Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
42 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
42 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Lugas Ragil Pratama]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (151.638 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.148-153
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan anak yang bermasalah dengan hukum saat pra-peradilan dan saat peradilan. Penulis pada penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan dalam penanganan pidana anak harus dengan pendekatan keadilan restorasi melalui diversi. Hanya kasus yang memenuhi syarat bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahunlah yang mendapat diversi. Diversi harus terus diusahakan dari proses penyidikan sampai. Dan apabila diversi gagal, selama proses persidangan harus tetap mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengubah protokol pengadilan.]]>
<![CDATA[EFIKASI DIRI NARAPIDANA PEREMPUAN YANG TERINVEKSI HIV/AIDS ]]>
<![CDATA[Ghaneisya Anggareksi Swandari Ridwan]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.84 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.59-73
<![CDATA[Banyaknya kasus narapidana atau tahanan yang mengidap HIV/AIDS di Lapas atau Rutan di Indonesia dan melihat kerentanan wanita/perempuan terhadap mental dan psikologinya yang juga membuat penulis meneliti tentang narapidana perempuan yang terinfeksi HIV. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dengan melihat efikasi diri narapidana perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS. Penelitian ini dilakukan pada 2 lokus yang berbeda untuk melakukan komparasi hasil dari setiap Lokus. Informan dari penelitian ini adalah 13 orang narapidana, 2 dokter Lapas dan 2 orang Ka.Subsie Bimkemaswat. Penelitian ini menggunakan teori efikasi diri yang memiliki 4 proses dalam pembentukan efikasi diri dan 4 komponen peningkatan efikasi diri. Proses dan komponen tersebut yang dijadikan panduan dalam mewawancarai informan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan efikasi diri narapidana di setiap lokusnya, karena adanya perbedaan perlakuan dan dukungan sosial yang dapat meningkatkan efikasi diri dari narapidana. Berdasarkan analisa disimpulkan bahwa efikasi diri narapidana HIV di Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang lebih baik dibandingkan dengan narapidana HIV di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.]]>
<![CDATA[PIDANA SEUMUR HIDUP JIKA DIKAITKAN DENGAN METODE PEMBINAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Muji Tamha Mahesa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.025 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.349-367
<![CDATA[Pidana penjara iseumur hidup memiliki banyak pandangan tentang makna dan artinya didalam masyarakat dimana yang dikatakan dengan pidana penjara seumur hidup yaitu suatu hukuman kurungan penjara yang di jalani terpidana sejak terpidana masih hidup hingga meninggal dunia, dan menepis presepsi masyarakat selama ini yang mengatakan bahwa pidana penjara seumur hidup adalah hukuman kurungan yang dijalani terpidana pada saat vonis di jatuhkan, pidana seumur hidup sangat bertentangan dengan sistem pemasyarakatan yang di gagas oleh Dr. Saharjo, S.H. dalam pidato yang berjudul pohon beringin pengayoman dimana perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dimana tujuan sistem pemasyarakatan lebih condong kepada perlindungan individu atau narapidana itu sendiri sehingga memunculkan kontradiksi antara keduanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kaitan bentuk pidana penjara seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan, metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat kontradiksi antara tujuan pemidanaan dengan tujuan pemasyarakatan serta pembinaan narapidana seumur hidup di kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia tidak ada ke khusussan dalam teknik pembinaan mulai dari tempat pembinaan, program pembinaan semua mengikuti narapidana lain pada umumnya. Saran penulis dalam penelitian ini adalah membuat regulasi baru pengganti regulasi lama tentang pemberian remisi maupun asimilasi bagi narapidana, tujuan pemidanaan seumur hidup haruslah di sesuaikan dengan tujuan pemasyarakatan, serta perlu adanya bentuk pembinaan khusus di Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana terpidana seumur hidup.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER ]]>
<![CDATA[Krisma Krisma]]>;
<![CDATA[Bambang Waluyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.129 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.270-278
<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan banyak hal, salah satunya adalah media sosial. Selain untuk berinteraksi dan berkomunikasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan jual beli. Namun, terdapat kegiatan jual beli atas sesuatu yang tidak sepatutnya diperjualbelikan, yaitu konten pornografi. Kegiatan ini paling banyak ditemukan pada media sosial Twitter. Konten yang dijual adalah foto dan/atau video pengguna Twitter yang bermuatan seksual, kemudian ditawarkan kepada para pengguna Twitter lainnya untuk membeli private content tersebut. Hal ini tentu dilarang oleh hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat agar sadar hukum sehingga tidak lagi melakukan kegiatan jual beli konten pornografi.]]>
<![CDATA[TINDAK LANJUT PIDANA KEPADA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN KRIMINAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Andika Ihza Mahendra]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.844 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.194-202
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang tindak kriminal yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji tindak lanjut pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak kriminal di Lembaga Pemasyarakatan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, berita, peristiwa, dan aktivitas secara perorangan atau kelompok. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab narapidana melakukan tindak kriminal di Lembaga Pemasyarakatan, jenis tindak pidana terhadap pelaku kriminal di Lembaga pemasyarakatan, dan upaya petugas melakukan penanganan perbuatan kriminal di Lembaga pemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan menghasilkan jenis atau bentuk tindak pidana concurcus yaitu dasar Pemberatan Pidana Karena Perbarengan dan analisa dalam memberikan perlakuan yang tepat terhadap narapidana yang melakukan tindak kriminal di Lapas maupun Rutan dengan ditempatkan di sel pengasingan dan pencabutan register f berupa pencabutan hak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti besyarat, dan bebas bersyarat.]]>
<![CDATA[STRATEGI MENANGANI OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Monica Anisa Wijaya]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.213 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.111-117
<![CDATA[Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah menjadi buah bibir di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dan harus segera di atasi karena sering kali menimbulkan kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan. Tingginya angka kejahatan menjadi faktor utama berimbas pada semakin banyaknya pelaku tindak kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan seharusnya di jadikan sebagai tempat berlindung oleh masyarakat yang melakukan kejahatan agar dapat memperbaiki diri. Penelitian ini akan membahas strategi dalam menangani over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif empiris dengan metode penelitaian studi literature. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dampak yang ditimbulkan dari over kapasitas adalah hak-hak narapidana tidak terpenuhi.]]>
<![CDATA[URGENSI DUKUNGAN KEGIATAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAMANAN DAN PENGAMATAN PADA LAPAS DAN RUTAN ]]>
<![CDATA[Vega Adi Maulana]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.527 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.9-20
<![CDATA[Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas seperti apa urgensi dan langkah apasaja yang dilakukan dalam penerapan dukungan kegiatan intelijen pemasyarakatan dalam upaya penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas dan rutan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data-data sekunder dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, wawancara, serta materi paparan dari kepala sub bagian intelijen direktorat jenderal pemasyarakatan. Hasil dari kajian ini adalah menggambarkan betapa pentingnya kehadiran dukungan kegiatan intelijen pemasyarakatan sebagai salah satu upaya pencegahan akan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan rutan. Kehadiran dukungan kegiatan intelijen pemasyarakatan pada dasarnya dilakukan sebelum adanya kejadian, dan dilakukan dalam rangka upaya deteksi dini yang dapat dilakukan melalui kegiatan meliputi deteksi aksi, peringatan dini dan cegah dini, sehingga kemungkinan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban dapat ditanggulangi sebelum adanya kejadian. ]]>
<![CDATA[KESIAPAN MENTAL, FISIK DAN SOSIAL DALAM PROSES INTEGRASI UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS PADA ANAK ]]>
<![CDATA[Moh. Rifai Dj. Yahya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.429 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.319-326
<![CDATA[Latar belakang dalam penelitian ini yaitu mengenai banyaknya residivis anak karena kurangnya kesiapan anak dalam menjalani proses integrasi social, hal ini tentunya yang menjadi pertanyaan penting bagi peneliti bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan di LPKA serta bagaiman peran keluarga serta masyarakat guna membantu anak dalam menajalani program integrasi atau dikembalikan kedalam lingkungan masyarakat. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak kebanyakan anak pada masa perkembangan remaja sehingga peran keluarga dan lingkungan masyarakat sanagatlah penting dalam mengawasi anak terutama pada fase remaja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan untuk kesiapan anak didik pemasyarakatan dalam proses integrasinya serta untuk menekan angka residivis yang terjadi pada anak, serta untuk mengetahui peranan keluarga dan masyarakat dalam proses ingrasinya. Karena masih tingginya angka residivis yang terjadi pada anak maka dari itu perlu adanya kesiapan anak didik pemasyarakatan agar mampu menjalani program integrasi ke dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitif deskriptif dengan dibantu melalui pendekatan studi literature atau studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bagaimanaa kesiapan anak didik pemasyarakatan sebelum menjalani proses integrasi di masyarakat, baik melalui program pembinaan di dalam LPKA serta partisipasi keluarga serta masyarakat dalam bekerjasama dalam proses integrasi anak didik pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS KEBIJAKAN KUNJUNGAN ONLINE TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI RUTAN KLAS IIB PANDEGLANG ]]>
<![CDATA[Rizky Fadila]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.411 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.238-246
<![CDATA[Penelitiani yang dilakukan ini ibertujuani agar pembaca dapat imengidentifikasi efektivitas kunjungan online terhadap kepuasan masyarakat di Rutan Klas IIB Pandeglang dimasa pandemi icovidi -19 iyang saat ini melanda dunia khususnya di Indonesia. Penelitiani yang dilaksanakan ini menggunakani metode ipenelitian ikuantitatif. iSampel diambil sebanyak 30 orang. Hasili yang didapatkan darii penelitiani ini imenunjukan adanyai pengaruhi yang cukup signifikan dari Kebijakan Kunjungan Online terhadap Kepuasan Masyarakat. Hal ini dibuktikan dari ihasil nilai Sig. i (2-tailed) ipada variabel X dengani variabel Yi adalahi isenilai 0.000i < i0,05.i Hal lain menunjukan bahwai nilaii R iSquare besarnya 0,391 yang menunjukani bahwa ikepuasan masyarakat (variabel Y) dapat dipengaruhi oleh Efektivitas Kebijakan Kunjungan Online (variabel X) dengan nilai persentasenyai 39,1%,i isedangkani 60,9%i lainnya dipengaruhi ivariable ilain.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BAGI NARAPIDANA DI RUTAN PURBALINGGA ]]>
<![CDATA[Farhan Zainal Arifin]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.817 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.154-166
<![CDATA[Penelitian dilaksanakan guna mengetahui proses pemenuhan hak narapidana berupa hak pendidikan dan pengajaran di dalam penjara. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi dan penelitian kepustakaan dimana data yang diperoleh berasal dari data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif sesuai rumusan masalah. Hasil dari penelitian menunjukan pemenuhan hak tersebut bagi narapidana telah diupayakan maksimal oleh pihak Rutan yang mengacu pada UU Pemasyarakatan. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran meliputi pendidikan kepribadian dan kemandirian. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaanya adalah waktu yang relative singkat, pola pendidikan tidak dilakukan sesuai jadwal, tenaga pengajar masih kurang, kurangnya motivasi narapidana serta sarana pendidikan minim.]]>
