Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
33 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
33 Documents
clear
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM PERKAWINAN ADAT JAWA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Dewi Robiyanti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.364 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.317-323
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hukum Perkawinan Adat Jawa dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jenis penelitian penelitian ini didasarkan pada penelitian pustaka juga data empiris. Alat pengumpulan data pustaka dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan data empiris dilakukan dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sangat erat hubungan hukum perkawinan adat Jawa dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibuktikan dengan tujuan perkawinan adalah bahagia dan kekal suatu perkawinan, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga ditentukan bahwa tujuan perkawinan itu adalah bahagia dan kekal dalam suatu perkawinan, dengan demikian jelas dan terang hubungan hukum perkawinan adat Jawa sama dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diperinci lagi bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan erat sekali dengan kerohanian, dengan demikian perkawinan pertama sekali dibekali dengan pendidikan rohani]]>
<![CDATA[STRATEGI PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG ]]>
<![CDATA[Khaidir Aziz Sani]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.102 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.204-215
<![CDATA[Penerapan pelayanan terhadap Keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sudah dalam melakukan inovasi maupun Tindakan agar dapat mencegah penyebaran virus covid-19. Melihat kondisi seperti ini masih saja melakukan persidangan langsung ini menyebabkan terjadinya penularan virus covid-19. Dan dengan meningkatkan pengawasan maupun pembimbingan dari berbagai pihak untuk meminimalisir adanya penularan virus covid-19 di masyarakat maupun WBP pasca penerapan kebijakan tersebut guna menghadapi keresahan yang ada di masyarakat. Penerapan kebijakan tersebut sudah sangat sesuai dengan kondisi ditengah wabah Covid-19. Melalui pendekatan normatif dan pengkajian terhadap literatur terkait, Penulis ingin menjelaskan penerapan peraturan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB PURWOREJO SELAMA PANDEMI COVID -19 ]]>
<![CDATA[Bagus Tri Pamungkas]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.152 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.112-123
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang pelaksanaan pemenuhan hak terkait dengan kesehatan yang layak bagi narapidana di Rutan Kelas 2B Purworejo selama pandemi COVID-19 Purworejo serta bertujuan untuk mengetahui faktor –faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak kesehata layak yang di miliki oleh narapidana di Rutan Kelas 2B Purworejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan jenis teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan Teknik studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Kesehatan selama pandemi COVID-19 yang tujukan bagi para narapidana dan tahanan di Rutan Kelas 2B Purworejo sudah cukup baik ,namun masih terkendala oleh beberapa hambatan yaitu antara lain; sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang kurang memadahi ,adanya overkapasitas yang terjadi di dalam kamar hunian,alokasi anggaran yang tidak cukup serta sumber daya manusia dibidang kesehatan yang masih kurang.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLAWI ]]>
<![CDATA[Mahariqi Sintia sari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.46 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.23-31
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14, menetapkan bahwa hak-hak narapidana meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pelayanan narapidana berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hak-hak dan kewajiban narapidana di dalam Lapas. Pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana dalam lingkup pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Slawi sebagai upaya penegakan hak asasi manusia kurang berlangsung secara optimal. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada informan dan menggunakan data sekunder sebagai pendukung. Kesimpulan penelitian, pelayanan pemberian hak kesehatan kepada narapidana berlangsung kurang optimal ditandai dengan tidak tersedianya tenaga medis tetap yang siaga di dalam lapas, sehingga pihak lapas harus bekerjasama dengan tenaga medis dari instansi lain dengan jadwal yang sudah ditetapkan untuk melakukan pelayanan kesehatan dalam lapas.]]>
<![CDATA[PERANAN UNHCR DALAM MONITORING PROGRAM PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Ilham Aji Pangestu]]>;
<![CDATA[Irma Sri Rejeki]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.854 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.257-268
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang monitoring perlindungan pengungsi dalam program UNHCR, yang dapat dilaksanakan oleh Negara peserta Konvensi mengenai Pengungsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif, dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penulis berargumen bahwa UNHCR telah berupaya untuk menyediakan instrumen dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengungsi internasional, agar pengungsi mendapat standar perlakuan sesuai dengan ketentuan hukum internasional melalui monitoring program UNHCR. Dalam programnya, UNHCR berkoordinasi dengan beberapa organisasi internasional yang berkaitan dengan pengungsi, dengan harapan monitoring program UNHCR dapat membantu pengungsi untuk memperoleh hak-hak dasar yang melekat pada pengungsi serta mengurangi tindakan sewenang-wenang negara peserta dalam memperlakukan pengungsi internasional.]]>
<![CDATA[LAYANAN KUNJUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUTAN KLAS IIB BANJARNEGARA ]]>
<![CDATA[Iqbal Agil Wijaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.602 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.166-174
<![CDATA[Layanan kunjungan merupakan layanan yang diberikan bagi narapidana dan tahanan untuk memenuhi hak menerima kunjungan yang dijamin negara dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada masa pandemi COVID-19 Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan yang merubah Layanan kunjungan menjadi layanan video call yang tercantum pada Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana layanan kunjungan pada masa pandemi COVID-19 di Rutan Klas II B Banjarnegara serta mengetahui dampak positif dan negatif dari layanan kunjungan dan video call. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pengambilan data dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian ini yaitu Rutan Klas II B Banjanegara telah melaksanakan layanan video call selama pandemi COVID-19. Layanan ini memberikan banyak kemudahan bagi tahanan untuk kebutuhan berkomunikasi dengan keluarga karena penggunaannya yang mudah dan gratis serta tetap menerapkan protokol kesehatan.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Bella Ayu Widiyaningrum]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.211 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.70-83
<![CDATA[Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan akan hak-haknya serta mendapatkan bantuan hukum. Dalam proses peradilan pidana pada anak harus mementingkan kepentingan terbaik bagi anak untuk menjamin tubuh kembanganya karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan pemenjaraan merupakan upaya terakhir serta hukuman yang diberikan kepada anak hanya atas kejahatan yang serius. Implementasi yag dilakukan dalam menangani perkara pidana anak ialah melalui pendekatan restoratif justice yaitu dengan mengalihkan perkara pidana anak melalui upaya diversi. Diversi yang diberikan merupakan bentuk penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana formal dan upaya yang dilakukan merupakan bentuk perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui proses mediasi dan musyawarah. Pengalihan pidana yang diberikan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terhindar dari diskriminasi dan stigmatisasi. Balai pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam penerapan diversi pada setiap tahapan proses peradilan pidana pada anak. Dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan dan apa saja kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji tingkah laku, Tindakan,limgkungan sosial, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan pada setiap tahapan peradilan dalam proses diversi yang dilakukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK ]]>
<![CDATA[Taufiqurrahman Taufiqurrahman]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.904 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.317
<![CDATA[Pemenuhan hak pendidikan narapidana anak terlihat masih kurang dimaksimalkan. Masih terdapat narapidana anak yang berada di lapas dan rutan orang dewasa serta pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang masih belum kongkrit. Telah banyak dasar hukum yang mengatur pemenuhan hak pendidikan anak di lapas, namun dalam pelaksanaannya kontribusi dari berbagai pihak seperti kepala lapas, para tenaga pengajar, serta peran masyarakat terutama keluarga yang terlihat masih kurang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu kenyataan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kesimpulan dalam penelitian, bahwa apabila pemenuhan hak pendidikan narapidana anak ingin berjalan secara maksimal maka harus adanya peran serta dari Dirjenpas, Kepala Lapas, Petugas Lapas, Guru dan tenaga pendidik lainya, serta keluarga yang saling berkontribusi demi terciptanya narapidana anak yang baik serta berpendidikan sehingga dapat menggapai cita-citanya dikemudian hari.]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN OVER CROWDID PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PINRANG ]]>
<![CDATA[Achmad Khairi]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.35 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.216-221
<![CDATA[Rumah Tahanan Negara merupakan suatu unit pelaksana teknis yang digunakan untuk melakukan suatu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimana pada Undang-Undang tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem tata peradilan pidana yang ada di Indonesia. dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang terbukti telah terjadi over crowdid, berdasarkan data yang terdapat dan diperoleh pada sistem data base Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Tentunya ini menimbulkan suatu upaya Bagaimana cara mencegah dan menangani terjadinya over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dimasa yang akan datang, dan tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana dampak negative yang ditimbulkan oleh over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Tentunya dalam masalah ini menggunakan pendekatan Teori Hak asasi manusia dan teori pemidanaan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN REMISI NARAPIDANA NARKOTIKA LAPAS KELAS IIA BENGKULU ]]>
<![CDATA[Rizki Akbar]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.843 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.124-133
<![CDATA[Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembebasan pelaku tindak pidana anestesi Lapas Kelas IIA Bengkulu . Pemerintah Republik Indonesia memberikan pengurangan dan pembebasan sanksi pidana.Pemerintah Indonesia memberikan pembinaan berdasarkan sistem konseptual yaitu memberikan pembinaan dengan memberikan pendidikan / pembinaan dan ketrampilan spiritual.Harapannya semua orang yang bersalah di penjara menjadi lebih baik dan harus diatasi, dengan tujuan untuk pembebasan Atau keluar dari penjara. Mereka tidak akan melakukan kejahatan ini lagi.]]>
