Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PETANI SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA PUPUK BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI ]]>
<![CDATA[Sujatmiko, Iwan Aji]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6882
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Perlindungan Hukum Kepada Petani Sebagai Konsumen PenggunaPupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan danPemberdayaan Petani di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini (1) untukmenganalisis mekanisme pengadaan dan jalur distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan BadasKabupaten Kediri. (2) Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum hak-hak petani berkenaandengan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan (1)Masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi, seperti ketikapendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), penjualan pupuk bersubsidi kepadayang tidak berhak, penghitungan volume penyaluran, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi,penghitungan subsidi pupuk, dan pengawasan program pupuk bersubsidi. Terjadi penyimpangandalam pelaksanaan kebijakan program pupuk bersubsidi di tingkat pengecer, distributor dan lemahnyamekanisme pengawasan pelaksanaan pupuk bersubsidi. Aspek transparansi dan keterbukaaninformasi dalam mata rantai pelaksanaan program kebijakan pupuk bersubsidi masih lemah.Kebijakan subsidi pupuk bagi petani masih tetap diperlukan dalam rangka mendorong produktivitashasil pertanian. (2) Perlindungan Hukum bagi petani sesuai dengan Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalammemperoleh pupuk bersubsidi dan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi belum sepenuhnyadilaksanakan di lapangan, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kelangkaan pupuk bersubsidi,masih banyaknya penyimpangan dalam distribusi dan lemahnya pengawasan dari Pemerintah sertaketidak jelasan cara pengaduan terkait penyimpangan pupuk.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN CERAI TALAK SECARA VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 31/Pdt.G/2023/PA.TA ]]>
<![CDATA[Widyaningrum, Fitria Ayu]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6779
<![CDATA[Cerai talak merupakan putusnya suatu perkawinan karena kehendak yang datang dari suami. Bagi seorang istri yang menjadi korban atau yang berhadapan dengan hukum hendaknya hakim dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya dan memberikan persamaan hak dihadapan hukum yang bertujuan untuk melindungi kaum wanita agar tidak ditindas dan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya yaitu nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah. Metode yang penulis gunakan dalam peulisan tesis ini yaitu penelitian Sosio Legal Research yaitu kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber utama. Hasil dari penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Agama Tulungagung menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan hak-hak yang memang sudah seharusnya dimiliki anak dan mantan istri dengan menggunakan hak ex officio dan kemudian direalisasikan dalam sebuah amar putusan perkara cerai talak meskipun tuntutan pemberian hak itu tidak tercantum dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan suami. Bahwa hal utama yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan pembebanan kepada pemohon adalah mengenai pekerjaan dan penghasilan seorang suami. Serta ada tidaknya nusyuz seorang istri. Bahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan yang paling penting terlebih dahulu dibuktikan adalah mengenai keberadaan anak berada dalam asuhan siapa]]>
<![CDATA[LANDASAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Perkara Nomor 2/PID.SUS.ANAK/2018/PN.SPG) ]]>
<![CDATA[Artanti, Triu]]>;
<![CDATA[Karyoto, Karyoto]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6878
<![CDATA[Pemberian sanksi pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam putusan perkara nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/ PN. Spg memunculkan berbagai pertanyaan mengapa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana penjara merupakan sanksi terakhir yang harus diambil. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/ 2018/PN.Spg). Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Apa yang menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap Anak (pelaku) dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/ PN.Spg? (2) Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap penjatuhan pidana penjara pada anak dalam kasus Perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/ PN.Spg? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu (1)Yang menjadi landasan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap Anak (pelaku) tindak pidana dalam putusan tersebut yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.(2)Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak pelaku dalam putusan tersebut yakni penjatuhan pidana penjara terhadap Anak (pelaku) telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena penjatuhan pidana tersebut tidak melebihi 7,5 tahun.]]>
<![CDATA[PLEA BARGAINING SYSTEM ( KESEPAKATAN DALAM PROSES HUKUM PIDANA ) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KECIL (PETTY CORRUPTION ]]>
<![CDATA[Agyl Jatikusuma, R. Maredian]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6883
<![CDATA[Keberadaan korupsi yang merajalela sehingga diperlukan suatu penanganan berupa criminal justice system yang mengakomodir demi terlaksananya pemberantasan koruspi. Penelitian ini ditujukan guna menganalisis pengaturan korupsi kecil atau petty corruption di Indonesia dan menganalisis pelaksanaan plea bargaining system dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai bentuk ius constituendum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatis atau lazim disebut sebagai penelitian yuridis-normatif.Hasil dari penelitian in adalah secara tidak langsung criminal justice system di Indonesia telah mengenal adanya korupsi kecil atau petty corruption melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi danSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018. Konsep adanya Plea Bargaining System pada criminal justice system terhadap penanganan petty corruption dapat menjadi suatu inovasi atau perkembangan baru dunia hukum pidana, namun perlu dibatasi dengan syara-syarat berupa diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi kecil, diterapkan jika terduga pelaku dan/atau tersangka dan/atau terdakwa mengaku bersalah secara sukarela, diterapkan jika pelaku dan/atau tersangka dan/atau terdakwa mengembalikan kerugian negara atau suatu keuntungan yang diterimanya secara penuh.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PERANTARA DALAM TRANSAKSI NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 162/PID.SUS/2021/PN KDR DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 25/PID.SUS/2023/PN KDR) ]]>
<![CDATA[Rokhim, Moh. Kholilul]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6780
<![CDATA[Penjatuhan hukuman pidana terhadap perantara dalam transaksi narkotika dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Ketentuan pemidanaan dalam berbagai undang-undang hanya mengatur mengenai batas minimal dan juga batas maksimal penjatuhan pidana. Perbedaan penjatuhan pidana terhadap perantara transaksi narkotika dalam praktiknya sering berbeda, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr. Berdasarkan hal tersebut perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Perantara Dalam Transaksi Narkotika Pada Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana tinjauan yuridis pemidanaan terhadap perantara transaksi narkotika dalam Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr? (2) Apa yang menjadi landasan lahirnya perbedaan antara Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr.? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini yaitu (1) Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap perantara narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr yakni pada Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr perantara narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana perantara narkotika dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pada Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr perantara narkotika telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perantara narkotika dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2) Landasan lahirnya perbedaan dari kedua putusan tersebut dikarenakan adanya pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis yang diberikan oleh majelis hakim. Pertimbangan yuridis dalam Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr lebih menekankan pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dari pada Pasal 114 ayat (1) Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr majelis hakim lebih mengedepankan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari pada Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Sedangkan perbedaan pertimbangan filosofis terdapat pada usia terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr yang lebih relatif muda dari pada usia terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR NOMOR 0577/PDT.G/2021/PA.BL DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI KELURAHAN KADEMANGAN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR ]]>
<![CDATA[Mokar, Mokar]]>;
<![CDATA[Fathurrahman, Salahudin]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6879
<![CDATA[Suatu putusan sebagai bagian dari hukum harus dapat dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Suatu putusan dapat dikatakan efektif apabila suatu putusan tersebut dapat dilaksanakan dan mecapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar? (1) Bagaimana Hambatan-hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal. Analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini yaitu (1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar tidak efektif, hal tersebut dibuktikan dengan tidak terlaksanakannya putusan tersebut yang berdapak pada tidak tercapainya kepastian dan kemanfaatan hukum. (2) Hambatan-pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL pada pembagian harta bersama di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dikarenakan faktor hukum yang tidak memcapai tujuan hukum seluruhnya, faktor penegak yang kurang memperhatikan kondisi Penggugat dan faktor budaya yang mana antara penggugat dan tergugat lebih memilih jalur litigasi dari pada musyawarah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA KEMITRAAN KEHUTANAN (Studi Naskah Kesepakatan Kemitraan Kehutanan antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan Lancar Jaya dengan Kesatuan Pemangku Hutan Kediri) ]]>
<![CDATA[Listiana, Enik]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6884
<![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Kediri. Kemitraan Kehutanan merupakan program pemberdayaan yang mengutamakan prinsip-prisip kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi dalam pelaksanaanya. Namun, Negara memiliki posisi yang lebih kuat dan menentukan, sedangkan rakyat lebih pada posisi menerima apapun kebijakan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Tinjauan Yuridis Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan atas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku serta untuk menganalisa keabsahan Kepmen LHK No: SK.8838/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tentang Kulin KK antara LMDH Lancar Jaya dengan KPH Kediri. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan tersebut belum berkeadilan, karena berdasarkan Teori Keadilan Pancasila, parameter keadilan diukur dari pembagian prosentase bagi hasil yang didapatkan oleh masing-masing pihak. Sedangkan Kepmen LHK No: SK.8838/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tentang Kulin KK antara LMDH Lancar Jaya dengan KPH Kediri adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pembuatan keputusan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Terdapat syarat-syarat materiil dalam keputusan menteri tersebut yang tidak terpenuhi, sehingga keputusan tersebut mengandung kekurangan, yaitu cacat isi (inhoundsgebreken). Dalam peraturan tersebut tidak jelas diatur mengenai perlindungan hukum dari para pihak, serta tidak jelas juga bagaimana strategi mengharmonisasi sub sistem-sub sistem yang ada pada hutan. Kemudian tidak juga tersedia pola yang baku dalam hal pola pengelolaan hutan dalam konteks kelembagaan, prosedur, dan penegakan hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka saran dari peneliti adalah adanya kebijakan mengenai strategi pelaksanaanya di lapangan agar dapat dilaksanakan dengan baik serta masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pengaturan dalam kemitraan kehutanan ini.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAN RUMAH KOS DI KELURAHAN PAKUNDEN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI ]]>
<![CDATA[Sari, Nawang Dwiparvita]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6781
<![CDATA[Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Serta untuk mengetahui faktor hambatan dan pendukung pemerintah dalam melaksanakan Penegakkan Hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang didalamnya mengatur kebijakan penyelenggaraan rumah kost. Kajian ini menggunakan kajian hukum Yuridis Empiris dan Sumber Data adalah data Primer melalui wawancara dengan objek penelitian dengan sampling di wilayah Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Serta data sekunder yang menjelaskan dan menguraikan terhadap bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat rumah kos yang belum berizin juga masih ada rumah kos yang belum taat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dan kesadaran hukum dari pihak masyarakat khususnya pemilik usaha rumah kos. Untuk mewujudkan tujuan penegakkan hukum dapat tercapai diperlukan upaya sosialisasi mengenai Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilakukan baik oleh Kecamatan, Kantor Desa, Satpol PP, dan Masyarakat sebagai pengawas pertama dalam lingkungan tersebut. Hal tersebut agar masyarakat dapat memahami adanya pelanggaraan terhadap Perda yang berlaku dalam penyelenggaraan rumah kos. Rumah kos yang belum memiliki izin dan juga rumah kos yang tidak taat pada kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tidak terlepas dari faktor – faktor yang mempengaruhi baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut yaitu bagusnya koordinasi pihak satpol PP dengan instansi terkait dan cepat tanggapnya respon dari Kelurahan, Kecamatan maupun satpol PP. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu masyarakat yang belum aktif melapor apabila terdapat rumah kost yang melakukan pelanggaran, kurangnya sumber daya manusia dari pihak Kelurahan, Kecamatan, Satpol PP sehingga tidak ada pengawasan berupa patroli keliling, sanksi yang diberikan belum cukup tegas dan belum adanya petunjuk pelaksanaan dalam menerapkan sankdi pencabutan izin]]>
<![CDATA[PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT KMPILASI HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DIKECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI) ]]>
<![CDATA[Ma'rufah, Murni]]>;
<![CDATA[Fahrazi, Mahfudz]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6880
<![CDATA[Isntitusi perkawinan merupakan sraan aynag syah bagi manusia untuk memenuhi fitrah nya baikitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis menrussakan keturunan maupun mmperoleh statusdalam pranata sosial hal ini semakin meneguhkan bahwa manusia sebagi makhluq paling mulia danberadap ,oleh karena itu dalam hukum islam terdapat bergabagai ketentuan perkawinan sebagai refleksidan tujuanya.Pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif menunjukan persoalan hukumdan persoalan sosial tersendiri yang dsapat mengan cam tujuan dan keluhuran pernikahan ,pesroalan inimerefleksikan gejala pergeseran nilai yang kontradiktif terhadap pembinaan hukum,pada ratikel ini penulisakan membahas persepsi m asyrakat mojoroto terhadap persoalan wanita hamil karena zina menurutkompilasi hukum islam serta upaya penanggulangan kasus,penusil disini menggunakan methode deskriptifkialitatif,penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konkrit terhadap pandangan hukum,dampakdan upaya penanggulangan kasus perkawinan wanita hamil karena zina dikecamatn mojoroto.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BLITAR PADA PUTUSAN NOMOR 1670/PDT.G/2022/PA.BL ]]>
<![CDATA[Asrori, Mokhamad]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6885
<![CDATA[Child custody is a problem that always arises when there is a divorce. Nevertheless, these cases always exist and lead to court. This is what happened in the case at the Blitar Religious Court. namely the Settlement of Child Custody in Divorce Cases in Decision Number 1670/Pdt.G/2022/PA.BL. thus this case becomes important where in the decision considered by the judge considering that child custody falls on the husband as the defendant. While the condition of the child being cared for is at the age of less than 2 years which legally in complications of Islamic law must be under the supervision of the mother. In ayang means the child should be cared for by the mother as the plaintiff. Based on this condition, several indicators emerge which are the focus of this research, namely 1) how the process of child custody is continued and 2) how the judge considers the decision on child custody and what factors are considered in determining child custody.The approach used in this study is to use an empirical juridical approach. Where researchers will conduct various series of studies involving all parties. Both directly related to field studies and literature. In this case what is meant is the decision on Child Custody in Divorce Cases in Decision Number 1670/Pdt.G/2022/PA.BL. The results of this study include: 1), Child Custody Settlement Process, Decision Number 1670/PDT.G/2022/PA.BL at the Blitar Religious Court, refers to a series of processes that present shared evidence P1-P6 as well as T1- T6. In addition to presenting a number of witnesses. Also through a number of stages in the form of mediation until it reaches the trial and ends with a judge's decision. 2), In the judge's decision, there are two things to be considered-first internally and secondly externally. Internally the judge considers the family environment of the plaintiff and the defendant as well as the impact and behavior of both of them on their children. And the second, the judge considers positive law or complications of Islamic law. Thus, the lawsuit filed by the plaintiff against the defendant was rejected because he did not have sufficient evidence and consideration for the benefit of his child. So indirectly the custody of the child goes to the defendant who according to the judge's consideration is more appropriate both in terms of the benefit as well as sufficient evidence and witness testimony.]]>
