildings in Padang Pariaman Regency with Building Information Modeling (BIM) in architectural, structural and electrical modeling using the OpenBuildings Designer software. Data collection techniques are the methods used by researchers to obtain data. As for data collection in research using secondary data. Data collection is taken by getting AutoCad data. Then from the data that has been collected, a 3D modeling is made using the OpenBuildings Designer software. From this modeling, the results of Architectural modeling are obtained starting from walls, doors, windows, Structure modeling and Electrical modeling. OpenBuildings Designer has modeling tools specific to buildings, which make it easier for users to make more informed and accurate design decisions.
PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENEGAKAN KEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI STUDI KASUS EKSPLOITASI PEKERJA ANAK Pagajang, Hasruddin; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2411

Abstract

Tulisan Ini mengkaji tentang bagaimana peran hukum pidana dalam menegakan keadilan terhadap tindak pidana korporasi dengan studi kasus eksploitasi pekerja anak. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya kasus dan pelanggaran yang dilakukan korporasi terhadap pekerja-pekerja dan khususnya bagi anak-anak yang masih dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dan berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada dasarnya korporasi dapat mempertanggungjawabkan secara pidana jika terbukti melakukan tindak pidana ketenagakerjaan, seperti mempekerjakan anak dibawah umur, memaksa anak bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan lain sebagainya.Kata Kunci: Tindak Pidana Korporasi, Ketenagakerjaan, Eksploitasi Anak
PERHITUNGAN DAN SOSIALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG ADA PADA UMKM CV. X Silitonga, Asnat T.; Sukma, Diah Ayu Permata; Marjani, Usi; Sutan, Naufal; Silmi, Silmi; Mazelfi, Ihsani
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 1 (2024): Volume 6 No 1 Februari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i1.2549

Abstract

Value Added Tax, or VAT, is nothing new. Currently, many UMKM are subject to tax, such as CV.X. The Value Added Tax calculation available for UMKM can help UMKM in determining the amount of value added tax that must be paid by their company. This calculation is carried out in accordance with Tax Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The calculated data is taken from previous transactions CV.X. Apart from that, this data was collected through direct interviews with owners of UMKM at CV.X. The main aim of preparing this article is to help UMKM in matters of taxation, especially regarding the existing Value Added Tax, for successful business continuity in the future. With a deep understanding of VAT and applicable tax regulations, it is hoped that MSMEs can optimize their financial management, minimize the risk of tax violations, and increase the competitiveness of their business in a competitive market. Through this article, it is hoped that MSMEs can achieve long-term success and contribute positively to overall economic growth.
PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI D.I LUNDAR KECAMATAN PANTI - KABUPATEN PASAMAN Ronaldo, Ronaldo; Priana, Surya Eka; Yusman, Ana Susanti
Ensiklopedia Sosial Review Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v5i3.2374

Abstract

The Lundar area, Panti sub-district, Pasaman Regency, the majority of the people are farmers, but in that area there are still many plots of community rice fields where the flow is not sufficient, so there are still plots of rice fields that are not drained by water. The purpose of this research is to make it easier for farmers to manage their rice fields in order to get good yields for the farmers around them. The planning used is the planning of primary irrigation channels and secondary irrigation channels. The research method uses the haspers and gumbel calculation method. From the results of the calculation of the dimensions of the canal planning, the results of the calculation of the primary channel planning where the Q value of 7.17 m³/s is greater than the Qmax value of 5.28 m³/s and the planning of the secondary channel where the Q value is 5.57 m³/s is greater than the Qmax value of 5.28 m³/d. From the results of calculations using the gumbel method for R 5TH is 428 mm and the results of calculations using the haspers method with a Q value of 5.48 m³/s. The results of data analysis and calculations can be used as a reference for related agencies such as the Irrigation Service, or other agencies.
ANALISIS HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN Telaumbanua, Yoses Ondrasi; Multiwijaya, Vientje Ratna; Suar, Apriaman
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2408

Abstract

Dalam pelaku kejahatan terhadap perkembangan hukum pidana, tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum, tapi juga dilakukan oleh korporasi. Dan dalam tulisan ini mengkaji tentang bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam kasus korupsi yang ditinjau dari teori hukum pembangunan. Teori pembangunan memandang bahwa bahwa korporasi menjadi sebagai entitas hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dimana apabila hal ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keduduka penting dalam perusahaan. Dan implemetasi pertanggungjawaban korporasi dalam kasus korupsi masih sangat terbatas, namun langkah-langkah yang diambil telah dilakukan beberapa kali melalui dengan penerbitan (PERMA Korporasi). Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Teori Hukum Pembangunan
MENEMUKAN DAN MENGENALI PRAKTIK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH Fiska Simbolon, Dewi
Ensiklopedia Sosial Review Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v5i3.2482

Abstract

Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan model pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan, dapat lebih memotivasi peserta didik, selain pengetahuan kewarganegaraan, praktik belajar kewarganegaraan bertujuan untuk membantu perkembangan berbagai kecakapan kewarganegaraan yang penting bagi kewarganegaraan demokrasi. Berbagai aspek dari program tersebut dan interaksi peserta didik dengan teman sekelas mereka, perwakilan pemerintah dan organisasi non-kepemerintahan pada waktu penelitian yang intensif mengenai masalah masyarakat, memungkinkan peserta didik memiliki banyak kesempatan untuk menerapkan kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi.Kata Kunci: Menemukan, Menganenali, PPKN, Sekolah.
URGENSI KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI Josua Tallaut, Lambertus; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2414

Abstract

Economic Crime (TPE) currently still uses criminal law (penal-policy) in its handling, even though legal, criminal means have many shortcomings because they cannot eradicate, criminogens or factors, the occurrence of criminal acts because of their nature which works only after criminal acts have occurred, while dependence on criminal means has made Indonesian correctional institutions overcrowded. Non-penal means are very much needed in overcoming TPE. This research is normative legal research with the data used is secondary data composed of primary legal materials and secondary legal materials which are then analyzed qualitatively and conclusions are drawn using deductive methods. Penal facilities in dealing with crime have caused Indonesian prisons to become overcrowded, which has an impact on the occurrence of other criminal acts and violations of the human rights of inmates. This has proven that the prison system has experienced a shift where the main aim is to rehabilitate criminals so that when they return to society, they no longer commit crimes. Non-penal facilities are very necessary nowadays to tackle crime, especially TPE by changing the community's mindset towards the right direction, through educational means for social change in the right direction. The application of non-penal means is also in line with the theory of criminal treatment which emphasizes aspects of resocialization and improvement for the convict because crimes actually occur outside human will due to factors such as personal character, environment, etc. Keywords: Economic Crimes, Crime in the Economic Sector, non-Penal Policy
PENGEMBANGAN PENGETAHUAN TENTANG PAJAK PADA PENGUSAHA KECIL “JAMAICA FLOWERS” Putri, Ayunda Tasya; Zainul, Muhsin; Derjualianda, Hifzan; Silmi, Silmi
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 1 (2024): Volume 6 No 1 Februari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i1.2550

Abstract

Knowledge about taxation plays a crucial role in the success and compliance of small businesses, including the ornamental flower sector like Jamaika Flowers. This article explores efforts to develop tax knowledge in the context of small businesses, focusing on Jamaika Flowers, an ornamental flower business. The study aims to understand the taxation challenges faced by small businesses, analyze the effectiveness of tax education programs, and provide strategic recommendations to enhance tax understanding among ornamental flower entrepreneurs. This research employs a qualitative method with a case study approach, involving in-depth interviews with the owner of Jamaika Flowers, as well as a review of literature related to tax policies for small businesses in Indonesia. The results indicate that a lack of knowledge about tax obligations often becomes a major obstacle for small businesses in maintaining tax compliance. Factors such as the complexity of regulations, limited access to tax information, and resource constraints are significant issues.
ANALISA PENGARUH DILATASI DENGAN BALOK KANTILEVER TERHADAP STRUKTUR GEDUNG KANTOR 2 LANTAI Amami, Luthfia; Masril, Masril; Habirun, Asiya Nurhasanah
Ensiklopedia Sosial Review Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v5i3.2373

Abstract

Indonesia is an area that is on the path of the most active earthquakes in the world because it is on the Pacific Ring of Fire. From a tectonically active perspective, Indonesia has a great chance of having a large potential earthquake at this time or someday. The movement of tectonic plates causes the earth's surface to sway so that buildings standing above the earth's surface experience physical damage and can even threaten human life. So to prevent horizontal displacement of the building structure, it must be dilated in order to reduce the irregularity of the building. Analysis of linear buildings where buildings are located in areas with high earthquake risk, namely Payakumbuh City, West Sumatra. The analysis aims to determine the behavior of the dilated structure so that the horizontal displacement of the building which results in collisions between buildings can be known, the effective dilation distance is used. Analysis was carried out on 4 structural models where the first model is a structure that uses dilation, models two and three are separations of intact buildings each of which is given cantilever beam dilation, and the fourth model is a structure without using dilation. To make it easier to calculate the expected parameters, the analysis is assisted by a structural analysis program, namely SAP 2000 version 14. The earthquake data used refers to the Payakumbuh City Response Spectrum data.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PELAKU KORPORASI Silaen, Yosua; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2416

Abstract

Research ini dilakukan untuk membedah hubungan antara Predicate Offence dan Derivative Crime dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi. Konsep Predicate Offence mengacu pada kejahatan asal yang menjadi sumber dana yang akan dicuci, sedangkan Derivative Crime berkaitan dengan tindakan mencuci hasil dari Predicate Offence. Dalam konteks ini, fenomena Splitsing Case menjadi relevan ketika terdapat pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime. Melalui analisis yang mendalam terhadap Splitsing Case, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola dan mekanisme kejahatan pencucian uang yang melibatkan korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis deskriptif. Data yang dianalisis mencakup ketentuan hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan studi kasus yang mempertimbangkan pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak korporasi yang terlibat dalam praktik pencucian uang. Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime seringkali menjadi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur subyektif dan obyektif. Pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime dapat dilakukan melalui proses hukum yang disebut Splitsing Case. Pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime merupakan langkah penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, dapat ditemukan solusi yang efektif dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.Kata Kunci: Predicate Offence, Derifative Crime, Pencucian Uang

Page 41 of 48 | Total Record : 479

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2026): Volume 8 No 1 Februari 2026 Vol 7, No 3 (2025): Volume 7 No 3 Oktober 2025 Vol 7, No 2 (2025): Volume 7 No 2 Juni 2025 Vol 7, No 1 (2025): Volume 7 No 1 Februari 2025 Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 3 Oktober 2024 Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024 Vol 6, No 1 (2024): Volume 6 No 1 Februari 2024 Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Oktober 2023 Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 No 3 Oktober 2022 Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 No 2 Juni 2022 Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 No 1 Februari 2022 Vol 3, No 3 (2021): Volume 3 No.3 Oktober 2021 Vol 3, No 3 (2021): Volume 3 No 3 Oktober 2021 Vol 3, No 2 (2021): Vol. 3 No.2 Juni 2021 Vol 3, No 2 (2021): Volume 3 No 2 Juni 2021 Vol 3, No 1 (2021): Volume 3 No 1 Februari 2021 Vol 2, No 3 (2020): Volume 2 No 3 Oktober 2020 Vol 2, No 2 (2020): Volume 2 No 2 Juni 2020 Vol 2, No 1 (2020): Volume 2 No 1 Februari 2020 Vol 1, No 3 (2019): Volume 1 No 3 Oktober 2019 Vol 1, No 2 (2019): Volume 1 No 2 Juni 2019 Vol 1, No 1 (2019): Volume 1 No 1 Februari 2019 Vol 1, No 1 (2019): Volume 1 No.1 Februari 2019 Vol 1, No 1 (2019): Vol. 1 No.1 Februari 2019 More Issue