cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum" : 15 Documents clear
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES KEDIRI KOTA BERDASAR UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Trisnawaty, Olly Egilia; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5336

Abstract

Kajian ini membahas tentang Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Apa kendala dan upaya yang harus di lakukan dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversi berjalan efektif. Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk menganalisa Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Untuk menganalisa kendala dan upaya yang harus di lakukan dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversi berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini yang dilakukan di tingkat Penyidikan di Polres Kediri Kota menemukan bahwa, penerapan diversi di tingkat ini mencapai keberhasilan lebih dari 50%. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Iptu Neny S Selaku Kanit PPA Polres Kediri Kota mengatakan bahwa : “Pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalam menangani ABH daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak tetapi tidak semua perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversi hanya kasus-kasus yang digolongkan ringan saja dapat dilakukan diversi, dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya”.
TINJAUAN TERHADAP PENATAAN PEGAWAI NON-ASN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2023 DALAM PRESPEKTIF ILMU HUKUM PROFETIK Harahap, Nurmalita Ayuningtyas
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5149

Abstract

ABSTRACT The aim of this research is to provide an analysis of the arrangement of Non-Asn Employees after the enactment of Law no. 20 of 2023 from the perspective of prophetic legal science which theoretically can be useful for the academic field and government as well as the wider community, as well as being practically useful for the government in making policies. Types of legal research can be distinguished, including normative legal research. The research approach used is the statutory regulatory approach. The data analysis method used is qualitative analysis, namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations and court decisions as well as norms that live and develop in society. The results of this research are, The first results of this research are from ontology studies, so this will be related to the pillars of humanization. In this case, the government must make planning and mapping first before structuring, which will later produce humanist policies. Second, from the epistemological study it will be related to liberation. Here the government must pay attention to the guidelines for making rules or policies so as not to harm non-ASN employees. Third, from axiological studies, this will intersect with the pillar of transcendence. The government must set an example as a policy maker that provides justice and legal protection for non-ASN employees. The conclusion of this research is an ontology study which is based on structuring planning, an epistemology study, where the government makes policies that do not harm non-ASN employees, and an axiology study, the government must provide examples of policy makers who provide legal protection Keywords: arrangement, Government Contract Employees, prophetic law Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan telaah mengenai penataan Pegawai Non-Asn pasca lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam prespektif ilmu hukum profetik yang secara teoretik dapat berguna bagi bidang akademik dan pemerintah maupun masyarakat luas, serta secara praktis berguna bagi pemerintah untuk membuat kebijakan. Jenis penelitian hukum dapat dibedakan antara lain penelitian hukum normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah, Hasil penelitian ini adalah Pertama dari kajian ontologi, maka ini akan berkaitan dengan pilar humanisasi. Dalam hal ini pemerintah harus membuat perencanaan dan pemetaan terlebih dahulu sebelum adanya penataan, yang mana nantinya penataan tersebut akan menghasilkan kebijakan yang humanis. Kedua, dari kajian epistimologi maka akan terkait dengan liberasi. Disini pemerintah harus memperhatikan pedoman untuk dalam membuat aturan atau kebijakan agar tidak merugikan Pegawai Non-ASN tersebut. Ketiga, dari kajian aksiologi, maka ini akan bersinggungan dengan pilar transedensi. Pemerintah harus memberikan contoh sebagai pengambil kebijakan yang memberikan keadilan serta perlindungan hukum bagi Pegawai Non-ASN. Kesimpulan penelitian ini adalah Kajian ontologi yang didasarkn pada perencnaan penataan, kajian epistimologi, dimana pemerintah membuat kebijakan yang tidak merugikan Pegawai Non-ASN, dan kajian aksiologi, pemerintah harus memberi contoh pengambil kebijakan yang memberikan perlindungan hukum Kata Kunci : Penataan, Pegawai Non-ASN, Hukum Profetik
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Trenggalek) Ning Imas, Dhynar Mayank; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5332

Abstract

This study examines the implementation of Restorative Justice by investigators against crimes of domestic violence (a case study at the Trenggalek resort police). The purpose of this study is to analyze the implementation of regulations related to crimes of domestic violence according to the perspective of normative law and the process of Restorative Justice for crimes of domestic violence committed by investigators at the Trenggalek District Police. This research method uses empirical legal research. The results of this study explain that in general the implementation of rules related to the crime of domestic violence according to the perspective of normative law, namely that it has been regulated as a lex specialist in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, explains that "Violence in the Household is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household sphere. The process of Restorative Justice for crimes of domestic violence carried out by investigators from the Trenggalek Regency Resort Police, namely: After a preventive approach is taken between the victim and the perpetrator who agrees to make peace, the investigator will carry out a further level action plan, namely by holding a Restorative Justice Case, Conducting Termination of Investigation, Completing SP3 investigation administration (Warrant for Termination of Investigation), Sending SP3 Notification Letters to related parties (Reporter, Reported Party, and Trenggalek District Attorney), and reporting to the leadership. After these actions are deemed sufficient, the suspect will be released immediately.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Perbandingan Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp) Riskawati, Riskawati; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5337

Abstract

SEMA No. 2 of 2019 which accommodates PERMA No. 3 of 2017 concerning guidelines for trying cases of women dealing with the law makes new legal protection for women seeking justice, including divorced wives. Where the contents of the SEMA and PERMA allow a divorced wife to be sued to ask for her post-divorce rights, one of which is maintenance Iddah and sustenance mut'ah. However, in practice, in several Religious Courts the panels of judges still have differences in the legal considerations used regarding the burden of living Iddah and sustenance mut'ah. As for the focus of this research, namely examining the rights of the wife who filed for divorce and the considerations of the panel of judges regarding the decision of the divorce case, claim No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr and case No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp when viewed from SEMA No.2 of 2019. This study uses a type of normative legal research using statutory approaches, case approaches, and comparative approaches in analyzing legal issues. The technique of collecting legal materials in this study was carried out by means of inventorying legal materials, identifying legal discussion, classifying legal materials, systematizing legal materials, and interpreting legal materials. Furthermore, documents in the form of court decisions are analyzed using descriptive analysis techniques using deductive legal reasoning or legal syllogisms. The results of this study can be concluded as follows: First, a wife who in this case is dealing with the law after a divorce, a wife has rights which can be requested from her ex-husband, these rights are contained in KHI 149, namely:Mut'ah, Nakah Iddah, Dowry Owed, Hadhanah fees for children. Second, In the decision of matter No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr and matter No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp there is a difference in the warning the decision handed down by the Panel of Judges regarding the imposition of living rights Iddah and sustenance mut'ah. In case decision No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr, the Panel of Judges decided that the Plaintiff was not entitled to a living Iddah and sustenance mut'ah. Because in the consideration of the panel of judges only referred to KHI. Meanwhile in case No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp The Panel of Judges decided that the Plaintiff is entitled to these rights. Because in their consideration the Panel of Judges has applied the rules in SEMA No. 2 of 2019.
PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PROSES REKONSTRUKSI Mellenia, Greynia Septia; Gusman, Erry; Zulfiko, Riki
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.4854

Abstract

This study aims to examine children's rights in carrying out the reconstruction of cases of abuse carried out by investigators, the obstacles that are often faced by investigators in carrying out reconstruction, and the efforts of investigators to deal with obstacles when carrying out reconstruction, this study uses empirical juridical research, namely examining applicable legal provisions and what actually happens in society. As for the results of the first study, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection regulates the protection of the rights of children who become suspects in criminal acts because criminal justice for children is not merely a punishment but for improvement. conditions, maintenance and protection of children and preventing repetition of acts by using constructive courts. Second, the obstacle in the process of reconstructing the crime itself is that ideally in carrying out the reconstruction of the crime it must be carried out at the scene of the incident. Because by carrying out the reconstruction of the crime at the scene of the case, it will make it easier for the suspect to carry out his actions thereby facilitating the examination. However, it is not uncommon for the reconstruction of a crime to be carried out at the scene of the actual incident. This is because there are obstacles from the community, whose emotions usually have not subsided due to cases that have happened to their families and their environment. Usually, in big cases and this worries the community, reconstruction of the crime is not carried out at the place where the case occurred. So that in cases like this the reconstruction of the crime is carried out at the scene determined by the investigator, and the third is that obstacles arising from the investigation process in overcoming obstacles that arise due to the loss of evidence can be prevented by providing information to the public. through legal counseling as well as to law enforcement agencies themselves and related agencies. In this way, it is hoped that the public will know more about the importance of evidence in the context of the case settlement process. Meanwhile, other obstacles can be overcome by increasing public legal awareness through legal counseling. This counseling does not have to be carried out in a formal setting but can be carried out informally by each member of the Police in their daily interactions in the community. So that this will bring citizens and the police closer together in a friendly and open relationship.
ANALISIS AKAD MURABAHAH ANTARA TEORI DAN APLIKASINYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TULUNGAGUNG (Studi Kasus BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Cabang Tulungagung) Munti’ah, Siti; Sutrisno, Bambang
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5341

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Akad Murabahah Antara Teori dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah di Tulungagung. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis penerapan akad murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung (2) untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah penerapan akad murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field riset) dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh milles dan hiberman yang reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya menunjukkan (1) Pembiayaan di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah tentang Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan dengan pola jual beli barang yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur atau dengan cara jatuh tempo. Dalam pelaksanaannya akad murabahah ini bisa dilakukan dengan cara akad wakalah dan pembiayaan akad Murabahah tanpa disertai akad lain. Jika BMT dapat menyediakan barang yang dibutuhkan anggota secara langsung, maka akan diterapkan akad murabahah saja. Apabila BMT tidak dapat menyediakan barang yang dibutuhkan anggota, maka akan diterapkan akad murabahah yang disertai akad wakalah, asalkan barang yang dimaksud sudah jelas. (2) Sebagian besar pelaksanaan akad murabahah pada kedua BMT sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah.. yakni dalam praktek Murabahah “Bank (BMT ) dan Nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba”, Riba secara Bahasa berarti tambahan atau bertambah dalam hutang piutang, sedangkan BMT menjalankan praktek jual beli barang yang didalamnya mengandung keuntungan atau marjind. Maka penambahan keuntungan yang diperoleh BMT, diperolah berdasarkan transaksi jual beli barang bukan karena meminjamkan uang
WEWENANG PENGGUNAAN KEKUATAN TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN TUGAS YANG MENGAKIBATKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Surnawan, Eko Idya; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5333

Abstract

This research examines the authority to use force of action by the police in carrying out tasks that result in violations of human rights. The purpose of this study is to analyze how the regulations related to the use of force in police action and whether members of the police when carrying out tasks that result in violations of human rights can be punished. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that in broad terms the arrangements regarding the authority to use force in police action have been regulated separately in the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Action, which in this regulation has explained in depth how the powers of members of the police using acts of force in carrying out their duties in the midst of society, these rules have also emphasized that police actions are forced efforts or other actions that are carried out responsibly according to law And members of the police when carrying out tasks that violate human rights can be held accountable according to what what they do, law enforcement must always be upheld as fairly as possible because whoever does it is he who must be held responsible, in one of the articles, the rule also explains that the form of liability the response of members of the police who have committed violations of human rights must be held accountable for their actions according to what they have done, human rights must always be defended or protected by the State.
PENERAPAN ANALISA JABATAN PADA UPTD PUSKESMAS SUKORAME BERDASARKAN PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANJAB DAN ABK Nur Irawan, Robby Fillin; Fathurrahman, Salahudin
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5338

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Penempatan Pegawai Pada UPTD Puskesmas Sukorame Kota Kediri dan untuk mengetahui bagaimana spesifikasi penempatan PNS. Dengan dilakukan penempatan pegawai pada posisi yang tepat berarti secara tidak langsung sudah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menduduki jabatan tersebut. Meskipun penempatan pegawaipada UPTD Puskesmas Sukorame sudah diterapkan atau dilaksanakan dengan optimal, namun berdasarkan data yang di dilihat, masih terdapat hal-hal atau kejanggalan yang ditemuakan di dalam pelaksanaan penempatan pegawai, yaitu bahwa dalam penempatan pegawai mereka tidak melihat dari sisi masa kerja/pengalaman kerja, pendidikan dan golongan yang pegawai miliki. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan besarnya pengaruh analisis jabatan, terhadap kinerja pegawai secara parsial dan simultan. . Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian metode normatif, Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 42 orang dan sampel sebanyak 3 orang, yang dimana terdapat Kasubbag Tata Usaha, Bendahara serta staf. Analisis data Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi, Hasil penelitian menunjukan bahwa seluruh hipotesis yang diusulkan diterima
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby dan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla) Rahardian, Alvin; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5328

Abstract

Indonesia as a pluralistic country certainly has many implications, one of which is interfaith marriage, now interfaith marriages are so widespread in Indonesia, one of which is the Surabaya District Court Decision Number 916/Pdt.P/2022/Sby giving permission to the applicants, namely Rizal Adikara and Eka Debora Sidauruk to register their marriage with the population and civil registry office, However, not all applications for interfaith marriages are granted by judges, through decision Number 71/Pdt. The law in Indonesia does not explicitly prohibit interfaith marriages in Indonesia so that judges must explore the values that exist in society, therefore the difference in decisions will be explored regarding the consideration of judges giving different decisions. The purpose of this study is to analyse the validity of interfaith marriages in terms of Islamic law and positive law, to analyse the basis of the Judge's consideration in the birth of the difference in Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby and Decision Number 71/Pdt.P/2017/PN Bla. The research method used is normative. The results of this study are the validity of interfaith marriages according to Islamic law is haram and prohibited, while interfaith marriages according to positive law in Indonesia are carried out through court decision permits and Surabaya district court considerations focus on juridical considerations while the Blora district court considers philosophical values
Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) Tantowi, Muchamad Ilham; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5334

Abstract

Judi sabung ayam menjadi salah stau jenis perjudian yang banyak terjadi di daerah, seperti di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Perjudian saat ini tidak hanya dilakukan oleh seorang individu dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak, sehingga tindakan ini sangat memerlukan penanganan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 303 KUHP dan hambatan dalam penegakan hukum judi sabung ayam. Perjudian merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum yang banyak terjadi di Indonesia dan memiliki berbagai macam jenis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan dengan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam dilakukan dengan upaya prefentif yaitu pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi dan represif, sehingga bertujuan untuk mengurangi jumlah kejahatan pidana dalam bentuk reformatif. Sedangkan hambatan yaitu berupa perilaku masyarakat yang menjadikan permainan sabung ayam merupakan adat yang secara turun temurun dilakukan sebagai hiburan, selain itu penerapan judi sabung ayam dilakukan dengan sembunyi sembunyi. Penerapan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam dilakukan dengan upaya prefentif, represif, reformatif, sedangkan hambatan yaitu permainan sabung ayam merupakan adat yang secara turun temurun dilakukan sebagai hiburan, dan penerapan judi sabung ayam dilakukan dengan sembunyi sembunyi.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum More Issue