Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
42 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
42 Documents
clear
<![CDATA[PENGARUH PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Rendy Pratama Putra]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.101 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.220-226
<![CDATA[Residivisme yang merupakan perbuatan pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh residivis adalah sebuah realita kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat yang cukup memprihatinkan saat ini. Tiap tahunnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang terjadi peningkatan jumlah napi residivis. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya residivisme, salah satu faktornya adalah mengenai pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan. Narapidana residivis yang dibina terdapat dua pembinaan yaitu program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian yang merupakan program yang berfokus pada pembinaan karakter narapidana, sedangkan program pembinaan kemandirian adalah program pelatihan intelektual dan kerja narapidana. Berdasarkan pembahasan artikel ini, pembinaan mental spiritual yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Palembang sudah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedural. Program pembinaan mental spiritual yang diberikan kepada narapidana residivis telah memberikan efek perilaku dan karakter narapidana residivis, diharapkan dapat menekan angkat residivisme dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang dengan signifikan.]]>
<![CDATA[PELAYANAN DENGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B TEMANGGUNG ]]>
<![CDATA[Bimo Gustu Widarto]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.815 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.138-147
<![CDATA[ujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan sistem pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Temanggung. Metode penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat empiris . Dengan pengambilan data primer yang diperoleh melalui staf pegawai di Kantor Rumah Tahanan Negara Temanggung. Tehnik dari pengumpulan data diperoleh melalui wawancara serta observasi sosial .Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, adalah bahwa seorang narapidana berhak mendapatkan hak hak mereka salah satunya adalah hak untuk memperoleh pelayanan selama masa pidana sesuai dengan Hak Asasi Manusia.. Palaksanaan sistem pelayanan di Rutan Temanggung sudah dapat berjalan sesuai undang undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBINAAN TAHAP AWAL DALAM MENGURANGI DAMPAK PRISONISASI DI LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Dewi Linarsih]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.952 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.43-58
<![CDATA[Data terakhir dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Menunjukan bahwa terjadi over kapasitas hampir di seluruh LAPAS dan RUTAN di Indonesia. Hal ini juga terjadi di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang memiliki 620 orang tetapi di isi oleh 1220 sehingga mengalami over kapasitas sebanyak 100 persen, kondisi ini di sebut dengan overcrowding kondisi overcrowding inilah yang akan banyak memberikan dampak negatif terhadap narapidana yang sedang menjalani masa hukuman nya di RUTAN/LAPAS salah satu dampak negatif nya adalah prisonisasi, karena prisonisasi inilah yang kemudian dapat menjadi pangkal dari berbagai macam gangguan kamtib serta membuat narapidana menjadi residivisme dengan menggulangi kejahatannya, oleh karena peneliti merasa perlu melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembinaan tahap awal di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang di lakukan melalui klinik Pancasila untuk mengetahui sejauh mana dampak pembinaan tahap awal klinik pancasila di Lapas Kelas I B.Lampung. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif. Selama melakukan penelitian hasil yang di dapatkan bahwa pelaksanaan klinik Pancasila terbukti dapat mengguranggi dampak negatif dari prisonisasi namun perlu ada nya peran serta petugas serta ada nya kegiatan yang lebih variatif dalam pelaksanaan pembinaan tahap awal melalui klinik pancasila tersebut.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK SHOWBIZ DI LUAR PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Dion Amando Sihombing]]>;
<![CDATA[Heru Suyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.432 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.348-357
<![CDATA[Dalam penyelesaian sengketa kontrak showbizsering kali para pihak yang bersengketa mengambil tindakan untuk menyelesaikan sengketa kontrak showbiz tersebut melalui jalur litigasi atau pengadilan, ada cara lain yang dapat dipilih oleh pihak yang besengketa yaitu dengan cara melalui Mediasi yang merupakan bagian dari Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum dalam proses mediasi penyelesaian kontrak bisnis showbiz dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi penyelesaian sengketa bisnis. Penelitian ini akan membahas dari perspektif normatif yang kemudian dibandingkan dengan fakta yang terjadi dilapangan serta menggunakan kombinasi pendekatan teoritis dari beberapa referensi. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa mediasi merupakan suatu proses perdamaian berlangsung dan diselenggarakan antara para pihak yang bersengketa dan dibantu penyelesaiannya oleh seorang mediator agar dapat tercapainya hasil kesepakatan akhir yang adil, biaya ringan, akan tetapi tetap efektif dan diterima secara utuh oleh para pihak. pendapat/pandangan para ahli, yang teknik dan caranya bervariasi. Keberadaan mediasi dalam system hukum dan politik harus dilihat sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rasa keadilan seluas-luasnya. Keadilan dapat dicapai dengan cara memutus melalui pengadilan atau arbitrase, tetapi juga dapat diwujudkan melalui cara-cara musyawarah mufakat seperti negosiasi dan mediasi.]]>
<![CDATA[PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK ]]>
<![CDATA[Siti Frivanty]]>;
<![CDATA[Dwi Aryanti Ramadhani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.777 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.262-269
<![CDATA[Menurut Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak apabila pekerja mematuhi kewajiban yang ditetapkan perjanjian kerja. Namun kenyataannya, selama pandemi covid-19, menurut Manto Jorghi (Kadisnaker Depok), terdapat 397 pekerja di Depok dikenakan PHK dan 1.282 pekerja di Depok harus dirumahkan. Oleh karena itu, penulis menemukan permasalahan sebagai berikut: (1) apakah yang menjadi alasan perusahaan untuk melakukan PHK secara sepihak selama pandemi covid-19?; dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK secara sepihak dengan alasan pandemi covid-19?. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa: (1) alasan perusahaan melakukan PHK secara sepihak selama pandemi covid-19 adalah keadaan force majeur, yang mengakibatkan penurunan omzet penjualan hingga penutupan perusahaan; dan (2) perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dengan alasan pandemi covid-19 diharuskan memberikan hak ganti rugi kepada pekerjanya.]]>
<![CDATA[PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI ANAK PADA LPKA KELAS I KUTOARJO ]]>
<![CDATA[Dhimas Bimo Pudyasworo]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.216 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.183-193
<![CDATA[Pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga dapat melakukan tindak pidana. Mengenai pengertian anak yang melakukan tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang mendapat vonis bersalah dalam Sistem peradilan anak mendapatkan pembinaan di LPKA. Salah satu pembinaan yang penting bagi anak sebagai bekal hidup ketika kelak bermasyarakat maka penting anak untuk mendapat pelatihan kewirausahaan melalui program pembinaan di LPKA. Artikel ini membahas tentang bagaimana pelatihan kewirausahaan bagi anak pada LPKA Kelas I kutoarjo.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN ATAS KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Naek Difen Sitorus]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.657 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.103-110
<![CDATA[Pandemi virus corona atau disebut sebagai covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap setiap aspek di dunia termasuk perubahan strategi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.Keadaan pandemi covid-19 sangat tidak mungkin untuk menjaga jarak satu sama lain antar warga binaan serta melaksanakan protokol kesehatan segingga terjadinya ketakutan dan kepanikan akibat dari pandemi serta kebijakan dalam pencegahannya.Pemberian pembebasan tersebut juga menimbulkan iri hati antara sesama wargabinaan pemasyarakatan yang dapat menjadi pemicu timbulnya keributan di lingkungan hunian warga binaan karena setiap wargabinaan merasa bahwa berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan memiliki resiko yang tinggi tertular atau terkontaminasi virus covid-19 sehingga mereja juga ingin mendapatkan asimilasi demi mencegah terjangkit penyakit yang diakibatkan virus tersebut. Pemberhentian pelayanan kujungan keluarga yang memperburuk keadaan mental warga binaan pemasyarakatan dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban seperti terjadinya keributan dan perkelahian sehingga lembaga pemasyarakatan melakukan tindakan dalam pencegahan ganggan keamanan dan ketertiban.]]>
<![CDATA[POLA KOMUNIKASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM (STUDI PADA NARAPIDANA WARGA NEGARA ASING) ]]>
<![CDATA[Made Dwitya Bhargo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.503 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.1-8
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang pola komunikasi narapidana negara asing di Lapas Kelas IIB Karangasem. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis menggunakan teori komunikasi Harold Laswell sebagai landasan teori untuk melihat bagaimana proses komunikasi tersebut terjadi. Menurut Laswell, komunikasi adalah suatu proses yang menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan melalui media yang memiliki dampak tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penulis mencoba memberikan gambaran tentang pola komunikasi warga binaan pemasyarakatan, khususnya narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa warga binaan asing cenderung lebih suka berkomunikasi dengan rekan se-negara mereka, lebih sering menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing, lebih suka bergaul dengan sesama warga binaan asing, topik yang mereka biasanya bicarakan tentang keluarga dan kegiatan mereka di dalam Lapas, dan komunikasi terhadap petugas dilakukan seperlunya saja. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dalam blok. Hanya sedikit dari warga binaan asing yang bisa berbahasa Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LAPAS/RUTAN ]]>
<![CDATA[M. Aris Kurniawan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.995 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.313-318
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita hamil yang ada didalam Lapas/Rutan. Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan didalam Pasal 14 bahwa narapidana diberikan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Metode yang digunakan didalam melakukan penelitian ni adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap wanita hamil didalam Lapas/Rutan, dikarenakan beberapa faktor yaitu ; minimnya ketersedian fasilitas tenaga medis, sulitnya mengakses layanan kesehatan, tidak sesuainya fasilitas kesehatan dengan wanita hamil, kualitas sarana- prasarana yang masih jauh dari kata sempurna.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ramayani Putri Efendi]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.556 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.227-237
<![CDATA[Tujuan penlitian ini yakni mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak didik pemasyaraktan ditinjau dari Undang-undang perlindungan anak dan hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Lokasi penelitian yakni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tangerang. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak kepada anak didik pemasyarakatan belum dilaksanakan secara optimal terlihat dari sarana dan prasarana yang belum memadai dan beberapa faktor lain. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan kalitas pelayanan pemberian hak hak bagi anak didik pemasyarakatan.]]>
