Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 1 Nomor 3, November 2019"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Siti Meylissa Puspitasari]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 1 Nomor 3, November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v1i3.514
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan zaman, semakin kompleks masalah yang dihadapi, salah satunya adalah masalah wanita atau masalah yang berkaitan dengan wanita, salah satunya adalah meningkatnya frekuensi kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Namun, karena berbagai alasan, hingga kini belum banyak orang yang mengajukan permohonan perlindungan. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Indonesia No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa dalam 1 x 24 (satu periode dua puluh empat) jam untuk mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, polisi harus segera memberikan perlindungan sementara kepada para korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas masalah yang dibahas dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut: 1) bentuk perlindungan hukum dan layanan sementara oleh polisi untuk korban kekerasan dalam rumah tangga; 2) Apa dampaknya bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga; dan 3) Hambatan apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan dan layanan sementara kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga. Kasus yang menjadi sorotan dalam penulisan skripsi ini adalah kasus yang ditemukan di Polres Palembang. Pertama, polisi, sesuai dengan tugas dan wewenang mereka dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti awal yang cukup yang disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga pasti berdampak pada korban, orang lain, atau pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memiliki dampak internal dan eksternal. Para korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa polisi dianggap mengganggu urusan rumah tangga orang lain.]]>
<![CDATA[GENDER EQUALITY IN THE MODERNISM ERA ]]>
<![CDATA[Fransiska Novita Eleanora]]>;
<![CDATA[Andang Sari]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 1 Nomor 3, November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v1i3.505
<![CDATA[Discrimination against women is a problem that often occurs in almost all walks of life, even in most parts of the world. The reason is quite clear, patriarchal culture cannot be released by and people who for thousands of years ensnare and force women to always be in the power of Adam, namely men. Not without reason if education is very important for women, because women have a very important role in improving the quality of the younger generation. With this, awareness is needed to increase the quality of education for a woman, given her responsibilities and role as the first and foremost educator. Bringing up a generation from the nation's successor that is naturally due to or caused by emotional closeness to children is a matter of giving birth to a child in the world that is adjusted to its dignity, or even the dignity of women who are not separated from their role and form , and gives color to the quality of the nation and its generation. The purpose of this study is to find out why women are often harmed or there is discrimination in aspects of life and gender equality in the current era of modernization. Research methods use juridical and normative research methods. in the current era of modernization.Keywords: equality; gender; discrimination ]]>
<![CDATA[PERANAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA ]]>
<![CDATA[Dedy Pranata]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 1 Nomor 3, November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v1i3.509
<![CDATA[ Penelitian mengenai peranan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa difokuskan pada peranan TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dana desa, manfaat pengawalan dan pengamanan yang dilakukan, serta tanggung jawab TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih terhadap pengawalan dan pengamanan yang dilakukan pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa. Penelitian ini adalah penelitian empiris, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian ini adalah peranan TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa, yakni : 1. melakukan penerangan dan penyuluhan hukum, 2. melakukan diskusi dan pembahasan bersama perangkat desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, 3. memberikan pengawalan dan pengamanan dalam pelaksanaan program pembangunan desa berupa pembahasan hukum dari sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum, 4. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Kota Prabumulih, 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan. Tanggung jawab TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih terhadap pengawalan dan pengamanan yang dilakukan pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa dimulai dari tahapan pendampingan pengawalan dan pengamanan pada saat tahap perencanaan dan pada saat tahap pelaksanaan, apabila terhadap kegiatan yang telah dilakukan pendampingan pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih ada laporan pengaduan terhadap kegiatan tersebut terdapat indikasi penyimpangan pada saat tahap pelaksanaan kegiatan, maka TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih akan melakukan kordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Prabumulih maupun instansi terkait lainnya, selanjutnya TP4D Kejaksaan Prabumulih meminta laporan hasil perkembangan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menindaklanjuti hal tersebut.]]>
<![CDATA[NILAI KEBENARAN DALAM KETERANGAN SAKSI “MERINGANKAN” MENJADI SAKSI MEMBERATKAN (ANALISA PERKARA PIDANA NOMOR: 696/Pid.B/2015/PN.PLG) ]]>
<![CDATA[Barunggam Siregar]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 1 Nomor 3, November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v1i3.474
<![CDATA[Peranan saksi dalam suatu perkara tindak pidana adalah saksi memberatkan, keterangannya sesuai isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum; saksi menuntungkan, berdasarkan Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), dan juga Pasal 160 ayat (1) huruf (c) Hukum Acara Pidana, seyogyanya peranannya dapat mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ke arah yang lebih ringan. Dampak nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” adalah bertambah kuatnya keyakinan hakim serta membuat jelas dan terang kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa sebagai pelakunya. Konsekuensi hukum nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan’terhadap terdakwa perkara pidana adalah memberatkan terdakwa. Berdasarkan hal itu, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Bahwa apabila menjadi saksi pada suatu perkara pidana, baik saksi memberatkan (a charge) maupun saksi menguntungkan ( a decharge), dalam memberikan keterangan agar memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta peristiwa pidana yang diketahui. Hakim,dalam pertimbangan hukum amar putusan perkara pidana,agar mencantumkan landasan hukum yang merujuk kepada peraturan, atau pendapat/doktrin para pakar hukum atau yurisprudensi. Tersangka/terdakwa maupun Penasihat Hukum, untuk lebih selektif dalam mengajukan saksi “meringankan”(a dechargeke pemeriksaan perkara pidana guna untuk diajukan sebagai alat bukti.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI/ JOINT OPERATION ]]>
<![CDATA[Dwi Novita Sari]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 1 Nomor 3, November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v1i3.511
<![CDATA[Salah satu bentuk badan usaha adalah dalam bentuk Operasi Bersama / Operasi Bersama, dasar hukumnya adalah Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian kerja sama tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum perjanjian, menurut pasal 1320 KUHPerdata. Badan usaha yang akan dibahas di sini adalah kolaborasi dua badan hukum domestik untuk membentuk kemitraan operasi bersama antara PT. Citra Mitra Properti dengan PT Cipta ArsiGriya. Permasalahan Karakteristik perjanjian Operasi Bersama berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Tanah No. 47 tanggal 29 Juni 2007 antara PT. Citra Property Partners dan PT. Cipta ArsiGriya dan tanggung jawab hukum dan penyelesaian perselisihan dalam Operasi Kerjasama / Operasi Bersama baik perjanjian internal maupun perjanjian eksternal berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Tanah No. 47 tanggal 29 Juni 2007 antara PT. Citra Property Partners dan PT. Cipta ArsiGriya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh data empiris. Dalam penelitian hukum normatif hanya diperiksa bahan pustaka atau bahan sekunder, yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, Karakteristik dari Perjanjian Operasi Bersama berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Tanah No. 47 tanggal 29 Juni 2007 antara PT. Citra Property Partners dan PT. Cipta ArsiGriya adalah sebagai berikut: 1. Membentuk badan usaha atau badan manajemen; 2. Dalam bentuk Aliansi Masyarakat Sipil (Maatschap); 3. Badan usaha atau badan manajemen dapat melakukan tindakan hukum; 4. Penggunaan nama bersama; 5. Para pihak bertanggung jawab; 6. Memiliki elemen Perusahaan. Tanggung jawab hukum dan penyelesaian perselisihan dalam Operasi Bersama / Operasi Bersama pada perjanjian disepakati untuk menyelesaikan masalah dalam musyawarah terkait dengan tindakan yang dilarang dalam kontrak atau perjanjian (default). Tanggung jawab hukum dan penyelesaian sengketa perjanjian eksternal, yaitu pihak ketiga jika terjadi wanprestasi, maka pihak kedua yang harus bertanggung jawab adalah PT. Citra Mitra Properti. Karena tindakan hukum yang dilakukan oleh badan usaha atau badan manajemen, otoritas penuh PT. Citra Mitra Properti.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan ]]>
<![CDATA[M Mujab mujab]]>;
<![CDATA[Nashriana Nashriana]]>;
<![CDATA[K.N. Sofyan]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 1 Nomor 3, November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v1i3.534
<![CDATA[Abstrak: Pemberian rehabilitasi oleh tim asesmen terpadu harus melalui putusan hakim terlebih dahulu untuk rehabilitasi pengguna narkotika namun dilihat dalam segi waktu pemberian rehabilitasi membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak efesien dalam segi waktu yang membuat tingkat kecanduan tidak di proses dengan cepat, dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu permasalahannya apa kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi pengguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan apa kendala yang dihadapi oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam proses perumusan rekomendasi rehabilitasi dan bagaimana kepastian hukum dalam pemberian rehabilitasi oleh tim asesmen terpadu bagi pengguna narkotika yang dilakukan pada tahap pra-ajudikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder,bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara induktif. Pembahasan Kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi dapat dilihat dari pemeriksaan riwayat hukum, riwayat penggunaan narkotika dugaan status hukum, pelacakan jaringan. Kendala yang dihadapi oleh tim asesmen terpadu adalah Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu hanya bersifat rekomendasi rekomendasi, pandangan yang berbeda antara tim asesmen terpadu, susahnya dalam mengundang tim asesmen terpadu untuk pelaksanaan pemeriksaan rehabilitasi, sarana dan prasarana kurang memadai. Kepastian Hukum dalam pemberian rehabilitasi diatur didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009,Peraturan Bersama Nomor: PERBER/ 01/III/2014/BNN6, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pra Ajudikasi, Rekomendasi Rehabilitasi, Tim Asesmen Terpadu]]>
<![CDATA[SOCIAL PERMISSIVE REASONING AS INHERITED POVERTY (CRITICAL VIEW OF A POLITICAL DYNASTY PRONE TO CORRUPTION) ]]>
<![CDATA[Amalia Syauket]]>;
<![CDATA[Nina Zainab]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 1 Nomor 3, November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v1i3.562
<![CDATA[Political Dynasty and Corruption are like two inseparable things. In Indonesia, political dynasty has been growing since the era of reformation, right after the implementation of regional autonomy system which enables the continuation of local politics succession directly. At 2018 regional election, there were five provinces with candidates from political dynasties such as: Banten, South Sumatera, West Java, East Java, and West Kalimantan.As a causality relation, corruption is the outcome and permissive behavior is the cause. In the Province of Banten, corruption occurs due to the permissive behavior stemmed socially ad structurally in the society. One of the influence of the permissive behavior towards corruption is the level of education. The lower it is, the higher the level of poverty, thus more permissive they are towards corruption, as well as the society’s lack of knowledge about negative effects of political dynasty. The people in Banten seems don’t fully acknowledge that political dynasty is degrading the essence of democracy and prone to corruption practice. In 2016, Banten helds sixth position in Indonesia in their level of poverty, and the second lowest in Java. Based on statistical data, until 2017 the amount of people with poverty in the cities and rural areas has increased.This research used qualitative research method in explanative manner, where the target of this research was to explain the social permissive reasoning phenomenon in the society of Banten as an inherited poverty of a political dynasty which prone to corruption, with several facts that supported data and research analysis which can be used to understand issues derived from such phenomenon.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT DALAM PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT (STUDI DI WILAYAH HUKUM MASYARAKAT ADAT SUKU KOMERING) ]]>
<![CDATA[Dedy Tauladani Tauladani]]>;
<![CDATA[Abdullah Gofar]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 1 Nomor 3, November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v1i3.543
<![CDATA[Abstrak : Tesis ini berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Adat dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”. Penulisan Tesis ini di latar belakangi hukum adat yang masih tetap hidup dan digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat atau kejahatan dalam perkara pidana yang terjadi di masyarakat adat suku Komering. Masyarakat suku Komering menilai penyelesaian menggunakan hukum adat lebih efektif dan berkeadilan sehingga terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan yang harus dianalisa, yaitu bagaimana penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komering menggunakan mekanisme hukum adat dan mekanisme sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam (depth Interview) dan pengamatan (observasi). Teknik pengolahan data yaitu melakukan pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding), rekontruksi data (reconstructing), dan sistematisasi data (systematizing). Teknik analisa data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deskriftif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komering dapat diselesaiakan dengan cara kekeluargaan, melibatkan perangkat desa, dan melibatkan aparat penegak hukum sebagai pihak ketiga, serta penyelesaian menggunakan mekanisme Sistem Peradilan Pidana.Kata Kunci : Penyelesaian Pelanggaran Adat, Perkara Pidana, Mekanisme Hukum Adat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI VANDALISME YANG DILAKUKAN REMAJA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Jesron Simarmata Simarmata]]>;
<![CDATA[Henny Yuningsih]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 1 Nomor 3, November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v1i3.585
<![CDATA[Abstrak: Kenakalan remaja merupakan kejadian yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, seiring dengan kemajuan zaman dan kebebasan dalam bergaul akan memberikan ruang bagi remaja dalam melakukan segala hal termasuk perbuatan menyimpang, salah satunya aksi vandalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandalime diartikan sebagai suatu perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni atau barang berharga lainnya yang dilakukan secara kasar dan ganas. Penindakan terhadap para pelaku aksi vandalisme sendiri tidak memiliki aturan hukum yang jelas. Sanksi hukum terhadap tindakan vandalisme oleh aparat penegak hukum hanya diterapkan melalui Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap orang dewasa, sedangakan Pelaku tindak vandalisme masih dalam katagori usia remaja. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah faktor penyebab remaja melakukan aksi vandalisme dan hambatan dalam memberantas aksi vandalisme, serta upaya penanggulangan tindak vandalisme melalui kebijakan non penal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menjelasakan dan menganalisa tentang aksi vandalisme yang dilakukan kalangan remaja pada ruang publik. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian, aksi vandalisme yang dilakukan remaja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor adalah pengaruh teman, pengaruh media elektronik, keluarga, pengaruh lingkungan, kemudian kurangnya sarana fasilitas. Dan hambatan dalam pemberantasan aksi vandalisme tersebut adalah ketidak jelasan aturan hukum dan warga masyarakat yang bersifat tidak peduli terhadap aksi vandalisme yang terjadi. Serta upaya penanggulangan non penal berupa kegiatan patroli, penyuluhan, kordinasi dengan instansi lain dan penyediaan sarana fasilitas untuk berkreasi. Saran terhadap penelitian ini, harusnya kepolisian dalam memberantas aksi vandalisme ini dapat bertindak secara aktif tanpa menunggu adanya laporan dan Seharusnya ada peraturan Daerah setepat yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi bagi para pelaku aksi vandalisme tersebut, baik pelaku dewasa maupun remaja. Selain itu seharusnya pemerintah Kota menyediakan ruang sarana fasilitas bagi remaja dalam menuangkan kreatifitasnya sehingga nantinya dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna.Kata Kunci: Vandalisme, Remaja, Ruang Publik]]>
<![CDATA[KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Krido Daru Adwiria]]>;
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 1 Nomor 3, November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v1i3.582
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Sumatera Selatan. Penulisan Tesis ini dilatarbelakangi oleh Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Wilayah Sumatera Selatan. Kemudian permasalahan Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum Normatif empiris. Bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder. Bahan tersebut akan dianalisis dengan deskriptif analisis dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Memiliki Tugas dan Fungsi di bidang masing-masing, Pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan dilakukan usaha Desiminasi Informasi dan kegiatan pencegahan melalui Advokasi, Bidang Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis Treatment, Bidang Pemberantasan dilakukan Upaya Paksa berupa Penangkapan, Penahanan, Penyitaan oleh Penyidik BNN.Kata Kunci: Kewenangan, Badan Narkotika Nasional, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika, Sumatera Selatan.]]>
